DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp4.734.637.373.172,00 (empat triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas pendapatan asli daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Bupati adalah Bupati Cirebon.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
17.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
18.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp4.734.637.373.172,00 (empat triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas pendapatan asli daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp4.628.091.592.372,00
b.Belanja Daerah Rp4.728.637.373.172,00 Surplus/(Defisit) (Rp100.545.780.800,00)
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Rp106.545.780.800,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Rp6.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp100.545.780.800,00 Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA) Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebesar Rp4.628.091.592.372,00 (empat triliun enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp1.067.915.168.215,00 (satu triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah), bersumber dari:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp587.949.082.583,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp455.372.410.642,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.439.040.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.546.737.384.157,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.286.947.759.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp13.439.040.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.439.040.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.728.637.373.172,00 (empat triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp3.372.410.263.004,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.080.541.333.289,00 (dua triliun delapan puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.171.273.028.116,00 (satu triliun seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp111.205.967.599,00 (seratus sebelas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp9.389.934.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp399.332.697.004,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp107.278.475.786,00 (seratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp76.750.581.318,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp206.843.389.600,00 (dua ratus enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp893.536.300,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f sebesar Rp716.714.000 (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp235.694.286.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp721.200.127.164,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp37.051.670.264,00 (tiga puluh tujuh miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp684.148.456.900,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…