DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2022

Nomor: 69
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022; 1 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Mengingat - 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1067); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
6.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
7.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. - 3
8.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
9.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a.tinggi;
b.sedang; dan
c.rendah.

Pasal 3

( 1 ) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2)Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

( 1 ) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(2)Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. - 44

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Kabupaten dikelompokan sebagai berikut: ( 1 ) diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

(2)Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar) dikelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
(3)dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

R p 6 1 6 . 5 7 3 . 1 1 6 . 9 5 6 , 0 1

2.Dana Bagi Hasil Rp108.036.31 l.842,00
3.Dana Alokasi Umum Rpl.417.094.602.000,00 ------------------------+ Jumlah Total Rp2.141.704.030.798,01 ( 1 ) Kemampuan Kuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:

a.Pendapatan Umum Daerah; 1 . Pendapatan Asli Daerah
b.Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; 1 . Gaji Pokok Rp674.749.690.435,00
1. 2.Tunjangan Keluarga Rp60.430.291.054,00
2. 3.Tunjangan Jabatan Rpl 1.462.438.250,00
3. 4.Tunjangan Fungsional Rp53.293.570.400,00
4. 5.Tunjangan Fungsional Umum: Rp5.602.900.000,00
5. 6.Tunjangan Beras Rp28.674.686.160,00
6. 7.Tunjangan PPh/Pajak Rp2.422.393.390,00
7. 8.Pembulatan Gaji Rp8.137.655,00
8. 9.Iuran Jaminan Kesehatan Rp36.887.068.934,00
9. 10.Iuran Jaminan Kecelakaan : Rpl.382.910.623,00 1 1. Iuran Jaminan Kematian Rp4.148.728.352,00 1 2 . Tambahan Penghasilan: Rpl.191.250.000,00 Guru PNSD 1 3 . Tunjangan Profesi Guru: PNSD Rp310. 950. 048. 280, 00 Rp295.013.048.280,00Penghasilan:1 4 . Tambahan PNS + --------------------=---=----=---==-=- Ju ml ah Total R p l. 4 8 6 . 2 1 7 . 1 6 1. 8 1 3 , 0 0
c.Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon: Pendapatan Umum Daerah Rp2.141.704.030.798,01 Belanja Pegawai R p l. 4 8 6 . 2 1 7 . 1 6 1. 8 1 3 , 0 0 J u m l a h Rp655.486.868.985,01 - 5 ! (2) Berdasarkan basil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon termasuk kedalam kelompok kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 1 3 Mei 2022 BUPATI CIREBON, ttd IMRON Diundangkan di Sumber padatanggal 1 3 M e i 2 0 2 2 • RAH KABUPATEN CIREBON, 'p �� c i n e 8 BERITA H KABUPATE CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 69 SE

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…