DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang retribusi jasa usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia BUPATI CIREBON, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2020 SERI C. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON SA LINAN 2 Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 6, Seri E,5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3); 3

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. Pasal 28

4.Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 26

3.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan diu bah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagai beriku t : Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN2012 TENTANGRETRIBUSIJASA USAHA.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON Dengan Persetujuan Bersama

16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7); 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINS! JAWA BARAT (2/ 13/2020) LEMBARANDAERAH KABUPATENCIREBON TAHUN 2020 NOMOR 2 , SERI C RAHMAT SUTRISNO Ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Diundangkan di Sumber pada tanggal 11 Februari 2020 IMRON Ttd BUPATI CIREBON, Ditetapkan di Sumber pada tanggal 10 Februari 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
6.Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dihapus.

(2)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ( 1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pasal 35

5.Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 5 No. URAIAN BESARANTARIF

1.Sewa Penyediaan Tempat

a.Toko Rp. 60.000/m2/Tahun
b.Kios Rp. 40.000/m2/Tahun
c.Los/Counter Rp. 20.000/m2/Tahun
d.Lapak/Lemprakan/Pedagang Rp. 10.000/m2/Tahun Tidak Tetap (Usaha Kecil)
e.Gu dang Rp. 100.000/m2/Tahun
f.MCK Rp. 150.000/m2/Tahun
1. 2.Jasa pelayanan umum
a.Toko Rp. 6.000/Hari
b.Kios luas s/d 6 m? Rp. 2.500/Hari
c.Kios luas 7 - 10 m? Rp. 4.000 /Hari
d.Kios luas 11 - 20 m? Rp. 6.000/Hari
e.Los/Counter Rp. 2.000/Hari
f.Lapak/Lemprakan Rp. 2.000 /Hari
g.MCK Rp. 2.000 /m2 /Hari
1. 3.Pelayanan Parkir Setiap 1 Jam 2 Jam Pertama Berikutnya Max 5 Jam
a.Sepeda Rp. 500,-
b.Sepeda Motor Rp. 1.000,- Rp. 500,-
c.Kendaraan Roda Tiga Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-
d.Mobil Penumpang Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
e.Mobil Bus Kecil Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
f.Mobil Bus Sedang Rp. 3.000,- Rp. 1.500,-
g.Mobil Bus Besar Rp. 4.000,- Rp. 2.000,-
h.Mobil Barang Kecil Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
i.Mobil Barang Sedang Rp. 3.000,- Rp. 1.500,- J. Mobil Barang Besar Rp. 4.000,- Rp. 2.000,- STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 Tahun 2020 TANGGAL 10 Februari 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENCIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANGRETRIBUSIJASA USAHA 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 2 , SERI C RAHMAT SUTRISNO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Ttd Diundangkan di Sumber pada tanggal 11 Februari 2020 IMRON Ttd BUPATI CIREBON,
1. 4.Pelayanan Bongkar Muat
a.Motor Roda Tiga Rp. 3.000 /Rit
b.Mobil Pie Up/ Box Kecil Rp. 5.000 /Rit
c.Mobil Truk Engkel / Box Rp. 7.000/Rit Sedang
d.Mobil Truk Double/ Box Besar Rp. 15.000/Rit
e.Tron ton Rp. 20.000/Rit
1. 5.Penggunaan media promosi
a.Counter Rp. 150.000/Hari
b.Spanduk/Pamfletdan Rp. 500,-/m2/Hari sejenisnya
c.Billboard Rp. 150.000 /m2/bulan
1. 6.Biaya Perpanjangan perolehan Kartu Ijin Pemakaian Tempat
a.Toko, Kios dan Gudang Rp. 30.000,-
b.Los/Counter Rp. 20.000,-
c.Lapak/Lemprakan/Pedagang Rp. 10.000,- Tidak Tetap (Usaha Kecil)
d.MCK Rp. 100.000,- 7 LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN 2020 NOMOR2 , SERI C RAHMAT SUTRISNO SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIREBON, Ttd Diundangkan di Sumber pada tanggal 11 Februari 2020 IMRON Ttd BUPATI CIREBON, BESARAN TARIF (Rp) NO. URAIAN He wan Hewan Kecil Besar Babi Unggas
1. 1.Pemakaian kandang 500,00 4.000,00 4.000,00 50,00 per hari/ ekor
2. 2.Pemeriksaan 1.000,00 6.000,00 6.000,00 50,00 Per ekor Kesehatan hewan dan daging
3. 3.Pemakaian rumah 500,00 5.000,00 4.000,00 100,00 Per ekor potong hewan
4. 4.Pelayuan daging 500,00 2.000,00 2.000,00 50,00 Per ekor 5. Dihapus - - - - - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN LAMPIRAN II :PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 Tahun 2020 TANGGAL 10 Februari 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANGRETRIBUSI JASA USAHA

