DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; obyek pemakaman; penggolongan; pengelola pemakaman dan jenis pelayanan; krematorium dan pengabuan jenazah; pembongkaran dan pemindahan makam/pusara; batas waktu penggunaaan tanah makam; pengawasan; larangan; pemeliharaan; peran serta masyarakat; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan jenazah, maka memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban;
c.bahwa pengendalian terhadap ketersediaan taman pemakaman dan pengabuan jenazah harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON, PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2020 TENT ANG PENYELENGGARAANPEMAKAMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 SERI E LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON SALINAN 2 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 3 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 4
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri D.7); 5 Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) ;
20.Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44); 6 kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrumpm menjadiyangpemerintahanurusanpelaksanaan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

TENTANG PENYELENGGARAANMenetapkan : PERATURAN DAERAH PEMAKAMAN. MEMUTUSKAN: BUPATI CIREBON DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENCIREBON dan Dengan Persetujuan Bersama

26.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 4, Seri E.3); 7 kewenangan Daerah otonom.
7.Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
9.Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10.Makam adalah tempat menguburkan Jenazah.
11.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang melipu ti kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian, dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan.
12.Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
13.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Desa.
14.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBUadalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/ atau badan keagamaan.
15.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
16.Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah dan/atau kerangka J enazah.
17.Pengabuan adalah pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
18.Jenazah adalahjasad orang yang telah meninggal dunia. menjadiyangpemerintahanurusanpelaksanaan 8
19.Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
20.Tanah Wakaf Pemakaman adalah Tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21.Tanah Makam adalah tanah untuk Makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan keluarganya.
22.Tanah Makam Cadangan adalah Tanah Makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau keluarganya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23.Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24.Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah
25.Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/ a tau kremasi.
26.Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
27.Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebutjuga dengan subyek hukum.
28.Setiap orang adalah orang perseorangan secara pribadi.
29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
30.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon. Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang yang tidak mampu, terlantar dan/atau korban bencana. 9

Pasal 5

a.TPUyang dikelola oleh Pemerintah Daerah
b.TPUyang dikelola oleh Pemerintah Desa;
c.TPBU yang dikelola oleh yayasan, badan sosial/badan keagamaan; dan
d.TPK.

BAB II

OBYEKPEMAKAMAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas pemanfaatan tanah, asas keagamaan, asas sosial budaya, dan asas kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

a.penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.pembinaan dan pengawasan pelayanan pemakaman agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan terkendali.

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah:
1. a.terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman pada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinan;
2. b.terwujudnya kepastian hukum; dan
3. c.terwujudnya tempat pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan. 10

Pasal 9

(1)Lahan TPU yang diperoleh dari pengembang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. c.wakaf;
2. d.pengembang perumahan; dan
3. e.berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. a.pengadaan tanah;
5. b.hibah;
6. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
7. b.menghindari penggunaan tanah subur;
8. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hid up;
9. d.mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup;
10. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
11. f.tersedianya jalan menuju tempat Pemakaman umum.
(2)Penyediaan lahan untuk keperluan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Untuk kepentingan penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari:
(1)Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8

Lokasi TPU di Daerah Kabupaten harus dilakukan kajian dampak lingkungan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan program ruang terbuka hijau pada setiap lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

11 {6) Ketentuan mengenai penyediaan lahan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5)Lokasi penyediaan lahan mengacu pada rencana induk pemakaman yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
(4)Penyediaan TPUyang dilakukan oleh pengembang dapat di tentukan lokasi lahan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman dengan persetujuan Bupati serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
1. b.menyediakan dana untuk lahan pemakaman pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 2 °/o (dua perseratus) dari nilai perolehan lahan perumahan yang diizinkan.
2. a.menyediakan lokasi pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2 o/o (dua per seratus) dari luas lahan perumahan yang diizinkan; atau
3. a.lahan pemakaman dalam bentuk sudah siap pakai;
4. b.dilampirkan bukti pengikatan status lahan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. c.penyerahan lahan tempat pemakaman umum dalam bentuk sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
6. d.dalam hal sertifikasi lahan tempat pemakaman umum belum selesai, maka dalam proses penyerahan tempat pemakaman umum harus disertakan bukti keterangan masih dalam proses pengurusan dari Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon.
(3)Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lokasi perumahan, pengembang dapat:
(2)Untuk pengembang yang diwajibkan menyediakan TPU dalam bentuk lahan, maka lahan yang diserahkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. b.pengembang rumah susun dan/atau apartemen wajib menyediakan lahan TPU sebesar 2°/o (dua per seratus) dari luas lahan di tambah luas lantai tambahan.
2. a.pengembang perumahan wajib menyediakan lahan TPU sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang diizinkan; dan 12
(1)Bupati bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman pada TPU.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
(3)Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

c.tanggal lahir dan tanggal meninggal.

(7)Bupati dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terdapat Pemakarnan massal.
(8)Petak tanah makarn hanya diperuntukkan bagi Jenazah atau Kerangka Jenazah.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai rusan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
1. b.nama orang yang meninggal; dan
2. a.nomor register;
(6)Tanda nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa plakat bertuliskan: ( 1) Pengelolaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
(2)Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
(3)Penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah seseorang, pada Pemakaman Jenazah di TPU ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman paling rendah 1,5 ( satu koma lima) meter dan jarak antar makam ditetapkan 0,5 (nol koma lima) meter.
(4)Petak Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah Pemakaman 25 (dua puluh lima) centimeter dari permukaan tanah.
(5)Tiap petak tanah makam harus diberi tanda berupa nisan makam.

Pasal 10

13 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU, tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pemakaman milik Pemerintah Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…