DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, serta peraturan perundangan yang berlaku, perlu dilakukan perbaikan dan penyempumaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. BUPATICIREBON, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGELOLAANSAMPAH TENTANG NOMOR 5 TAHUN2022 PERATURANDAERAHKABUPATENCIREBON NOMOR 5 TAHUN 2022 LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBON SALINAN Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANSAMPAH. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON

4.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, ter.akhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nornor 5617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6522);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang .diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11.Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerin tahan desa; adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa dan Badan Desa oleh
10.Pemerintahan pemerin tahan daerah Kabupaten Cirebon.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerin tahan di wilayah kerj a kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Cirebon dalam wilayah Kecamatan.
8.Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerj a kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk men angani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah koordinasi Camat.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan DaerahPemerintahsebagai unsur penyelenggara Kabupaten Cirebon. 3, Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perarigkat Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : L Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : Pasa14 Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

a.mewujudkan budaya hidup bersih, indah, sehat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
b.mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
c.meningkatkan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, as as partisipatif, dan asas edukatif. BAS 11 ASAS DAN TUJUAN

c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
d.menetapkan Lokasi SPA dan Zatau TPA;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2)Penetapan lokasi SPA darr/ atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di atur dalam Dokumen Rencana Induk Persampahan dan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah. daerah sesuai kriteria yang Pasa16
(1)Dalam menyelenggarakan _pengelolaan samp ah , Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) dan Rencana Induk Persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provmsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah di dengan norma, standar, prosedur dan ditetapkan oleh pemerintah;
3. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
4. b.melaksanakan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
5. c.melakukan koordinasi antar lembaga masyarakat, dan .dunia usaha agar terdapat dalam pengelolaan sampah.
6. d.melakukan penelitian terhadap pemanfaatan teknologi penanganan sampah dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan
7. e.melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;

Pasal 9

Kewenangan Pemerintah Dcsa/Kelurahan meliputi :

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Desa dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah daerah;
b.menetapkan lembaga pengelola sampah;
c.menetapkan besaran anggaran dan pungutan pengelolaan sampah;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
e.melakukan pembinaan, pengawasan dan kerja sarna pengelolaan sampah;
b.mengedukasi masyarakat, lembaga, kelompok penanganan dan pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan;
c.melakukan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah pada tingkat Desa/Kelurahan;
d.memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat Desa dalam bentuk penyediaan TPS/TPS 3R, angkutan dan fasilitas pendukung lainya;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di wilayah Desa/Kelurahan;
f.melakukan koordinasi antar lembaga Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah skala Desa /Kelurahan.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Desay Kelurahan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat Desa/ Kelurahan;

Pasal 7

Pemerintahan Desa/Kelurahan wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan peraturan ini di tingkat Dese./Kelurahan.

(1)Setiap Orang wajib mengurangi timbulan dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, meliputi :
1. a.Memprioritaskan penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, darr/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alami;
2. b.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
3. c.menyimpan sampah pada tempat;
4. d.mewadahi sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah;
5. e.melakukan pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
6. f.mengumpulkan sampah sesuai dengan jenis dan pada tempat yang sesuai; dan
7. g.memelihara prasarana dan sarana persampahan.
(2)Pengelola kawasan pernukiman, kawasan kornersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS/TPS3R.
(3)Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dan melakukan pendaur ulang sampah.
(4)Produsen wajib mengelola kemasan dany atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alamo
1. a.mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
3. c.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPAsampah.

Pasal 10

f.penetapan lokasi TPS/TPS 3R; dan
g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah;

Pasal 13

Pengelolaan Sampah meliputi:

a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah.

Pasal 12

(1)Sampah yang dikelola Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan zatau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; darr/ atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Setiap Orang atau pelaku usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan Zatau pemukiman wajib menyediakan fasilitasi TPS Terpilah.
(6)Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah wajib bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir sampah. Umum Bagia.n Ketiga Penanganan Sampah Pasal 14

(1)Pengurangan sampah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
1. a.pembatasan tim bulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah; darr/atau
3. c.pemanfataan kembali Sampah.
(2)Pemerintah Daerah wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.fasilitasi kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang dan pemasaran produk-produk daur ulang.
2. b.Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk TPS/TPS 3R yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Dese./Kelurahan agar dapat menerapkan kegiatan proses daur ulang sampai dengan sepuluh tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
3. c.pembatasan penggunaan produk dan kemasan yang tidak mudah didaur ulang.
4. d.fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah agar dapat menerapkan kegiatan proses daur ulang.
5. e.fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk pengolahan sampah yang mudah terurai, sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk diolah melalui pengomposan, daur ulang materi dari/ atau energi.
(3)Pengurangan sampah untuk sampah spesifik disesuaikan dengan j enis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
(1)Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan pada:
1. a.volume sampah; -b. jenis sarnpah;
2. c.penempatan;
3. d.jadwal pengumpulan; dan
4. e.jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 17

Penyedia sarana dan proses pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan oleh:

a.setiap orang pada sumbernya;
b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan;
c.Pemerintah Desa/Kelurahan pada skala Desa zKelurahan; dan
d.Pemerintah Daerah pada skala kabupaten. dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

(4)Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah mela1ui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
(5)Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan residu. sebagaimana sampah yang

