Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kedudukan, sistematika; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kedudukan, sistematika; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
BUPATICIREBON, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENCIREBON NOMOR 9 TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2025-2029 NOMOR9 TAHUN2025 LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBON
BABI KETENTUAN UMUM Pasall DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029. Menetapkan DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON MEMUTUSKAN:
BABIV PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 4
(1),meliputi:
dan
BABII! SISTEMATIKA Pasal 3 RPJMDberkedudukan sebagai:
BABI! KEDUDUKAN Pasal 2 ------- - ANA L'~'''~~'''''lOC.'''''~ KABUPATENCIREBONTAHUN2025 NOMOR9 NOREG'"'' RAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWABARAT: (6/125/2025); Diundangkan di Sumber stus 2025 ~~r.c~~~RAH KABUPATENCIREBON, IMRON TTD Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. BABV KETENTUANPENUTUP Pasa15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATICIREBON,
II. PASALDEMIPASAL Pasall Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasa13 Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penyusunan RPJMDTahun 2025-2029 wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Arnan", sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan visi "Bersarna Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" yang di dalarnnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan WakilPresiden RepublikIndonesia Tahun 2025-2029, serta Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu "Jabar Istimewa",dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal. VisiDaerah berupa "TerwujudnyaMasyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Amari" yang diterjemahkan kedalarn Misi yang memuat upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi dengan mengacu pada rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan Tahun 2025-2029 dan telah dilakukan pembahasan secara teknokratik. Hasil rumusan MisiRPJMDTahun 2025-2029 meliputi:
RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerahjangka menengah untuk periode 5 (lima)tahun menjadi pedoman dalarn penyusunan RKPDyang merupakan dokumen tahunan dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 5 (lima) tahunan. Sasaran RPJMDTahun 2025-2029 selain menerjemahkan tujuan dari Visidan Misi Bupati paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode I Tahun 2025-2029.
Pasa14 Cukup jelas.
Cukup jelas. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJMD ini merupakan pedoman strategis pembangunan daerah selama lima tahun yang menjabarkan visi, misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon masa jabatan 2025-2029, sekaligus menjadi dasar penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan arah pembangunan yang terukur, efektif, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Cirebon, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman.” Penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat melalui forum konsultasi publik maupun Musrenbang. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sekaligus menyadari masih adanya keterbatasan dalam dokumen ini. Masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan dan keberhasilan pelaksanaannya. Semoga RPJMD ini dapat menjadi acuan utama pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon, 20 Agustus 2025 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR viii BAB I PENDAHULUAN I - 1 1.1 Latar Belakang I - 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan I - 6 1.3 Hubungan antara Dokumen I - 10 1.4 Maksud dan Tujuan I - 12 1.5 Sistematika Penyusunan I - 13 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II - 1 2.1 Gambaran Umum kondisi Daerah II - 1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II - 1 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II - 56 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II - 91 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II - 110 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal II - 117 2.1.6 Kerjasama Daerah II - 125 2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD di Kabupaten Cirebon II - 126 2.2 Gambaran Keuangan Daerah II - 130 2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu II - 131 2.2.2 Neraca Daerah II - 141 2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II - 146 2.2.4 Kerangka Pendanaan II - 152 2.2.5 Alternatif Pendanaan Pembangunan II - 157 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II - 161 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon II - 161 2.3.2 Isu Strategis II - 174 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III - 1 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III - 1 3.1.1 Visi III - 1 3.1.2 Misi III - 5 3.1.3 Tujuan dan Sasaran III - 7 3.1.4 Keselarasan Visi-Misi Bupati Cirebon Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya III - 12 ii 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan III - 21 3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Kerangka Nasional dan Provinsi III - 21 3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025-2029 III - 27 3.2.3 Lokus Pembangunan III - 50 3.2.4 Register Risiko dan Rencana Pengendalian Pembangunan Daerah III - 55 3.3 Program Prioritas III - 59 3.3.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah III - 59 3.3.2 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional III - 79 3.3.3 Kolaborasi Proyek Strategis Nasional dan Provinsi III - 90 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV - 1 4.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah IV - 1 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV - 58 4.2.1 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon IV - 59 4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV - 60 4.2.3 Rencana Penetapan Standar Pelayanan Minimal IV - 77 BAB V PENUTUP V - 1 5.1 Pedoman Transisi V - 1 5.2 Kaidah Pelaksanaan V - 2 5.3 Manajemen Risiko V - 4 5.3 Penutup V - 8 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Potensi Kawasan Pertanian Kabupaten Cirebon II - 4 Tabel 2.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Cirebon II - 10 Tabel 2.3 Unsur Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 II - 11 Tabel 2.4 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon Tahun 2024 II - 15 Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon II - 17 Tabel 2.6 Jumlah Nama dan Lokasi Mata Air di Kabupaten Cirebon II - 20 Tabel 2.7 Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan II - 26 Tabel 2.8 Klasifikasi PoU II - 32 Tabel 2.9 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 34 Tabel 2.10 Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha) II - 38 Tabel 2.11 Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon II - 40 Tabel 2.12 Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon II - 41 Tabel 2.13 Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon II - 42 Tabel 2.14 Risiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon II - 43 Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024 II - 45 Tabel 2.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024 II - 50 Tabel 2.17 Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 II - 51 Tabel 2.18 Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 II - 53 Tabel 2.19 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 II - 56 Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 58 Tabel 2.21 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 61 Tabel 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2024 II - 63 iii Tabel 2.23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 II - 64 Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 II - 67 Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 II - 71 Tabel 2.26 Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Cirebon II - 87 Tabel 2.27 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022 II - 90 Tabel 2.28 Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon II - 97 Tabel 2.29 Sarana Prasarana/ Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II - 102 Tabel 2.30 Rasio Konektivitas Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 103 Tabel 2.31 Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023 II - 103 Tabel 2.32 Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024 II - 105 Tabel 2.33 Progres Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Cirebon II - 106 Tabel 2.34 Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon II - 107 Tabel 2.35 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 108 Tabel 2.36 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 II - 118 Tabel 2.37 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 II - 119 Tabel 2.38 Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 II - 121 Tabel 2.39 Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 II - 122 Tabel 2.40 Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 II - 123 Tabel 2.41 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 II - 124 Tabel 2.42 Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 II - 127 vi Tabel 2.43 Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 II - 129 Tabel 2.44 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 132 Tabel 2.45 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 II - 137 Tabel 2.46 Hasil Analisis Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon II - 140 Tabel 2.47 Neraca Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 142 Tabel 2.48 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 145 Tabel 2.49 Realisasi Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 151 Tabel 2.50 Proporsi Penggunaan Anggaran Kabupaten Cirebon II - 151 Tabel 2.51 Defisit/Surplus Anggaran Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 152 Tabel 2.52 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 II - 154 Tabel 2.53 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon II-162 Tabel 2.54 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional II-180 Tabel 2.55 Keselarasan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 II-216 Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Cirebon III - 16 Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030 III - 29 Tabel 3.3 Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2026-2030 III - 44 Tabel 3.4 Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Cirebon III - 51 Tabel 3.5 Register Risiko dan Rencana Pengendalian Pembangunan Daerah III - 56 Tabel 3.6 Keterkaitan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Tahun 2025-2029 III - 60 Tabel 3.7 Persandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Kabupaten Cirebon III - 61 Tabel 3.9 Program Prioritas Daerah RPJMD Tahun 2026-2030 III - 66 Tabel 3.10 Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026-2030 III - 76 vii Tabel 3.11 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2025-2029 III - 83 Tabel 3.12 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2025-2029 III - 91 Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030 IV - 5 Tabel 4.2 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 IV - 59 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 IV - 60 Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 IV - 61 Tabel 4.5 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2030 IV - 78 viii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 I - 2 Gambar 1.2 Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon I - 5 Gambar 1.3 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I - 10 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon II - 4 Gambar 2.2 Luas Lahan Produksi Perkebunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 7 Gambar 2.3 Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 7 Gambar 2.4 Produksi hasil perikanan Kabupaten Cirebon II - 9 Gambar 2.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon II - 17 Gambar 2.6 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Cirebon II - 20 Gambar 2.7 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Cirebon II - 20 Gambar 2.8 Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia Tahun 2020-2024 II - 21 Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 24 Gambar 2.10 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 II - 25 Gambar 2.11 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Komposit) Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 II - 26 Gambar 2.12 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 28 Gambar 2.13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 30 Gambar 2.14 Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 32 Gambar 2.15 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 33 Gambar 2.16 Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon II - 39 Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 41 Gambar 2.18 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 42 ix Gambar 2.19 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa) II - 47 Gambar 2.20 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Jiwa) II - 48 Gambar 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 50 Gambar 2.22 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen) II - 51 Gambar 2.23 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) II - 52 Gambar 2.24 Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Persen) II - 53 Gambar 2.25 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 II - 55 Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 II - 59 Gambar 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (Persen) II - 60 Gambar 2.28 Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 II - 62 Gambar 2.29 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II - 65 Gambar 2.30 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 66 Gambar 2.31 Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 66 Gambar 2.32 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II - 67 Gambar 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II - 68 Gambar 2.34 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2022 II - 69 Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2023 II - 70 Gambar 2.36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2023 II - 71 Gambar 2.37 Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 72 Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024 II - 73 Gambar 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon x Tahun 2020-2024 II - 74 Gambar 2.40 Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 75 Gambar 2.41 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024 II - 76 Gambar 2.42 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 II - 76 Gambar 2.43 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita II - 79 Gambar 2.44 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita II - 80 Gambar 2.45 Rasio ekspor dan impor terhadap PDB II - 81 Gambar 2.46 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 82 Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 85 Gambar 2.48 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 88 Gambar 2.49 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan 2024 II - 89 Gambar 2.50 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 91 Gambar 2.51 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 II - 91 Gambar 2.52 Capaian IRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023 II - 92 Gambar 2.53 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 II - 93 Gambar 2.54 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 94 Gambar 2.55 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 II - 95 Gambar 2.56 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2020-2024 II - 111 Gambar 2.57 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 112 Gambar 2.58 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 113 Gambar 2.59 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 114 xi Gambar 2.60 Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 115 Gambar 2.61 Proporsi Masing- Masing Komponen Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 117 Gambar 2.62 Celah Fiskal Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 II - 118 Gambar 2.63 Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 II - 138 Gambar 2.64 Periodesasi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJPN 2025-2045 II - 158 Gambar 2.65 Fokus Agenda Pembangunan Nasional 2025-2029 II - 159 Gambar 2.66 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional II - 159 Gambar 2.67 Visi Misi Presiden II - 163 Gambar 2.68 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) II - 166 Gambar 2.69 Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II - 187 Gambar 2.70 Persentase Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Cirebon II - 187 Gambar 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 7 Gambar 3.2 Sasaran Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 9 Gambar 3.3 Kerangka Berpikir Logis Misi 1 III - 10 Gambar 3.4 Kerangka Berpikir Logis Misi 2 III - 11 Gambar 3.5 Kerangka Berpikir Logis Misi 3 III - 11 Gambar 3.6 Kerangka Berpikir Logis Misi 4 III - 12 Gambar 3.7 Kerangka Berpikir Logis Misi 5 III - 12 Gambar 3.8 Skema Keterkaitan Visi-Misi RPJPD 2025-20245 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 13 Gambar 3.9 Skema Keterkaitan RPJMN 2025-20245 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 14 Gambar 3.10 Skema Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 III - 15 Gambar 3.11 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 III - 21 Gambar 3.12 Proyeksi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Cirebon Periode RPJMD 2025-2029 III - 22 Gambar 3.13 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah xii Jawa Barat III - 22 Gambar 3.14 Arah Pembangunan Wilayah Jawa Barat III - 23 Gambar 3.15 Tema dan Tahap Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 III - 27 Gambar 3.16 Tematik Pembangunan Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030 III - 42 Gambar 3.17 Tema dan Tahap Pembangunan Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030 III - 43 Gambar 3.18 Definisi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih III - 63 Gambar 4.1 Kebijakan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon IV - 4 Gambar 5.1 Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah V - 6 Gambar 5.2 Proses Pengelolaan Risiko V - 6 I - 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan, dan kerangka pendanaan daerah. RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan demikian, RPJMD memiliki kedudukan yang strategis sebagai pedoman sekaligus instrumen pengendali dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 dan Pasal 264 menyebutkan bahwa salah satu tugas kepala daerah terpilih sebagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2025-2029 terpilih, yaitu H. Imron dan H. Agus Kurniawan Budiman, dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Selanjutnya, adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, kearifan lokal, dan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak. Mekanisme penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 mengikuti tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi I - 1 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 41 hingga 72 Permendagri 86/2017 menguraikan tata cara penyusunan RPJMD mencakup 6 (enam) tahapan penyusunan RPJMD, yaitu tahap persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 Secara teknis, penyusunan RPJMD merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah sekaligus sebagai upaya penyelarasan RPJMN dan RPJMD Tahun 2025-2029. Inmendagri tersebut secara rinci menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD, yaitu: (1) persiapan penyusunan; (2) pembahasan visi dan misi secara teknokratik; (3) penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD; (4) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD; (5) Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD; (6) Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD; (7) Konsultasi Ranwal RPJMD Kabupaten ke provinsi; (8) Penyampaian Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah (PD) untuk Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD; (9) Forum PD/Lintas PD; (10) Verifikasi Renstra PD; (11) Penyusunan Rancangan RPJMD; (12) I - 2 Musrenbang RPJMD; (13) Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD; (14) Review Rankhir oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); (15) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD kepada DPRD; (16) Pembahasan Ranperda RPJMD; (17) Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten oleh provinsi; (18) Penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) RPJMD; dan (19) Perumusan Rankhir hingga Penetapan Renstra PD berdasarkan Perda RPJMD. Dokumen ini merupakan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, output hingga tahap keenam proses penyusunan RPJMD tersebut di atas. Penyusunan RPJMD menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup: (1) pendekatan teknokratik, (2) pendekatan politik, (3) pendekatan partisipatif, dan (4) pendekatan Bottom-up dan Top-down. Pendekatan Teknokratik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten. Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan kepala daerah terpilih dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dokumen RPJMD. Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. Pendekatan Bottom-up dan Top-down dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan RPJMD yang memperhatikan kebijakan dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029. Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dalam RPJMD Kabupaten Cirebon dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan I - 3 dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan kewenangan daerah dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon. Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah. Dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 menjadi rujukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cirebon untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon menggunakan pendekatan dynamic governance yang berfokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang responsif, dinamis, dan adaptif. Konsep dynamic governance memiliki tiga pilar, meliputi pilar thinking ahead, pilar thinking again, dan pilar thinking across. Pilar thinking ahead mencakup perumusan visi dan misi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman”, yang menggambarkan orientasi pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional serta menciptakan ekosistem inovatif di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Pilar thinking again digunakan sebagai evaluasi kebijakan yang telah berjalan agar lebih efektif dan responsif melalui adanya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon. Pilar thinking again menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, responsif, dan terukur melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD. Sementara itu, pilar thinking across menggambarkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan pemangku I - 4 kepentingan untuk menciptakan inovasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kolaborasi ini diwujudkan melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Cirebon. Gambar 1.2 Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Penyusunan RPJMD tidak semata-mata merupakan kewajiban normatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga merupakan kebutuhan substantif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terpadu, efektif, dan berkesinambungan. Melalui dokumen RPJMD, Pemerintah Daerah diharapkan mampu merumuskan arah pembangunan yang realistis, terukur, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam konteks dinamika pembangunan saat ini, tantangan yang dihadapi daerah semakin kompleks. Perubahan sosial, ekonomi, politik, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi menuntut adanya perencanaan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata. Penyusunan RPJMD dilaksanakan secara politis, teknokratis, top dwon, bottom up, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan agar RPJMD yang dihasilkan benar-benar I - 5 mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan potensi daerah, serta memiliki legitimasi publik yang kuat dalam pelaksanaannya. RPJMD merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam merespons dinamika pembangunan yang berkembang cepat. Tantangan globalisasi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk memiliki arah pembangunan yang jelas, terukur, dan adaptif. Dengan adanya RPJMD, pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan permasalahan utama, menetapkan prioritas pembangunan, dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyusunan RPJMD juga menjadi sarana untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN, sehingga tercipta konsistensi antara kebijakan daerah dan pusat. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini penting agar dokumen RPJMD benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, serta potensi daerah, sehingga implementasinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, RPJMD harus mampu mengidentifikasi permasalahan pokok daerah, merumuskan prioritas pembangunan, serta menyusun strategi yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dengan demikian, RPJMD bukan hanya merupakan dokumen perencanaan teknokratis, melainkan juga kontrak sosial politik antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang–undangan, meliputi:
I - 8
I - 9
1.3 Hubungan antara Dokumen Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan pembangunan daerah (kabupaten) disusun dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta rencana tata ruang wilayah. Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dalam Gambar 1.3. I - 10 Gambar 1.3 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana dalam Gambar 1.3 dapat dijelaskan sebagai berikut : RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:
I - 11
Sementara itu, secara substantif keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan provinsi, berserta dokumen KLHS dan RTRW dibahas sebagai bahan telaah isu. Maka keselarasan substansi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat di bab 2 permasalahan dan isu strategis. I - 12 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi misi program untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2045-2045. Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 antara lain sebagai berikut :
Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman. 1.5 Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada I - 13 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan Menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan; BAB II : Gambaran Umum Daerah Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; menjelaskan gambaran singkat kondisi keuangan daerah, terdiri dari kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan, dan kerangka pendanaan pembangunan daerah; serta uraian rumusan permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dari sub bab gambaran umum daerah. Permasalahan dan Isu strategis yang dirumuskan berupa permasalahan dan isu strategis yang bersifat dominan/signifikan yang mempengaruhi kondisi daerah. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan serta menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Memuat program Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, pagu indikatif sebagai gambaran kebutuhan pendanaan, I - 14 target kinerja yang akan dicapai secara bertahap selama periode perencanaan, serta perangkat daerah penanggung jawab yang melaksanakan program sesuai mandat dan fungsinya. Selain itu, Bab ini juga menjelaskan ukuran kinerja keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. BAB V : Penutup BAB ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah. I - 15 GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah 2.1.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah Kawasan industri Rebana, akronim dari Cirebon–Patimban–Kertajati, diproyeksikan sebagai masa depan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, didukung oleh kehadiran infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan laut internasional, dan bandar udara bertaraf internasional. Letaknya yang strategis membentuk segitiga pertumbuhan yang menghubungkan wilayah Cirebon, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka, menjadikan kawasan ini sangat potensial dalam mendukung konektivitas logistik dan rantai pasok industri regional maupun nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, kawasan Rebana telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan menarik investasi, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai episentrum baru perekonomian Jawa Barat. Dengan cakupan wilayah yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang, kawasan ini diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan wilayah berbasis industri, logistik, dan jasa. Kabupaten Cirebon sendiri memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan ini, dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman, furniture dan produk kayu, industri perkapalan, pakan ternak, bahan galian non-logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsumsi, serta pengolahan hotmix dan beton. Spesialisasi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan nilai tambah ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Ke depan, potensi Kabupaten Cirebon dalam mendukung kawasan Rebana dapat terus diperluas melalui beberapa strategi pengembangan. Pertama, penguatan ekosistem industri berbasis digital dan teknologi hijau II - 1 untuk mendorong industrialisasi berkelanjutan. Kedua, optimalisasi konektivitas antar moda transportasi untuk mendukung efisiensi distribusi logistik. Ketiga, pengembangan kawasan permukiman dan pusat layanan publik terpadu yang ramah investasi dan ramah lingkungan untuk mendukung kawasan industri sebagai bagian dari kota baru yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, potensi wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Cirebon juga dapat dikembangkan secara sinergis dengan sektor industri kreatif, sebagai penopang ekonomi alternatif dan daya tarik tambahan bagi investor dan wisatawan. Melalui pendekatan pengembangan yang holistik dan berkelanjutan, kawasan Rebana, khususnya di Kabupaten Cirebon, diharapkan mampu menjadi model transformasi wilayah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Selain termasuk kedalam Kawasan industri Rebana, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (geo-strategic) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut: 1) Kabupaten Cirebon ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Sumber (Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Talun) dan Pusat Pelayanan Regional Cirebon Raya; 2) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon; 3) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikampek-Palimanan (Cipali), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan; 4) Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya); II - 2 5) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok Listrik nasional jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali. 6) Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Pengembangan Edu-Heritage (Budaya dan Sejarah) Secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 6° 30´ 58” – 7° 00‘ 24” Lintang Selatan dan 108° 19’ 30” – 108° 50´ 03” Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupa daratan seluas 1.075,17 km2. Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum, daerah Pantura ini didominasi oleh dataran rendah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi dan Jawa Tengah Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 Tahun 2023, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,04 km2) diikuti Kecamatan Gegesik (63,83 II - 3 km2), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,11 km2). 2.1.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam A. Pertanian Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima peran penting yaitu : berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sektor pertanian cukup tinggi. Kabupaten Cirebon memiliki potensi kawasan pertanian seluas 54.815 ha, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini : Tabel 2.1 Potensi Kawasan Pertanian Kabupaten Cirebon NO KAWASAN PERTANIAN LUAS (HA) LOKASI 1 Kawasan Tanaman Pangan 48.683 40 Kecamatan 2 Kawasan Hortikultura 6.050 Kecamatan :
Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan baik oleh gubernur juga presiden. Pada tahun 2024, luas tanam padi di Kabupaten Cirebon mencapai 91.395 ha, dengan luas panen 90.587 ha dan total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 683.880 Ton (GKP). Selain tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon adalah jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu. Kabupaten Cirebon juga kaya dengan potensi tanaman hortikultura yaitu tanaman buah dan tanaman sayuran. Tanaman sayuran yang berkembang di Kabupaten Cirebon, yaitu : bawang merah, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, jamur tiram, jamur merang, kacang panjang, kangkung, ketimun, petsai, terung, dan tomat. Tanaman sayuran dengan produksi tertinggi adalah bawang merah dengan produksi tahun 2024 sebesar 320.944 kuintal, disusul oleh cabai besar dengan produksi sebesar 41.537 kuintal dan jamur merang dengan produksi tahun 2024 sebesar 16.502. Tanaman buah-buahan yang berkembang di Kabupaten Cirebon, yaitu : melon, semangka, alpukat, duku/langsat, belimbing, durian, jambu air, jeruk siam/keprok, mangga, melinjo, nangka/cempedak, petai, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun, anggur, buah naga, jeruk lemon, dan lengkeng. Mangga memiliki jumlah produksi terbesar dari semua jenis buah yang berkembang di Kabupaten Cirebon yakni sebesar 422.801 kuintal pada tahun 2024. Tanaman perkebunan yang berkembang di Kabupaten Cirebon yaitu kelapa dan tebu. Luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 770, 83 ha dengan produksi sebesar 239,68 ton. Sedangkan areal perkebunan tebu lebih mendominasi dibandingkan perkebunan kelapa, dengan areal perkebunan seluas 4.571,55 ha, produksinya mencapai 21.305, 68 ton di tahun 2024. Sektor perkebunan di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sektor strategis yang mendukung ketahanan ekonomi lokal, terutama di wilayah perdesaan. Namun, selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), luas lahan produksi perkebunan menunjukkan tren yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 2.2. II - 5 Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pemanfaatan lahan perkebunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal daerah. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain:
Kenaikan kembali luas lahan pada tahun 2024 diperkirakan merupakan hasil dari intervensi Pemerintah Daerah melalui program rehabilitasi perkebunan, pemberian bantuan bibit, pelatihan teknis kepada petani, serta peningkatan akses pasar dan teknologi. Meski demikian, data ini juga menunjukkan bahwa sektor perkebunan masih memiliki kerentanan struktural, sehingga dibutuhkan upaya penguatan tata kelola dan perencanaan jangka menengah secara lebih komprehensif. Gambar 2.2 Luas Lahan Produksi Perkebunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Cirebon adalah sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, kelinci. Populasi ternak terbesar di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 II - 6 adalah ternak domba dengan jumlah populasi sebanyak 308.482 ekor, disusul kambing sebanyak 21.745 ekor dan sapi potong dengan jumlah populasi sebanyak 4.200 ekor. Sedangkan unggas yang berkembang di Kabupaten Cirebon adalah ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan itik manila. Populasi unggas terbanyak di Kabupaten Cirebon adalah ayam pedaging dengan` populasi di tahun 2024 adalah sebanyak 4.006.774 ekor, disusul ayam kampung dengan populasi sebanyak 1.387.653 ekor dan ayam petelur dengan populasi sebanyak 60.907 ekor. Dari beberapa jenis ternak di Kabupaten Cirebon tersebut telah menghasilkan daging, telur dan susu sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3 berikut. Gambar 2.3 Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan Gambar 2.3, produksi komoditas peternakan di Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang relatif stabil. Produksi daging menunjukkan fluktuasi ringan namun stabil, dimulai dari 33.607.795 kg pada tahun 2020 dan berakhir di angka 33.320.587 kg pada tahun 2024. Sementara itu, produksi telur mengalami sedikit variasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 9.556.411 kg dan menurun drastis mulai tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi sebesar 5.041.994 kg. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan yang cukup drastis produksi telur itik/itik manila. Meski demikian Kabupaten Cirebon masih mampu menjaga kestabilan pasokan protein hewani utama, khususnya daging dan telur, walaupun tetap dibayangi tantangan produktivitas. Produksi susu perlu mendapatkan perhatian karena menunjukkan tren penurunan cukup tajam, dari 409.296 liter pada tahun 2020 menjadi hanya 263.906 liter pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diindikasikan sebagai akibat dari: II - 7
