Peraturan ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp4.734.637.373.172,00 berkurang sebesar (Rp76.555.634.873,51) sehingga menjadi Rp4.658.081. 738.298,49 dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran pem biayaan daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 12 Agustus 2025 BUPATI CIREBON, ttd IMRON Diundangkan di Sumber pada tanggal 1 2 Ag us tu s 2 o 2 5 I 'A EDIYANA <' 0 Lj>;LJI... U,.>,'Yl KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINS! JAWA BARAT (4/ 103/2025) J. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 12 Agustus 2025 BUPATI CIREBON, ttd IM RON Diundangkan di Sumber pad a tanggal 1 2 Ag us tu s 2 0 2 5 Pj. SEKRETAR!S DAEl~ KABUPATEN C!REBON, IYAN EDIYANA LEMBARANDAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINS! JAWA BARAT (4/ 103/2025) PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENCIREBON NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2025 I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang,, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama. Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Disamping itu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimaksud, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya:
Cukup jelas.
Membuka PDF…