DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 4. Hak Dan Kewajiban Masyarakat 5. Tanggung Jawab 6. Kewenangan 7. Ruang Lingkup 8. Sistem Kesehatan Kabupaten Cirebon 9. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 10. Sanksi dan Administrasi 11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendallan 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kesehatan adalah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang hams dilaksanakan melalui kewenangan konkuren oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu ditelapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 2 Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana teiah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3
14.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
16.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062):
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
18.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosiai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
19.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
20.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
21.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
23.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekeijaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 4
27.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
30.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
35.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
36.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan sebagaimana telah beberapakali diubah. terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/ PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer-Altematif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
38.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ MENKES/ PER/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten / Kota;
39.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ MENKES/ PER/ III / 2008 tentang Rekam Medis;
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/ MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
41.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 307/ MENKES/ PER/2009 tentang Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; 5
42.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor41l / MENKES/ PER/ III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik;
43.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ MENKES/ PER/ X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penangguiangan;
44.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/ MENKES/ PER/1X/ 2010 tentang Standar Pelayanan Dokter;
45.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/ MENKES/ PER/ XII/ 2010 tentang Iklan Dan Pubiikasi Pelayanan Kesehatan;
46.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES./ 068/ I/ 2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
47.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/ MENKES/ PER/ I/ 2010 tentang Saintifikasi jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan ;
48.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/ MENKES/ PER/ X/ 2010 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan;
49.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit:
50.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Keija Tenaga Kefarmasian;
51.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1961/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
52.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ MENKES/ PER/ X/ 2011 tentang Izin Praktik Dan Pclaksanaan Praktik Kcdokteran;
53.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Ruiukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
54.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
55.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
56.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);
57.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
58.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekeijaan Perawat Gigi;
59.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2013 tentang perubahan atas Permenkes Nomor HK.02.02/ MENKES/ 148/1/ 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat ; 6
60.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris ;
61.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS;
62.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi ;
63.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi ;
64.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
65.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
66.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis ;
67.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
68.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
69.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
70.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
71.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
72.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
73.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Kiinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
74.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
75.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
76.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Pusat Kesehatan Masyarakat;
77.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek;
78.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
79.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
80.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
81.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 7
82.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
83.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas;
84.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
85.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
86.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi;
87.Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan pelayanan Kesehatan;
88.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Barn Lahir, Bayi Dan Anak Balita Di Kabupaten Cirebon;
89.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5.Bupati adalah Bupati Cirebon;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon; 8 7.DinasadalahDinasKesehatanKabupatenCirebon: 8.Kesehatanadalahkeadaansehat,baiksecarafisik,mental, spritual maupunsosial yangmemungkinkansetiap orang untuk hidupproduktifsecara sosialdanekonomis; 9.Sumber dayadibidangkesehatanadalahsegalabentukdana, Lenaga,perbekalatikesehatan,sediaanfarmasi danalat kesehatansertafasilitaspelayanan kesehatandanteknologi yangdimanfaatkanuntukmenyelenggarakanupaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah provinsi,pemerintahdaerah,dan/atau masyarakat; 10.Sistem Kesehatan Daerah KabupatenCirebonyang selanjutnya disebutsebagaiSistemKesehatan Kabupaten Cirebon,disingkatSKKCataudengansebutan lain adalah serangkaianbentuk dancara penyelenggaraanpembangunan kesehatandiKabupatenCirebon yangsalingberhubungan danketergantunganyangdisesuaikandengan kondisi,situasi, masalah,dan potensiKabupatenCirebonsehinggaseiuruh upaya pemerintah,masyarakat,danswasta dihimpun dengan efektifdansaling mendukung guna tercapainyaderajat kesehatanmasyarakat KabupatenCirebonyang setinggi- tingginya;
