DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD, Sistematika RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHON 2019-2024 NOMOR 7 TAHYN 2019 SERI E. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON . . . • 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Sen E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 237); ,' Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2.Bupati adalah Bupati Cirebon;
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon 1-JJ1t1Jk periode 20 (dua puluh] tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRWadalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 4 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN ~AffG~ r.JEN~N~4.JJ DA~RAH ly\BUP~TE~ CJREBON TAHUN 2019-2024. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON Dengan Persetujuan Bersama

20.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5). 5 pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (Hrna) tahun terhitung sejak tahun 2019 sajnpai dengan tahun 2024;
9.Rencana Strategi.s Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periodeS (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
16.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan; 1 7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan;
18.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, rnanfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
19.Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
20.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 6

(2)Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPDsetiap tahunnya.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Sistematika RPJMDmeliputi:
1. a.BABI : Pendahuluan;
2. b.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BABIII : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BABIV : Permasalahan dan Isu -Isu Strategis Daerah;
5. e.BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BABVI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BABVII : Kerangka Pendanaan Pembangunan clan Program Perangkat Daerah;
8. h.BABVIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. i.BABIX : Penutup.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(3)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:
1. a.RPJMD periode sebelumnya;
2. b.RPJMDProvinsi Jawa Barat;
3. c.RTRW;dan
4. d.RPJMDKabupaten/Kota sekitar.
(2)RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

Pasal 7

(1)Evaluasi terhadap RPJMD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunanjangka menengah Daerah.
(2)Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 ( satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/ a tau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.Program dan/ atau kegiatan Pembangunan Daerah;
2. b.Program Perangkat Daerah dan/ a tau lintas Perangkat Daerah; c, Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
3. d.Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
4. e.Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);dan
5. f.Target dan Capaian Indikator SDG's.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisipelaksanaan RPJMD yang diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.

Pasal 5

8 NOMORREGISTERPERATURANDAERAHKABUPATENCIREBONPROVINS! JAWABARAT If. RAHMAT SUTRIS O LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBONTAHUN2019 NOMOR7 ,SERI E • ... Diundangkan di Sumber · pada tanggal 11 Oktober 2019 ~SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIREBorif IMRON Ttd BUPATI CIREBON, Ditetapkan di Sumber pada tanggal 10 Oktober 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1)Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPDberpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

Pasal 9

Perubahan RPJMDdapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c.terjadi perubahan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…