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia BUPATI CIREBON, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2020 SERI C. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON SA LINAN 2 Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 6, Seri E,5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3); 3

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. Pasal 28

4.Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 26

3.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan diu bah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang mengatur tentang struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, diubah sebagai beriku t : Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN2012 TENTANGRETRIBUSIJASA USAHA.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON Dengan Persetujuan Bersama

16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7); 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINS! JAWA BARAT (2/ 13/2020) LEMBARANDAERAH KABUPATENCIREBON TAHUN 2020 NOMOR 2 , SERI C RAHMAT SUTRISNO Ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Diundangkan di Sumber pada tanggal 11 Februari 2020 IMRON Ttd BUPATI CIREBON, Ditetapkan di Sumber pada tanggal 10 Februari 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
6.Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dihapus.

(2)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ( 1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pasal 35

5.Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 5 No. URAIAN BESARANTARIF

1.Sewa Penyediaan Tempat

a.Toko Rp. 60.000/m2/Tahun
b.Kios Rp. 40.000/m2/Tahun
c.Los/Counter Rp. 20.000/m2/Tahun
d.Lapak/Lemprakan/Pedagang Rp. 10.000/m2/Tahun Tidak Tetap (Usaha Kecil)
e.Gu dang Rp. 100.000/m2/Tahun
f.MCK Rp. 150.000/m2/Tahun
1. 2.Jasa pelayanan umum
a.Toko Rp. 6.000/Hari
b.Kios luas s/d 6 m? Rp. 2.500/Hari
c.Kios luas 7 - 10 m? Rp. 4.000 /Hari
d.Kios luas 11 - 20 m? Rp. 6.000/Hari
e.Los/Counter Rp. 2.000/Hari
f.Lapak/Lemprakan Rp. 2.000 /Hari
g.MCK Rp. 2.000 /m2 /Hari
1. 3.Pelayanan Parkir Setiap 1 Jam 2 Jam Pertama Berikutnya Max 5 Jam
a.Sepeda Rp. 500,-
b.Sepeda Motor Rp. 1.000,- Rp. 500,-
c.Kendaraan Roda Tiga Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-
d.Mobil Penumpang Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
e.Mobil Bus Kecil Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
f.Mobil Bus Sedang Rp. 3.000,- Rp. 1.500,-
g.Mobil Bus Besar Rp. 4.000,- Rp. 2.000,-
h.Mobil Barang Kecil Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
i.Mobil Barang Sedang Rp. 3.000,- Rp. 1.500,- J. Mobil Barang Besar Rp. 4.000,- Rp. 2.000,- STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 Tahun 2020 TANGGAL 10 Februari 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENCIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANGRETRIBUSIJASA USAHA 6 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 2 , SERI C RAHMAT SUTRISNO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Ttd Diundangkan di Sumber pada tanggal 11 Februari 2020 IMRON Ttd BUPATI CIREBON,
1. 4.Pelayanan Bongkar Muat
a.Motor Roda Tiga Rp. 3.000 /Rit
b.Mobil Pie Up/ Box Kecil Rp. 5.000 /Rit
c.Mobil Truk Engkel / Box Rp. 7.000/Rit Sedang
d.Mobil Truk Double/ Box Besar Rp. 15.000/Rit
e.Tron ton Rp. 20.000/Rit
1. 5.Penggunaan media promosi
a.Counter Rp. 150.000/Hari
b.Spanduk/Pamfletdan Rp. 500,-/m2/Hari sejenisnya
c.Billboard Rp. 150.000 /m2/bulan
1. 6.Biaya Perpanjangan perolehan Kartu Ijin Pemakaian Tempat
a.Toko, Kios dan Gudang Rp. 30.000,-
b.Los/Counter Rp. 20.000,-
c.Lapak/Lemprakan/Pedagang Rp. 10.000,- Tidak Tetap (Usaha Kecil)
d.MCK Rp. 100.000,- 7 LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN 2020 NOMOR2 , SERI C RAHMAT SUTRISNO SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIREBON, Ttd Diundangkan di Sumber pada tanggal 11 Februari 2020 IMRON Ttd BUPATI CIREBON, BESARAN TARIF (Rp) NO. URAIAN He wan Hewan Kecil Besar Babi Unggas
1. 1.Pemakaian kandang 500,00 4.000,00 4.000,00 50,00 per hari/ ekor
2. 2.Pemeriksaan 1.000,00 6.000,00 6.000,00 50,00 Per ekor Kesehatan hewan dan daging
3. 3.Pemakaian rumah 500,00 5.000,00 4.000,00 100,00 Per ekor potong hewan
4. 4.Pelayuan daging 500,00 2.000,00 2.000,00 50,00 Per ekor 5. Dihapus - - - - - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN LAMPIRAN II :PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 Tahun 2020 TANGGAL 10 Februari 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANGRETRIBUSI JASA USAHA