11.Pusat Kesehatan Masyarakat adalahfasilitaspelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan upayakesehatan masyarakat danupayakesehatanperseorangan tingkat pertama,denganlebihmengutamakanupaya promotifdan preventif,untukmencapaiderajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyadiwilayahkerjanya; 12.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitaspelayanan kesehatanyang menyelenggarakan upayakesehatan masyarakat dan upaya kesehatanperseorangantingkat pertama,denganlebih mengutamakan upayapromotifdanpreventif,untukmencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayahkerjanya; 13.Puskesmasnon rawatinapadalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawatinap, kecuali pertolongan persalinan normal; 14.Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber dayauntukmenyelenggarakan pelayanan rawatinap,sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan; 15.Puskesmas pembantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanendi suatulokasi dalam wilayahkeija Puskesmas; 16.Puskesmas keliling memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak(mobile),untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah keija Puskesmas yang belum teijangkauolehpelayanan dalam gedung Puskesmas; 9
17.Bidan desa merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas;
18.Upaya kesehatanatau pelayanan kesehatan (selanjutnya disebut upaya kesehatan) merupakan penyelenggaraan kegiatan promotif, preventif.kuratif dan rehabilitatif. baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;
19.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnva masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
20.Upaya Kesehatan Perscorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang dituiukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakil, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
21.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
22.Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
23.Call Center Pelayanan Kesehatan yaitu Program berbasis Teknologi Informasi Komunikasi selama 24 (dua puluh empat jam) non stop untuk mendapatkan rujukan gawat darurat dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
24.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
25.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih laniut;
26.Rumah Sakit Umum adalah RumahSakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit;
27.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentuberdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya;
28.Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya; 10
29.Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan Kelas Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan;
30.Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap:
31.Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta tinggal di ruang rawat inap;
32.Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan yang dikhususkan untuk merawat pasien gawat serta memeriukan perawatan yang intensif baik diruang perawatan Unit Gawat Darurat dan /atau unit unit perawatan intensif lainnya;
33.Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetic masyarakat. kelompok. individu atau klien yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetic dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit;
34.Pelayanan gizi rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan dan disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi dan status metabolisme tubuh;
35.Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) adalah pendekatan sistematik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas melalui serangkaian aktivitas yang terorganisir meliputi identifikasi kebutuhan gizi sampai pemberian pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan gizi;
36.Nutrisionis adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik, baik di masyarakat maupun rumah sakit dan unit pelaksana kesehatan lain;
37.Tim Asuhan Gizi/Tim Terapi Gizi/ Panitia Asuhan Nutrisi adalah sekelompok tenaga profesi di rumah sakit yang terkait dengan pelayanan gizi pasien beresiko tinggi malnutrisi yang terdiri dari dokter/dokter spesialis, ahli gizi/dietisen, perawat dan farmasis dari setiap unit pelayanan, bertugas bersama memberikan pelayanan paripurna yang bermutu;
38.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dUakukan praktek kefarmasian oleh apoteker;
39.Pedagang Eceran Obat atau Toko Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
40.Praktik Dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum dan/atau dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan; 11 41.PraktikKeperawatan adalahpelayananyangdiselenggarakan oleh PerawatdalambentukAsuhanKeperawatan, yang merupakan rangkaian interaksiPerawatdenganKliendan lingkungannyauntuk mcncapaitujuan pcmcnuhan kebutuhandankemandirianKliendalammerawatdirinya; 42.PraktikBidanadalah serangkaiankegiatanpelayanan kesehatan yangdiberikan oleh bidan kepadapasien(individu, keluargadan masyarakat)sesuaidengan kewenangandan kemampuannya; 43.Upayakesehatan(Pelayanan Kesehatan)adalah setiap kegiatandan/atauserangkaiankegiatanyangdilakukan secaraterpadu, terintegrasi,danberkesinambunganuntuk memeliharadanmeningkatkanderajatkesehatanmasyarakat dalamhentukpencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit,danpemulihankesehatanoleh pemerintahdan/ataumasyarakat; 44.SediaanFarmasiberupaobal,bahan obal tradisional,dan kosmetika; 45.AlatKesehatan adalahinstrumen,aparatus,mesindan/atau implanyang tidakmengandung obatyangdigunakan untuk mencegah,mendiagnosis,menyembuhkandan meringankan penyakit,merawat orangsakit,memulihkan kesehatan pada manusia,dan/ataumembentukstruktur danmemperbaiki fungsitubuh; 46.TenagaKesehatan adalah setiaporang yangmengabdikandiri dalambidangkesehatan sertamemilikipengetahuan dan/atauketerampilan melalui pendidikandi bidang kesehatan,yanguntuk jenis tertentu memerlukan kewenanganuntukmelakukan upaya kesehatan. 47.Sistem informasi adalah sisteminformasikesehatan yang dapatmemberikan masukan terhadapkineijadanberbagai kondisi yang dicapai sebagai media monitoring,evaluasidan pengambilan kebijakan; 48.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alatdan atautempat yangdigunakan untukmenyelenggarakan pelayanan kesehatan,baikpromotif,preventif,kuratifdan rehabilitate yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat; 49.Obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologidigunakan untuk mempengaruhiataumenyelidiki sistem fisiologiatau keadaanpatologidalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan,penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia; 50.Obat Tradisional adalah bahan atauramuan bahan yang berupa tumbuhan.bahan hewan,bahan mineral,sediaan sarian(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secaraturun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; 12
51.Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia;
52.Upaya Kesehatan Promotif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan;
53.Upaya Kesehatan Preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan/ penyakit;
54.Upaya Kesehatan Kuratif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk upaya penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat teijaga seoptimal mungkin;
55.Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya;
56.Upaya Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/ atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungiawabkan dan diterapkan, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
57.Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat;
58.Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
59.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; 13
60.Laboratorium kesehatan masvarakatadalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemerikasaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dcngan kcpcntingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
61.Pelayanan radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapitermasuk teknik pencitraan dan penggunaan smisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografl dan radiasi radio frekuensi elektromagnetik;

