DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023. Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATICIREBON, PERATURANDAERAHKABUPATENCIREBON NOMOR9 TAHUN2022 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERA TAHUNANGGARAN2023 NOMOR9 TAHUN2022 LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBON SALINAN Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
1. 5.Undang-UndangNomor15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
2. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4421);
3. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor6757);
4. 8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danjatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danj atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6516); tentang Republik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 4. Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor2851);
5. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
6. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor210, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4028);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4575);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5165);
11. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengelolaanBarang MilikNegara/Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6523);
12. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
13. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6057);
14. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
15. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);
16. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor754);
17. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang PengelompokanKemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan PenggunaanAlokasiAnggaranuntuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor910);
21. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor1781);
22. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor431);
23. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor972);
24. 27.Peraturan Daerah Kabupaten CirebonNomor14Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah KepadaBank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (LembaranDaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor11);
25. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten CirebonTahun 2022 Nomor7);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Bupati adalah Bupati Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON Dan BUPATICIREBON
29.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor8).

Pasal 2

APBDTahun Anggaran2023 berjumlah Rp3.625.352.695.399,00 (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri pendapatan daerah, be1anjadaerah dan pemhiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp3.486.014.530.558,00
b.Belanja Daerah Rp3.580.352.695.399,00 Surplus/ (Defisit) Rp-94.338.164.841,00
1. 10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan Zatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
2. 11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode5 (lima)tahun.
3. 12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. 13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPASadalah programprioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
5. 14.Standar Pelayanan Minimalyang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajibyang berhak diperolehsetiap warga negara secara minimal.
6. 15.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatanyang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
7. 16.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatanyang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Programdan kebijakan.
8. 17.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinyaKeluarandari Kegiatandalam 1 (satu) Program. Pasa14

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp810.871.952.395,00 (delapan ratus sepuIuh miliar delapan ratus tujuh puIuh satu juta sernbilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puIuh lima rupiah), bersumber dari:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan; dan d.Iain-lain pendapatan daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp323.119.197.100,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb sebesar Rp19.077.733.157,00(sembilanbelas miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
(4)Hasil pengelolaankekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliartiga ratus juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp455.375.022.138,00(empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh limajuta dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah). Pasa13 Pendapatan Daerah sebesar Rp3.486.014.530.558,00(tigatriliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), bersumber dari:
1. a.pendapatan asli;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rp94.338.164.841,00 RpO,OO Rp139.338.164.841,00 Rp45.000.000.000,00
4. c.PembiayaanDaerah:
  1. 1.PenerimaanPembiayaan
  2. 2.PengeluaranPembiayaan PembiayaanNeto Sisa lebih pembiayaanAnggaran Tahun berkenaan (SiLPA)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.580.352.695.399,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilanpuluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar RpO,OO(nolrupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar RpO,OO(nolrupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b sebesar RpO,OO(nolrupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar RpO,OO(nolrupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.675.142.578.163,00(dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.315.002.394.000,00 (dua triliun tiga ratus lima belas miliarduajuta tiga ratus sembilanpuluh empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp360.140.184.163,00 (tiga ratus enam puluh miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp235.854.306.199,OO(dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modalperalatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufa sebesar Rp2.638.719.776.142,OO(dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa sebesar Rp1.737.217.149.932,OO(satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta seratus empat puluh sembilanribu sembilanratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp855.571.820.010,OO(delapan ratus lima puluh lima miliarlima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sepuluh rupiah).
(4)Belanjabunga sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf c sebesar RpO,OO(nolrupiah).
(5)Belanjasubsidi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf d sebesar RpO,OO(nolrupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e sebesar Rp34.938.247.200,OO(tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanjabantuan sosial sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rpl0.992.559.000,OO (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran be1anja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp680.778.613.058,OO(enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp34.219.693.026,OO(tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah). Pasall0 Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp25.000.000.000,OO(dua puluh lima miliar rupiah).
1. d.belanja modaljalan, jaringan dan irigasi;
2. e.be1anjamodal aset tetap lainnya; dan
3. f.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar RpO,OO(noIrupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp73.001.653.890,OO(tujuh puluh tiga miliar satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
(4)Belanjamodalbangunan dan gedungsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp25.433.415.909,OO(dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
(5)Be1anja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar RpI36.927.202.400,OO (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e sebesar Rp492.034.000,OO(empatratus sembilan puluh duajuta tiga puluh empat ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f sebesar RpO,OO(nolrupiah).

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencairan Dana Cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan Pinjaman Daerah;
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
6. f.penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
(3)Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c sebesar RpO,OO (nol rupiah).
(5)Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d sebesar RpO,OO(nol rupiah).
(6)Penerimaan kembali pemberian pmjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e sebesar RpO,OO (no1 rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.338.164.841,00 (sembilanpuluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan
b.pengeluaran Pembiayaan.

(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebesar Rp646.558.920.032,00 (enam ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh dua rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…