Penurunan produksi susu ini penting untuk menjadi perhatian dalam perumusan program jangka menengah daerah, mengingat potensi subsektor susu cukup strategis dalam mendukung gizi anak dan keluarga, serta pengembangan ekonomi berbasis peternakan rakyat. B. Kelautan dan Perikanan Potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Kabupaten Cirebon pada masa mendatang perlu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan sumber daya ikan (SDI) merupakan salah satu sumber protein konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sebesar 42,40 kg/kapita/tahun, sementara produksi perikanan Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 81.432,56 Ton sehingga terdapat ketimpangan antara konsumsi dengan produksi yang menyebabkan Kabupaten Cirebon belum swasembada ikan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu sebagian hasil perikanan Kabupaten Cirebon dijual ke luar daerah (ekspor domestik maupun antar provinsi), konsumsi ikan penduduk masih ditambah dari pasokan luar daerah, dan ada inefisiensi dalam distribusi, atau ikan hasil produksi tidak terserap optimal untuk konsumsi masyarakat. Upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu peningkatan produktivitas perikanan budidaya maupun tangkap, terutama di wilayah pesisir dan tambak, perlu upaya diversifikasi produk olahan ikan lokal agar konsumsi meningkat dan produksi tidak hanya diekspor, perli perluasan akses pasar dalam kabupaten untuk menekan ketergantungan distribusi dari luar dan perlu sosialisasi gerakan makan ikan agar konsumsi per kapita bisa terus naik seiring produksi. Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, baik dari sisi perikanan tangkap maupun budidaya. Selama periode 2020–2024, kinerja sektor perikanan menunjukkan pola fluktuatif II - 8 yang berbeda antara subsektor tangkap dan budidaya, sebagaimana tergambar pada Gambar 2.4. Gambar 2.4 Produksi hasil perikanan Kabupaten Cirebon Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon relatif stabil, dengan fluktuasi moderat. Produksi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 34.134 ton, sedangkan puncaknya terjadi pada 2021 mencapai 48.119 ton. Tahun 2022 hingga tahun 2024, jumlah produksi perikanan tangkap cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan banyak nelayan masih menggunakan kapal kecil (GT rendah), penggunaan alat tangkap yang tidak efisien atau masih tradisional, masih minimnya kapasitas nelayan, kurangnya akses terhadap teknologi penangkapan ikan, kurangnya akses terhadap permodalan, cuaca ekstrem membatasi hari melaut yaitu pada saat musim barat (gelombang tinggi) nelayan tidak melaut, ketersedian dan fungsi sistem rantai dingin serta pasar belum optimal dalam menunjang pemasaran hasil perikanan tangkap. Sementara itu, subsektor perikanan budidaya menunjukkan volatilitas tinggi, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 18.977 ton dari kisaran di atas 40 ribu ton pada tahun sebelumnya. Meskipun produksi kembali meningkat pada tahun 2023 (45.674 ton), terjadi penurunan lagi pada tahun 2024 menjadi 43.773 ton. Fluktuasi tajam ini menunjukkan bahwa subsektor budidaya masih sangat rentan terhadap gangguan eksternal dan internal. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi produksi perikanan budidaya yaitu alih fungsi tambak ke non-perikanan (perumahan/industri) menurunkan luasan produksi, banyak tambak tidak direvitalisasi atau mengalami penurunan kesuburan lahan, kualitas dan harga benih ikan/udang mempengaruhi survival rate, tingginya harga pakan ikan, sistem tambak sebagian besar masih tradisional (ekstensif), masih minimnya penerapan budidaya intensif/modern (misal bioflok, tambak super-intensif), pengaruh II - 9 cuaca dan musim di beberapa lokasi terjadi rob, masih rendahnya kapasitas pembudidaya ikan, kurangnya akses terhadap teknologi pembudidayaan ikan dan kurangnya akses terhadap permodalan bagi pembudidaya ikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perikanan budidaya menyimpan potensi peningkatan produksi yang sangat tinggi, namun diperlukan kebijakan intervensi yang lebih terstruktur dari Pemerintah Daerah. C. Pariwisata Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.6 Tahun 2024, luas total Kawasan Pariwisata ini adalah sebesar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektare. Adapun Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Cirebon meliputi: 1) Wisata Bukit Golf Ciperna yang berada di Kecamatan Beber dan Kecamatan Talun; 2) Kawasan Agrowisata Sedong yang berada di Kecamatan Sedong; 3) Kawasan Batik Trusmi yang berada di Kecamatan Plered dan Kecamatan Weru; 4) Wisata Pantai Baro yang berada di Kecamatan Gebang; 5) Wisata Setu Patok yang berada di Kecamatan Mundu; dan 6) Lokasi Pariwisata lainnya. Tabel 2.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Cirebon Indikator Satuan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kunjungan Wisman Orang 2.357 5.200 9.031 14.227 5.454 Kunjungan Wisnus Orang 511.497 439.512 682.944 956.827 1.091.575 JUMLAH 513.854 444.239 691.975 971.054 1.097.023 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2025, data yang dikelola dalam SIPD Selama periode 2020 hingga 2024, sektor pariwisata Kabupaten Cirebon menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama dari sisi kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Jumlah kunjungan wisnus meningkat signifikan dari 439.512 orang pada tahun 2021 menjadi 1.091.575 orang pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan minat wisatawan domestik terhadap destinasi wisata lokal, seiring dengan membaiknya II - 10 infrastruktur, promosi daerah, dan pemulihan pasca pandemi. Sebaliknya, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sempat meningkat hingga tahun 2023, namun mengalami penurunan tajam pada 2024, dari 14.227 menjadi 5.454 orang, yang menandakan perlunya evaluasi terhadap strategi pemasaran dan aksesibilitas pasar internasional. Secara keseluruhan, total kunjungan wisatawan di Kabupaten Cirebon meningkat dari 513.854 orang pada tahun 2020 menjadi 1.097.023 orang pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi daerah. Ke depan, penguatan pariwisata perlu diarahkan pada diversifikasi produk wisata, peningkatan kualitas layanan, dan perluasan pasar wisatawan mancanegara, sehingga pariwisata dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah secara berkelanjutan. D. Kebudayaan Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya yang berakar kuat pada sejarah panjang Kesultanan Cirebon dan perkembangan sosial masyarakatnya. Unsur-unsur kebudayaan yang ada tidak hanya mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat, tetapi juga menjadi aset penting dalam pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal. Berdasarkan Tabel 2.3, terdapat delapan unsur kebudayaan utama yang tersebar di berbagai kecamatan dan mencakup kategori cagar budaya, kampung adat, kesenian tradisional, tradisi lisan, serta tradisi dan upacara. Tabel 2.3 Unsur Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 No Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Satuan 1 Tradisi Lisan 12 Objek 2 Manuskrip 8 Objek 3 Adat Istiadat 13 Objek 4 Ritus 23 Objek 5 Pengetahuan Tradisional 58 Objek 6 Teknologi Tradisional 49 Objek 7 Seni 60 Objek 8 Bahasa 14 Objek 9 Permainan Rakyat 24 Objek 10 Olahraga Tradisional 2 Objek Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yang dikelola dalam SIPD, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 10 unsur kebudayaan yang masuk dalam objek pemajuan kebudayaan (OPK) di II - 11 Kabupaten Cirebon. Unsur kebudayaan dengan jumlah objek terbanyak adalah seni sebanyak 60 objek, diikuti oleh pengetahuan tradisional sebanyak 58 objek, dan teknologi tradisional sebanyak 49 objek. Sementara itu, unsur ritus memiliki 23 objek, permainan rakyat sebanyak 24 objek, serta adat istiadat sebanyak 13 objek. Di sisi lain, unsur kebudayaan dengan jumlah objek paling sedikit adalah olahraga tradisional yang hanya memiliki 2 objek, diikuti oleh manuskrip sebanyak 8 objek, dan bahasa sebanyak 10 objek. Kondisi ini mencerminkan kekayaan dan keragaman warisan budaya Kabupaten Cirebon, sekaligus mengindikasikan perlunya upaya pelestarian dan pengembangan yang merata pada semua unsur, terutama pada unsur-unsur dengan jumlah objek yang relatif rendah agar tidak mengalami kepunahan atau pengabaian dalam proses pemajuan kebudayaan daerah. Keberadaan dan keberlangsungan unsur-unsur budaya ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan pelestarian budaya yang adaptif terhadap perubahan zaman. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan budaya lokal, antara lain melalui perlindungan hukum, revitalisasi situs, fasilitasi seniman dan budayawan lokal, serta integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata daerah. Dalam merumuskan langkah strategis tersebut, pemerintah membutuhkan pemahaman yang utuh dan terukur mengenai kondisi kebudayaan di wilayahnya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran tersebut adalah melalui Indeks Kebudayaan Daerah (IKD), yang menyajikan potret kuantitatif tentang berbagai dimensi dan indikator pembangunan kebudayaan. IKD berperan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi pelestarian dan pengembangan budaya yang berbasis data dan sesuai karakteristik daerah. II - 12 Gambar 2.5 Indeks Kebudayaan Daerah Kabupaten Cirebon Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan gambar diatas, Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) Kabupaten Cirebon menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 ke 2024. Pada tahun 2021, IKD tercatat sebesar 45,78 dan meningkat menjadi 45,97 pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,19 poin. Meskipun kenaikan ini terbilang moderat, hal tersebut menandakan adanya kemajuan dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Kenaikan IKD bisa jadi merupakan hasil dari upaya konservasi dan revitalisasi situs bersejarah atau benda cagar budaya, hasil realisasi target tersebut diukur berdasarkan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebudayaan. Kenaikan yang terjadi bisa jadi mencerminkan adanya kegiatan rutin seperti festival atau upacara adat yang berhasil menjaga tradisi. Namun, stagnasi menunjukkan tantangan dalam menghadapi modernisasi atau globalisasi yang bisa menggerus nilai-nilai lokal. Peran Pemerintah dan Regulasi Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus yang jauh lebih besar untuk program kebudayaan dan cagar budaya. Anggaran ini tidak hanya untuk pemeliharaan, tetapi juga untuk revitalisasi dan promosi. Sinergi Lintas Sektor Program kebudayaan diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Misalnya, festival seni dan budaya lokal dijadikan agenda tahunan yang menarik wisatawan, dan situs cagar budaya dikelola secara profesional sebagai destinasi wisata unggulan. Inovasi dan Pemberdayaan Museum dan situs bersejarah Cirebon mulai mengadopsi teknologi digital. Pemanfaatan virtual tour, aplikasi mobile, dan media sosial secara optimal. II - 13 E. Iklim Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Cirebon menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan D. Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu minimum 19,2°C, suhu maksimum 38,1°C dan suhu rata-rata 28°C. Berdasarkan data pengamatan unsur iklim dari Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon tahun 2024, terdapat pola musiman yang jelas dalam hal variasi suhu udara dan kelembaban relatif. Pemahaman terhadap dinamika unsur iklim ini sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, khususnya sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim seperti pertanian, kesehatan, dan sumber daya air. Secara umum, pola musiman iklim di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan sebagai berikut: ● Musim Hujan: Terjadi pada bulan Desember hingga Maret, ditandai dengan suhu relatif stabil dan kelembaban tinggi. ● Musim Kemarau: Terjadi pada bulan Juni hingga September, ditandai dengan suhu tinggi pada siang hari dan kelembaban rendah. ● Masa Peralihan (Pancaroba): Terjadi pada bulan April–Mei dan Oktober–November, ditandai oleh fluktuasi suhu dan kelembaban yang cukup signifikan. Pola iklim tahunan di Kabupaten Cirebon memiliki implikasi strategis bagi perencanaan pembangunan daerah, terutama pada sektor-sektor yang rentan terhadap dinamika cuaca ekstrem. Dalam bidang pertanian, diperlukan penyesuaian pola tanam agar tidak bertepatan dengan puncak musim kemarau, dengan rekomendasi awal masa tanam dilakukan pada akhir musim hujan sekitar bulan Maret hingga April untuk mengoptimalkan ketersediaan air tanah. Pada aspek pengelolaan sumber daya air, perlu disusun strategi konservasi yang efektif guna menghadapi periode kering, khususnya pada bulan Agustus hingga Oktober. Di sektor kesehatan, dibutuhkan kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama musim hujan, serta risiko dehidrasi dan heat stroke selama musim kemarau. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pendekatan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sistem peringatan dini untuk meningkatkan ketahanan iklim daerah secara menyeluruh. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan sebesar 2.182,80 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kapetakan (6.660 II - 14 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Weru (911 mm). Sebagian besar dataran rendah di wilayah Kabupaten Cirebon berada di sepanjang pantai utara pulau jawa, yang sangat rawan akan terjadinya air pasang. Begitu pula dengan wilayah Kabupaten Cirebon yang berada di sebelah selatan yang sebagian besar berada pada dataran tinggi juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan seperti tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri dapat terjadi dikarenakan tingginya curah hujan yang mengikis lereng terutama terjadi di wilayah bagian selatan dengan wilayah yang rata-rata berada pada kemiringan > 40%. Tabel 2.4 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Pos Meteorologi Penggung Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Bulan Suhu Kelembaban Udara Minimal Rata-Rata Maksimal Minimal Rata-Rata Maksimal Januari 23,20 27,95 35,40 56,00 85,65 98,00 Februari 23,40 28,04 35,40 58,00 83,83 100,00 Maret 23,40 28,11 35,40 45,00 83,48 97,00 April 24,00 29,18 35,80 53,00 81,41 98,00 Mei 22,80 29,10 35,60 45,00 76,12 98,00 Juni 22,40 28,24 34,70 43,00 79,03 98,00 Juli 19,20 27,57 34,80 53,00 75,05 98,00 Agustus 19,80 28,42 37,00 50,50 66,41 80,75 September 23,30 29,67 36,50 46,50 65,22 80,75 Oktober 22,00 30,69 38,10 45,00 64,39 73,00 November 23,40 29,18 36,00 68,25 78,30 85,25 Desember 23,80 28,04 35,00 73,50 83,65 91,25 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD F. Hidrologi Kondisi hidrologis di Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, air tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis dan air permukaan menjadi 3 (tiga) jenis. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam sedangkan air permukaan terdiri dari sungai, danau/situ dan mata air. 1) Sungai Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk- Cisanggarung dengan lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS II - 15 Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Cikeusik, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpul Kwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba dan DAS Cimanis. Kabupaten Cirebon memiliki enam belas Daerah Pengaliran Sungai (DPS). Kabupaten Cirebon memiliki cakupan wilayah yang dilewati oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang tersebar di seluruh kecamatan. Keberadaan DAS memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi hidrologi, pelestarian lingkungan, serta mendukung berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi bagian vital dari kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan dokumen penetapan RKPD tahun 2025, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Cirebon antara lain:
Keempat sistem aliran air ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ketahanan sumber daya air di daerah tersebut. DAS Cisanggarung memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pembagian pengelolaan kewenangan DI tersebut sebagai berikut:
● DI Rentang seluas kurang lebih 20.632 Ha; ● DI Ciwaringin seluas kurang lebih 1.103 Ha; ● DI Seuseupan seluas kurang lebih 3.865 Ha dan ● DI Cikeusik seluas kurang lebih 6.903 Ha.
● DI Walahar seluas kurang lebih 1.292 Ha; ● DI Jamblang seluas kurang lebih 2.164 Ha; ● DI Cipager seluas kurang lebih 1.056 Ha; II - 16 ● DI Setupatok seluas kurang lebih 1.408 Ha; ● DI Paniis Lebak seluas kurang lebih 332 Ha; ● DI Cibacang seluas kurang lebih 259 Ha; ● DI Cipurut seluas kurang lebih 134 Ha; ● DI Jawa seluas kurang lebih 111 Ha; ● DI Mungkal Gajah seluas kurang lebih 27 Ha; ● DI Katiga seluas kurang lebih 662 Ha; dan ● DI Ambit seluas kurang lebih 1.543 Ha.
● DI Jatisawit seluas kurang lebih 690 Ha; ● DI Soka seluas kurang lebih 282 Ha; ● DI Rajadana seluas kurang lebih 170 Ha; ● DI Ciparigi seluas 467 Ha; ● DI Keputon seluas kurang lebih 446 Ha; ● DI W. Sedong seluas kurang lebih 168 Ha; ● DI Ciwado seluas kurang lebih 833 Ha; ● DI Agung seluas kurang lebih 711 Ha; ● DI Kecepet seluas kurang lebih 477 Ha; ● DI Panongan seluas kurang lebih 952 Ha dan ● DI Cangkuang seluas kurang lebih 806 Ha. Secara keseluruhan, luas cakupan keempat DAS tersebut di wilayah Kabupaten Cirebon mencapai 107.028,69 hektar. Di antara keempat nya, DAS Ciwaringin memiliki cakupan wilayah terluas yakni 32.739,43 hektar, diikuti oleh DAS Cisanggarung seluas 29.035,29 hektar, DAS Kalibunder dengan luas 24.524,62 hektar, serta DAS Bangkaderes yang mencakup 20.214,83 hektar. Melihat luas cakupan tersebut, DAS Ciwaringin menjadi sistem aliran air paling dominan dan strategis, terutama dalam konteks konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di Kabupaten Cirebon. II - 17 Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon No. Kecamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jumlah Bangkaderes Cisanggarung Ciwaringin Kalibunder 1 Arjawinangun 0,00 0,00 1.827,45 601,58 2.429,03 2 Astanajapura 2.714,00 177,09 0,00 0,00 2.891,09 3 Babakan 0,00 2.218,15 0,00 0,00 2.218,15 4 Beber 2.551,37 0,00 0,00 0,76 2.552,13 5 Ciledug 0,00 1.460,93 0,00 0,00 1.460,93 6 Ciwaringin 0,00 0,00 1.921,54 0,00 1.921,54 7 Depok 0,00 0,00 2,76 1.635,52 1.638,28 8 Dukupuntang 0,00 0,00 1.801,58 1.780,61 3.582,19 9 Gebang 0,00 3.544,21 0,00 0,00 3.544,21 10 Gegesik 0,00 0,00 6.409,91 0,00 6.409,91 11 Gempol 0,00 0,00 2.518,17 578,81 3.096,99 12 Greged 3.220,55 0,00 0,00 0,00 3.220,55 13 Gunung Jati 0,00 0,00 0,00 2.245,54 2.245,54 14 Jamblang 0,00 0,00 0,00 1.658,89 1.658,89 15 Kaliwedi 0,00 0,00 2.871,13 0,00 2.871,13 16 Kapetakan 0,00 0,00 6.660,36 0,00 6.660,36 17 Karangsembun g 162,55 1.719,26 0,00 0,00 1.881,81 18 Karangwaren 15,43 2.718,13 0,00 0,00 2.733,56 19 Kedawung 0,00 0,00 0,00 1.117,37 1.117,37 20 Klangenan 0,00 0,00 0,00 2.042,44 2.042,44 21 Lemahabang 2.048,83 216,08 0,00 0,00 2.264,91 22 Losari 0,00 4.582,04 0,00 0,00 4.582,04 23 Mundu 2.739,45 0,00 0,00 0,00 2.739,45 24 Pabedilan 0,00 2.533,43 0,00 0,00 2.533,43 25 Pabuaran 0,00 957,24 0,00 0,00 957,24 26 Palimanan 0,00 0,00 441,06 1.470,82 1.911,88 27 Pangenan 1.133,96 2.442,12 0,00 0,00 3.576,08 28 Panguragan 0,00 0,00 1.846,88 353,02 2.199,90 29 Pasaleman 0,00 3.484,45 0,00 0,00 3.484,45 30 Plered 0,00 0,00 0,00 1.322,90 1.322,90 31 Plumbon 0,00 0,00 0,00 1.903,34 1.903,34 32 Sedong 3.433,09 10,23 0,00 0,00 3.443,32 33 Sumber 0,00 0,00 0,00 2.974,60 2.974,60 34 Suranenggala 0,00 0,00 1.150,79 1.423,97 2.574,76 35 Susukan 0,00 0,00 5.287,80 0,00 5.287,80 36 Susukan Lebak 1.794,55 10,28 0,00 0,00 1.804,83 37 Talun 401,05 0,00 0,00 1.527,22 1.928,27 38 Tengah Tani 0,00 0,00 0,00 976,20 976,20 39 Waled 0,00 2.961,65 0,00 0,00 2.961,65 40 Weru 0,00 0,00 0,00 911,03 911,03 20.214,83 29.035,29 32.739,43 24.524,62 107.028,69 Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD II - 18 Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data yang dikelola dalam SIPD Pemeliharaan dan perbaikan fungsi hidrologi di suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Keberadaan perangkat serta indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas fungsi hidrologi DAS sangatlah krusial. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk menilai kondisi suatu DAS adalah melalui penggunaan model hidrologi. Terdapat empat kelompok utama yang mempengaruhi respons fungsi hidrologi, yaitu kondisi iklim, karakteristik fisik bentang lahan, indikator kewilayahan, dan pola penggunaan lahan. Di antara keempat kelompok tersebut, indikator kewilayahan dan iklim diketahui sebagai parameter yang memberikan pengaruh paling signifikan. 2) Danau/Situ Kabupaten Cirebon memiliki dua danau/situ yaitu Setu Patok di Desa PenPen Kecamatan Mundu, luas ± 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±13.790,000 m2, dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas ±19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ± 1,850,000 m³. 3) Mata Air Kegiatan inventarisasi potensi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, serta pengumpulan data dan evaluasi potensi. Data yang biasa diambil di antaranya adalah sebaran lokasi mata air, jenis mata air dan lapisan akuifer, daerah resapan (recharge area), daerah pelepasan (discharge area), debit dan kualitas air, debit penurapan dan jenis pemanfaatannya. Jumlah II - 19 mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang tersebar di dua belas kecamatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.6 Jumlah Nama dan Lokasi Mata Air di Kabupaten Cirebon No. Kecamatan Jumlah Titik Nama Mata Air 1 Dukupuntang 5 1 Mata air Citangkurak di Desa Cipanas 2 Mata air Cidahu di Desa Cipanas 3 Mata air Cibuyut di Desa Cipanas 4 Mata air Cilingga di Desa Cangkoak 5 Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat 2 Palimanan 1 1 Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante 3 Beber 3 1 Mata air Balonggede di Desa Cipinang 2 Mata air Ciwaru di Desa Beber 4 Greged 7 1 Mata air Bakam di Desa Greged 2 Mata air Umbar di Desa Nanggela 3 Mata air Cilengceng di Desa Nanggela 4 Mata air Mandiangin di Desa Durajaya 5 Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak 6 Mata air Pakuwon di Desa Gumulung 7 Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar 8 Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng 5 Lemahabang 14 1 Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa 2 Mata air Cidahu di Desa Belawa 3 Mata air Ciloa di Desa Belawa 4 Mata air Kegambulan di Desa Belawa 5 Mata air Cikondang di Desa Wangkelang 6 Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang 7 Mata air Pesantren di Desa Pasawahan 8 Mata air Cibinung di Desa Pasawahan 9 Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan 10 Mata air Sindangpancuran di Desa Sindanglaut 11 Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut 12 Mata air Cibanbansari di Desa Cipeujeuh 13 Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon 14 Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon 6 Sedong 1 1 Mata air Ciwado di Desa Panongan 7 Astanajapura 1 1 Mata air Pesantren di Desa Munjul 8 Waled 5 1 Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem 2 Mata air Cadas Gantung di Desa Waled Asem 3 Mata air Gunung Cibelut di Desa Ciuyah 4 Mata air Balong di Desa Ciuyah 5 Mata air Bulak Canggah di Desa Ciuyah 9 Pasaleman 2 1 Mata air Jambe Racak di Desa Cigobang 2 Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi 10 Karangsembung 1 1 Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang 11 Talun 2 1 Mata air Krandon di Desa Krandon 2 Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren 12 Sumber 2 1 Mata air Seureuh Beureum Sidawangi 2 Mata air Sipedang di Desa Sidawangi Jumlah 44 Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, Tahun 2018-2038, data yang dikelola dalam SIPD II - 20 2.1.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Status daya dukung air di Kabupaten Cirebon sebesar 55.418,86 ha atau 51,47% belum terlampaui dan sebesar 52.062,65 ha atau 48,35% terlampaui. Sedangkan status daya dukung pangan di Kabupaten Cirebon sebesar 67.869,87 ha atau 63,21% belum terlampaui dan sebesar 39.496,20 ha atau 36,79% telah terlampaui. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon berada pada kelas JE penyedia air sedang, dengan luasan sebesar 83.574,47 ha (78,00%). Sedangkan dominasi JE penyedia pangan berada pada kelas JE penyedia pangan sangat tinggi, dengan luasan sebesar 61.518,49 ha (57,13 %). Untuk JE pengatur air dominan berada pada kelas JE pengatur air sedang, dengan luasan sebesar 83.687,56 ha (77,72 %). Sementara dominasi JE pengatur iklim berada pada kelas JE pengatur iklim sedang, dengan luasan sebesar 78.971,66 ha (73,34%). Sebagian besar Kabupaten Cirebon berada pada kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas rendah dengan luasan seluas 83.346,75 Ha atau 77,60 % dari luas Kabupaten Cirebon. Untuk JE pengatur banjir di Kabupaten Cirebon dominan berada pada kelas JE pengatur banjir rendah, dengan luasan sebesar 85.742,72 ha (79,63 %). Sedangkan dominasi JE pengatur mitigasi bencana kebakaran berada pada kelas JE pengatur mitigasi bencana kebakaran sangat tinggi, dengan luasan sebesar 84.844,94 ha (78,79 %). Sedangkan dominasi JE pengatur longsor berada pada kelas JE pengatur longsor sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha (92,00%). Gambar 2.7 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Cirebon Sumber: KLHS Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, data yang dikelola dalam SIPD II - 21 Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Cirebon Sumber: KLHS Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, data yang dikelola dalam SIPD 2.1.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan A. Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indeks Ketahanan Energi di Indonesia mencakup energy system performance, kesiapan lingkungan makro untuk transisi ke sistem energi masa depan yang aman, berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan buku ketahanan energi tahun 2019 dijelaskan bahwa pada tahun 2018 Energy Transition Index (ETI) Indonesia berada pada peringkat 53 dengan nilai 55,5. World Economic Forum (WEF) mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan potensial challenges. Penilaian ketahanan energi di Indonesia menggunakan aspek 4A, metode pembobotan menggunakan AHP dan penilaian oleh expert. Aspek 4A terdiri dari, Availability (ketersediaan energi), Accessibility (kemampuan akses), Affordability (harga terjangkau), Acceptability (ramah lingkungan). Skala hasil penilaian Ketahanan Energi Indonesia terbentang dari 0 sampai 10 yang terbagi menjadi lima tingkatan kondisi, yaitu: 1) “Sangat Tahan” (Nilai 8 - 10) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek semakin membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. 2) “Tahan” (Nilai 6 - 7, 99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek membaik dalam 2 tahun terakhir. II - 22 3) “Kurang Tahan” (Nilai 4 - 5,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek agak membaik dalam 2 tahun terakhir. 4) “Rentan” (Nilai 2 - 3,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek tidak membaik dalam 2 tahun terakhir. 5) “Sangat Rentan” (Nilai 0 - 1,99) dengan pertimbangan belum ada regulasi atau kebijakan yang mendukung dalam 2 tahun terakhir Kondisi perkembangan ketahanan energi di Indonesia menunjukkan nilai ketahanan yang terus meningkat sejak tahun 2019 yang terkategori dengan kondisi tahan. Berikut adalah perkembangan ketahanan energi Indonesia. Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia Tahun 2019-2024 Sumber: Dewan Energi Nasional (2024), data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan Gambar 2.9, Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2024. Nilai IKE naik dari 6,57 pada tahun 2019 menjadi 6,69 pada tahun 2024, yang seluruhnya berada dalam kategori "Tahan". Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sejumlah aspek ketahanan energi nasional, seperti sistem ketersediaan energi, aksesibilitas masyarakat terhadap energi, keterjangkauan biaya energi, serta kesinambungan dalam pengelolaan dan distribusi energi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat. Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor energi yang mendukung agenda transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan. Potensi ini mencakup berbagai sumber energi alternatif dan terbarukan yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari panas bumi, energi bayu (angin), persampahan, hingga cadangan gas alam. Keberagaman ini menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah strategis dalam peta ketahanan dan kemandirian energi daerah di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, khususnya di kawasan selatan seperti Kecamatan Pasaleman dan sekitarnya, yang merupakan bagian dari jalur vulkanik Jawa. Berdasarkan data Kementerian ESDM melalui Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), potensi panas bumi di wilayah ini diperkirakan mencapai puluhan megawatt. II - 23 Pemanfaatannya masih dalam tahap eksplorasi dan studi kelayakan, namun menyimpan potensi menjadi sumber energi base-load yang bersih dan berkelanjutan. Beberapa titik di wilayah utara dan pesisir Kabupaten Cirebon, seperti Kecamatan Gebang dan Losari, memiliki kecepatan angin yang cukup stabil dengan rerata di atas 4 m/s, yang memenuhi ambang batas minimum untuk pengembangan turbin angin skala kecil hingga menengah. Ini membuka peluang bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berbasis komunitas dan industri kecil-menengah. Pada tahun 2024, tingkat rumah tangga yang memiliki akses listrik di Kabupaten Cirebon mencapai 99.65%. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik sebagian besar penduduk di Kabupaten Cirebon telah terpenuhi, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan pelayanan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, Kabupaten Cirebon juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Namun, hal ini sekaligus menjadi peluang untuk konversi sampah menjadi energi (waste-to-energy/WtE). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur dan TPA lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) skala mikro. Teknologi ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan listrik dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Dengan potensi yang ada, Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada ketahanan energi daerah maupun nasional. Namun demikian, pemanfaatan potensi energi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, investasi, dan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, peningkatan nilai IKE tidak hanya menjadi indikator keberhasilan nasional, tetapi juga menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengembangkan kebijakan energi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. B. Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Secara umum kondisi SPAM eksisting yang teridentifikasi di Kabupaten Cirebon adalah SPAM jaringan perpipaan yang dikelola oleh BUMD/PERUMDA AIR MINUM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, SPAM kelompok masyarakat II - 24 (Pokmas/KSM/KPSPAM/HIPAM/Bumdes) dan SPAM bukan jaringan perpipaan. SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon sampai dengan Desember Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) cabang dengan total kapasitas terpasang 548,38 /detik dengan jumlah sambungan aktif sebanyak 41.245 unit SR. SPAM jaringan perpipaan kelompok masyarakat (Pokmas) pada umumnya mengelola SPAM terbangun dari program Pamsimas dan atau pembangunan SPAM perdesaan lainnya dengan sumber dana pembangunan APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten yang tersebar di Kabupaten Cirebon sebanyak unit 48.118 SR. Gambar 2.10 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2024 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025 C. Indeks Ketahanan Pangan Hasil perhitungan IKP 2024 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Berikut adalah cut off point IKP. II - 25 Tabel 2.7 Cut off point Indeks Ketahanan Pangan Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan (2023), data yang dikelola dalam SIPD Tahun 2024 Kabupaten Cirebon memiliki IKP sebesar 82,77, angka ini menempatkan Kabupaten Cirebon pada urutan ke-167 diantara kabupaten/kota di Indonesia. Point IKP Kabupaten Cirebon meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 poin IKP Kabupaten Cirebon sebesar 82,03 dan meningkat menjadi 82,77 pada tahun 2024. Kondisi ini sinkron dengan skor PPH Kabupaten Cirebon yang juga meningkat/positif, skor PPH Kabupaten Cirebon sebesar 78,06. Kondisi IKP Kabupaten Cirebon sebesar 82,77 secara relatif berada sedikit di bawah Provinsi Jawa Barat yang memiliki skor IKP sebesar 82,97. Kabupaten Cirebon dengan IKP sebesar 82,77 masuk dalam kelompok prioritas 6 yakni daerah sangat tahan pangan menurut kriteria pengelompokan wilayah berdasarkan IKP dari Badan Pangan Nasional. Gambar 2.11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan (2020-2024), data yang dikelola dalam SIPD Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi. Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, II - 26 desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah desa yang masuk prioritas 2 dan 3. Kemudian, jumlah desa yang masuk pada prioritas 6 dan 5 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebaran jumlah desa berdasarkan prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 ditunjukan pada grafik berikut. Gambar 2.12 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (2023), data yang dikelola dalam SIPD Pada tahun 2023, sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Cirebon berada pada kondisi tahan terhadap kerawanan pangan (Prioritas 5), yaitu sebanyak 179 desa (42,22%). Jumlah desa yang masuk prioritas 4 (cukup tahan terhadap rawan pangan) juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 119 desa (28,07%). Jika dilihat dari kondisi ketahanan dan kerentanan pangan, maka desa yang berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6) sebanyak 384 desa (90,57%), sedangkan desa yang berada pada kondisi rentan terhadap kerawanan pangan (Prioritas 1-3) sebanyak 40 desa (9,43%). II - 27 Gambar 2.13 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Komposit) Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (2023), data yang dikelola dalam SIPD Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, sebagian besar kecamatan (21 kecamatan), semua desanya berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6). Ada 6 Kecamatan yang desanya masuk kedalam prioritas 5 dan 6 yaitu Kecamatan Ciledug, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Tengahtani dan Kecamatan Plered. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Cirebon sudah baik, meskipun jika dilihat masing-masing indikatornya masih membutuhkan penanganan yang lebih optimal. Ada 6 (enam) isu strategis terkait pangan di Kabupaten Cirebon, yaitu :
- Luas lahan pertanian sawah dan produksi GKG menunjukkan tren menurun selama 5 tahun terakhir - Resiko perubahan iklim menyebabkan gagal panen karena banjir/kekeringan II - 28 - Energi dan Protein Cukup tapi skor PPH rendah disebabkan diversifikasi ketersediaan sayur buah, kacang kacangan, dan protein nabati masih rendah - Ketergantungan tinggi pada pasokan luar daerah (Contoh : kedelai, daging sapi, telur ayam, cabai) - Perbaikan manajemen data dan analisis ketahanan pangan seperti produksi, cadangan, stok, ekspor, impor pangan perlu Kebijakan yang tepat
- Adanya kenaikan pangan strategis (seperti : cabai rawit hijau, cabai rawit merah dan minyak goreng) diatas 5 persen selama kurun waktu 5 tahun terakhir berpotensi langsung mengurangi akses terhadap pangan bergizi jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan yang sepadan (Cost of Diet WFP, 2021).
