DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; asas dan tujuan; kewajiban dan wewenang; perencanaan dan pelaksanaan; pelaporan, pemantauan dan evaluasi; koordinasi dan kerja sama; peran serta masyarakat; pembinaan dan penghargaan; pembiayaan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender diperlukan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka diperlukan suatu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);.
5.Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Kesetaraan, Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan per em puan un tuk mem peroleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
10.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
12.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya , disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen yang mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki laki dengan tujuan un tuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16.Rencana Aksi Daerah Pengarusutrunaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutrunaan gender.

BAB II

ASAS DANTUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kesetaraan;
c.inklusi;
d.partisipatif;
e.non diskriminatif;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
g.sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a.memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah d alarn menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, progrrun dan kegiatan pembangunan di Daer ah mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
b.mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.mewujudkan pengelolaan ARG;
d.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalarn kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai m sari dan sumber daya pembangunan;
e.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
f.mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender d alarn bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.melaksanakan pendidikan/pelatihan PUG di Daerah;
b.merumuskan kebijakan strategis pelaksanaan PUG;
c.membentuk Focal Point PUG di Perangkat Daerah;
d.membuat data terpilah bagi Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah menyediakan data pilah untuk dasar pembangunan; dan
e.Perangkat Daerah menyusun anggaran yang responsif Gender di Daerah.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerahmeliputi:

a.penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebij akan PUG;
b.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan Gender, serta lembaga non pemerintah;
c.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
e.pemberian bantuan tekriis- dan fasilitasi pelaksanaan PUG yang meliputi analisis Gender, PPRG dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
f.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik; dan
g.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berclasa.rkan manfaat.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam j angka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2)PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan PPRG.
(3)Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa.
(4)PUG dalam perencanaan pembangunan di Daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan Desa aarnpsu dengan rapat koordinasi pembangunan Daer ah.

Pasal 7

(1)Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
(2)Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk Pokja PUG.
(3)Bupati menetapkan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan media.
(4)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pokj a PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Perangkat Daerah, camat, kuwu dan/ atau lurah;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya PPRG;
e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati.
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h.menyusun profil Gender Daerah;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
j.menetapkan · tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang responsif Gender;
k.menyusun RADPUG di Daerah; dan
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah. BABV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Kelompok kerja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(2)Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3)Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pelaksanaan program dan kegiatan;
2. b.instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. c.sasaran kegiatan;
4. d.penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.permasalahan yang dihadapi; dan
6. f.upaya yang telah dilakukan.
(4)Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
(4)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
(5)Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…