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diatur pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, serta peraturan perundangan yang berlaku, perlu dilakukan perbaikan dan penyempumaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

4.Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, ter.akhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nornor 5617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6522);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang .diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11.Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerin tahan desa; adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa dan Badan Desa oleh
10.Pemerintahan pemerin tahan daerah Kabupaten Cirebon.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerin tahan di wilayah kerj a kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Cirebon dalam wilayah Kecamatan.
8.Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerj a kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk men angani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah koordinasi Camat.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan DaerahPemerintahsebagai unsur penyelenggara Kabupaten Cirebon. 3, Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perarigkat Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : L Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pasal 5

a.mewujudkan budaya hidup bersih, indah, sehat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
b.mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
c.meningkatkan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, as as partisipatif, dan asas edukatif. BAS 11 ASAS DAN TUJUAN

c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain;
d.menetapkan Lokasi SPA dan Zatau TPA;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2)Penetapan lokasi SPA darr/ atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di atur dalam Dokumen Rencana Induk Persampahan dan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah. daerah sesuai kriteria yang Pasa16
(1)Dalam menyelenggarakan _pengelolaan samp ah , Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) dan Rencana Induk Persampahan berdasarkan kebijakan nasional dan provmsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah di dengan norma, standar, prosedur dan ditetapkan oleh pemerintah;
3. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
4. b.melaksanakan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
5. c.melakukan koordinasi antar lembaga masyarakat, dan .dunia usaha agar terdapat dalam pengelolaan sampah.
6. d.melakukan penelitian terhadap pemanfaatan teknologi penanganan sampah dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; dan
7. e.melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;

Pasal 9

Kewenangan Pemerintah Dcsa/Kelurahan meliputi :

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Desa dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah daerah;
b.menetapkan lembaga pengelola sampah;
c.menetapkan besaran anggaran dan pungutan pengelolaan sampah;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
e.melakukan pembinaan, pengawasan dan kerja sarna pengelolaan sampah;
b.mengedukasi masyarakat, lembaga, kelompok penanganan dan pengelolaan sampah di Desa/Kelurahan;
c.melakukan pengelolaan sampah melalui fasilitasi, pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah pada tingkat Desa/Kelurahan;
d.memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat Desa dalam bentuk penyediaan TPS/TPS 3R, angkutan dan fasilitas pendukung lainya;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di wilayah Desa/Kelurahan;
f.melakukan koordinasi antar lembaga Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah skala Desa /Kelurahan.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Desay Kelurahan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat Desa/ Kelurahan;

Pasal 7

Pemerintahan Desa/Kelurahan wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan peraturan ini di tingkat Dese./Kelurahan.

(1)Setiap Orang wajib mengurangi timbulan dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, meliputi :
1. a.Memprioritaskan penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, darr/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alami;
2. b.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
3. c.menyimpan sampah pada tempat;
4. d.mewadahi sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah;
5. e.melakukan pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
6. f.mengumpulkan sampah sesuai dengan jenis dan pada tempat yang sesuai; dan
7. g.memelihara prasarana dan sarana persampahan.
(2)Pengelola kawasan pernukiman, kawasan kornersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS/TPS3R.
(3)Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dan melakukan pendaur ulang sampah.
(4)Produsen wajib mengelola kemasan dany atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alamo
1. a.mendapatkan pelayanan yang berkualitas dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
3. c.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPAsampah.

Pasal 10

f.penetapan lokasi TPS/TPS 3R; dan
g.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah;

Pasal 13

Pengelolaan Sampah meliputi:

a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah.

Pasal 12

(1)Sampah yang dikelola Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan zatau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; darr/ atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Setiap Orang atau pelaku usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan Zatau pemukiman wajib menyediakan fasilitasi TPS Terpilah.
(6)Setiap Orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah wajib bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir sampah. Umum Bagia.n Ketiga Penanganan Sampah Pasal 14

(1)Pengurangan sampah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
1. a.pembatasan tim bulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah; darr/atau
3. c.pemanfataan kembali Sampah.
(2)Pemerintah Daerah wajib melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.fasilitasi kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang dan pemasaran produk-produk daur ulang.
2. b.Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk TPS/TPS 3R yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Dese./Kelurahan agar dapat menerapkan kegiatan proses daur ulang sampai dengan sepuluh tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
3. c.pembatasan penggunaan produk dan kemasan yang tidak mudah didaur ulang.
4. d.fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah agar dapat menerapkan kegiatan proses daur ulang.
5. e.fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk pengolahan sampah yang mudah terurai, sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan untuk diolah melalui pengomposan, daur ulang materi dari/ atau energi.
(3)Pengurangan sampah untuk sampah spesifik disesuaikan dengan j enis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
(1)Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan pada:
1. a.volume sampah; -b. jenis sarnpah;
2. c.penempatan;
3. d.jadwal pengumpulan; dan
4. e.jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 17

Penyedia sarana dan proses pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan oleh:

a.setiap orang pada sumbernya;
b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya pada skala kawasan;
c.Pemerintah Desa/Kelurahan pada skala Desa zKelurahan; dan
d.Pemerintah Daerah pada skala kabupaten. dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

(4)Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah mela1ui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
(5)Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan residu. sebagaimana sampah yang