DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan di 2 Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);

Mengingat

3.Undang-UndangNomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);
4.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota Mengingat pertimbangan dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan tentang Rencana Panjang Daerah Kabupaten Cirebon; bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf b, dan huruf c Peraturan Daerah Pembangunan Jangka Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6547);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6866);
8.Undang-Undang Nomor59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6042);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tabun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tabun 2012 Nomor9);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tabun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor7);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6056);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6633);
12.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor136);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab, Rencana Pernbangunan J angka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Daerab ProvinsiJawa Barat Nomor9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerab Tabun 2022 Nomor 9, Tambaban Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor262);
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan , Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen tata ruang wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

RENCANA DAERAH TENTANG PANJANG DAERAH JANGKA PERATURAN PEMBANGUNAN TAHUN2025-2045. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON Dengan Persetujuan Bersama

9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Cirebon adalah dokurnen tata ruang wilayah untuk periode20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan KepalaDaerah.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode5 (lima)tahun.
13.Visiadalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14.Misiadalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 15.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)tahunan.
16.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18.Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
19.Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

(1)Maksud penetapan RPJPD adalah sebagai pedoman, antara lain :
1. a.penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima)tahun.
(2)Tujuan penetapan RPJPD, antara lain untuk:
1. a.menetapkan visi dan misi Daerah;
2. b.menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah;
3. c.menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; BABIII MAKSUDDANTUJUANRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAPANJANGDAERAH Pasal 3
(1)RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPNdan RTRW.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

20.Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunanjlayanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
21.Kinerja adalah capaian Keluaranj Hasilj Dampak dari kegiatanjprogramj sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 22.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
1. a.Bab I pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
2. b.Bab II gambaran umum kondisi daerah memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejabteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografidan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;
3. c.Bab III permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka Panjang
4. d.Bab IV visi dan misi daerah memuat penjelasan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Selain itu, juga memuat MisiDaerah Tahun 2025- 2045 yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045;
5. e.Bab V arah kebijakan dan sasaran memuat Arah Kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arab kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Termasuk memuat sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 BABIV SISTEMATIKARENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH Pasal 4
6. d.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan berkelanjutan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsidan Kabupaten, serta dengan Kabupaten yang berbatasan.
(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
1. a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi,dan RTRWDaerah;
3. c.kesesuaian antara capaian hasil pembangunan Daerah dengan indikator utama pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah; .
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka panjang daerah.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah;
1. f.Bab VI penutup memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. HlLMY RIVA'I LEMBARAN DAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN 2024 NOMOR NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT(5/173/2024) Diundangkan di.Sumber pada tanggal 18 Septe SEKRETARISD UPATENCIREBON, WAHYU MIJAYA ITO Ditetapkan di Sumber pada tanggal18 September2024 Pj. BUPATICIREBON, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah l.Ill dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

RUANGLINGKUPRENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH Pasal 2

Pasal 6

B. Ruang Lingkup Ruang lingkup RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggarapemerintahan dengan melibatkan masyarakat. A. Dasar Pemikiran Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen RPJPD lID merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPNdan RTRW.

1.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENClREBON NOMOR4 TAHUN2024 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN 2025-2045 atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantan gan, hambatan dari/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

f.inieqratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
g.spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. D. Pendekatan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan:
a.teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b.partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
c.politis, yaitu mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
d.atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupateri/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional sebingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
e.holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur C. Prinsip-prinsip Prinsip RPJPDKabupaten CirebonTahun 2025-2045 adalah :
1. 1.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. 2.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. 3.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. 4.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBONNOMOR II. PASALDEMIPASAL Pasall Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukupjelas F. Muatan Muatan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 terdiri dari:

a.Pendahuluan;
b.Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.Permasalahan dan Isu strategis;
d.Visidan Misi Daerah;
e.Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
f.Penutup.
a.Persiapan penyusunan;
b.Penyusunan Rancangan Awal;
c.Konsultasi rancangan awal;
d.Penyusunan rancangan;
e.Pelaksanaan musrenbang;
f.Perumusan rancangan akhir
g.Reviu Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP)terhadap Rancangan Akh.ir;
h.penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;
1. 1.pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
j.evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
k.penetapan Peraturan Daerah. CirebonKabupaten E. Tahapan Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari:

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

RUANGLINGKUPRENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH Pasal 2

Pasal 6

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

RUANGLINGKUPRENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH Pasal 2

Pasal 6

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022