- Masih tingginya jumlah penduduk miskin (2024) sekitar 245,9 ribu jiwa, rata-rata menurun sekitar -0,05% selama 5 tahun. Kemiskinan cenderung meningkatkan risiko POU. Keluarga dengan daya beli rendah cenderung tidak mampu mengonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang. Penduduk miskin memiliki daya beli terbatas (Garis Kemiskinan Rp. 475.046), kemiskinan berkorelasi kuat dengan skor PPH yang rendah (golongan 300-499rb), memperkuat risiko kekurangan gizi kronis.
- turunnya tren konsumsi energi sebesar -2,2 persen - turunnya tren konsumsi protein sebesar -2,7 persen - Konsumsi pangan hewani, sayur buah, kacang-kacangan sangat kurang di golongan masyarakat dengan pengeluaran untuk pangan sekitar Rp. 300.000,00 - Rp. 499.000,00 - Masih tingginya kasus gizi kurang dan gizi lebih pada balita, serta kurang nya gizi mikro pada remaja. Stunting meningkat signifikan dari 18,6 persen pada tahun 2022 menjadi 22,9 persen pada tahun 2023. Wasting meningkat dari 9,3 di tahun 2022 menjadi 9,7 persen di tahun 2023. Underweight menurun dari 19,7 persen di tahun 2022 menjadi 18,6 persen di tahun 2023. Overweight balita naik dari 2,9 persen di tahun 2022 menjadi 4,7 persen di tahun 2023. Anemia ibu hamil naik II - 29 dari 3,76 persen di tahun 2022 menjadi 4,37 persen di tahun 2023. Terakhir anemia remaja masih tinggi sebesar 41,89 persen di tahun 2023 - Terjadinya penurunan keamanan pangan olahan dari 100 persen di tahun 2022 dan 2023 menjadi 80 persen di tahun 2024
- masih tingginya angka food loss atau kehilangan hasil dari panen, giling dan pengemasan produksi pertanian khususnya padi yakni sekitar 10-11 persen - Belum adanya data komposisi sampah di Kabupaten Cirebon
Kebutuhan ideal konsumsi energi dan protein berdasarkan WNPG 2018 adalah sebesar 2.100 Kkal per kapita per hari dan 57 gram protein per kapita per hari. II - 30 PoU Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2024, disajikan pada gambar berikut ini : Gambar 2.14 PoU Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2024 Sumber: BPS Nasional 2025, data yang dikelola dalam SIPD FAO (Food and Agriculture Organization) mengklasifikasikan PoU ke dalam beberapa kategori, seperti pada tabel berikut ini : Tabel 2.8 Klasifikasi PoU Kategori Persentase PoU Makna Sangat Rendah <2,5% Ketahanan Pangan Sangat Baik Rendah 2,5% - <5% Ketahanan Pangan Cukup Baik Sedang 5% - <15% Masih Ada Kerawanan Pangan Tinggi 15% - <25% Ketahanan Pangan Rendah Sangat Tinggi ≥25% Krisis Ketahanan Pangan Sumber : FAO (Food and Agriculture Organization), 2025 Dari Gambar 2.14 terlihat bahwa PoU Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 adalah sebesar 5,65 persen, lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat namun masih di bawah nasional. PoU sebesar 5,65 persen menunjukan bahwa Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori PoU sedang yang bermakna masih ada kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sistem ketahanan pangan daerah yang komprehensif perlu menurunkan angka PoU. Penurunan angka PoU di Kabupaten Cirebon II - 31 memerlukan upaya yang lebih fokus pada: Peningkatan daya beli masyarakat miskin melalui penguatan ekonomi lokal dan perlindungan sosial, Perbaikan distribusi dan keterjangkauan pangan bergizi di desa rentan, serta Edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang serta intervensi gizi berbasis masyarakat. 2.1.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran menyeluruh terhadap kondisi lingkungan yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH sendiri disusun dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA diukur melalui tujuh parameter, yakni TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform. Sementara itu, IKU dihitung berdasarkan parameter konsentrasi SO₂ dan NO₂, dan IKL dihitung dari luas tutupan lahan yang masih tersisa. Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2021–2024. Setelah mengalami peningkatan dari 41,43 pada tahun 2021 hingga mencapai puncak 53,2 pada tahun 2023, nilainya kembali menurun menjadi 45,93 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam pengelolaan sumber daya air pada beberapa tahun sebelumnya, keberlanjutan dan efektivitas upaya tersebut masih belum konsisten. Penurunan di tahun terakhir patut dicermati sebagai indikasi kemungkinan meningkatnya beban pencemaran air akibat pertumbuhan permukiman, aktivitas pertanian non-organik, atau kurangnya sistem pengolahan limbah domestik dan industri. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Cirebon secara umum berada pada kategori baik, dengan nilai yang relatif tinggi dan stabil selama lima tahun terakhir. Meskipun terjadi sedikit penurunan dari 81,12 di tahun 2021 menjadi 76,13 pada tahun 2023, nilai IKU kembali meningkat menjadi 76,86 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kualitas udara di Kabupaten Cirebon sudah berada di jalur yang cukup baik, meskipun tetap perlu diwaspadai potensi penurunan akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor, aktivitas pembangunan, dan penggunaan energi berbasis fosil. Komponen yang paling mengkhawatirkan adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang menunjukkan nilai sangat rendah dan mengalami peningkatan yang sangat lambat, dari 27,2 pada tahun 2021 menjadi hanya 28,09 pada II - 32 tahun 2024. Rendahnya IKL menunjukkan adanya degradasi lahan yang cukup serius, termasuk konversi lahan pertanian ke lahan terbangun, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan lemahnya perlindungan terhadap kawasan lindung. Situasi ini menuntut perhatian dan intervensi yang lebih strategis, mengingat kualitas lahan merupakan faktor krusial dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tabel 2.9 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Berdasarkan hasil penghitungan terkini, nilai IKLH Kabupaten Cirebon berada pada angka 54,55, yang mengindikasikan kualitas lingkungan hidup berada pada kategori sedang (50 < IKLH < 70). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan yang cukup serius dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Indeks yang masih berada pada kategori sedang ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam pengelolaan lingkungan, namun dampaknya belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi rendahnya nilai ini adalah pencemaran air dan udara yang masih tinggi, serta menurunnya kualitas tutupan lahan akibat alih fungsi lahan untuk permukiman dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam hal ini, rendahnya nilai IKA bisa disebabkan oleh tingginya kadar BOD dan coliform dalam badan air, yang mencerminkan pencemaran akibat limbah domestik yang belum terkelola dengan baik. Sementara itu, kualitas udara yang menurun di beberapa wilayah padat penduduk, serta degradasi tutupan lahan di kawasan perbukitan dan pesisir juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap skor IKLH tersebut. II - 33 2021 2022 2023 2024 IKA 41,43 48,52 53,2 45,93 IKU 81,12 81,03 76,13 76,86 IKL 27,2 27,56 27,96 28,09 Sumber: Open Data Cirebon, Indeks Lingkungan Hidup Berdasarkan Indikator di Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon (2020-2024), data yang dikelola dalam SIPD Salah satu tantangan utama yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di daerah ini adalah persoalan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon didominasi oleh limbah rumah tangga yang volumenya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Santri yang terletak di Kecamatan Palimanan saat ini sudah sangat terbatas untuk menampung sampah dari wilayah barat Cirebon, walaupun pelayanan sampah wilayah timur sudah dilayani oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memprakarsai pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya selain penguatan opsi teknologi dalam pengelolaan persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg. Fasilitas ini dirancang dengan pendekatan waste to energy, yakni mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif, yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan persampahan sekaligus mendukung upaya peningkatan nilai IKLH. Selain tantangan lingkungan akibat sampah, Kabupaten Cirebon juga menghadapi berbagai persoalan yang bersumber dari kerentanan terhadap bencana alam. Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem menjadi kejadian yang cukup sering melanda sejumlah wilayah, terutama pada musim hujan atau kemarau panjang. Selain itu, potensi bencana lainnya seperti banjir rob di wilayah pesisir dan abrasi pantai juga semakin mengkhawatirkan akibat perubahan iklim dan tekanan pembangunan. Situasi ini menuntut adanya langkah-langkah mitigasi yang lebih terencana dan menyeluruh, agar risiko bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Pendekatan yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup terpadu serta pembangunan infrastruktur yang II - 34 adaptif terhadap perubahan iklim menjadi semakin mendesak untuk diimplementasikan demi menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Cirebon. 2.1.1.1.6 Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif) Perubahan iklim merupakan tantangan global yang kian nyata dampaknya di tingkat nasional dan daerah. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer, yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, limbah, dan kegiatan industri. GRK yang paling dominan meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), yang seluruhnya berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi GRK sesuai dengan target Nationally Determined Contribution (NDC), yakni pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen ini dituangkan dalam berbagai kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK), yang secara teknis diperkuat melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Di tingkat daerah, penurunan emisi GRK menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Daerah didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) dan memasukkan indikator lingkungan ke dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penurunan intensitas emisi GRK yakni jumlah emisi GRK yang dihasilkan per satuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas pembangunan rendah karbon di suatu wilayah. Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu wilayah strategis di Jawa Barat, menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, termasuk tekanan terhadap sumber daya alam dan meningkatnya kebutuhan energi. Oleh karena itu, upaya pengendalian emisi GRK di daerah ini tidak hanya menjadi kewajiban dalam kerangka kebijakan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. II - 35 Berdasarkan data Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2020, intensitas emisi tercatat sebesar 0,582 ton CO₂e/1 juta rupiah PDRB, kemudian menurun menjadi 0,534 ton CO₂e pada 2021. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan angka 0,501 ton CO₂e, lalu mencapai 0,479 ton CO₂e pada 2023, dan akhirnya turun ke level 0,439 ton CO₂e pada tahun 2024. Gambar 2.16 Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLHK; diolah dalam SIPD Tren penurunan intensitas emisi ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan emisi GRK secara proporsional. Dengan kata lain, Kabupaten Cirebon telah mengarah pada pembangunan yang lebih efisien secara karbon (carbon-efficient development). Fenomena ini mencerminkan bahwa Kabupaten Cirebon mulai berhasil menekan emisi dari sektor-sektor utama penyumbang GRK, seperti energi, transportasi, limbah, dan pertanian. Penurunan intensitas juga menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta adopsi teknologi dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Namun demikian, meskipun capaian ini positif, perlu diwaspadai bahwa keberhasilan penurunan emisi GRK bersifat dinamis dan memerlukan II - 36 konsistensi dalam implementasi kebijakan, pendanaan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan. 2.1.1.1.7 Indeks Resiko Bencana Gambar 2.17 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon (2020-2024), data yang dikelola dalam SIPD Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari berbagai macam bencana yang terdapat di Kabupaten Cirebon. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebesar 133,04 masuk dalam kategori sedang. Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10. Berdasarkan data tabel dibawah, tingkat kerawanan bencana yang paling tinggi di Kabupaten Cirebon adalah golongan Rawan Bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 31.278,9 Ha dan tingkat kerawanan bencana paling sedikit di Kabupaten Cirebon adalah golongan sangat rawan bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 4.160,1 Ha. Tabel 2.10 Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha) No . Kecamatan Tingkat Kerawanan Bencana JumlahKurang Rawan Rawan Sangat Rawan Tidak Rawan
Kecamatan Tingkat Kerawanan Bencana JumlahKurang Rawan Rawan Sangat Rawan Tidak Rawan
II - 38 Tabel 2.11 Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon No. Kecamatan Rawan Bencana Kekeringan Banjir Longsor Angin Puting Beliung
Upaya penanganan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk OPD terkait sesuai tupoksinya yang dibantu oleh: TNI, Polri, Basarnas, Orari dan PMI. Upaya perbaikan infrastruktur dalam rangka meminimalisir resiko yang diakibatkan bencana, dilakukan oleh: 1) BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana; 2) BBWS Cimanuk dan Cisanggarung melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai Cisanggarung, normalisasi sodetan, peninggian tanggul dan perbaikan pentil-pentil saluran air sepanjang Sungai Cisanggarung.
Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon, dapat diketahui kondisi sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran seperti ditunjukan pada tabel berikut. Tabel 2.12 Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon No Pos Sektor Jaga Anggota MOBIL PEMADAM Tandon Air Cakupan WilayahMobil Pancar Mobil Tangki Air Mobil Koman do 1 DINAS 34 1 2 SUMBER 20 1 1 1 4
Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.14 Risiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon No. Tingkat Resiko Kecamatan
Gambar 2.19 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 - 2024 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 2.1.1.2 Kondisi Demografi Daerah 2.1.1.2.1 Jumlah Penduduk Pembangunan berwawasan trend adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Permasalahan kependudukan antara lain jumlah penduduk yang besar dan II - 43 laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing. Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk 20242020 2021 2022 2023 2024 1 Waled 56.013 56.329 56.742 57.652 58.129 2,43 2 Pasaleman 26.528 26.675 26.867 27.295 27.518 1,15 3 Ciledug 45.601 45.931 46.341 47.159 47.625 1,99 4 Pabuaran 36.760 37.058 37.421 38.115 38.524 1,61 5 Losari 62.351 63.191 64.150 65.687 66.746 2,80 6 Pabedilan 58.198 58.873 59.655 60.972 61.840 2,59 7 Babakan 71.288 72.197 73.240 74.942 76.096 3,19 8 Gebang 67.861 68.921 70.116 71.948 73.264 3,07 9 Karangsembung 36.491 36.682 36.936 37.513 37.808 1,58 10 Karangwareng 28.547 28.737 28.976 29.470 29.744 1,25 11 Lemahabang 55.569 56.039 56.608 57.678 58.318 2,44 12 Susukan Lebak 41.147 41.557 42.040 42.898 43.438 1,82 13 Sedong 42.302 42.576 42.923 43.649 44.046 1,84 14 Astanajapura 79.884 80.269 80.791 82.021 82.631 3,46 15 Pangenan 46.870 47.246 47.704 48.585 49.102 2,06 16 Mundu 81.221 81.971 82.867 84.498 85.502 3,58 17 Beber 44.203 45.011 45.911 47.235 48.224 2,02 18 Greged 56.812 57.380 58.052 59.239 59.988 2,51 19 Talun 71.464 72.336 73.341 75.004 76.118 3,19 20 Sumber 96.725 98.371 100.212 102.973 104.997 4,40 21 Dukupuntang 64.980 65.423 65.979 67.116 67.750 2,84 22 Palimanan 61.933 62.560 63.299 64.602 65.426 2,74 23 Plumbon 82.323 83.211 84.250 86.040 87.195 3,65 24 Depok 66.246 67.185 68.252 69.936 71.112 2,98 25 Weru 69.942 70.498 71.178 72.486 73.253 3,07 26 Plered 55.102 55.487 55.968 56.942 57.490 2,41 27 Tengahtani 45.435 45.940 46.529 47.534 48.188 2,02 28 Kedawung 60.933 60.912 60.992 61.602 61.741 2,59 29 Gunungjati 82.442 82.864 83.429 84.724 85.380 3,58 30 Kapetakan 60.975 61.946 63.038 64.705 65.908 2,76 31 Suranenggala 46.081 46.546 47.095 48.063 48.675 2,04 32 Klangenan 52.948 53.119 53.380 54.106 54.423 2,28 33 Jamblang 38.236 38.526 38.882 39.582 39.986 1,67 34 Arjawinangun 70.730 71.522 72.444 74.014 75.038 3,14 35 Panguragan 43.208 43.248 43.362 43.851 44.007 1,84 II - 44 No Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk 20242020 2021 2022 2023 2024 36 Ciwaringin 38.381 38.394 38.472 38.883 38.998 1,63 37 Gempol 46.230 46.511 46.872 47.645 48.060 2,01 38 Susukan 68.394 68.987 69.702 71.034 71.837 3,01 39 Gegesik 69.355 69.331 69.422 70.116 70.275 2,94 40 Kaliwedi 40.912 41.407 41.979 42.927 43.561 1,82 Kabupaten Cirebon 2.270.621 2.290.967 2.315.417 2.360.441 2.387.961 100,00 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.387.961 jiwa atau terjadi pertumbuhan sebesar 1,35 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2.360.441 jiwa. Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai 104.997 jiwa, di mana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Sumber merupakan ibukota dari Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini. Sementara, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 2.489.000 jiwa. Adanya perbedaan data jumlah penduduk Kabupaten Cirebon dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon karena dalam pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menggunakan data dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Gambar 2.20 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.20 menampilkan Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024, yang memperlihatkan tren peningkatan jumlah II - 45 penduduk dari tahun ke tahun. Kenaikan ini menggambarkan dinamika demografi yang stabil, didorong oleh faktor kelahiran serta migrasi masuk. Peningkatan dari 2023 ke 2024 sebesar 27.520 jiwa menunjukkan pertumbuhan yang masih berlanjut meski tidak terlalu tajam. 2.1.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.387.961 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.360.441 jiwa. Apabila dibanding tahun 2023, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon naik yakni sebesar 1,35%. Mencermati dinamika penduduk Kabupaten Cirebon yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi. Artinya, struktur penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak, maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan pada upaya meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi Kecukupan Pangan, Kesehatan, Pendidikan serta pengelolaan jumlah angka pengangguran. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada kesehatan dan pendidikan vokasi atau keterampilan manusia sangat diperlukan. Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi yaitu:
II - 46 Gambar 2.21 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD Proyeksi demografi merupakan perkiraan yang menggambarkan perubahan struktur penduduk di masa yang akan datang. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, pendidikan, pekerjaan, serta kondisi migrasi penduduk. Dari adanya pemahaman terhadap dinamika struktur penduduk diharapkan dapat memberi masukan bagi kebutuhan penyediaan jenis layanan sarana dan prasarana pembangunan jangka panjang. Berikut disajikan proyeksi penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Gambar 2.22 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon di Tahun 2023 sebanyak 2.360.441 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon diperkirakan di Tahun 2025 sebanyak 2.413.810 jiwa yang meningkat hingga Tahun 2045 sebanyak 2.727.616 jiwa. Dimana dinamika akan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Cirebon II - 47 cenderung terus mengalami peningkatan berdasarkan hasil proyeksi diproyeksikan. 2.1.1.2.3 Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta’ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada akhir tahun 2023 adalah 2.360.441 jiwa, jumlah tersebut kemudian mengalami kenaikan sebesar 27.520 jiwa menjadi 2.387.961 jiwa pada tahun 2024. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 104.997 jiwa atau sekitar 4,40% dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon. Kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon akhir tahun 2024 adalah sebesar 2.218 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan terpadat terdapat ada di Kecamatan Weru sebesar 8.050 jiwa/km². Kabupaten Cirebon perlu mempersiapkannya dengan membuat kebijakan pengendalian penduduk dan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung laju pertumbuhan penduduk sebagai implikasi pertambahan jumlah penduduk di wilayah Cirebon. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti memprioritaskan pembangunan pusat pertumbuhan Sumber, pengembangan wisata lokal berdasarkan potensi wilayah, pengembangan industri di bagian Cirebon Timur. Berikut tabel kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon Tabel 2.16 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas Wilayah (Km 2 ) Kepadatan (Jiwa/Km 2 ) 1 Waled 58.129 30,76 1.890 2 Pasaleman 27.518 41,28 667 3 Ciledug 47.625 14,62 3.258 4 Pabuaran 38.524 9,57 4.025 5 Losari 66.746 47,91 1.393 6 Pabedilan 61.840 25,80 2.397 7 Babakan 76.096 22,16 3.434 8 Gebang 73.264 35,30 2.075 9 Karangsembung 37.808 18,80 2.011 10 Karangwareng 29.744 27,16 1.095 II - 48 No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Luas Wilayah (Km 2 ) Kepadatan (Jiwa/Km 2 ) 11 Lemahabang 58.318 22,63 2.577 12 Susukan Lebak 43.438 18,03 2.409 13 Sedong 44.046 34,40 1.280 14 Astanajapura 82.631 29,15 2.835 15 Pangenan 49.102 36,81 1.334 16 Mundu 85.502 27,49 3.110 17 Beber 48.224 25,62 1.882 18 Greged 59.988 32,20 1.863 19 Talun 76.118 19,53 3.897 20 Sumber 104.997 29,50 3.559 21 Dukupuntang 67.750 37,39 1.812 22 Palimanan 65.426 19,10 3.425 23 Plumbon 87.195 19,01 4.587 24 Depok 71.112 16,36 4.347 25 Weru 73.253 9,10 8.050 26 Plered 57.490 13,22 4.349 27 Tengahtani 48.188 9,75 4.942 28 Kedawung 61.741 10,77 5.733 29 Gunungjati 85.380 22,61 3.776 30 Kapetakan 65.908 67,47 977 31 Suranenggala 48.675 25,92 1.878 32 Klangenan 54.423 20,40 2.668 33 Jamblang 39.986 16,57 2.413 34 Arjawinangun 75.038 24,26 3.093 35 Panguragan 44.007 21,97 2.003 36 Ciwaringin 38.998 19,01 2.051 37 Gempol 48.060 30,70 1.565 38 Susukan 71.837 51,96 1.383 39 Gegesik 70.275 63,74 1.103 40 Kaliwedi 43.561 28,73 1.516 2.387.961 1.076,76 2.218 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD 2.1.1.2.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sesuai tabel berikut: Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2024 No. Kecamatan Laki – Laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Jumlah Rasio Jenis Kelamin
2.1.1.2.5 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. Komposisi penduduk Kabupaten Cirebon masih didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu sekitar 0,76% dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan untuk kategori anak-anak berkisar 0,24%. Namun, jika dilihat berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak justru berada pada kategori umur 5–9 tahun, yang berarti akan terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui perencanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut menampilkan data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sampai dengan kondisi akhir tahun 2024. Tabel 2.18 Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Kelompok Umur Jumlah Persentase Laki-Laki Perempuan Jumlah 0-4 Tahun 104.598 100.118 204.716 0,09 5-9 Tahun 97.932 92.695 190.267 0,08 10-14 Tahun 88.490 83.268 171.758 0,07 15-19 Tahun 90.360 84.991 175.351 0,07 20-24 Tahun 94.915 89.909 184.842 0,08 25-29 Tahun 103.496 98.976 202.472 0,08 30-34 Tahun 102.193 95.447 197.640 0,08 35-39 Tahun 101.662 98.083 199.745 0,08 40-44 Tahun 94.168 93.921 188.089 0,08 45-49 86.422 85.733 172.155 0,07 II - 51 Kelompok Umur Jumlah Persentase Laki-Laki Perempuan Jumlah Tahun 50-54 Tahun 71.686 71.914 143.600 0,06 55-59 Tahun 58.109 59.612 117.721 0,05 60-64 Tahun 44.442 46.463 90.905 0,04 65-69 Tahun 33.259 35.155 68.414 0,03 70-74 Tahun 21.782 23.582 45.364 0,02 > 75 Tahun 15.244 19.336 34.580 0,01 JUMLAH 1.208.758 1.179.203 2.387.961 100 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur penduduk yang terbentuk dari hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Berikut ini merupakan piramida penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Gambar 2.23 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa) Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD II - 52 Gambar 2.24 Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Jiwa) Sumber : BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD Gambar 2.23 dan Gambar 2.24 menampilkan Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa) di Kabupaten Cirebon, yang disajikan dalam bentuk batang ganda (laki-laki dan perempuan). Berikut beberapa poin penting dari grafik tersebut:
Ini menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi daerah.
Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran struktur demografi yang cukup sehat, dengan basis usia muda yang kuat dan proporsi usia produktif yang besar, sangat strategis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMD 2025-2029. 2.1.1.2.6 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Mata pencaharian di Kabupaten Cirebon didapat berdasarkan penduduk usia kerja, jenis kelamin, dan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Cirebon. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur di atas 15 tahun ke atas. Berikut Tabel 2.16 yang menunjukkan data jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon dalam angka 2025, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 didominasi oleh sektor jasa sebanyak 691.692 orang, disusul sektor industri pengolahan 355.721 orang, dan sektor pertanian 129.370 orang. Secara keseluruhan, terdapat 1.176.783 pekerja yang terdiri dari 733.518 laki-laki dan 443.265 perempuan. Dominasi sektor jasa mencerminkan pergeseran struktur ekonomi daerah dari sektor primer ke tersier, yang menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis pelayanan dan perdagangan. Ketimpangan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan juga menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif untuk mendorong kesetaraan gender dalam dunia kerja. Tabel 2.19 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 No. Lapangan Pekerjaan Utama Laki - Laki Perempuan Jumlah 1 Pertanian 99.253 30.117 129.370 2 Industri Pengolahan 252.059 103.662 355.721 3 Jasa 382.206 309.486 691.692 Jumlah 733.518 443.265 1.176.783 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD II - 54 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.1.1 Kesejahteraan Ekonomi A. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, hingga mencapai angka minus akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. Namun, mulai tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan tren positif dengan pemulihan yang bertahap seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan berbagai stimulus ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2020-2024 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tahun 2024, merupakan tahun yang menggembirakan karena baru pada tahun 2024, LPE Kabupaten Cirebon bisa melampaui pertumbuhan ekonomi baik Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait. Salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah mendorong promosi investasi, menjaga kinerja industri, khususnya yang padat karya sehingga mampu mendorong penciptaan tenaga kerja, serta menjaga tingkat inflasi guna mendukung daya beli masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini: Gambar 2.25 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025, BPS; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS; Statistik Indonesia 2025, BPS, data yang dikelola dalam SIPD II - 55 Gambar 2.26 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen) Sumber: BPS; Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada pertumbuhan ekonomi positif. Ada 19 kabupaten/kota yang berada di atas angka Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon menempati posisi kedua tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan LPE sebesar 5,83 persen setelah Kabupaten Majalengka dengan pertumbuhan sebesar 6,38 persen sedangkan Kabupaten Indramayu adalah Kabupaten dengan pertumbuhan terendah dimana LPEnya hanya sebesar 2,18 persen. Nilai tambah produksi yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, terlebih pada tahun 2024 yang meningkat cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 39.418,27 milyar rupiah, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan masih menjadi andalan. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor yang paling sedikit berkontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,14 persen. Gambar 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD II - 56 PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 PDRB per kapita: Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 ADHB (ribu) Rp 20.130,04 22.833,82 24.468,01 25.148,61 28.193,50 ADHK (ribu) Rp 12.853,14 14.896,79 15.342,28 15.278,14 16.507,08 Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran (2025), data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami kenaikan setiap tahun selama 2020–2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan nominal pendapatan masyarakat, meskipun belum tentu mencerminkan daya beli yang meningkat (karena belum memperhitungkan inflasi). Kenaikan paling signifikan terjadi antara 2023 ke 2024 (naik sekitar Rp 3,045 juta atau hampir 12,1%), yang bisa mencerminkan akselerasi ekonomi pada tahun terakhir, mungkin akibat pemulihan pasca pandemi, peningkatan investasi, atau pengaruh inflasi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami pertumbuhan, meskipun sempat stagnan pada 2023. Penurunan tipis dari 2022 ke 2023 (dari 15.342,28 ke 15.278,14 ribu) dapat mengindikasikan: Perlambatan ekonomi riil; Gangguan pada sektor produktif utama; Tekanan inflasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Namun, pemulihan cukup kuat pada 2024, dengan lonjakan ke 16.507,08 ribu atau tumbuh sekitar 8% dibanding tahun sebelumnya, menandakan adanya pemulihan ekonomi yang substansial secara riil, bukan hanya nominal. Laju PDRB Perkapita di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhannya mencapai -2,59 persen dan terus mengalami percepatan hingga 4,61 persen pada 2024, walaupun sempat mengalami perlambatan laju PDRB pada 2023. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yakni -2,59 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: II - 57 Gambar 2.28 Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Persen) Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran (2025), data yang dikelola dalam SIPD B. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan
Jumlah penduduk miskin merujuk pada individu yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan sebagai jumlah rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum yang layak. Standar ini didasarkan pada 20% kelompok penduduk tidak miskin terbawah yang disebut sebagai kelompok acuan. Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah pengeluaran kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, serta kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021 adalah sekitar 12,30 persen (atau setara dengan 271.020 jiwa) dan 2022 sebesar 12,01 persen (atau setara dengan 266.100 jiwa). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi yang hanya mencapai 8,40 persen di tahun 2021 dan 8,06 persen di tahun 2022, dan Nasional yang juga hanya mencapai 10,14 persen di tahun 2021 dan 9,50 II - 58 persen di tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 11,00 persen atau setara dengan 245,90 ribu jiwa menurun 3,26 ribu jiwa dibanding penduduk miskin tahun sebelumnya yang sebesar 249,18 ribu jiwa (11,20 persen). Di sisi lain, garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga tekanan ekonomi bagi kelompok rentan semakin besar. Kondisi ini disebabkan oleh Kondisi ekonomi makro yang cenderung positif menjadi faktor penurunan angka kemiskinan. Selain itu, inflasi yang cukup terkendali dan laju pertumbuhan ekonomi dengan tren yang konsisten meningkat menjadi indikator turunnya kemiskinan. Tabel 2.21 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Tahun Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan ) Penduduk Miskin Total (Ribu) Presentase 2020 393.452 247,94 11,24 2021 404.635 271,02 12,30 2022 416.914 266,10 12,01 2023 451.853 249,18 11,20 2024 475.046 245,90 11.00 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 271,02 ribu jiwa atau 12,30 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 247,94 ribu jiwa atau 11,24 persen. Pandemi COVID-19 menjadi alasan logis atas tingginya angka kemiskinan dimana semakin meningkatnya pengangguran dan penurunan omset dan keuntungan pada pekerjaan non formal memberi dampak negatif bagi perekonomian daerah. Garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun demikian, jumlah total dan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin masih cukup tinggi, namun tren positif mulai terlihat dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat meskipun biaya hidup yang diperlukan untuk memenuhi standar garis kemiskinan terus meningkat. II - 59 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.29 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021, yang mencerminkan dampak kondisi ekonomi saat itu terhadap kelompok masyarakat rentan. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya aktivitas ekonomi dan terbatasnya peluang kerja, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Namun, sejak tahun 2022 hingga tahun-tahun berikutnya, persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Hal ini menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Penurunan ini juga mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, peluang kerja, serta dukungan sosial yang lebih baik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Namun, di tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tren penurunan secara bertahap, di mana pada tahun 2023 angkanya turun menjadi 1,98 dan kembali menurun menjadi 1,69 pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan II - 60 adanya perbaikan ekonomi, peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta membaiknya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi. Semakin kecilnya indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sebagaimana tabel dibawah ini: Tabel 2.22 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2024 Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan 2020 1,30 0,24 2021 1,94 0,47 2022 2,27 0,59 2023 1,98 0,53 2024 1,69 0,36 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kesenjangan pengeluaran di dalam kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan data tabel 2.21, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, yang mencerminkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin pada periode tersebut. Namun, mulai tahun 2023, indeks ini menunjukkan tren penurunan secara bertahap, di mana pada tahun 2023 nilainya turun menjadi 0,53 dan kembali menurun menjadi 0,36 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil, yang mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut, data tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel berikut ini. II - 61 Tabel 2.23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 No. Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Miskin 2020 2021 2022 2023 2024
Bandung 6,91 7,15 6,80 6,40 6,19
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penanganan langsung dilakukan pada kegiatan aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya. Kegiatan koordinasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon juga dilakukan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon, upaya yang dilakukan mulai dari penanggulangan kemiskinan secara mikro (substantif) maupun secara makro (preventif).
Indeks gini Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 0,379 bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka indeks gini Kabupaten Cirebon lebih baik dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat namun masih diatas indeks gini Nasional, sebagaimana pada grafik sebagai berikut: II - 63 Gambar 2.30 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD C. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (Persen) Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025; Jawa Barat dalam Angka Tahun 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon mengalami tren penurunan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, sejalan dengan tren yang terjadi di tingkat Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Cirebon mencapai 11,52 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Namun, sejak tahun 2021, TPT mulai menunjukkan penurunan bertahap, yaitu sebesar 10,38 persen pada 2021, 8,11 persen pada 2022, dan 7,65 persen pada 2023. Tren penurunan ini II - 64 mencerminkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut serta upaya penciptaan lapangan kerja yang semakin membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat, selalu berada diatas TPT Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi di tahun 2022 dan 2024 berada di bawah TPT Provinsi Jawa Barat dan diatas TPT Nasional, dimana pada tahun 2022 dan 2024 TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen dan 6,75 persen dan TPT Indonesia sebesar 5,86 persen dan 4,91 persen, sedangkan Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama angkanya mencapai 8,11 persen dan 6,74 persen. Tabel 2.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 No. Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2020 2021 2022 2023 2024
Penurunan ini lebih cepat dibanding rata-rata provinsi yang turun 3,71 persen pada periode yang sama. Capaian TPT tahun 2024 juga berada sedikit di bawah rata-rata Jawa Barat (6,75%), menandakan perbaikan kinerja pasar kerja di daerah. Tren positif ini mengindikasikan membaiknya serapan tenaga kerja dan efektivitas program pengurangan pengangguran, meskipun upaya pemerataan kesempatan kerja di sektor-sektor produktif masih perlu diperkuat. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah tolak ukur utama evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, khususnya indikator kinerja makro daerah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini: II - 66 Gambar 2.32 Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 Sumber: BPS, Cirebon dalam angka Tahun 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025; Indonesia dalam Angka 2025. Data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mencapai 69,91 pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 72,30 pada tahun 2024. Namun, meskipun mengalami tren positif, angka IPM Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional yang mencapai 74,20 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,92. Kenaikan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi dan nasional, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan yang lebih merata, serta penguatan ekonomi masyarakat agar pembangunan manusia di Kabupaten Cirebon semakin optimal. Data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM diatas nilai provinsi, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Kualitas Pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mana capaian kedua indikator tersebut perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, Pembentukan SATGAS untuk sinkronisasi keakuratan data pendidikan secara sistematis, Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif, Pengusulan peninjauan ulang kebijakan tahapan PPDB dan batas usia agar dapat meningkatkan jumlah partisipasi sekolah di Kabupaten Cirebon, Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan II - 67 Menengah untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang terkendala Sarana dan Prasarana, Melakukan kerjasama antara Pemda Kabupaten Cirebon dengan pihak swasta (perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon) untuk menghimpun dana CSR yang dialokasikan untuk program pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian di Kabupaten Cirebon. Selain itu, perlu melaksanakan optimalisasi pusat kegiatan belajar masyarakat, peningkatan dan optimalisasi program beasiswa serta optimalisasi manajemen sekolah untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah. Kualitas kesehatan ditunjukkan dengan capaian indikator Usia Harapan Hidup dimana indikator tersebut dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan yang memadai dalam memberikan pelayanan. Selain itu, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di masyarakat juga perlu diterapkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan tersebut erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Oleh karena itu, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Cirebon, upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja perlu diarahkan pada pengembangan wilayah yang selaras dengan potensi lokal masing-masing kecamatan. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga industri kreatif yang memiliki peluang untuk memberikan nilai tambah ekonomi. Pemanfaatan potensi ini tidak hanya akan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sumber pendapatan. Dari data lima tahun terakhir, peringkat IPM Kabupaten Cirebon, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024, tidak banyak berubah, yakni tetap berada pada peringkat ke-18 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan angka IPM secara absolut, laju peningkatannya masih relatif sejalan atau bahkan sedikit di bawah rata-rata daerah lain, sehingga belum mampu menggeser posisi peringkat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan II - 68 peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat secara lebih merata, agar capaian IPM tidak hanya meningkat secara nilai, tetapi juga dalam peringkat, sebagaimana data tercantum dalam tabel berikut: Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 No. Kab/Kota IPM 2020 2021 2022 2023 2024 NASIONAL 71,94 72,29 72,91 73,55 74,20 JAWA BARAT 72,09 72,45 73,63 74,24 74,92
Kabupaten Bandung Barat 68,08 68,29 69,82 70,33 70,77
Data yang dikelola dalam SIPD 2.1.2.2.2 Kesehatan untuk Semua A. Kematian Ibu Angka kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas diantara 100.000 kelahiran hidup dalam suatu II - 69 wilayah pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan pelaporan Puskesmas jumlah kematian ibu/maternal (ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas) yang terlaporkan dapat dilihat pada gambar grafik 2.32 berikut: Gambar 2.33 Angka Kematian Ibu per Tahun di Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024 Sumber : Dinas Kesehatan diolah Bappelitbangda Tahun 2025 Pada tahun 2024 jumlah kematian ibu sebanyak 44 ibu dari dengan penyebab : Hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas 17 kasus, perdarahan obstetrik 11 kasus, komplikasi non obstetri 11, infeksi terkait kehamilan 2 kasus, komplikasi obstetrik lain 3 kasus. Sejak tahun 2023, pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan bayi di Indonesia telah menggunakan aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) yaitu Aplikasi kematian ibu dan bayi yang diinput oleh fasilitas kesehatan seluruh Indonesia baik pemerintah maupun swasta, sehingga setiap kasus kematian dapat terlaporkan secara real-time dan terverifikasi sesuai wilayah kejadian. Sedangkan untuk capaian Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 kelahiran hidup dapat dilihat pada gambar berikut. II - 70 Gambar 2.34 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan diolah Bappelitbangda Tahun 2025. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020-2024 cenderung meningkat, dari 84,2/100.000 KH pada tahun 2020 menjadi 94,6 pada tahun 2024, beberapa penyebabnya adalah kualitas pelayanan ANC, pertolongan persalinan dan perawatan masa nifas dengan resiko tinggi kurang optimal, tingginya ibu hamil risti, masih kurangnya keterampilan tenaga kesehatan dalam tata laksana kasus emergency/ kegawatdaruratan maternal, ketersediaan sarana dan prasarana (ketersediaan ICU) masih sangat terbatas dan adanya perubahan sistem pelaporan pencatatan kematian yang berbasis NIK. B. Angka Kematian Bayi (AKB) Gambar 2.35 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan diolah Bappelitbangda Tahun 2025 II - 71 Berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan, jumlah kematian bayi di Kabupaten Cirebon 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.35 diatas. Pada tahun 2024, jumlah kematian bayi mengalami peningkatan. Selain karena secara jumlah bertambah, jumlah lahir hidup sebagai pembaginya jumlahnya turun/berkurang sehingga peningkatan angka kematiannya cukup besar. Data kematian bayi diperoleh dari Aplikasi online MPDN (Maternal Perinatal Death Notification), yang diinput oleh seluruh fasilitas kesehatan. Tahun 2024 jumlah kematian bayi yang terlaporkan dalam aplikasi MPDN di wilayah Kabupaten Cirebon mencapai 299 kasus terdiri dari, 272 kematian Neonatal (usia 0-28 hari) dan kematian post neonatal (bayi usia 29 hari – 11 bulan) sebanyak 27 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup, angka kematian bayi 7,85 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2023 jumlah kematian bayi yang terlaporkan mencapai 273 kasus terdiri dari 252 kematian Neonatal (usia 0-28 hari) dan kematian post neonatal (bayi usia 29 hari – 11 bulan) sebanyak 21 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup, angka kematian bayi 6,45 per 1000 kelahiran hidup. Sehingga di tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah dan angka kematian bayi. Penyebab kematian neonatal tertinggi adalah Respiratory and cardiovascular disorders sebanyak 127 bayi, disusul Low birth weight and prematurity (BBLR) sebanyak 64 bayi, Complications of intrapartum events 36 bayi, Kelainan kongenital 21 bayi, Infeksi 10 bayi, kondisi neonatal lainnya 7 bayi, Disorders related to length of gestation and fetal growth sebanyak 3 bayi, Miscellaneous sebanyak 3 bayi (1,1%), dan Neonatal death of unspecified cause sebanyak 1 bayi. Sedangkan penyebab kematian Post Neonatal sebanyak 27 bayi adalah Penyakit sistem respirasi sebanyak 17 bayi, Penyakit infeksi dan parasit sebanyak 3 bayi, Penyakit sistem saluran cerna sebanyak 2 bayi, Kondisi tertentu yang berasal dari masa perinatal sebanyak 2 bayi, Penyakit sistem saraf pusat sebanyak 1 bayi dan tanda dan gejala serta temuan klinis dan laboratorium abnormal lainnya sebanyak 1 bayi. C. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan. Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu II - 72 masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. AHH Kabupaten Cirebon semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Berdasarkan gambar dibawah, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, AHH Kabupaten Cirebon mencapai 75,48 tahun, yang berarti setiap bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki harapan hidup hingga usia 75-76 tahun. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas medis, serta kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta memperkuat sistem kesehatan daerah guna memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Gambar 2.36 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023 dan 2025; Provinsi Jabar dalam angka Tahun 2023 dan Tahun 2025; Statistik Indonesia 2025 D. Indeks Keluarga Sehat Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga II - 73 sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat > 0,80, IKS Prasehat 0,50 – 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5. Ada 12 indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Gambar 2.37 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (2024), data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan Gambar 2.37 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 0,301, kemudian naik tipis menjadi 0,308 pada 2023. Pada tahun 2024, IKS mencapai angka tertinggi yaitu 0,42. Hal ini menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga selama lima tahun terakhir. Gambar 2.38 Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (2024), data yang dikelola dalam SIPD II - 74 Grafik di atas menggambarkan perkembangan Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi IKS tercatat sebesar 0,20, sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 2021 realisasi sedikit lebih rendah dibandingkan target (0,22 dibandingkan 0,25), capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, realisasi IKS berhasil mencapai target sebesar 0,30. Sementara pada tahun 2023, realisasi sedikit berada di bawah target (0,31 dibandingkan 0,35). Pencapaian yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi IKS mencapai angka 0,42, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,40. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam upaya peningkatan status kesehatan keluarga di Indonesia, dengan kinerja realisasi yang secara umum mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. E. INDEKS KESEHATAN Indeks kesehatan adalah alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesehatan suatu populasi, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Indeks ini bisa berupa nilai tunggal yang menunjukkan kondisi kesehatan secara umum atau terdiri dari beberapa indikator yang lebih spesifik. Indeks kesehatan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesehatan antar wilayah atau kelompok dalam suatu populasi. Dengan demikian, indeks kesehatan merupakan alat yang penting untuk mengukur, memantau, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Gambar 2.39 Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (2024), data dikelola Bappelitbangda Tahun 2025 II - 75 Berdasarkan Gambar 2.39 Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 0,807, kemudian naik menjadi 0,841 pada 2023. Pada tahun 2024, Indeks Kesehatan mencapai angka tertinggi yaitu 0,845. Hal ini menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan kesehatan selama lima tahun terakhir. F. PENYAKIT MENULAR
Gambar 2.40 Jumlah Orang Terduga TBC di Kabupaten Cirebon Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025 Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2024 mencapai 39.572 orang (78,70 %) dari sasaran terduga yang ada sebanyak 50.281 orang. Tahun 2023 terduga TBC yang mendapat pelayanan sebanyak 34.965 orang (99,89 %) dari sasaran yang ada sebanyak 35.003 orang. Penurunan persentase yang mendapat pelayananan sesuai standar disebabkan peningkatan estimasi jumlah sasaran terduga. Sedangkan secara absolut jumlahnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. II - 76
Tahun 2024 jumlah semua kasus Tuberculosis sebanyak 9.952 orang, sedangkan jumlah perkiraan Insiden Tuberculosis (dalam absolut) sebanyak 10.346 orang, maka Treatment Coverage (TC) sebesar 96,19 %. Tahun 2023 Jumlah semua kasus 8.682, jumlah perkiraan Insiden Tuberculosis dalam absolut sebanyak 7.202, TC tahun 2023 sebesar 120,54 %. Gambar 2.41 Jumlah Kasus Tuberculosis di Kabupaten Cirebon Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025
Jumlah kasus Tuberculosis pada anak tahun 2024 sebanyak 1.699 kasus. Jumlah perkiraan insiden tuberculosis anak yaitu 12% dari perkiraan keseluruhan kasus (12 % x 10.436). Sehingga cakupan penemuan kasus Tuberkulosis pada anak sebesar 131,5 %. Sebagai perbandingan dengan kondisi tahun 2023 jumlah kasus tuberkulosis pada anak sebanyak 1.311 kasus. Jumlah perkiraan insiden tuberculosis anak yaitu 12% dari perkiraan keseluruhan kasus (12 % x 7.202). Sehingga cakupan Tuberkulosis pada anak tahun 2023 sebesar 132,9 %. II - 77 Gambar 2.42 Persentase Cakupan Penemuan Kasus TBC Anak di Kabupaten Cirebon Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025
2022). Penemuan penderita Pneumonia pada balita adalah Balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun. Realisasi penemuan Pneumonia (dalam %) diperoleh dari perhitungan jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikalikan konstanta 100. Realisasi Penemuan Pneumonia pada penderita balita tahun 2024 mencapai 72,1 % dengan jumlah penemuan sebanyak 7.959 kasus. Mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang mencapai 68,5 %. Trend penemuan kasus Pneumonia pada balita dan ditangani di Fasilitas Pelayanan kesehatan (terlaporkan), dapat dilihat pada grafik berikut. II - 78 Gambar 2.43 Penemuan Kasus Pneumonia pada Balita di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025
Jumlah kasus baru HIV tahun 2024 sebanyak 464 kasus, terdiri dari 353 kasus pada jenis kelamin laki-laki (76,1 %) dan 111 kasus perempuan (23,9 %). Kasus HIV pertama kali ditemukan di Kabupaten Cirebon Tahun 2000 sebanyak 3 kasus. Trend penemuan jumlah kasus baru HIV di Kabupaten Cirebon dari tahun 2013 -2024 dapat dilihat pada grafik. Gambar 2.44 Jumlah Penemuan Kasus HIV di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025
8.60% (Data Riskesdas Jawa Barat). Prevalensi Diare Balita : 12.80% Sumber dari Data SSGI (Jawa Barat). Penanganan kasus diare semua umur yang dilayani sebanyak 46.223 orang atau 225 % dari jumlah perkiraan penderita sebanyak 20.537. Kasus diare pada balita yang dilayani sebanyak 17.510 kasus yaitu 331,9 % dari jumlah perkiraan kasus diare balita 5276. Data tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan angka di tahun 2023. Hal ini disebabkan ada perubahan perhitungan standar target penemuan kasus diare semua umur dan pada balita. Pada tahun 2023 masih menggunakan target penemuan kasus diare menggunakan angka insiden Diare 270/ 1000 penduduk pada kasus diare semua umur, dan 843/1000 penduduk pada kasus diare balita. Kasus yang dilayani sebanyak 45.364 orang atau 71,9 % dari jumlah perkiraan penderita sebanyak 63.083. Kasus diare pada balita yang dilayani sebanyak 18.460 kasus yaitu 57,7 % dari jumlah perkiraan kasus diare balita 31.978. Capaian pada tahun 2022, kasus diare semua umur yang dilayani 33.049 orang, yaitu 53,3% dari jumlah perkiraan penderita sebanyak 61.995. Kasus diare pada balita dilayani sebanyak 13.625 kasus atau 43,6% dari jumlah perkiraan kasus diare balita 31.256 orang.
- Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa; - Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf; II - 80 - Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom; - Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (slit skin smear) (Sumber: Juknis Profil Kesehatan). Ada dua jenis tipe kusta yaitu Tipe Pausy Basiller (PB) dan Tipe Multy Basiller (MB). Penderita kusta Tipe PB yang mempunyai tanda utama yaitu : - Jumlah bercak kusta 1-5; - Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi lebih dari 1 saraf; Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit positif. Penderita kusta MB mempunyai ciri yaitu : - Jumlah bercak kusta > 5; - Jumlah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi hanya 1 saraf; - Hasil pemeriksaan kerokan jaringan kulit negatif. Pada tahun 2024, jumlah kasus baru kusta tipe Pausy Basiler (PB) atau Kusta Kering ada 2 kasus laki-laki dan 2 kasus perempuan, total 4 kasus PB. Jumlah kasus kusta tipe Multy Basiler (MB) atau Kusta Basah sebanyak 176 kasus, terdiri laki-laki 118 kasus (67 %) dan perempuan 58 kasus (33 %). Jadi total kasus baru Kusta PB dan MB pada tahun 2024 sebanyak 180 kasus, menurun dibandingkan kasus baru tahun 2023 yang mencapai 187 kasus. G. PENYAKIT TIDAK MENULAR
Pada tahun tahun 2024 jumlah kasus AFP Non polio ada 59, dengan jumlah penduduk berusia kurang dari 15 tahun sebanyak 583.091 jiwa. Sehingga AFP Non Polio Rate sebesar 10,1 per 100.000 penduduk <15 tahun. Ketentuan WHO, penemuan kasus AFP setiap tahun ditargetkan >2/100.000 penduduk usia <15 tahun. Dibandingkan tahun 2023 penemuan kasus AFP sebanyak 50 kasus, dengan Rate penemuan 8,3 per 100.000 penduduk < 15 II - 81 tahun. Pencapaian penemuan kasus tahun 2022 sebesar 6,0 /100.000 penduduk < 15 tahun. Gambar 2.45 Jumlah Kasus AFP Ditemukan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025
Penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Corynebacterium Diphtheria ditandai dengan adanya peradangan pada tempat infeksi, terutama pada selaput bagian dalam saluran pernapasan bagian atas, hidung, dan juga kulit. Jika tidak segera ditangani, bakteri penyebab difteri ini dapat mengeluarkan racun yang merusak organ jantung, ginjal dan otak. Sehingga satu kasus ditemukan di suatu wilayah, maka dapat dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB). Pada tahun 2024 tidak ditemukan kasus Difteri di Kabupaten Cirebon. Terakhir ditemukan kasus Difteri tahun 2019 ditemukan ada 1(satu) kasus, di wilayah Kecamatan Waled dan penemuan lebih banyak lagi pada tahun 2017 sebanyak 6 kasus.
Pada tahun 2024 kasus Pertusis kembali ditemukan setelah sejak tahun 2021 kasusnya nihil. Tahun 2024 ditemukan sebanyak 8 kasus Pertusis, 5 (lima) kasus pada laki laki dan 3 (tiga) kasus pada perempuan. Penemuan kasus sebelumnya pada tahun 2020 ditemukan 1 (satu) kasus di Kecamatan Sumber wilayah kerja Puskesmas Watubelah. Pada tahun 2019 juga ditemukan 1(satu) kasus di Kecamatan Astanajapura. Tahun 2018, kasus Pertusis ditemukan 1 kasus, terdapat di Kecamatan Dukupuntang, tahun 2017 ditemukan 4 (empat) kasus. II - 82
Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 ini tidak ditemukan kasus Tetanus Neonatorum. Terakhir ditemukan kasus pada tahun 2016 ditemukan 1 (satu) kasus di Kecamatan Arjawinangun.
Tahun 2024 jumlah ibu hamil diperiksa Hepatitis B sebanyak 33.900. Proporsi jumlah ibu hamil yang diperiksa 82,2 % dari jumlah sasaran ibu hamil. Yang hasilnya reaktif sebanyak 314 atau 0,9 %. Tahun 2023 proporsi yang reaktif 1,1 %. Tahun 2022 proporsi yang reaktif 1,3 %. Pada program deteksi dini Hepatitis B, juga dilakukan tindakan lanjutan yaitu mengidentifikasi jumlah bayi yang lahir dari ibu yang diperiksa HBsAg (baik yang menggunakan RDT HBsAg maupun metode lain di daerah) yang hasilnya reaktif dalam kurun waktu yang sama. Tindakan lanjutannya adalah memberikan HBIg (Hepatitis B Immunoglobulin) yang merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi yang lahir dari ibu dengan HBSAg reaktif. Tahun 2024 jumlah bayi yang lahir dari ibu yang HBsAg reaktif sebanyak 260 dan seluruhnya (100%) mendapatkan HBIg. Jika dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan jumlahnya. Tahun 2023 jumlahnya 273, tahun 2022 jumlahnya 370 bayi.
II - 83 Tahun 2024 jumlah suspek campak di Kabupaten Cirebon sebanyak 413 kasus, menurun jumlahnya dari tahun 2023 yang jumlahnya ada 1.093 kasus. Incident Rate (IR) suspek Campak sebesar 16,6 per 100.000 penduduk. Sedangkan IR tahun 2023 sebesar 10,2 per 100.000 penduduk.
Pengertian KLB ditanggulangi <24 Jam Penanggulangan KLB kurang dari 24 jam sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa faximili atau telepon. Penanggulangan KLB adalah upaya yang meliputi penyelidikan epidemiologi; penatalaksanaan penderita, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat KLB/wabah; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya. Pengertian KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam adalah Desa/Kelurahan yang mengalami KLB dan ditanggulangi <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu. Jumlah KLB tahun 2024 ada 19 kejadian luar biasa (lima desa terpapar dengan 7 jenis penyakit). Tahun 2024 ada 4 (empat) jenis sebaran kejadian penyakit yang termasuk kategori Kejadian Luar Biasa yaitu Chikungunya, keracunan makanan, Leptospirosis dan Pertusis. Tabel 2.26 Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Cirebon No Jenis Penyakit Jumlah Desa Terserang Jumlah Penderita Jumlah Kematian CFR (%) 1 Pertusis 4 8 0 0 2 Keracunan Makanan 2 10 0 0 3 Chikungunya 7 149 0 0 4 Leptospirosis 6 7 0 0 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diolah Bappelitbangda Tahun 2025 II - 84 2.1.2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata A. Harapan Lama Sekolah Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 12,42 yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon. Gambar 2.46 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD Meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun nilai HLS Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan nilai HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional, maka HLS Kabupaten Cirebon selalu dibawah HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional. B. Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat. Nilai RLS Kabupaten Cirebon juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,65 tahun pada tahun 2024 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 7,65 tahun atau Kelas 2 SMP semester pertama. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan rata-rata lama sekolah Nasional. II - 85 Dengan nilai RLS 7,65 tahun Kabupaten Cirebon menempati peringkat 4 terendah dari 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat, hal ini menjadi permasalahan serius di Kabupaten Cirebon yang perlu penanganan secara terpadu dan komprehensif antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Gambar 2.47 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2025; BPS Provinsi Jabar 2025. Data yang dikelola dalam SIPD 2.1.2.2.4 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif A. Indeks Kualitas Keluarga Menurun Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar atau dimensi yaitu kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Data IKK untuk Kabupaten Cirebon tidak tersedia, sehingga data yang dianalisis adalah IKK Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 nilai IKK Provinsi Jawa Barat sebesar 72,54 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 5,27% menjadi 76,36. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan perubahan kategori IKK Provinsi Jawa Barat, yang awalnya Provinsi Jawa II - 86 Tengah merupakan wilayah cukup responsif gender dan hak anak menjadi wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 4,79% dari 73,84 pada tahun 2021 menjadi 77,38 pada tahun 2022. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk kedalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak. Gambar 2.48 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2022 Sumber: Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), data yang dikelola dalam SIPD B. Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun 2022 (65,64) sedikit lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat (65,74) namun lebih tinggi daripada IPA Nasional (63,30). Tabel 2.27 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022 Tahun 2022 IPA IPHA IPKA Kab. Cirebon 65.64 61.77 78.45 Jawa Barat 65.74 62.04 80.13 Nasional 63.30 60.33 75.21 Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), data yang dikelola dalam SIPD II - 87 C. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Cirebon yang dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional. Gambar 2.49 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Nasional 2023, data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan data diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi dimana dari tahun tahun 2019 sebesar 83,50. Namun, pada tahun 2020 nilai dari Indeks Pembangunan Gender mengalami sedikit penurunan sebesar 00,03. Selepas mengalami penurunan tersebut nilai Indeks Pembangunan Gender kembali naik dengan signifikan dari tahun 2021 yang mencapai nilai 83,49 dan di tahun 2023 menjadi nilai indeks pembangunan gender tertinggi dengan nilai 84,28. D. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan berbasis gender. II - 88 Gambar 2.50 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Nasional 2023, data yang dikelola dalam SIPD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Dari data diatas menunjukkan capaian IDG di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019-2022 yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 capaian IDG di Kabupaten Cirebon sebesar 75,61 dan merupakan capaian tertinggi dari tahun 2019-2023. Nilai indeks pemberdayaan gender pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Namun, pada tahun 2021-2023 capaian indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Cirebon kembali naik dengan nilai 73,15 dan 74,33. 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.1.3.1.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia A. Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). tujuan dilakukan pengukuran Indeks Pendidikan ialah untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar. II - 89 Gambar 2.51 Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Cirebon , data diolah Bappelitbangda Tahun 2025 Indeks Pendidikan kabupaten Cirebon setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 indeks Pendidikan kabupaten Cirebon 0,570 kemudian nilai tersebut pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,60. Kenaikan tersebut dinilai cukup baik namun nilai tersebut masih cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Perlu adanya beberapa strategi yang dapat meningkatkan HLS dan RLS Kabupaten Cirebon antara lain : (1) upaya peningkatan, pemerataan serta akses Pendidikan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kesehatan; (2) menerapkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sehari-hari; (3) memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkannya untuk mengatasi hambatan ekonomi; (4) memberikan dukungan sosial dan psikologis berupa dukungan emosional dan psikologis kepada siswa, termasuk konseling dan mentorship; (5) dan lainnya. B. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi Masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:
Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari 51,54 pada tahun 2023 menjadi 57,56 pada tahun 2024. Kota Cirebon mencatat IPLM tertinggi di wilayah ini, meningkat dari 87,75 menjadi 95,37. Peningkatan IPLM ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan akses literasi dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berbagai program penguatan budaya baca, penyediaan fasilitas literasi, serta peningkatan peran komunitas dan lembaga pendidikan menjadi faktor pendorong utama dalam mendorong pertumbuhan indeks literasi di daerah ini. C. Angkatan Kerja Jumlah penduduk yang makin besar berkorelasi pada jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru. II - 91 Gambar 2.53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cirebon secara umum konsisten meningkat. TPAK pada 2024 mencapai 69,27 persen atau meningkat sebesar 3,11 persen dibandingkan 2023 sebesar 66,16 persen. Peningkatan TPAK Kabupaten Cirebon ini didorong oleh adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar, adanya pengembangan inkubator bisnis, dan pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Namun TPAK Kabupaten Cirebon tersebut masih berada dibawah ΤΡΑΚ nasional dan TPAK Provinsi Jawa Barat. Hal ini diakibatkan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, kurangnya lembaga balai pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, terbatasnya anggaran pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, belum meratanya lapangan kerja, dan masih minimnya akses lapangan kerja di setiap kabupaten/kota. D. Angka Ketergantungan Angka Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. II - 92 Gambar 2.54 Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD Dari grafik di atas, terlihat bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, angka ketergantungan tercatat sebesar 42,28, kemudian pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 42,75. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 hingga 43 penduduk usia non-produktif. Penurunan angka ketergantungan ini sejalan dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dan angka kematian, yang merupakan dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Fenomena ini juga erat kaitannya dengan meningkatnya akses pendidikan, khususnya bagi perempuan, yang berkontribusi pada penurunan angka kelahiran dan angka kematian. 2.1.3.1.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Indeks inovasi daerah adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Perhitungan Indeks inovasi daerah di Kabupaten Cirebon dimulai tahun 2020 dengan nilai sebesar 3145 dengan kategori sangat inovatif. Pada Tahun 2021 ada perubahan rumus dan skala perhitungan Indeks Inovasi Daerah dan perhitungan indeks inovasi daerah Kabupaten Cirebon sebesar 53,91 dan masuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 81,27 dengan kategori sangat inovatif. II - 93 Gambar 2.55 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024 Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2024), data yang dikelola dalam SIPD Bentuk inovasi daerah yang dilakukan diantaranya adalah inovasi tata publik pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Ciayumajakuning yang tertinggi adalah Kabupaten Majalengka dengan nilai sebesar 55,15. Gambar 2.56 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2024), data yang dikelola dalam SIPD Capaian inovasi di tingkat Kabupaten Cirebon sejauh ini sudah cukup baik. Namun perlu terus mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya. Selain itu, pelaksanaan inovasi tidak hanya berfokus pada ide-ide baru dan kreatif, serta regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus terdapat peran budaya inovasi di dalamnya. Budaya inovasi yang kuat memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan. Karena itu, budaya inovasi II - 94 harus menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja. 2.1.3.1.3. Sektor Basis dan Non Basis Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis Location Quotient (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria sektor basis. Pada analisis LQ ini yang dianalisis adalah pada jumlah produksi per sektor di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Jawa Barat, sehingga terlihat keunggulan komparatif masing-masing sektor di tingkat Jawa Barat. Tabel 2.28 Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon Kategori Uraian 2022 2023 2024 Rata-Rata Ket A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,816 1,770 1,794 1,793 BASIS B Pertambangan dan Penggalian 0,932 1,026 0,877 0,945 NON BASIS C Industri Pengolahan 0,487 0,485 0,489 0,487 NON BASIS D Pengadaan Listrik dan Gas 0,389 0,407 0,499 0,432 NON BASIS E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,096 1,258 1,181 1,178 BASIS F Konstruksi 1,338 1,268 1,305 1,304 BASIS G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,986 0,942 0,950 0,959 NON BASIS H Transportasi dan Pergudangan 1,640 1,728 1,798 1,722 BASIS I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,130 1,119 1,160 1,136 BASIS J Informasi dan Komunikasi 0,698 0,683 0,794 0,725 NON BASIS K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,440 1,496 1,613 1,516 BASIS L Real Estate 2,079 2,031 2,027 2,046 BASIS M,N Jasa Perusahaan 2,044 2,078 2,206 2,109 BASIS II - 95 Kategori Uraian 2022 2023 2024 Rata-Rata Ket O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,490 1,543 1,520 1,518 BASIS P Jasa Pendidikan 1,870 1,945 2,110 1,975 BASIS Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,634 2,615 2,808 2,686 BASIS R,S,T,U Jasa lainnya 1,773 1,872 1,999 1,881 BASIS Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, Data Diolah, Data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:
2.1.3.1.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, II - 96 memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan. Gambar 2.57 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan Gambar diatas, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren peningkatan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai pengeluaran per kapita tercatat sebesar Rp 13.077.432, kemudian meningkat menjadi Rp 13.256.446 pada tahun 2021 atau naik sekitar 1,37 persen. Kenaikan berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai Rp 13.731.342, tumbuh 3,58 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023 kembali mencatat pertumbuhan sebesar 3,44 persen menjadi Rp 14.203.125, dan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2024 dengan peningkatan 4,54 persen sehingga mencapai Rp 14.848.121. Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita setiap tahunnya mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya beli masyarakat. Tren positif ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat dan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa peningkatan ini merata di seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya terjadi pada kelompok ekonomi tertentu. II - 97 2.1.3.1.5 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita adalah proporsi dari total pengeluaran per individu dalam suatu populasi yang digunakan untuk membeli barang dan layanan non pangan. Ini mencakup segala sesuatu selain bahan makanan, seperti transportasi, hiburan, pakaian, dan barang-barang lainnya. Gambar 2.58 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, data menunjukkan adanya fluktuasi dalam persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita di Kabupaten Cirebon. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta dinamika tren konsumsi masyarakat. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita tercatat sebesar 42,74%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 44,31%, namun kembali menurun menjadi 43,88% pada tahun 2022. Tren kenaikan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 45,08%, hingga mencapai 47,12% pada tahun 2024. Peningkatan pengeluaran konsumsi non-pangan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Cirebon semakin mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan selain pangan, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan rekreasi. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli serta peningkatan kesejahteraan, meskipun tetap perlu dianalisis lebih lanjut apakah pertumbuhan ini merata di seluruh kelompok sosial ekonomi. 2.1.3.1.6 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB Rasio ekspor dan impor terhadap PDB mengukur seberapa besar nilai ekspor dan impor berkontribusi terhadap ekonomi suatu wilayah. Tingkat rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perdagangan internasional II - 98 mempengaruhi kegiatan ekonomi regional. Jika nilai rasio tinggi, itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi wilayah tersebut. Gambar 2.59 Rasio ekspor dan impor terhadap PDB Sumber: BPS Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah, data yang dikelola dalam SIPD Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa rasio impor dan ekspor terhadap PDB memiliki nilai cukup besar yaitu sebesar 56,93 % di awal tahun. Hal ini berarti nilai gabungan dari ekspor dan impor tersebut setara dengan 56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Ditahun selanjutnya rasio ini mengalami penurunan menjadi sebesar 50,61% dan turun kembali sebesar 48,04% di tahun ketiga. Namun, ditahun selanjutnya rasio ekspor impor terhadap PDB kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 49,02%. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 44,39%. 2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.1.3.2.1 Tingkat Kemantapan Jalan Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur jalan adalah Tingkat Kemantapan Jalan. Indikator tersebut menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan kondisi jalan dalam keadaan sedang berdasarkan pelaksanaan survey kondisi jalan yang dilakukan dengan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) dan atau dengan Analisis Perhitungan Surface Distress Index (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga. II - 99 Gambar 2.60 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2025, data diolah, yang dikelola dalam SIPD Tingkat kemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 83,32 persen menjadi 84,91 persen di tahun 2024. Peningkatan kemantapan jalan terjadi berkat adanya dukungan pendanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembiayaan pembangunan berangsur pulih sehingga capaian kemantapan jalan juga meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir. 2.1.3.2.2 Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Cirebon tidak memiliki terminal tipe C namun memiliki 3 sub terminal. Selain itu, ketersedian sarana prasarana fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Cirebon terbilang mencukupi untuk melayani aktivitas Masyarakat Kabupaten Cirebon Tabel 2.29 Sarana Prasarana/ Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 Sarana Prasarana/Fasilitas 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Terminal Tipe C 0 0 0 0 0 Jumlah Sub Terminal 3 3 3 0 Jumlah Rambu Lalin 150 168 25 0 Jumlah Traffic Light 0 0 0 0 0 Jumlah Warning Light 0 8 7 0 Pembangunan Lampu PJU 4 633 1170 1525 Pagar Pengaman Jalan 173 226 100 28 Shelter 4 4 3 0 Jumlah Trayek Layanan 48 48 48 0 Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD II - 100 2.1.3.2.3 Rasio Konektivitas Kabupaten Rasio konektivitas kabupaten merupakan perbandingan layanan transportasi pada kawasan kabupaten terhadap jumlah total kawasan kabupaten. Rasio konektivitas kabupaten Cirebon tetap sama dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 63%. Tabel 2.30 Rasio Konektivitas Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, diperlukan inklusif dan merata, terutama di mana sumber daya air terbatas. Pada musim kekeringan, misalnya, banyak daerah pertanian tidak ditanami karena air diperlukan tidak cukup. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi, perlu diterapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Penggunaan sumber daya tenaga hidrolik disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Tabel 2.31 Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Saluran Irigasi Panjang (meter) Primer Sekunder Kondisi Baik 79.204,0 14.821,0 Belum Ada Senderan 10.271,0 4.531,5 Kondisi Rusak Ringan 35.769,0 4.774,0 Kondisi Rusak Berat 18.708,5 3.305,0 Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan data LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, kondisi saluran irigasi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan irigasi masih dalam kondisi baik. Panjang saluran irigasi primer yang masih berfungsi baik mencapai 79.204 meter, sedangkan saluran sekunder II - 101 dalam kondisi baik sepanjang 14.821 meter. Meski demikian, masih terdapat saluran yang belum memiliki senderan sepanjang 10.271 meter (primer) dan 4.531,5 meter (sekunder), yang berpotensi menyebabkan kerusakan saluran akibat erosi atau kebocoran aliran air. Di sisi lain, kondisi saluran irigasi yang mengalami kerusakan juga cukup signifikan. Saluran irigasi primer yang mengalami kerusakan ringan mencapai 35.769 meter, sedangkan kerusakan berat mencapai 18.708,5 meter. Untuk saluran sekunder, kerusakan ringan dan berat masing-masing tercatat sepanjang 4.774 meter dan 3.305 meter. Data ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pengelolaan infrastruktur irigasi, sehingga diperlukan intervensi pemerintah daerah dalam bentuk rehabilitasi saluran rusak dan pembangunan senderan, guna mendukung keberlanjutan sistem irigasi dan ketahanan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon. 2.1.3.2.5 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan dengan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) serta RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga menjadi Akses Air Minum layak, Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan. Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m² per orang; 3) memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak. II - 102 Tabel 2.32 Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 98,13% 98,34% 98,73 % 99,74% 80,39% 2 Rumah Tangga Bersanitasi 74,9% 72,4% 76,6% 89,42% 89,62% 3 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 65,1% 76,3% 76,4% 94,89% 98,52% Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD 2.1.3.2.6 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik) Indeks pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Pada tahun 2023, indeks Pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Cirebon meningkat tinggi dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2023 sebesar 88,53 menjadi 89,28 di tahun 2024. Gambar 2.61 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD 2.1.3.2.7 Indeks Desa Mandiri Desa mandiri merupakan gambaran ideal dari pembangunan desa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, memiliki ketahanan sosial, ekonomi, maupun ekologi yang berkelanjutan. Untuk mengukur tingkat kemandirian desa, pemerintah menggunakan Indeks Desa Mandiri (IDM) sebagai instrumen evaluasi. IDM disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. Melalui pengukuran tersebut, desa dapat dipetakan statusnya mulai dari desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri. Kehadiran IDM menjadi penting karena tidak hanya memberikan gambaran objektif mengenai capaian pembangunan desa, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan II - 103 kebijakan, alokasi anggaran, dan strategi pemberdayaan masyarakat desa secara lebih tepat sasaran. Pengukuran IDM menjadi instrumen penting untuk memantau perkembangan desa dari tahun ke tahun. Melalui IDM, terlihat bagaimana dinamika pembangunan desa di Kabupaten Cirebon menunjukkan arah perubahan yang signifikan, dari kondisi masih terdapat desa tertinggal menuju peningkatan jumlah desa yang maju dan mandiri. Tabel progres IDM berikut memperlihatkan perjalanan transformasi desa di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 hingga 2024. Tabel 2.33 Progres Indeks Desa Mandiri di Kabupaten Cirebon Tahun Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Maju Mandiri Jumlah Desa Rata-rata IDM 2020 0 2 Desa (0,49%) 294 Desa (71,36%) 109 Desa (26,46%) 7 Desa (1,70%) 412 0,688 (Berkemb ang) 2021 0 0 185 Desa (44,90%) 185 Desa (44,90%) 42 Desa (10,19) 412 0,7263 (Maju) 2022 0 0 98 Desa (23,79%) 235 Desa (57,04%) 79 Desa (19,1%) 412 0,7552 (Maju) 2023 0 0 44 Desa (10,68%) 240 Desa (58,25%) 128 Desa (31,07%) 412 0,7805 (Maju) 2024 0 0 20 Desa (4,85%) 232 Desa (56,31%) 160 Desa (38,83%) 412 0,7960 (Maju) Sumber: Kemendesa PDTT, 2025 Pada tahun 2020, dari total 412 desa, sebagian besar masih berada pada kategori berkembang (294 desa atau 71,36%), dengan 2 desa (0,49%) masih tergolong tertinggal, 109 desa (26,46%) berstatus maju, dan baru terdapat 7 desa mandiri (1,70%). Sementara itu, rata-rata IDM masih berada di kisaran 0,688 (berkembang). Percepatan semakin terlihat di tahun 2021 dengan 42 desa mandiri (10,19%) dan 185 desa maju (44,90%), sementara desa tertinggal sudah tidak ada. Rata-rata IDM juga meningkat menjadi 0,7263 (maju). Tahun 2022 hingga 2023, capaian terus menunjukkan tren positif. Puncak capaian terlihat di tahun 2024, di mana tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal maupun tertinggal. Seluruh desa di Kabupaten Cirebon sudah naik kelas menjadi berkembang, maju, atau mandiri. Rinciannya, 20 desa berkembang (4,85%), 232 desa maju (56,31%), dan 160 desa mandiri (38,83%) sudah mencapai status mandiri. Dengan demikian, rata-rata IDM II - 104 Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berada pada level 0,7960 (maju), mendekati kategori mandiri secara agregat. Dalam kurun waktu 2020-2024, Kabupaten Cirebon berhasil melakukan transformasi besar: dari kondisi awal dengan banyak desa berkembang dan 2 desa tertinggal, hingga akhirnya pada tahun 2024 seluruh desa berhasil lepas dari status tertinggal dan hampir 40% desa telah mencapai kategori mandiri. 2.1.3.3 Daya Saing Iklim Investasi 2.1.3.3.1 Kemudahan Perizinan Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Tabel 2.34 Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon No. Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Untuk tingkat pelayanan perizinan di DPM-PTSP dapat diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tahun 2018 mendapat nilai 81,30 dan tahun 2022 menjadi 89.14 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor. II - 105 2.1.3.3.2 Investasi di Kabupaten Cirebon Tabel 2.35 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Nilai total investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional sebesar Rp. 1.313,27 Milyar, dan terus II - 106 mengalami kenaikan hingga tahun 2022 menjadi Rp. 3.029,23 Milyar, namun sedikit mengalami penurunan pada 2023 menjadi Rp. 3.022,47 Miliar dan naik kembali menjadi Rp 3.116,26 pada 2024. Nilai investasi tahun 2020-2024 didominasi oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata persentase investasi per tahunnya mencapai 45,14% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor Industri Pengolahan sebesar 29,59% dan diikuti oleh sektor Pertambangan sebesar 5,08%, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,49%. Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020-2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Gambar 2.62 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD Selain itu dalam menghadapi tantangan pembangunan yang ada, perhatian terhadap kawasan strategis seperti Rebana menjadi krusial, mengingat peran vitalnya dalam agenda percepatan pembangunan yang telah diamanatkan secara nasional. Kawasan Rebana adalah kawasan yang mendapat prioritas paling utama dalam pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan kawasan rebana dan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Kawasan Rebana ini meliputi tujuh kabupaten maupun kota, termasuk salah satunya Kabupaten Cirebon yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Namun hingga kini, nilai investasi yang masuk masih tertinggal dibandingkan kawasan industri lama seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Investasi di kawasan Rebana masih relatif kecil. Kabupaten Subang tercatat menerima Rp2,39 triliun, Kabupaten Cirebon Rp878,31 miliar, Kabupaten Majalengka Rp699,57 miliar, II - 107 Kabupaten Indramayu Rp362,33 miliar, Kota Cirebon Rp252,46 miliar, dan Kabupaten Kuningan Rp67,54 miliar. Konektivitas infrastruktur yang belum terbangun secara merata hingga kesiapan sumber daya manusia yang masih kurang menjadi penyebab belum optimalnya investasi di kawasan rebana. 2.1.3.3.3 Indeks Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat produktivitas dan daya saing suatu daerah. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari 2,93 pada tahun 2022 menjadi 3,80 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti infrastruktur, inovasi, sumber daya manusia, serta kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Gambar 2.63 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan tata Kelola yang baik di Kabupaten Cirebon. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani berbagai kepentingan publik yang dapat didekati melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan inovasi daerah. Pertama, reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi II - 108 pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Kedua, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Keempat, inovasi daerah dinilai berdasarkan indeks inovasi daerah yang berlandaskan pada Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”. Landasan hukum lain dalam mendukung pengukuran indeks inovasi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dan Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah. Oleh karena itu, masing-masing bagian dalam pelayanan umum akan dijelaskan lebih lanjut pada narasi di bawah ini. 2.1.4.1. Reformasi Birokrasi Aspek pelayanan umum merupakan salah satu fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Cirebon. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum menjadi salah satu prioritas utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan (8) agenda pembangunan yang kemudian dijabarkan menjadi 17 arah II - 109 pembangunan, salah satunya terkait pelayanan publik yakni “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola” yang mencakup berbagai aspek pelayanan umum. Reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan gambar di bawah, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 hanya sebesar 56,18 dengan predikat CC dan pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon meningkat menjadi 81,14 dengan Kategori A- predikat “Sangat Baik” yang merupakan capaian terbaik selama rentang waktu 2020-2024. Gambar 2.64 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD Indeks reformasi birokrasi yang semakin baik untuk Kabupaten Cirebon mengindikasikan bahwa Masyarakat telah secara langsung merasakan adanya manfaat dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian indeks reformasi birokrasi. Gambar 2.65 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024 Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD II - 110 Gambar 2.66 Capaian IRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023 Sumber : Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 2020-2023 dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, data yang dikelola dalam SIPD Apabila dibandingkan dengan kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, maka indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon tahun 2021 (56,81) dan 2022 (56,95) relatif rendah dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya yaitu peringkat terendah ketiga dari 27 Kabupaten/kota Di Jawa Barat. Pada tahun 2023 nilai indeks reformasi .birokrasi Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan menjadi 67,83 naik 11 poin. Namun dengan nilai tersebut, justru mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat terendah kedua dari 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat. Hal yang membuat lemah adalah nilai indeks reformasi birokrasi tematik yang poinnya 5 dari total nilai 20. Hal ini menjadi permasalahan serius dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk lebih meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan general. II - 111 2.1.4.2. Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Gambar 2.67 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD Indeks pelayanan publik Kabupaten Cirebon berada pada peringkat A- begitu pula dengan daerah di sekitar di Jawa Barat yang berdekatan dengan Kabupaten Cirebon juga memperoleh peringkat A- pada tahun 2024 kecuali Kota Cirebon yang memperoleh peringkat B berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada lingkup pemerintah daerah tahun 2024. Pelayanan publik di Kabupaten Cirebon memerlukan penguatan pada seluruh aspek agar dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan peringkat A. Penguatan yang dapat dilakukan berupa penguatan pelayanan publik dengan II - 112 mengandalkan teknologi informasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan pelayanan publik semakin efisien dan efektif. 2.1.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai sebesar 0.98 poin menjadi hanya 1,91 dengan predikat cukup. Nilai SPBE meningkat kembali pada tahun 2022, nilai SPBE meningkat menjadi 2,66 dengan predikat baik dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 3,61 dengan predikat “Sangat Baik”. Nilai SPBE yang semakin meningkat mencerminkan bahwa layanan pemerintah Kabupaten Cirebon telah banyak memanfaatkan teknologi digital dan big data sehingga sistem pemerintahan telah banyak yang terintegrasi. Hal inilah yang diharapkan dari adanya penilaian SPBE di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Gambar 2.68 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2023 cukup tertinggal dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat baik untuk nilai SPBE seperti Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dengan nilai SPBE masing-masing 2,89 dan 3,39, sedangkan Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu memperoleh predikat sangat baik. Daerah yang memiliki nilai SPBE cukup kecil perlu untuk mendorong transformasi digital agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Dampak yang dapat timbul apabila SPBE kurang diterapkan adalah pengambilan keputusan oleh stakeholder menjadi kurang akurat, tidak adanya kesinambungan antara instansi pusat dan daerah, kualitas layanan publik yang kurang serta timbulnya kesenjangan karena minimnya perhatian akan pentingnya SPBE. II - 113 Untuk meningkatkan nilai SPBE, maka dapat dilakukan dengan mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, mewujudkan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia SPBE. Gambar 2.69 Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024 Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 3,61, menempatkannya di posisi ketiga dibandingkan daerah sekitarnya. Kota Cirebon mencatat nilai tertinggi sebesar 4,13, diikuti Kabupaten Indramayu dengan 3,93. Sementara itu, Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 3,57, sedikit di bawah Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka mencatat nilai terendah, yaitu 2,94. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon cukup baik, meskipun masih tertinggal dari Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Perlu adanya penguatan lebih lanjut dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik agar Kabupaten Cirebon mampu bersaing dan mencapai indeks yang lebih tinggi. 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal Perubahan dasar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, telah dilakukan penyempurnaan pada beberapa aspek, yaitu 1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dan 2) Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Oleh karena itu, dilakukan II - 114 penyesuaian dalam penyajian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal yang harus diampu oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menindaklanjuti ketentuan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan menetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Cirebon serta membentuk Tim Penerapan Standar Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 069/Kep.324-Pem/2022 tanggal 20 Juni 2022. Berikut penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Cirebon. A. Bidang Urusan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Pendidikan Anak Usia Dini Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. 2) Pendidikan Dasar Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs). 3) Pendidikan Kesetaraan Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. II - 115 Tabel 2.36 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 No Indikator SPM 2022 2023 2024 Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) 1 Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 120.000 75.210 50,14 84.633 83.971 99,22 86.648 70.603 81,48 2 Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 340.160 278.819 65,57 348.023 341.647 98,17 371.626 354.854 95,49 3 Persentase Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaika n pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 50.729 15.718 24,79 9.299 8.026 86,31 18.057 15.004 83,09 B. Bidang Urusan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut penerapan jenis pelayanan dasar urusan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat dibagi berdasarkan kewenangan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi terdiri atas: II - 116 Tabel 2.37 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 No Indikator SPM 2022 2023 2024 Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaia n (Orang) Capaian (%) 1 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 48.402 46.244 76,43 44.132 43.331 98,18 41.098 39.451 95,99 2 Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 46.333 43.185 74,57 43.898 42.687 97,24 41.098 38.096 92,70 3 Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 46.096 43.077 74,84 43.750 42.345 96,79 39.522 37.847 95,76 4 Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 146.117 145.546 79,69 154.850 154.850 100,00 155.269 155.269 100,00 5 Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 331.645 322.796 77,87 353.478 348.745 98,66 353.478 349.949 99,00 6 Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 1.396.4 79 1.215.63 5 69,64 976.316 938.435 96,12 976.316 947.515 97,05 7 Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 198.319 161.288 65,06 214.063 189.202 88,39 239.263 234.157 97,87 8 Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 596.367 417.576 56,02 88.047 79.517 90,31 91.709 91.709 100 9 Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 20.674 18.853 72,95 14.055 13.380 95,20 21.087 21.087 100 II - 117 No Indikator SPM 2022 2023 2024 Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaia n (Orang) Capaian (%) 10 Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 3.183 2.906 73,04 3.194 2.920 91,42 3.200 3.200 100,00 11 Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 31.965 29.899 74,83 35.002 34.705 99,15 50.282 38.909 77,38 12 Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficienc y Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 54.201 48.718 71,91 51.541 47.598 92,35 51.541 51.280 99,49 C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berikut disajikan juga tabel penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diikuti aturan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut: 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. II - 118 Tabel 2.38 Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 No Indikator SPM 2022 2023 2024 Target (Rumah) Capaian (Runah) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) 1 Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 770.160 767.807 99,69 2.411.3 02 2.316.0 84 96,05 7.624 7.624 100,00 2 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 770.160 613.703 79,69 2.411.3 02 2.066.0 40 85,68 6.208 6.208 100,00 D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut: 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Tabel 2.39 Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 No Indikator SPM 2022 2023 2024 Target (Rumah) Capaian (Rumah) Capaian (%) Target (Rumah) Capaian (Rumah) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) 1 Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 500 0 100,00 1 0 100,00 10 10 100,00 II - 119 No Indikator SPM 2022 2023 2024 Target (Rumah) Capaian (Rumah) Capaian (%) Target (Rumah) Capaian (Rumah) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) 2 Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kot a yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 0 0 100,00 0 0 100,00 0 0 100,00 E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada. 2) Pelayanan informasi rawan bencana Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran. II - 120 Tabel 2.40 Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 No Indikator SPM 2022 2023 2024 Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) 1 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 10 0 0,00 137 137 100,00 137 137 100,00 2 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 100 100,00 361 361 100,00 3 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 59 49 83,05 76 76 100,00 4 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 134.687 134.687 100,00 190.279 190.279 100,00 5 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 159 143 89,94 140 140 100,00 F. Bidang Urusan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan sosial adalah sebagai berikut: 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Dengan indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. II - 121 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti. 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kabupaten Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Tabel 2.41 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 No Indikator SPM 2022 2023 2024 Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) Target (Orang) Capaian (Orang) Capaian (%) 1 Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 272 300 72,53 698 698 100,00 211 211 100,00 2 Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi 75 75 100,00 66 66 100,00 56 56 100,00 3 Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 150 150 100,00 570 570 100,00 570 570 100,00 4 Persentase Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti 30 30 100,00 59 59 100,00 59 59 100,00 5 Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 2.499 2.499 100,00 1.930 1.930 100,00 1.930 1.930 100,00 II - 122 2.1.6 Kerjasama Daerah Kerja sama Pemerintah Daerah (KSD) adalah kesepakatan antara pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bersama. KSD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kerja sama daerah juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dan keterkaitan antar wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kerja sama ini juga berfungsi untuk menyelaraskan pembangunan antar daerah, mengoptimalkan sinergi potensi antara daerah, antara daerah dengan pihak ketiga, maupun dengan pemerintah daerah atau lembaga luar negeri, serta mendorong peningkatan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, serta memperkuat sinergi kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai instansi di tingkat daerah. Kerja sama ini mencakup bidang keuangan, perbankan, serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Beberapa bentuk kerja sama tersebut antara lain dilakukan dengan: 1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PERUMDA BPR) Kabupaten Cirebon Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PERUMDA BPR dalam menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendukung inklusi keuangan daerah, serta memperkuat intermediasi keuangan lokal. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui layanan kredit yang lebih mudah dan terjangkau. 2) Bank bcj PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda) Kerja sama dengan PT. BPR Cirebon Jabar (Perseroda), yang merupakan entitas perbankan milik daerah, difokuskan pada optimalisasi layanan perbankan kepada masyarakat dan ASN, penguatan fungsi sosial ekonomi BUMD, serta mendukung program-program keuangan daerah, seperti penyaluran bantuan sosial, penyaluran kredit berbunga ringan, dan pembayaran non-tunai berbasis digital. II - 123 3) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Dalam penyediaan layanan dasar, Pemerintah Kabupaten Cirebon menjalin kemitraan erat dengan PDAM Tirta Jati dalam rangka menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan akses air bersih bagi masyarakat. Kerja sama ini meliputi perluasan cakupan layanan air minum, peningkatan kualitas infrastruktur perpipaan, serta upaya perbaikan manajemen distribusi dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. 2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD di Kabupaten Cirebon Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai kecamatan melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini rencana dan proyek pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Cirebon, baik itu lingkup proyek/program yang dibiayai oleh APBN maupun rencana pembangunan infrastruktur oleh APBD Kabupaten: 2.1.7.1. Proyek/Program Strategis Nasional di Kabupaten Cirebon Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Tabel 3.3 memuat daftar PSN yang berada di lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung proyek strategis nasional tersebut melalui program/proyek strategis kabupaten, diantaranya pembangunan ekosistem pertanian organik, pembangunan ruang kelas baru, Pembangunan RSUD dengan layanan khusus, Program Sanitasi Lingkungan, peningkatan kondisi jaringan irigasi, serta Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi, akses sentra industri dan akses simpul transportasi) II - 124 Tabel 2.42 Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029 dan Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 No Proyek Strategis Nasional Dukungan Program/Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat 1 Program Makan Bergizi Gratis ● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi 2 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul ● Pembangunan Unit Sekolah Baru; ● Pembangunan 10 sekolah kejuruan unggulan 4 Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Pembangunan RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus 5 Program Penuntasan TBC Program Sanitasi Lingkungan Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ● Pendidikan berkarakter; ● Program beasiswa D3/S1/S2 di perguruan tinggi Jawa Barat 6 Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat ● Pengamanan Mata Air ● Reboisasi hutan dan lahan ● Pengembangan kampung adat berbasis hutan dan aliran sungai 7 Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional ● Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis; ● Normalisasi Sungai dan Muara; ● Pengamanan Mata Air; ● Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi); 8 Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi ● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi; ● Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi) 9 Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura ● Pembangunan Kampung Adat Nelayan; ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi 10 Bioetanol (Berbasis Tebu) Industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar ● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi II - 125 No Proyek Strategis Nasional Dukungan Program/Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat 11 Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut ● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi 12 Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi Optimalisasi BIJB (bandara internasional Jawa Barat) 13 Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu Program Transformasi Birokrasi 14 Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia Transformasi birokrasi 15 Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir); 16 Pembangunan 3 Juta Rumah Pembangunan rumah rakyat miskin 17 Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan ● Pembangunan TPPAS Regional ● Pembangunan TPPASR Legok Nangka (Progres sedang tahap penyiapan pemenuhan perolehan pembiayaan financial closed); ● Pembangunan TPPASR Lulut Nambo (Progres sedang pencarian mitra investor baru untuk pembangunan kapasitas 1800-2300 ton/hari, serta telah terbangun fase I pelayanan tambahan sebelum operasional sebesar 50 ton/hari); ● Pembangunan TPPASR Cirebo Raya denga rencana teknologi WtE/RDF (Progres : penyusunan Kajian FS); ● Pembangunan TPPASR Bodebek dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres telah tersusun DED Fasilitas pengolah sampah dan sedang disusun DED Jalan akses) ● Pengelolaan Sampah Mandiri Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030 2.1.7.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon 2024-2044 Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, terdapat program pembangunan infrastruktur sebagai indikasi program utama untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten. Program infrastruktur tersebut yang diidentifikasi bernilai strategis, antara lain dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. II - 126 Tabel 2.43 Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 Program Utama Lokus Pembangunan Wilayah Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati -Trusmi
II - 127 Program Utama Lokus Pembangunan Wilayah
Melalui peraturan Pemerintah ini, struktur belanja daerah yang awalnya diklasifikasi dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung, dirubah menjadi 4 (empat) akun yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Perubahan struktur belanja ini juga diikuti dengan perubahan dari sisi kodefikasi. Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah dan keuangan daerah, menetapkan struktur kode mulai dari program, kegiatan, sub kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan, organisasi dan termasuk juga kodefikasi fungsi. Perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah ini penting dicatat ketika melakukan analisis terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah sendiri, dalam konteks II - 128 penyusunan RPJMD, sangat dibutuhkan untuk melihat kemampuan pendanaan Kabupaten Cirebon untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah memuat analisis terhadap pendapatan, analisis terhadap belanja, dan analisis terhadap pembiayaan. Analisis kinerja masa lalu ini, menjadi acuan untuk melakukan proyeksi kemampuan pendanaan di masa datang. 2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Peninjauan terhadap kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Peninjauan ini dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon selama beberapa tahun terakhir. Kinerja keuangan masa lalu ini mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. 2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD ini menguraikan perkembangan kinerja tiga komponen keuangan daerah, yaitu kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, kinerja pengelolaan Belanja Daerah, dan kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah. 1) Kinerja pengelolaan Pendapatan Kabupaten Cirebon Pendapatan daerah dibagi dalam 3 kategori: pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pembahasan terkait kinerja pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada analisis terkait masing masing kelompok pendapatan. Time frame yang digunakan sebanyak 5 tahun untuk dapat melihat pola pendapatan serta dapat melakukan proyeksi pendapatan dengan lebih akurat. Pada tahun 2020, Kabupaten Cirebon mencatatkan total pendapatan daerah sebesar 3.770.704.066.601,01 dalam kurun waktu 5 tahun di tahun 2024, total pendapatan Kabupaten Cirebon meningkat menjadi 4,118,065,753,301.00. Dengan kata lain, dalam jangka waktu 5 tahun, terdapat peningkatan pendapatan sebesar 17,57%, dengan rata rata pertumbuhan sebesar 4,20% per tahunnya. II - 129 Gambar 2.70 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2020-2024 Secara keseluruhan, Pendapatan Kabupaten Cirebon didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer. Di setiap tahunnya, lebih dari 70% pendapatan Kabupaten Cirebon berasal dari pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Komposisi pendapatan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.44 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 4 PENDAPATAN 4.1 Pendapatan asli daerah 616.573.116. 956,01 680.580.760. 013,27 795.263.789. 810,52 744.524.538. 980,82 772.488.538.4 77,28 4.1.01 Pajak daerah 223.610.292. 769,00 263.053.751. 571,00 308.442.409. 838,00 328.734.776. 136,00 348.566.584.11 6,00 4.1.02 Retribusi daerah 31.122.706. 929,00 31.964.789. 501,00 27.897.867. 887,00 32.401.830. 073,00 385.446.568.08 1,28 4.1.03 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 9.312.545. 336,00 13.072.073. 353,00 13.702.211. 968,00 14.458.949. 796,00 14.683.818.841 ,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang sah 352.527.571. 922,01 372.490.145. 588,27 445.221.300. 117,52 368.928.982. 975,82 23.791.567.439 ,00 4.2 Pendapatan Transfer 2.809.568.527. 462,00 3.039.308.119. 975,00 3.165.686.559. 063,00 3.272.743.455. 707,00 3.692.146.542. 020,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.526.434.600. 243,00 2.616.119.457. 786,00 2.706.565.604. 541,00 2.796.514.952. 898,00 3.142.049.119. 624,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 283.133.927. 219,00 423.188.662. 189,00 459.120.954. 522,00 476.228.502. 809,00 550.097.422.39 6,00 4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 344.562.422. 183,00 235.799.044. 000,00 - - - 4.3.01 Pendapatan Hibah 233.724.450. 000,00 - - - - 4.3.02 Dana Darurat 110.837.972. 183,00 - - - - 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 235.799.044. 000,00 - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3) 3.770.704.066. 601,01 3.955.687.923. 988,27 3.960.950.348. 873,52 4.017.267.994. 687,82 4.464.635.080. 497,28 Sumber : LRA Tahun 2020-2023 (audited), data yang dikelola dalam SIPD II - 130 Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari PAD mengalami fluktuasi di tahun 2020 pertumbuhan pendapatan daerah bernilai negatif namun kembali meningkat tahun 2021. di tahun 2022 kembali melambat namun pada tahun berikutnya meningkat sangat tinggi. Bila dilihat berdasarkan komponennya, Proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 2.71 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Daerah Proporsi Pendapatan Transfer selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pendapatan Asli Daerah mengalami tren positif meningkat di tiap tahunya Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat baik. Adapun Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Gambar 2.72 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2018-2023, data yang dikelola dalam SIPD II - 131 Pada sektor pendapatan Asli daerah, Kabupaten Cirebon memperlihatkan perkembangan dalam pengelolaan PAD. Di tahun 2020, realisasi PAD sebesar Rp. 616,573,116,956.01 dan pada tahun 2024 realisasi PAD ini meningkat menjadi Rp. 772.488.538.477,28. Dengan begitu, dalam kurun waktu 5 tahun, terdapat peningkatan PAD sebesar 25,29%. Dilihat dari tren pertumbuhan, Pendapatan Asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar rata rata 4,19% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terjadi penurunan pendapatan di tahun 2020 sampai dengan -3,64% akibat pandemi covid 19. Namun di tahun 2021, Kabupaten Cirebon berhasil mencatatkan pertumbuhan PAD yang positif di angka 10,38%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor pajak yang secara umum dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Gambar 2.73 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD Kontribusi utama PAD di Kabupaten Cirebon berasal dari pendapatan pajak daerah. Di tahun 2020, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar Rp 616,57 miliar atau 36,27% dari total PAD di tahun tersebut. Potret ini berubah di tahun 2024. Pendapatan dari pajak daerah mengalami peningkatan signifikan dibanding 4 tahun lalu, sehingga Kabupaten Cirebon mampu mencatatkan realisasi pendapatan pajak di tahun 2024 sebesar Rp 348,57 miliar atau sebesar 45,12% dari total Pendapatan Asli daerah. Pendapatan dari pajak ini berkontribusi sebesar 7.86% terhadap total pendapatan daerah Cirebon tahun 2024. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan II - 132 pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah. Gambar 2.74 Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber : Data diolah Bappelitbangda (2024), data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 Rasio Kemandirian Daerah dengan besarnya persentase 16,35% dikategorikan kemampuannya rendah sekali. kemudian pada tahun berikutnya sempat mengalami peningkatan kemandirian namun pada tahun 2024 kembali turun di angka 17,30%. Kemandirian keuangan kabupaten Cirebon masuk pada kategori “instruktif” artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada kabupaten Cirebon pada 2020 dengan besar persentase 74,51% dikategorikan ketergantungan sedang, pada tahun 2024 Rasio Ketergantungan Daerah mengalami peningkatan II - 133 dengan besarnya persentase 82,70% dikategorikan ketergantungan tinggi. Rata-rata persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 79,19% dikategorikan ketergantungannya tinggi, keadaan ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Cirebon masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Berikut ini disajikan grafik rata–rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 1) Kinerja pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Penyajian belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.45 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 2.673.701.396. 