DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 83 Tahun 2024

Nomor: 83
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.628.091.592.372,00 (empat triliun enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cirebon ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Bupati adalah Bupati Cirebon.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
10.Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah merupakan dana untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggaran pendidikan dasar dan menengah.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13.Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.628.091.592.372,00 (empat triliun enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp1.067.915.168.215,00 (satu triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp587.949.082.583,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp455.372.410.642,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp587.949.082.583,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah;
3. c.pajak sarang burung walet;
4. d.pajak mineral bukan logam dan batuan;
5. e.pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
6. f.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
7. g.pajak barang dan jasa tertentu;
8. h.opsen pajak kendaraan bermotor; dan
9. i.opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.758.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah).
(3)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.913.725.440,00 (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
(4)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
(5)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.590.400.000,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp105.552.250.000,00 (seratus lima miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(7)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp106.901.081.138,00 (seratus enam miliar sembilan ratus satu juta delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
(8)Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp153.246.995.412,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah).
(9)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp118.753.341.099,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
(10)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp79.179.289.494,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 6

(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp455.372.410.642,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu;
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp433.691.075.488,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.475.335.154,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.206.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus enam juta rupiah).

Pasal 7

(1)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMN;
2. b.bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (yang bergerak di Bidang Lembaga Keuangan); dan
3. c.bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik BUMD (yang bergerak di Bidang Air Minum).
(2)Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
(3)Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (yang bergerak dibidang Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.338.522.172,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (yang bergerak dibidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp514.838.731,00 (lima ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 8

(1)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. c.Jasa Giro;
4. d.pendapatan bunga; dan
5. e.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
(2)Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3)Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
(4)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.564.123.887,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(5)Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.656.190.200,00 (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
(6)Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.546.737.384.157,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah;
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.286.947.759.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.286.947.759.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.dana bagi hasil (DBH);
3. c.dana alokasi umum (DAU);dan
4. d.dana alokasi khusus (DAK).
(2)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp466.991.316.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
(3)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp102.457.863.000,00 (seratus dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(4)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.803.300.515.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga miliar tiga ratus juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
(5)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp914.198.065.000,00 (sembilan ratus empat belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan;
(2)Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…