DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 174

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; manajemen proteksi kebakaran; persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan; pencegahan bahaya kebakaran; penanggulangan bahaya kebakaran; peran serta masyarakat; sarana penyelamatan jiwa; rekomendasi dan pembinaan; larangan; pengawasan dan pemeriksaan; ketentuan sanksi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran perlu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan daerah, perkembangan teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Menimbang PERATURAN DAERAB KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NOMOR 8 TAHUN 2020 SERI E LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON SA LINAN 1 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

2.Undang-U ndang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat [Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat BUPATI CIREBON,

a.bahwa penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran perlu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan daerah, perkembangan teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Menirnbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NOMOR 8 TAHUN 2020 SERI E LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON 2 Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. 5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 3

BAB I

SISTEM MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN I. SISTEMATIKA LAMPIRAN ll PERATURAN DAERAH KEBUPATEN CIREBON NOMOR : 8 Tahun 2020 TANGGAL : 22 September 2020 TENTANG: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN BAB m MANAJEMEN PROTEKSl KEBAKARAN LINGKUNGAN BAGIAN l WTLAYAHMANAJEMEN KEBAKARAN LINGKUNGAN 1.1. Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANBAHAYAKEBAKARAN Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON Dengan Persetujuan Bersama
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu paten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5).
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3, Seri E.2);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang membidangi urusan kebakaran.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan kebakaran.
7.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan ten tang sis tern pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.
8.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
9.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10.Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan saran.a, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif, aktif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11.Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. 4 Pemerintahan Daerah yang merrumpin urusan pemerintahan yang menjadi penyelenggara pelaksanaan
12.Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ata.upun otomatis, sistem pemadarn kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta. sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (AFAR) dan pemadam khusus.
13.Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung ata.u ruang kerja.
14.Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
15.Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan ataupun lanta.i bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi resiko bahaya kebakaran, serta. kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
16.Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
17.Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
18.Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
19.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilikgedung. s
20.Pengguna bangunan gedung adalah pernilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung at.au bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian at.au seluruhnya berada diatas dan/ at.au didalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22.Perencanaan tapak adalah perencanaan yang mengatur tapak (site) bangunan, meliputi ta.ta letak dan orientasi bangunan, jarak antar bangunan, penempatan hidran halaman, penyecliaan ruang-ruang terbuka dan sebagainya dalam rangka mencegah dan meminimalisasi bahaya kebakaran.
23.Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24.Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air dengan tekanan tertentu, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman at.au hidran gedung.
25.Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
26.Bonpet adalah produk Pemadam Api Ringan (PAR) berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadaman otomatis maupun manual.
27.Alat pemadam api ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
28.Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan 6 7 peruntukkannya merupakan campuran darijenis bangunan.
36.Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam].
37.Bah.an berbahaya adalah setiap zat/ elernen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
38.Bah.an yang mudah terbakar adalah bah.an yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api. yangbangunanadalahcampuran35. Bangunan peruntukkannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya. yangbangunanadalahperumahan34. Bangunan ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter diatas permukaan tanah atau lantai dasa.r sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
31.Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasa.r atau lebih dari 8 (delapan)lantai.
32.Bangunan pabrik dan/ atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
33.Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasa.r.
29.Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian sampai dengan 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah.
30.Ban gun an menengah adalah bangunan yang mempunyai menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya. 8
48.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha rnaupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan. yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau um um. yang berasal dari asosiasi profesi dan tokoh masyarakat.
43.Rekomendasi adalah surat persetujuan pernasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun dan/atau disediakan oleh pemilik/pengguna bangunan, gedung dan lingkungan yang diterbitkan oleh SK.PD.
44.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
45.Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
46.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat pencegah dan pemadam kebakaran yang rnenunjukan bahwa alat tersebut telah dilakukan pemeriksaan.
47.Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk perumahan atau usaha dan fasilitas dalam hal ini yang pencegahan dan yang mempunyai profesi terkait, berhubungan dengan disiplin penanggulangan kebakaran.
42.Forum komunikasi adalah forum yang terdiri dari anggota
39.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
40.Barisan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Balakar adalah sekumpulan/ sekelompok rnasyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan dan pemadaman tingkat pertama.
41.Masyarakat profesi adalah orang perorangan dan atau badan 9 kebakaran secara tertib aman dan selamat;

d.mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan;
e.memberikan prioritas terhadap penyela.matan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

(3)Rung lingkup peraturan daerah ini mencakup seluruh ketentuan f ungsi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang meliputi:
1. a.manajemen proteksi kebakaran;
2. b.persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
3. c.pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran;
4. d.peran serta masyarakat; penanggulanganpenyelenggaraanc. mewujudkan

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya peraturan daerah ini untuk menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
(2)Tujuan disusunya peraturan daerah ini adalah untuk :
1. a.mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
2. b.mewujudkan kepastian hukum dala.m penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; organrsasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  1. 49.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
  2. 50.Pesawat adalah al.at mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. PasaJ 4
(1)RISPKmeliputi ketentuan mengenai:
1. a.rencana sistem pencegahan kebakaran; dan
2. b.rencana sistem penanggulangan kebakaran.
(2)RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (stake holder}, meliputi layanan:
1. a.pencegahan kebakaran;
2. b.pemberdayaan peran rnasyarakat;
3. c.pemadaman kebakaran; dan
4. d.penyelamatanjiwa dan harta benda.
(3)Penyusunan RISPK sekurang-kurangnyameliputi:
1. a.kriteria penyusunan RISPK;
2. b.penetapan sa.saran;
3. c.identifikasi masa.lah; 10

BAB LI

MANAJEMENPROTEKSIKEBAKARAN

Pasal 3

( 1) RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW.

(2)RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pemah terjadi dengan memperhati.kan rencana pengembangan kota serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya.
(3)RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
(4)RISPK disusun dengan memperhati.kan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kota lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.
1. e.sarana penyelamatan;
2. f.rekomendasi dan pembinaan;
3. g.pengawasan dan pemeriksaan; dan
4. h.keten tuan sanksi

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

(1)Persyaratan telmis sistem proteksi kebakaran pada bangunan 11

Pasal 6

(1)RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah Kabupaten.
(2)Penyusunan RSPKsek:urang-kurangnya meliputi:
1. a.kriteria RSPK;
2. b.lingkup kegiatan RSPK;
3. c.identifikasirisiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi penanggulangan kebakaran.

Pasal 5

(1)RSCKharus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakkan peraturan daerah.
(2)Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasirisiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan kebakaran.
6. d.kedudukan dokumen RISPK; dan
7. e.keluaran dokumen RISPK. ( 4) Ketentuan mengenai teknis dan proses penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 clan Pasal 4 ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil kebakaran.
(2)Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir atau 12

BAB IV

PERAN PEMDA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM PENYUSUNAN RISPK mengenaimasukan ban tuan tenaga ahli serta dalam pencegahan dan 32

Pasal 8

Setiap orang atau badan di Daerah wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. gedung dan lingkungan meliputi:

a.ketentuhan um.um;
b.akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
c.saran.a penyelamatan;
d.sistem proteksi kebakaran pasif;
e.sistem proteksi kebakaran aktif;
f.utilitas bangunan gedung dan lingkungan;
g.pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
h.pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan; dan
1. 1.pengawasan dan pengendalian.

(2)Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana yang dirnaksud pada ayat ( 1) wajib disediakan oleh setiap pemilik/pengguna gedung dan lingkungan.
(3)Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 13

Pasal 13

(1)Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100

Pasal 12

(1)Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
(2)Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi label/tanda yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Isi peraturan

Teks174PDFHirarki

Memuat teks peraturan…