BAB II

ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah berdasarkan asas :

a.perikemanusiaan;
b.etika dan profesionalitas
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan dan keselamatan pasien;
f.pengabdian
g.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
h.keadilan:
i.pemerataan;
j.nondiskriminatif;
k.norma-norma agama

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalahdasar kebijakan pengembangan, pembangunan kesehatan di Daerah untuk dijadikan pedoman dan benluk penyelenggaraan kesehatan di daerah oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swastaserta pemangku kepentingan di bidang kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. 14

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraanpelayanan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masvarakat yang setinggi-tingginva, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis.

Pasal 5

Sasaranpenyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu :

a.terlaksananva sistem kesehatan Daerah yang efektif. produktif. objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, relevan, dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
b.terlaksananya tatakelola yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta peniiaian terhadap penyelenggaraan kesehatan;
c.terlaksananya tatalaksana penyelenggaraan kesehatan yang bermutu dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakatserta menyenangkan; d . terdistribusikannya tugas. fungsi. wewenang, dan tanggung jawab kesehatan secara proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundangan;
e.terpenuhinya fasilitas kesehatan sesuai sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesehatan, dan;
f.terjaiinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam mekanisme penyelenggaraan kesehatan di Daerah, yang terintegrasi dengan penyelenggaraan kesehatan di Dinas, Puskesmasdan Rumah Sakit.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap orang berhak atas kesehatan, meliputi hak :

a.dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
b.dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; 15
c.secara mandiridanbertanggungjawabmenentukan sendiri pelayanankesehatanyangdiperlukanbagidirinya, yang disesuaikan denganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku; d.mendapatkanlingkungan yangsehatbagipencapaian derajat kesehatan: e.mendapatkaninformasi danedukasitentang kesehatanyang seimbangdanbertanggung jawab;
f.memperoleh informasitentang datakesehatan dirinya termasuk tindakandan pengobatanyangtelah maupun yangakan diterimanya dari tenagakesehatan. BagianKedua Kewajiban Pasal 7 Setiap orang berkewajiban: a.ikutmewujudkan,mempertahankan,dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yangsetinggi-tingginya yang pelaksanaannyameliputi upayakesehatanperseorangan,upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunanberwawasan kesehatan; b.menghormatihakoranglain daiamupayamemperoleh lingkungan yangsehat,baik fisik, biologi,maupun sosial; c.berperilakuhidup sehat untukmewujudkan,mempertahankan, danmemajukan kesehatanyang setinggi-tingginya; d.menjagadanmeningkatkanderajatkesehatanbagioranglain yang menjaditanggungjawabnya; e.turutserta dalamprogramjaminan kesehatan sosial sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

(1)Pemerintahdan/atauPemerintah Daerahbertanggung)awab merencanakan,mengatur,menvelenggarakan,membina,dan mengawasi upaya kesehatanyang meratadan teijangkauoleh masyarakat.
(2)Tanggungjawab scbagaimana dimaksud pada ayat(1) dikhususkan pada pelayanan publik, meliputi:
1. a.Penvediaanlingkungan,tatanan,fasilitas kesehatanbaik fisikmaupunsosial bagimasyarakat untuk mencapai derajat kesehatanyang setinggi-tingginya; 16
2. b.Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
3. c.Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya:
4. d.Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
5. e.Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, terjangkau dan menyenangkan;
6. f.Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan sosial bagi upaya kesehatan perorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan urusan wajib Pemerintah Daerah.
(2)Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten;
2. b.Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten;
3. c.Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten;
4. d.Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten;
5. e.Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten;
6. f.Penyehatan lingkungan;
7. g.Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten;
8. h.Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skalakabupaten;
9. i.Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
10. j.Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten;
11. k.Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten;
12. l.Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan skala kabupaten;
13. m.Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
14. n.Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi;
15. o.Pemberian izin sarana kesehatan meliputi Puskesmas, rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara. praktik berkelompok. klinik. kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara; 17
16. p.Pengelolaan / penvelenggaraan, jaminan kesehatan sesuai kondisi lokal;
17. q.Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
18. r.Pcmanfaatan tenaga kesehatan strategis;
19. s.Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten;
20. t.Pelatihan teknis skalakabupaten;
21. u.Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
22. v.Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu;
23. w.Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten;
24. x.Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
25. y.Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
26. z.Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); aa. Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); bb. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten; cc. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan; dd. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten; ee. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala kabupaten; fT. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten; gg. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten; hh. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan skala kabupaten.

BAB VII

RUANG LINGKUP

Pasal 10

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :

a.Sistem Kesehatan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Upaya Kesehatan;
2. 2.Pembiayaan Kesehatan;
3. 3.Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. 4.Fasilitas Kesehatan dan Alat Kesehatan;
5. 5.Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan;
6. 6.Manajemen dan Informasi Kesehatan;
7. 7.Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat.
b.Strategi Penyelenggaraan kesehatan, terdiri atas :
1. 1.Peningkatan infrastruktur dan manajemen;
2. 2.Peningkatan akses dan mutu upaya kesehatan;
3. 3.Mengurangi resiko teijadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana;
4. 4.Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. 18

BAB VIII

SISTEM KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui SKKC atau dengan sebutan lain, yang merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi dinamika dan masalah spesifikasi daerah.
(2)Isi beserta uraian SKKC atau dengan sebutan lain tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…