RENCANA DAERAH TENTANG PANJANG DAERAH JANGKA PERATURAN PEMBANGUNAN TAHUN2025-2045. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON Dengan Persetujuan Bersama
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Cirebon adalah dokurnen tata ruang wilayah untuk periode20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan KepalaDaerah.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode5 (lima)tahun.
13.Visiadalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14.Misiadalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)tahunan.
16.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18.Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
19.Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
(1)Maksud penetapan RPJPD adalah sebagai pedoman, antara lain :
a.penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
b.penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima)tahun.
(2)Tujuan penetapan RPJPD, antara lain untuk:
a.menetapkan visi dan misi Daerah;
b.menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah;
c.menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
BABIII MAKSUDDANTUJUANRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAPANJANGDAERAH Pasal 3
(1)RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPNdan RTRW.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.
BAB II RUANGLINGKUPRENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH Pasal 2
20.Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunanjlayanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
21.Kinerja adalah capaian Keluaranj Hasilj Dampak dari kegiatanjprogramj sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.
(1)RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
a.Bab I pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
b.Bab II gambaran umum kondisi daerah memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejabteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografidan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;
c.Bab III permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka Panjang
d.Bab IV visi dan misi daerah memuat penjelasan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045.
Selain itu, juga memuat MisiDaerah Tahun 2025- 2045 yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045;
e.Bab V arah kebijakan dan sasaran memuat Arah Kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah yang sejalan dengan arab kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. Termasuk memuat sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 BABIV SISTEMATIKARENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH Pasal 4
d.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan berkelanjutan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsidan Kabupaten, serta dengan Kabupaten yang berbatasan.
(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi,dan RTRWDaerah;
c.kesesuaian antara capaian hasil pembangunan Daerah dengan indikator utama pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah; .
b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
dan
c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan jangka panjang daerah.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BABV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah;
f.Bab VI penutup memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
HlLMY RIVA'I LEMBARAN DAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN 2024 NOMOR NOREG PERATURANDAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT(5/173/2024) Diundangkan di.Sumber pada tanggal 18 Septe SEKRETARISD UPATENCIREBON, WAHYU MIJAYA ITO Ditetapkan di Sumber pada tanggal18 September2024 Pj. BUPATICIREBON, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah l.Ill dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. BABVI KETENTUANPENUTUP