DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Susunan Organisasi, Jabatan Perangkat Daerah , Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. 2.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan SALINAN Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7.Bupati adalah Bupati Cirebon;
8.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
9.DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
10.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
12.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
13.Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
14.Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
15.Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
17.Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
18.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
(2)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon terdiri dari :
1. a.Kepala Badan.
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Subbagian Program dan Keuangan; 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri, membawahi : 1) Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 2) Subbidang Politik Dalam Negeri.
4. d.Bidang Ketahanan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi : 1) Subbidang Ketahanan Bangsa; 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. e.Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi : 1) Subbidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini; 2) Subbidang Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas pokok dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
(3)Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
(4)Kepala Subbidang pada Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(5)Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(6)Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)Dalam pelaksanan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
(8)Dalam hal kepala satuan kerja perangkat daerah berhalangan dapat menunjuk bawahan langsung secara berjenjang berdasarkan eselonering dan senioritas.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan kelembagaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pengisian jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…