DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan umum, Maksud Tujuan Dan entuk Penyertaan Modal , Penyeraan Modal Daerah, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon, maka Penyertaan Modal Daerah pada BPR perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Rebublik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakata dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 185, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon.
5.Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR adalah PD. BPR Astanajapura dan PD. BPR Babakan.
7.PD. BPR Astanajapura adalah kantor pusat dari PD.BPR hasil penggabungan 7 (tujuh) PD. BPR yang modalnya dimiliki bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
8.PD. BPR Babakan adalah kantor Pusat dari PD.BPR hasil penggabungan 12 (dua belas) PD.BPR yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
12.Modal Dasar adalah modal efektif yang harus disetor dan dipenuhi oleh RUPS/Pemilik.
13.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh RUPS/Pemilik untuk memenuhi modal dasar. 5

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
(2)Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
2. b.peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. c.peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
4. d.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

a.pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat;
b.memperkuat struktur permodalan;
c.pemenuhan modal dasar;
d.meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal pada BPR Milik Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk uang, bangunan maupun tanah.
(2)Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa deviden.
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada pos pengeluaran pembiayaan Daerah.
(4)Penyertaan Modal Daerah wajib menyertakan Surat Pernyataan Bupati berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Modal Dasar PD. BPR Babakan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 6
(2)Terhadap Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah telah merealisasikan Modal Disetor sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 24.830.174.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
(3)Besaran penyertaan modal daerah sebagai Modal Disetor yang wajib disetorkan kepada PD. BPR Babakan untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 adalah sebesar Rp. 25.169.826.000,00 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
(4)Realisasi pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian rencana investasi kebutuhan pertahun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(5)Ketentuan pelaksanaan penyertaan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengkajian rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

(1)Modal Dasar PD. BPR Astanajapura ditetapkan sebesar Rp. 68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah).
(2)Terhadap Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah direalisasikan sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp. 18.939.500.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 6.300.000.000,00. (enam miliar tiga ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 12.639.500.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
(3)Besaran penyertaan modal daerah sebagai Modal Disetor yang wajib disetorkan kepada kepada PD. BPR Astanajapura untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2027 adalah sebesar Rp. 49.060.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian ketentuan Modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 24.300.000.000,00. (dua puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 24.760.500.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Realisasi pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian rencana investasi kebutuhan pertahun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 7
(5)Ketentuan pelaksanaan penyertaan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengkajian rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan nama PD.BPR dan/atau perubahan bentuk badan hukum BPR, penyertaan modal tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Dalam hal Penyertaan Modal telah dilaksanakan, PD. BPR mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan Audit dari Pejabat yang berwenang, maka Pemerintah Daerah dapat memberhentikan Direksi BPR melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Kuasa Pemegang Modal (RKPM).

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 26 September 2019 Plt. BUPATI CIREBON WAKIL BUPATI, Ttd IMRON Diundangkan di Sumber pada tanggal 26 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, Ttd RAHMAT SUTRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI E. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT(3/206/2019)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…