925,00 2.883.934.084. 927,00 2.985.149.828. 252,00 3.039.524.743. 697,47 3.410.559.54 5.501,00 5.1.01 Belanja pegawai 1.779.497.848. 207,00 1.662.463.933. 066,00 1.561.612.475. 084,00 1.609.712.189. 701,00 1.849.376.765. 355,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 847.795.538. 818,00 1.084.743.606. 859,00 1.315.507.381. 917,00 1.266.210.801. 307,47 1.331.187.948. 343,00 5.1.05 Belanja Hibah 45.483.165. 900,00 121.940.891. 002,00 83.174.048. 251,00 139.814.249. 339,00 218.601.651.8 03,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 924.844.000,00 14.785.654. 000,00 24.855.923. 000,00 23.787.503. 350,00 11.393.180. 000,00 5.2 BELANJA MODAL 296.952.045. 604,00 361.539.825. 251,00 314.155.622. 794,00 373.623.487. 361,00 478.767.157. 553,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah - 3.856.430. 287,00 2.691.148. 916,00 250.600.000,00 - 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.412.280. 354,56 128.376.893. 068,00 90.156.368. 652,00 140.514.929. 375,00 148.888.092.2 94,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.175.480. 974,00 83.206.661. 924,00 43.119.333. 179,00 56.348.808. 375,00 115.833.547.3 78,00 II - 134 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 5.2.04 Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi 72.994.260. 369,44 145.616.768. 872,00 177.695.224. 847,00 175.083.760. 411,00 213.012.113.5 81,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 370.023.906,00 483.071.100,00 493.547.200,00 1.425.389. 200,00 1.033.404.300, 00 5.2.06 Belanja Modal BLUD - - - 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 53.968.319. 820,00 29.784.447. 691,00 20.656.013. 104,00 24.313.927. 365,00 9.344.507. 869,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 53.986.319. 820,00 29.784.447. 691,00 20.656.013. 104,00 24.313.927. 365,00 9.344.507. 869,00 5.4 BELANJA TRANSFER 669.574.737. 908,00 667.552.823. 974,00 668.961.158. 476,00 695.288.264. 205,00 709.885.059. 607,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 26.867.504. 952,00 27.316.112. 874,00 24.700.989. 476,00 28.784.091. 205,00 34.252.775. 007,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 642.707.232. 956,00 640.236.711. 100,00 644.260.169. 000,00 666.504.173. 000,00 675.632.284. 600,00 JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4) 3.694.214.500. 257,00 3.942.811.181. 843,00 3.988.922.622. 626,00 4.132.750.422. 628,47 4.608.556.27 0.530,00 SURPLUS / (DEFISIT) 76.489.566. 344,01 1.287.674.214. 527,00 (27.972.273. 752,00) ( 115.482.427. 940,65 ) (143.921.190. 032,72) Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD Realisasi Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.694,21 miliar meningkat menjadi Rp. 4.608,55 miliar di tahun 2024. Bila dilihat berdasarkan komponennya, Proporsi masing-masing komponen belanja daerah dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.75 Proporsi Masing- Masing Komponen Belanja Daerah Kabupaten CirebonTahun 2020-2024 Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD 2) Analisis Celah Fiskal Tahun 2020-2024 Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan pendanaan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah yang tersedia. Berdasarkan data II - 135 yang diperoleh, tren celah fiskal dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Berikut adalah rincian data celah fiskal dari tahun 2020 hingga 2024: Gambar 2.76 Celah Fiskal Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Sumber : LRA Kabupaten Cirebon 2020-2024 (Data diolah 2025), yang dikelola dalam SIPD Nilai celah fiskal (fiscal gap) yang dimiliki Kabupaten Cirebon relatif tinggi hal itu menunjukan bahwa tingkat kesenjangan antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal tidak berjalan seimbang. Dengan meningkatnya celah fiskal hampir setiap tahunnya hal tersebut menunjukan bahwa kapasitas fiskal daerah tersebut tidak cukup untuk menutupi besarnya kebutuhan fiskal, Kabupaten Cirebon juga menerima dana perimbangan yang sangat besar dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kapasitas fiskal merupakan acuan yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dana perimbangan. Apabila kapasitas fiskal yang dimiliki daerah kecil maka bantuan dana perimbang nya pun besar, begitu pula sebaliknya. Dengan tingginya nilai celah fiskal yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon juga menunjukan bahwa Kabupaten Cirebon belum bisa menciptakan kemandirian daerah dalam hal keuangan hal tersebut disebabkan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan fiskal yang tergolong tinggi. Dengan rendahnya nilai kapasitas fiskal daerah yang dimiliki sehingga daerah tersebut terus mendapat bantuan dana perimbangan dari pusat, hal tersebut juga menunjukan Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya menjalankan konsep desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat. 3) Kinerja pengelolaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon II - 136 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran. Sama halnya dengan analisis Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan Pembangunan daerah. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.46 Hasil Analisis Pembiayaan Daerah Kabupaten Cirebon No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 (audited) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 288.834.438. 356,06 365.329.668. 174,07 378.206.410. 319,34 344.957.927. 434,86 184.475.499. 831,21 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan - - - 40.000.000.0 00,00 6.1.03 Penerimaan Piutang Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 288.834.438. 356,06 365.329.668. 174,07 378.206.410. 319,34 344.957.927. 434,86 224.475.499 . 831,21 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - II - 137 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 (audited) 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan - - 40.000.000. 000,00 - 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah - 5.276.261. 600,00 4.999.999. 663,00 - 6.2.03 Pembayaran Pokok Utang JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN - 5.276.261. 600,00 44.999.999. 663,00 - JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (6.1-6.2) 288.834.438. 356,06 365.329.668. 174,07 372.930.148. 719,34 299.957.927. 771,86 224.475.499 . 831,21 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 288.834.438. 356,06 365.324.004. 700,07 372.930.148. 719,34 184.475.499. 831,21 80.554.309. 798,49 Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD Dari Tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai SILPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp 80.554.309.798,49 merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Total Penerimaan Tahun 2024 adalah senilai Rp 40.000.000.000,00 dikurangi dengan jumlah belanja Rp 143.921.190.032,72 ditambah dengan penerimaan pembiayaan senilai Rp 184.475.499.831,21 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp 0,00. 2.2.2 Neraca Daerah Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; dan (3) ekuitas dana, yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening pada Tabel 3.5 berikut: II - 138 Tabel 2.47 Neraca Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Pertumbuhan(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 300.461.473.382,00 300.819.842.653,00 232.484.503.018,00 126.026.094.434,00 38.755.724.764,00 -34,41% Kas di Bendahara Pengeluaran 196.855.282,00 - 520.468,00 - - - Kas di BLUD 33.201.262.064,07 59.252.574.230,34 112.382.266.300,86 51.512.729.181,21 34.661.704.463,49 20,31% Kas Dana BOS 1.404.689.622,00 76.135.449,00 90.637.648,00 79.079.064,00 0,00 -47,07% Kas Dana Kapitasi pada FKTP 30.681.432.863,00 18.057.857.987,00 - - - - Kas Lainnya - - - 6.857.597.152,00 - - Kas Dana BOSP - - - - 76.511.267,00 - Kas Dana BOK Puskesmas - - - - 7.060.369.304,00 - Piutang Pajak Daerah 81.502.715.912,50 84.506.640.332,50 91.116.986.190,50 94.605.736.132,50 113.408.970.132,50 8,80% Piutang Retribusi Daerah 3.854.137.000,00 1.789.850.250,00 46.635.000,00 46.635.000,00 3.660.732.206,00 1915,51% Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - 4.785.180.999,00 14.459.082.286,94 14.683.818.841,00 15.111.908.406,00 - Piutang Lain-lain PAD yang Sah 33.204.444.664,00 110.266.913.540,00 8.758.412.747,28 13.965.499.397,00 6.772.465.178,00 35,45% Piutang Transfer Pemerintah Pusat 14.808.836.714,00 27.395.947.433,00 - - 20.086.855.000,00 - Piutang Transfer Antar Daerah 18.709.104.016,00 29.971.859.887,00 24.813.936.419,00 14.937.828.270,00 12.960.076.119,00 - Piutang Pendapatan Lainnya 1.871.359.509,00 - - - - - Piutang Lainnya 2.198.236.135,00 510.423.050,00 510.423.050,00 558.583.050,00 510.423.050,00 -18,99% Penyisihan Piutang (53.628.801.297,41) (58.487.470.110,72) (63.155.791.416,82) - - 7,02% Beban Dibayar Dimuka 1.597.295.066,64 1.477.031.291,76 1.448.120.562,00 845.554.763,55 849.388.931,06 -12,66% Persediaan 66.512.942.245,07 58.798.705.242,69 49.431.947.893,85 43.415.760.836,61 57.637.452.766,78 -1,74% JUMLAH ASET LANCAR 536.575.983.177,87 639.221.492.234,57 472.387.680.167,61 301.171.819.182,03 240.416.507.673,36 -18,46% INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen 7.099.219.101,00 7.049.459.198,00 7.127.734.804,00 7.160.297.203,00 6.570.930.686,00 24,36% Investasi Jangka Panjang Permanen 162.000.945.275,17 156.709.973.232,48 163.619.546.828,87 198.881.017.482,16 200.351.638.478,46 7,96% II - 139 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Pertumbuhan(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 169.100.164.376,17 163.759.432.430,48 170.747.281.632,87 206.041.314.685,16 206.922.569.164,46 8,38% ASET TETAP Tanah 517.118.488.387,50 493.824.718.866,50 553.277.798.623,30 578.445.158.914,30 683.911.267.414,30 7,27% Peralatan dan Mesin 968.951.924.847,90 1.088.721.689.338,16 1.151.880.888.991,41 1.249.483.790.579,97 1.360.219.682.427,55 8,88% Gedung dan Bangunan 1.717.013.576.398,14 1.785.223.134.098,46 1.884.471.379.491,46 2.098.357.958.411,48 2.263.876.068.204,93 7,18% Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.366.679.541.930,50 2.545.083.698.908,42 2.759.533.511.415,42 2.986.258.170.632,45 3.228.553.228.262,45 8,07% Aset Tetap Lainnya 290.390.555.706,09 293.135.483.628,09 293.356.828.268,09 294.355.453.468,09 232.832.567.027,09 -24,66% Konstruksi Dalam Pengerjaan 287.860.760.869,36 285.673.596.973,36 230.083.030.562,36 183.480.025.233,04 198.973.608.662,04 -8,52% Akumulasi Penyusutan (2.315.684.976.151,29) (2.566.857.855.688,96) (2.811.247.120.309,49) 3.076.172.700.995,73 (3.363.391.465.397,61) 9,78% JUMLAH ASET TETAP 3.832.329.871.988,20 3.924.804.466.124,03 4.061.356.317.042,55 4.314.207.856.243,60 4.604.974.956.600,75 4,68% DANA CADANGAN Dana Cadangan - - - 40.000.000.000,00 0,00 - JUMLAH DANA CADANGAN - - - 40.000.000.000,00 0,00 - ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga - 13.287.663.014,00 13.384.193.454,00 13.346.393.454,00 0,00 - Aset Tidak Berwujud 9.712.933.849,65 40.333.200.494,69 43.081.769.080,69 46.955.014.250,69 30.310.060.279,50 73,90% Aset Lain-lain 123.981.472.094,67 124.162.298.016,07 95.769.007.687,80 82.709.549.136,13 201.212.859.280,88 26,73% Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud ( 95.821.523.530,75) (31.730.852.135,69) (35.553.500.726,26) (39.025.244.304,69) (23.745.860.949,50) -21,06% Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - - - (51.562.247.544,01) (60.333.977.249,51) - Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - - 13.117.976.670,00 21.797.469.000,00 1.324.259.000,00 - JUMLAH ASET LAINNYA 133.694.405.944,32 146.052.309.389,07 129.799.446.166,23 122.809.955.197,61 148.767.340.361,37 3,36% PROPERTI INVESTASI - - - - 13.346.393.454,00 - Properti Investasi Tanah - - - - 13.346.393.454,00 - JUMLAH ASET 4.671.700.425.486,57 4.873.837.700.178,15 4.834.290.725.009,26 4.984.230.945.308,40 5.214.427.767.253,94 2,69% II - 140 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Pertumbuhan(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 616.045.039,00 - - - Pendapatan Diterima Dimuka 2.672.256.716,42 3.153.919.179,33 2.709.230.939,67 2.901.411.235,34 3.179.530.723,34 5,15% Utang Belanja 68.167.209.532,33 142.936.142.943,34 77.763.951.339,24 62.347.101.596,80 85.919.795.369,36 18,43% Utang Jangka Pendek Lainnya 398.532.400,00 2.157.651.919,00 - 6.962.916.795,00 4.748.383.000,00 - JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 71.854.043.687,75 148.247.714.041,67 80.473.182.278,91 72.211.429.627,14 93.847.709.092,70 17,85% JUMLAH KEWAJIBAN 71.854.043.687,75 148.247.714.041,67 80.473.182.278,91 72.211.429.627,14 93.847.709.092,70 17,85% EKUITAS EKUITAS 4.599.846.381.798,82 4.725.589.986.136,48 4.753.817.542.730,35 4.912.019.515.681,26 5.120.580.058.161,24 2,63% JUMLAH EKUITAS 4.599.846.381.798,82 4.725.589.986.136,48 4.753.817.542.730,35 4.912.019.515.681,26 5.120.580.058.161,24 2,63% JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 4.671.700.425.486,57 4.873.837.700.178,15 4.834.290.725.009,26 4.984.230.945.308,40 5.214.427.767.253,94 2,69% Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024, data yang dikelola dalam SIPD II - 141 Berdasarkan penyajian laporan keuangan yang dijelaskan di atas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode tahun 2019 sampai tahun 2023 disajikan sebagaimana Tabel berikut. Tabel 2.48 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Lancar (Current ratio) 7,47 4,31 5,87 4,07 2,32 2 Rasio Cepat (quick ratio) 6,54 3,92 5,26 3,47 1,67 3 Rasio Total Utang Terhadap Aset 0,015 0,03 0,017 0,014 0,017 4 Rasio Utang Terhadap Modal 0,016 0,031 0,017 0,015 0,017 Sumber : Hasil Perhitungan Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD Hasil perhitungan rasio keuangan yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Secara rinci Analisis tersebut disajikan sebagai berikut. A. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yaitu: 1) Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio Lancar guna mengevaluasi kemampuan organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar pada tahun 2020 adalah sebesar 7,47 dan sampai dengan periode tahun 2024 mencapai sebesar 2,32. 2) Rasio Cepat (Quick Ratio) Rasio cepat berguna untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Quick ratio pada tahun 2020 sebesar 6,54 dan pada tahun 2024 quick ratio sebesar 1,67. Dengan hasil tersebut menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. II - 142 B. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas yaitu rasio dengan fungsi menilai kemampuan suatu organisasi dalam melunasi semua kewajiban. Termasuk dalam jangka pendek atau jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan atau rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas secara rinci sebagai berikut: 1) Rasio Total Utang Terhadap Total Aset Rasio Total Utang Terhadap Total Aset menggambarkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, yaitu semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2020 sebesar 0,015 dan pada tahun 2024 sebesar 0,017 Hal ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil. 2) Rasio Utang Terhadap Modal Rasio Utang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, Dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebesar 0,016 serta periode tahun 2024 sebesar 0,017. Dari perhitungan tersebut bahwa nilai total utang masih jauh di bawah nilai modal, sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon semakin mandiri serta tidak tergantung pada utang. 2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Cirebon periode RPJMD lalu diuraikan sebagai berikut: II - 143
a) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Di samping itu, retribusi daerah dan penetapan tarif seharusnya tidak membebani masyarakat secara berlebihan dan sesuai dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan: 1) Perbaikan Manajemen. Setiap potensi pendapatan daerah diharapkan dapat direalisasikan melalui perbaikan manajemen. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur (biaya dan waktu). 2) Peningkatan Investasi. Peningkatan investasi daerah dapat didorong dengan membangun iklim usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan:
3) Optimalisasi Aset Daerah. Penggunaan aset daerah ditingkatkan untuk menambah PAD dengan perbaikan administrasi aset, peningkatan perputaran (turn over), dan bekerjasama dengan swasta. Perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru diperlukan dalam rangka optimalisasi aset daerah. II - 144 b) Peningkatan Dana Perimbangan Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah ditargetkan tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada kebijakan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun demikian upaya untuk peningkatan pendapatan dari pendapatan transfer tetap dilakukan melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Keuangan Provinsi. Pendapatan dari dana transfer umum maupun pendapatan bagi hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan dana transfer umum maupun pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi daerah akan berkorelasi positif dengan pendapatan yang berasal dari bagi hasil.
a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Sumber-sumber pendapatan daerah yang tersedia dan terbatas harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah harus tepat sasaran dan diupayakan untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah. b) Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, peningkatan daya beli, kesehatan, dan pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Cirebon. c) Tolok Ukur dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja utama (key performance indicators) yang meliputi masukan, keluaran, hasil, dan dampak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. II - 145 d) Optimalisasi Belanja Langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Belanja langsung difokuskan pada belanja modal daripada belanja pegawai. e) Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja daerah ditatausahakan, dipublikasikan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi dilaksanakan agar masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran, dan hasilnya.
Pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam sistem penganggaran daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan pada prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah dan Program Kepedulian Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Program Kepedulian Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Atau secara ringkas adalah merupakan komitmen perusahaan dan BUMN untuk berperan serta dalam pembangunan daerah berkelanjutan guna meningkatkan II - 146 kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Dimana program tersebut dibiayai oleh perusahaan yang beroperasi di lingkungan Kabupaten Cirebon. Pembiayaan Program Kepedulian Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya program ini di bagi menjadi 1. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil atau Program Kemitraan, dimana program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan
Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, adalah: a. mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Cirebon; b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di daerah Kabupaten Cirebon; c. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional. Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang: a. Pendidikan, b. Kesehatan, c. Bina lingkungan, d. Peningkatan daya beli, e. Sosial, f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, g. Sarana dan prasarana keagamaan; dan h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. 2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai dapat menunjukkan apakah penggunaan keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi Belanja Pegawai maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi Belanja Pegawai maka semakin tinggi II - 147 penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah. Tabel 2.49 Realisasi Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 No Keterangan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 5.1.01. Belanja Pegawai 1.716.071.212. 577,00 1.662.463.933. 066,00 1.561.612.475. 084,00 1.609.712.189. 701,00 1.849.376.765. 355,00 5.1.01.01 . Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 876.226.057. 315,00 857.082.099. 427,00 894.405.161. 471,00 950.155.217. 343,00 1.135.280.675. 723,00 5.1.01.02 . Belanja Tambahan Penghasilan ASN 295.013.329. 500,00 292.579.252. 493,00 314.395.445. 600,00 307.564.190. 264,00 347.908.912. 500,00 5.1.01.03 . Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 348.802.450. 684,00 417.946.669. 554,00 312.396.295. 275,00 303.425.660. 714,00 318.345.168. 457,00 5.1.01.04 . Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 29.020.775. 783,00 38.551.655. 193,00 38.341.763. 244,00 46.280.690. 269,00 45.888.052. 409,00 5.1.01.05 . Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 418.798. 291,00 637.716. 190,00 749.627. 494,00 980.461. 111,00 727.896. 266,00 5.1.01.06 . Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 1.233.120. 000,00 1.233.120. 000,00 1.233.120. 000,00 1.233.120. 000,00 1.200.360. 000,00 5.1.01.88 . Belanja Pegawai BOS 62.153.423. 350,00 - - - - 5.1.01.99 . Belanja Pegawai BLUD 103.203.257. 654,00 54.433.420. 209,00 91.062.000,00 72.850.000,00 25.700.000,00 Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2020 hingga 2024 hal tersebut disesuaikan dengan efisiensi penggunaan anggaran. Tabel 2.50 Proporsi Penggunaan Anggaran Kabupaten Cirebon No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) 1 Tahun Anggaran 2020 1.716.071.212.577,00 3.694.214.500.257,00 2 Tahun Anggaran 2021 1,662,463,933,066.00 3,942,811,181,843.00 3 Tahun Anggaran 2022 1,561,612,475,084.00 3.994.198.884.226,00 4 Tahun Anggaran 2023 1.609.712.189.701,00 4.087.750.422.965,47 5 Tahun Anggaran 2024 1.849.376.765.355,00 4.608.556.270.530,00 Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan biaya pegawai secara bertahap. Di tahun 2020, belanja pegawai mencapai 46.45% dari total pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan). Proporsi ini menurun di tahun 2021 menjadi 42,16%, dan pada tahun 2022 proporsi belanja pegawai tersebut menyentuh angka 39,10%. Pada tahun 2023, II - 148 proporsi belanja pegawai dibandingkan dengan total belanja Kembali mengalami sedikit penurunan, menjadi 39,38%. Pada tahun 2024, proporsi belanja pegawai Kembali mengalami peningkatan, menjadi 40,67%. Meskipun begitu, proporsi belanja pegawai ini sesungguhnya sudah hampir mencapai titik ideal yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. 2.2.3.2 Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Cirebon ditinjau berdasarkan surplus maupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah. Tabel 2.51 Defisit/Surplus Anggaran Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 Tahun Anggaran Realisasi 2020 (287,834,438,356.06) 76,551,711,514.01 2021 (364,324,004,700.07) 12,876,742,145.27 2022 (372,929,902,319.00) (27,972,221,284.48) 2023 (299.957.927.434,86) (115.482.427.940,65) 2024 (224.475.499.831,00) (143.921.190.032,72) Sumber : LRA Tahun 2020-2024 (audited), data yang dikelola dalam SIPD Kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon dalam periode tahun 2020-2024 berfluktuasi mengalami surplus/defisit sesuai tabel diatas terjadi kabupaten Cirebon mengalami peningkatan defisit setiap tahun 2.2.4 Kerangka Pendanaan Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon selama periode 2026-2030 bergantung pada anggaran selama dua tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Prioritas pendanaan pembangunan periode 2026 sampai dengan 2030 diarahkan pada: II - 149
II - 150 Tabel 2.52 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 No RINCIAN APBD 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 4 PENDAPATAN 4.628.091.592.372 ,00 4.795.642.946.112, 03 4.958.838.281.499, 95 5.132.447.545.352 ,15 5.317.375.676.281 ,07 5.514.326.889.267 ,14 4,1 PAD 1.067.915.168.215 ,00 1.201.933.890.059, 45 1.273.844.031.008, 21 1.352.187.967.254 ,84 1.437.595.758.040 ,69 1.490.843.120.192 ,04 4.1.01 Pajak Daerah 587.949.082.583,00 624.316.255.052,33 686.747.880.557,56 755.422.668.613,32 830.964.935.474,65 861.743.191.884,23 4.1.01.09. Pajak Reklame 6.758.000.000,00 7.176.011.285,04 7.893.612.413,54 8.682.973.654,90 9.551.271.020,39 9.905.042.227,75 4.1.01.12. Pajak Air Tanah 4.913.725.440,00 5.217.660.433,42 5.739.426.476,76 6.313.369.124,43 6.944.706.036,88 7.201.932.225,33 4.1.01.13. Pajak Sarang Burung Walet 54.000.000,00 57.340.131,61 63.074.144,77 69.381.559,24 76.319.715,17 79.146.534,52 4.1.01.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 12.590.400.000,00 13.369.170.240,18 14.706.087.264,20 16.176.695.990,62 17.794.365.589,68 18.453.454.226,74 4.1.01.15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 105.552.250.000,00 112.081.109.375,73 123.289.220.313,31 135.618.142.344,64 149.179.956.579,10 154.705.459.231,19 4.1.01.16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 106.901.081.138,00 113.513.371.504,75 124.864.708.655,23 137.351.179.520,75 151.086.297.472,82 156.682.409.420,60 4.1.01.19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 153.246.995.412,00 162.725.979.354,06 178.998.577.289,47 196.898.435.018,42 216.588.278.520,26 224.610.529.865,67 4.1.01.20. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 118.753.341.099,00 126.098.744.578,64 138.708.619.036,50 152.579.480.940,16 167.837.429.034,17 174.053.989.090,33 4.1.01.21. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 79.179.289.494,00 84.076.868.148,90 92.484.554.963,79 101.733.010.460,17 111.906.311.506,19 116.051.229.062,09 4.1.02 Restribusi 455.372.410.642,00 516.465.036.553,17 524.212.012.101,47 532.075.192.282,99 540.056.320.167,23 560.059.561.204,38 4.1.02.01. Retribusi Jasa Umum 433.691.075.488,00 491.874.939.983,54 499.253.064.083,30 506.741.860.044,54 514.342.987.945,21 533.393.828.347,28 4.1.02.02. Retribusi Jasa Usaha 6.475.335.154,00 7.344.064.174,40 7.454.225.137,01 7.566.038.514,07 7.679.529.091,78 7.963.972.520,62 4.1.02.03. Retribusi Perizinan Tertentu 15.206.000.000,00 17.246.032.395,23 17.504.722.881,16 17.767.293.724,38 18.033.803.130,25 18.701.760.336,48 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.853.360.903,00 18.294.195.793,42 19.382.859.648,75 20.536.308.477,58 21.758.397.549,65 22.564.310.663,74 4.1.03.02. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 15.853.360.903,00 18.294.195.793,42 19.382.859.648,75 20.536.308.477,58 21.758.397.549,65 22.564.310.663,74 4.1.04 Lain-lain PAD yang sah 8.740.314.087,00 42.858.402.660,53 43.501.278.700,44 44.153.797.880,94 44.816.104.849,16 46.476.056.439,70 4.1.04.01. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 500.000.000,00 2.451.765.590,68 2.488.542.074,54 2.525.870.205,66 2.563.758.258,75 2.658.717.751,85 4.1.04.05. Jasa Giro 3.564.123.887,00 17.476.792.614,15 17.738.944.503,37 18.005.028.670,91 18.275.104.100,98 18.951.998.896,32 4.1.04.07. Pendapatan Bunga 4.656.190.200,00 22.831.773.832,07 23.174.250.439,55 23.521.864.196,14 23.874.692.159,08 24.758.991.081,46 4.1.04.08. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 20.000.000,00 98.070.623,63 99.541.682,98 101.034.808,23 102.550.330,35 106.348.710,07 II - 151 No RINCIAN APBD 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 4.2. PENDAPATAN TRANSFER 3.546.737.384.157 ,00 3.593.709.056.052, 58 3.684.994.250.491, 73 3.780.259.578.097 ,32 3.879.779.918.240 ,37 4.023.483.769.075 ,08 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.286.947.759.000, 00 3.074.087.879.856,2 1 3.136.390.943.000,8 3 3.200.352.723.839, 20 3.266.030.437.816, 25 3.387.001.513.688, 63 4.2.01.05. Dana Desa 476.017.395.745,17 445.190.923.054,44 454.213.683.390,03 463.476.660.040,19 472.988.138.973,87 490.507.229.850,68 4.2.01.07. Dana Bagi Hasil (DBH) 104.438.184.282,80 97.674.858.269,00 99.654.451.273,57 101.686.747.721,23 103.773.565.553,00 107.617.252.901,02 4.2.01.08. Dana Alokasi Umum (DAU) 1.824.901.145.021, 78 1.706.722.133.470,6 8 1.741.312.561.918,9 8 1.776.823.904.248, 65 1.813.287.926.261, 46 1.880.450.616.714, 80 4.2.01.09. Dana Alokasi Khusus (DAK) 881.591.033.950,26 824.499.965.062,08 841.210.246.418,26 858.365.411.829,15 875.980.807.027,92 908.426.414.222,13 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 259.789.625.157,00 519.621.176.196,37 548.603.307.490,90 579.906.854.258,12 613.749.480.424,12 636.482.255.386,46 4.2.02.01. Pendapatan Bagi Hasil 237.371.049.460,00 474.780.406.803,51 501.261.521.731,83 529.863.725.316,62 560.785.898.150,31 581.556.945.672,66 4.2.02.02. Bantuan Keuangan 22.418.575.697,00 44.840.769.392,87 47.341.785.759,07 50.043.128.941,50 52.963.582.273,81 54.925.309.713,80 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.439.040.000,00 - - - - - 4.3.01. Pendapatan Hibah 13.439.040.000,00 - - - - - 5 BELANJA 4.728.637.373.172 ,00 4.955.027.358.658, 54 5.151.430.877.110, 07 5.338.055.558.162 ,82 5.549.054.743.424 ,63 5.775.034.781.630 ,15 5,1 BELANJA OPERASI 3.372.410.263.004 ,00 3.729.416.173.854, 60 3.787.095.745.467, 39 3.849.064.429.304 ,86 3.915.922.159.710 ,21 4.075.394.408.620 ,67 5.1.01 Belanja Pegawai 2.080.541.333.289, 00 2.117.942.266.515,0 0 2.128.531.977.847,5 7 2.139.174.637.736, 81 2.149.870.510.925, 50 2.237.421.966.562, 44 5.1.02 Belanja Barang Jasa 1.171.273.028.116, 00 1.418.401.617.789,3 7 1.439.926.762.653,3 1 1.461.778.565.253, 40 1.483.961.982.828, 13 1.544.394.939.625, 40 5.1.05 Belanja Hibah 111.205.967.599,00 168.859.642.394,17 194.551.001.257,30 224.151.203.647,96 258.254.965.392,75 268.772.156.093,63 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.389.934.000,00 24.212.647.156,06 24.086.003.709,20 23.960.022.666,69 23.834.700.563,84 24.805.346.339,22 5,2 BELANJA MODAL 399.332.697.004,0 0 472.387.312.375,50 542.559.867.179,0 5 586.473.463.389,0 4 634.490.324.662,1 4 660.329.346.700,6 4 5.2.01. Belanja Modal Tanah 6.850.000.000,00 - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.278.475.786,00 79.419.648.691,43 83.390.631.126,00 87.560.162.682,30 91.938.170.816,42 95.868.080.568,46 5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 76.750.581.318,00 41.015.829.144,97 42.041.224.873,59 43.092.255.495,43 44.169.561.882,82 46.057.595.878,33 5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 206.843.389.600,00 351.635.054.313,21 386.798.559.744,53 425.478.415.718,98 468.026.257.290,88 488.032.104.007,28 5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 893.536.300,00 316.780.225,89 329.451.434,93 342.629.492,32 356.334.672,02 371.566.246,57 5.2.06. Belanja Modal Aset Lainnya 716.714.000,00 – - - - - II - 152 No RINCIAN APBD 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029 Target 2030 5,3 BELANJA TAK TERDUGA 235.694.286.000,0 0 82.364.220.147,94 108.611.799.393,5 9 143.223.877.386,6 1 188.866.027.155,3 0 196.557.418.573,4 3 5.3.01 Belanja Tak Terduga 235.694.286.000,00 82.364.220.147,94 108.611.799.393,59 143.223.877.386,61 188.866.027.155,30 196.557.418.573,43 5,4 BELANJA TRANSFER 721.200.127.164,0 0 670.859.652.280,50 713.163.465.070,0 5 759.293.788.082,3 1 809.776.231.896,9 8 842.753.607.735,4 2 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 37.051.670.264,00 60.279.169.887,57 72.053.958.557,47 86.128.806.244,10 102.953.000.966,87 107.145.665.153,40 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 684.148.456.900,00 610.580.482.392,93 641.109.506.512,58 673.164.981.838,21 706.823.230.930,12 735.607.942.582,03 Surplus/defisit (100.545.780.800, 00) (159.384.412.547,0 0) (192.592.595.610,1 3) (205.608.012.810, 67) (231.679.067.143, 56) (180.707.892.363, 01) 6 PEMBIAYAAN 100.545.780.800,0 0 159.384.412.547,00 192.592.595.610,1 3 205.608.012.810,6 7 231.679.067.143,5 6 180.707.892.363,0 1 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 106.545.780.800,0 0 165.384.412.546,51 232.592.595.610,1 3 245.608.012.810,6 7 241.679.067.143,5 6 220.707.892.363,0 1 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 106.545.780.800,00 165.384.412.546,51 232.592.595.610,13 245.608.012.810,67 171.679.067.143,56 220.707.892.363,01 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan - - - 70.000.000.000,00 - 6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 10.000.000.000,00 40.000.000.000,00 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan - 30.000.000.000,00 40.000.000.000,00 0 30.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA) - - - - - - Sumber : RAPBD 2025, data diolah Bappelitbangda 2025, data yang dikelola dalam SIPD II - 153 2.2.5 Alternatif Pendanaan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon. Walau demikian, peluang untuk sumber-sumber pendanaan lainnya berkontribusi dalam membiayai pembangunan daerah sangat terbuka lebar. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon periode Tahun 2025-2026 telah mengidentifikasi beberapa sumber pendanaan non APBD Kabupaten Cirebon, antara lain:
Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kabupaten Cirebon sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota wilayah perbatasan, sehingga antara Kabupaten Cirebon dan kabupaten/kota wilayah perbatasan dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
BAB V
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas disebutkan Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan bahwa Perum dan Persero BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan perlu ada sinkronisasi perencanaan pembangunan dan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon. Alternatif pembiayaan yang bersumber dari dana CSR adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya program ini dibagi menjadi :
Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, adalah:
II - 155
Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang:
Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 disajikan pada gambar berikut ini : Gambar 2.77 Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023
Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar II - 157 seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kabupaten Cirebon secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Substansi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang adalah memastikan berbagai persoalan dasar pembangunan dapat teridentifikasi dengan baik, dan urgen untuk ditangani selama periode RPJMD ke depan. Persoalan dasar sebagaimana dimaksud tidak hanya yang mengganggu pencapaian tujuan pembangunan saat ini, tetapi juga yang berpotensi menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang. Sedangkan perumusan isu strategis secara substansial bertujuan menghimpun berbagai hal penting, baik yang berupa permasalahan pembangunan, peluang dan tantangan masa depan menjadi rumusan kalimat yang jelas dan tegas, sehingga memastikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Adapun rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini. 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Terdapat 4 (empat) aspek/kelompok permasalahan utama yang dibagi berdasarkan keempat aspek gambaran umum kondisi daerah, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum yang disajikan pada bagian berikutnya. Berbagai rumusan permasalahan pembangunan daerah tersebut dihasilkan dari Kertas Kerja Masalah-Akar Masalah sebagaimana disajikan berikut ini: II - 158 Tabel 2.53 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Aspek Geografi dan Demografi Belum Optimalnya Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkualitas belum optimalnya kualitas lingkungan hidup belum optimalnya pengurangan dan penanganan persampahan Kurangnya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan Masih tingginya pola BABS masyarakat melalui pemanfaatan sungai untuk kegiatan MCK Terbatasnya fasilitas pengolahan limbah cair (IPAL) dan belum adanya IPLT Keterbatasan cakupan pelayanan datelaahn pengelolaan sampah pengelolaan kawasan hutan belum optimal ketahanan dan kemandirian pangan daerah belum terwujud belum optimalnya penanganan ketahanan pangan Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (Daya beli) dan Fisik Sebaran wilayah produksi hanya di daerah - daerah tertentu dimana arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen Rantai Distribusi yang panjang yang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Masih terdapat desa rentan rawan pangan Lahan pertanian yang sebelumnya seluas 51.000 Ha menjadi sekitar 48.000 Ha di dokumen RTRW tahun 2024-2044 Belum optimalnya mitigasi bencana Tingginya risiko dan ancaman bencana Kurangnya intensitas sosialisasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun perangkat daerah. Persentase indeks risiko bencana meningkat di setiap tahun sehingga perlu adanya mitigasi bencana (SDG’s) Peningkatan laju indeks risiko bencana daerah pada 5 tahun terakhir (SDG’s) II - 159 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon belum optimalnya penanganan bencana kebakaran Belum terbangunya Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang Respresentatif Kurangnya Pos Sektor jaga cakupan ketersediaan Pos sektor jaga baru mencapai 25 % Belum Optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebakaran ( SKIK ) Minimnya sarana dan prasarana pemadaman dan penanggulangan kebakaran terbatasnya personil pemadam kebakaran Aspek Kesejahteraan Masyarakat Relatif tingginya kemiskinan tidak mencukupinya kualitas sumber daya manusia belum optimalnya akses terhadap pemenuhan layanan dasar, termasuk adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan/atau pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah SDM Aparatur di perangkat Daerah sebagian belum profesional dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kurangnya keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh penduduk miskin untuk bersaing di peluang kerja di perusahaan atau di sektor formal Belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas yang miskin dan rentan dasarnya dan inklusivitas (SDG’s) Data kemiskinan belum terpadu Belum adanya data penduduk miskin dan miskin ekstrim yang valid dapat dipertanggungjawabkan by name by addres sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan Data penduduk miskin dan miskin ekstrim yang ada pada tiap dinas kadang berbeda datanya masih tingginya jumlah PPKS belum optimalnya Penanganan kemiskinan dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) II - 160 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon belum optimalnya penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja Belum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dan kompetensi/keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar rendahnya penyerapan angkatan kerja terutama yang memiliki kompetensi kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan terlatih minimnya pelibatan balai latihan kerja pemerintah, swasta maupun komunitas dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sarana dan prasarana pelatihan kerja yang kurang responsif terhadap kebutuhan pelatihan kerja Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian Belum optimalnya hilirisasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah Masih rendahnya pengembangan kemitraan pengelolaan dan penanganan pemasaran hasil komoditi pertanian Produksi ikan mengalami penurunan Kurangnya pemahaman terhadap teknologi perikanan Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di sektor pertanian (SDG’s) Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian (SDG’s) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing Belum efektifnya pemanfaatan potensi unggulan daerah Kabupaten Cirebon Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal Pengembangan destinasi unggulan daerah belum terarah, termasuk dukungan akses dan infrastruktur multi pihak dalam pengembangan destinasi wisata II - 161 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Kerjasama dan promosi wisata masih kurang Menurunnya jumlah wisatawan selama 5 tahun terakhir terutama pada tahun 2020 dan 2021 (SDG’s) Kurangnya tingkat pembangunan pada wisata budaya, wisata alam, dan wisata kuliner (SDG’s) Kurangnya fasilitas penunjang wisata yang kurang memadai (akses jalan, kebersihan, penerangan jalan) (SDG’s) Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama Menurunnya produktivitas tanaman per satuan luas, tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan Distribusi pangan ke masyarakat belum merata Ketergantungan masyarakat pada jenis pangan beras dan kurangnya diversifikasi pangan terutama pangan non beras. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Masih banyak pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Belum optimalnya peningkatan kemantapan jalan Masih tingginya kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) Cakupan pelayanan air yang belum optimal belum optimalnya pengembangan industri Masih kurangnya pemahaman pemanfaatan bahan baku Belum berkembangnya produk-produk olahan berbahan baku lokal Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan standardisasi dan sertifikasi produk industri Kurangnya Komitmen Pelaku Usaha dalam Penerapan dan Keberlanjutan standardisasi dan sertifikasi produk industri Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk industri Belum terintegrasinya data dan informasi industri II - 162 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan kegiatan industri Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan industri belum optimalnya perkembangan UMKM Pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global terbatasnya pada akses permodalan Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, relatif rendahnya angka harapan hidup belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan Keaktifan BPJS Kesehatan masih di angka sekitar 73% sedangkan UHC seharusnya diatas 90% sehingga belum UHC Keaktifan BPJS Kesehatan masih di angka sekitar 73% dengan Jumlah kepesertaan BPJS di Kab Cirebon sudah mencapai 99,60 % hingga sudah mencapai UHC, namun keaktifan peserta BPJS seharusnya diatas 80% kalau kurang dari itu akan mempengaruhi layanan UHC Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi (Jumlah kematian ibu sd bulan Desember 2024 adalah 36/38108*100.000 KH=94,5/100.000KH) Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi (Angka kematian bayi sd Desember 2024 adalah 256/38108*1000 KH=6,7/1000KH) Adanya angka kematian dari beberapa kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia (tenaga Kesehatan) tidak seimbang (SDG’s) belum optimalnya aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang berkualitas belum optimal Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular cenderung meningkat. Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama dan FKRTL untuk UKP dan UKM belum terpenuhi sarana prasarana serta penunjang sesuai standar. II - 163 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Kapasitas SDMK belum merata di FKTP dan FKRTL (jumlah, jenis dan kualitas, dan distribusi antar faskes dan antar wilayah). Status Gizi masyarakat belum optimal (Stunting, Anemia, KEK). Akses masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan sarana sanitasi dasar yang sehat belum merata/ kurang. (Air Bersih, Jamban sehat, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah) Budaya PHBS di masyarakat kurang Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB Masih Banyaknya PUS yang Tidak Ingin Punya Tapi Tidak ber-KB Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang MKJP, serta Kurangnya Dukungan Internal Maupun Eksternal Kepesertaan KB Kabupaten Cirebon masih rendah karena fertility rate Kabupaten Cirebon sudah di angka 2,19 % masih Banyaknya Kampung KB yang Stratanya Tingkat Dasar belum optimalnya pemberdayaan keluarga lemahnya upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga Masih Tingginya Angka Kemiskinan, Pernikahan Dini dan Rendahnya Akseptor KB Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan, Usia, Status Pekerjaan dan Persetujuan dari Pasangan Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan belum optimalnya perlindungan perempuan meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami oleh perempuan belum optimalnya pemberdayaan perempuan kurangnya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan secara merata; belum adanya kesempatan yang sama untuk perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak; masih terdapatnya pola pemikiran masyarakat yang membatasi jenjang pendidikan untuk perempuan; II - 164 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon belum adanya kebijakan yang menyeluruh untuk kesetaraan gender sampai tingkat Desa/Kelurahan. belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon baru memperoleh kategori Pratama namu belum semua sekolah dan pesantren menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA) Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga Kurangnya pengembangan peran dan kreativitas dalam pembangunan dan olahraga Rendahnya partisipasi pemuda dalam lapangan dan kesempatan kerja Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga Aspek Daya Saing Daerah Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia belum optimalnya kualitas pendidikan Layanan pendidikan belum berkualitas dan terakses hingga ke pelosok masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan kualitas tenaga pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terkualifikasi baik sistem pelaporan dan manajemen pendidikan masih rendah Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Sedangkan masih belum meratanya rasio guru PNS di tingkat SD dan SMP, tidak berbanding lurus dengan jumlah guru PNS yang pensiun setiap tahunnya sekitar 200 guru rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah kurangnya motivasi peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi Kondisi akses, mutu dan tata kelola pendidikan masih rendah RLS yang masih dibawah rata-rata provinsi adanya keterbatasan secara ekonomi masih tingginya angka pernikahan dini belum optimalnya kemampuan literasi rendahnya minat baca masyarakat belum optimalnya layanan perpustakaan II - 165 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah Keterbatasan penyediaan infrastruktur pengelolaan SDA Terbatasnya pembangunan infrastruktur perdesaan Keterbatasan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan Pengawasan dan penertiban bangunan Keterbatasan pelayanan informasi jasa konstruksi Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung pengelolaan infrastruktur (mis. uji konstruksi dalam penanganan jalan) Belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon Belum optimalnya penanganan permukiman pada kawasan strategis Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Sarana Prasarana Dasar masyarakat. Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi belum optimalnya infrastruktur perhubungan Meningkatnya hambatan lalu lintas akibat aktivitas di pusat-pusat kegiatan (komersil) Perencanaan prasarana dan sarana jalan kurang berjalan Angkutan umum kalah bersaing dari angkutan online dan sepeda motor yang lebih praktis belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas belum optimalnya belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas Pendataan Belum Optimal dalam pengelolaan database Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Keterbatasan pembiayaan/anggaran penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan PSU Masih banyaknya RTLH yang belum teridentifikasi dan tertangani II - 166 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Belum tertibnya administrasi pertanahan Pembangunan infrastruktur kesehatan terkendala oleh status kepemilikan tanah Adanya ancaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan. belum optimalnya pengembangan budaya pemerintah, masyarakat, dan swasta belum sinergis dan nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli cirebon. Belum optimalnya pengelolaan budaya daerah Kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat (ritus, adat istiadat, kesenian dan kesusastraan) Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian daerah Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah Belum optimalnya media promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Masih rendahnya apresiasi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata terhadap kunjungan wisatawan Belum optimalnya pelaksanaan event rutin tingkat nasional Belum terbentuknya komite ekonomi kreatif Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif Belum ditetapkannya rencana induk pembangunan pariwisata kab/kota Tidak adanya aset destinasi pariwisata pemerintah daerah untuk dikembangkan Belum optimalnya sarana dan prasarana menuju destinasi wisata Masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan tempat wisata II - 167 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal Belum optimalnya penataan toleransi kehidupan beragama masyarakat Kegiatan MTQ di kecamatan pelaksanaannya masih belum optimal, bentuknya masih seremonial. Kegiatan dan personil linmas masih terbatas Upaya penegakan Perda belum optimal Belum terciptanya kondusifitas wilayah Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap pancasila. Melemahnya Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Akibat Pesatnya Pertumbuhan Perekonomian dan Industri Masih Belum Optimalnya Pemberdayaan/Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Masih Belum Optimalnya Partisipasi Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Parpol Urgensi Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Hal Yang Dapat Mengganggu Stabilitas Keamanan di Daerah Belum optimalnya investasi di daerah kurang terarahnya pembangunan investasi di daerah Belum optimalnya promosi investasi dilakukan. Belum optimalnya regulasi kebijakan daerah dalam mendukung kemudahan penanaman modal. Kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan. Investor tidak nyaman, pindah ke daerah lain sekitar Cirebon karena adanya demo dari tenaga kerja serta harga lahan melonjak. Belum optimalnya inovasi daerah Kinerja inovasi daerah yang belum optimal Kabupaten Cirebon memiliki indeks inovasi daerah sebesar 47,15 dan termasuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 69,15 dengan kategori sangat inovatif. Belum optimalnya sistem pelayanan dan administrasi pemerintahan Minimnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi untuk manajemen pemerintahan II - 168 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Aspek Pelayanan Umum Tata kelola pemerintahan belum optimal menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik yang berkualitas dan merata. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal Belum optimalnya tingkat pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah SDM (kuantitas dan kualitas sdm yang masih kurang) dan prasarana wajib ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Belum ada standar kompetensi jabatan untuk pengelompokan jabatan Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan Keselarasan/konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tupoksi perangkat daerah belum berjalan dengan baik Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Cirebon Belum optimalnya kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi masih belum optimal Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2023 cukup tertinggal dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat baik untuk nilai SPBE seperti Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dengan nilai SPBE masing-masing 2,89 dan 3,39, sedangkan Kota Cirebon (3,55) dan Kabupaten Indramayu (3,53) memperoleh predikat sangat baik. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa belum optimal Pembangunan desa belum diselenggarakan secara efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Pengembangan kawasan perdesaan belum optimal Pengembangan BUMDes belum optimal untuk mendukung prioritas daerah Peningkatan ADD tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja desa II - 169 Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Hasil Telaah Subbab 2.1 dan 2.2 Gambaran Umum Daerah RPJMD Kabupaten Cirebon, Hasil Analisis Sistem Dinamis, dan Penjaringan Aspirasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan di tingkat kecamatan Rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa Terdapat 10 Kecamatan yang belum memiliki alat cetak pelayanan kependudukan Lemahnya koordinasi antar-sektor (perangkat daerah) dalam pengembangan kawasan perdesaan Pendapatan daerah belum optimal pertumbuhan pendapatan asli daerah yang rendah rasio kemandirian daerah kemampuannya rendah sekali dan rasio ketergantungan daerah termasuk kedalam kategori tinggi Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (2024). Data yang dikelola dalam SIPD II - 170 2.3.2 Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah maupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Informasi ini tergambar pada subbab 2.2 dan subbab 2.3 tentang kondisi daerah dan keuangan daerah, yang dikerucutkan menjadi permasalahan pembangunan daerah. Isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang perumusannya mempertimbangkan permasalahan masing-masing perangkat daerah, termasuk di dalamnya telaah tentang norma dan standar, juga proses dan prosedur yang harus diikuti, serta kriteria (terutama mengacu dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017), serta memperhatikan dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian analisis dan perumusan isu strategis juga sudah memperhatikan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ada dan berlaku. Isu-isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber di level yang berbeda, antara lain: (1) isu strategis dinamika global yang berpengaruh terhadap Kabupaten Cirebon, (2) Isu strategis dari RPJMN 2025-2029, (3) Isu strategis dari Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, (4) Isu strategis dari Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045, dan (5) isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2030 2.3.2.1 Isu Global Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. II - 171 Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan. Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, Kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global. Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen II - 172 penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi. Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon. Urbanisasi dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup Masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Ketahanan Pangan. Presidency G20 Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, II - 173 termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain. Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative. Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System. 2.3.2.2 Isu Strategis Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana pembangunan merupakan dasar dalam menentukan arah perkembangan pembangunan, sehingga sistem pemerintahan Indonesia berkewajiban menyusun dan melaksanakan perencanaan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas perencanaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. RPJMN adalah dokumen strategis yang merumuskan prioritas, tujuan, dan target pembangunan Indonesia selama periode lima tahun. RPJMN dibuat oleh pemerintah Indonesia dan mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. RPJMN bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Dokumen ini juga merumuskan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menyusun rencana aksi untuk implementasi kebijakan dan strategi. RPJMN diadopsi oleh pemerintah sebagai panduan utama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di seluruh Indonesia. Dalam RPJMN, terdapat indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan hasil pembangunan yang dicapai, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya. II - 174 Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerah otonom masing-masing, sehingga pada setiap urusan dan sub-urusan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota telah dipetakan kewenangannya masing-masing. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga segala potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik serta dapat secara langsung menentukan batasan-batasan untuk menghindari eksploitasi sumber daya. Meskipun demikian, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat bahwa eksternalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut menjadi tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar bagi daerah untuk menjalankan urusannya, namun tetap harus memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan dengan pemerintah di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi landasan utama, dengan fokus untuk mencapai Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di breakdown kedalam arah pembangunan jangka menengah yang kemudian dikerucutkan ke dalam tema RKP 2025-2029. Berikut merupakan tahapan / periodisasi pembangunan jangka menengah dalam RPJPN 2025-2045: II - 175 Gambar 2.78 Periodesasi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJPN 2025-2045 Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Tema RPJMN 2025-2029, "Perkuatan Pondasi Transformasi," menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam membangun pondasi yang kokoh untuk transformasi Indonesia menuju visi jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Setiap tahunnya, tema-tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengarahkan fokus strategis dan prioritas pembangunan untuk mencapai tujuan ini. Pada tahun 2025, tema "SDM dan Infrastruktur Berkualitas" menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Tahun berikutnya, 2026, difokuskan pada "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan," yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan industri hilir yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik. Tahun 2027 mengangkat tema "Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi," di mana pemerintah akan mempercepat langkah-langkah strategis untuk meletakkan fondasi transformasi yang lebih kuat. Pada tahun 2028, tema "Pemantapan Fondasi Transformasi" akan memastikan bahwa fondasi yang telah diletakkan semakin kuat dan siap mendukung transformasi besar-besaran di tahun-tahun mendatang. Akhirnya, pada tahun 2029, tema "Perwujudan Fondasi Transformasi" akan menandai II - 176 pencapaian visi besar melalui fondasi transformasi yang sudah matang dan siap untuk membawa Indonesia menuju era baru. Hal tersebut tentunya selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Cirebon yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang mana memiliki tema “Penguatan Pondasi Transformasi dan tata kelola sistem Sosial, Ekonomi, dan pemerintahan”. Fokus arah kebijakan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 selaras dengan fokus agenda pembangunan nasional 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut: Gambar 2.79 Fokus Agenda Pembangunan Nasional 2025-2029 Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Tabel 2.54 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional No Isu Strategis Nasional Tantangan Pembangunan 1 Produktivitas Rendah a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat
4 Pariwisata Di Bawah Potensinya Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata II - 177 No Isu Strategis Nasional Tantangan Pembangunan 5 Ekonomi laut belum optimal Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut 6 Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi 7 Integrasi domestik terbatas
9 Kemiskinan Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. 10 Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa
11 Pembangunan belum berkelanjutan
12 Tata Kelola pemerintahan belum optimal
13 Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah
Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025 2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan II - 180 upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yang juga sebagai Prioritas Nasional. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Gambar 2.80 Visi Misi Presiden Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Isu pembangunan sangat penting sebagai pengarah pembangunan kewilayahan, sehingga potensi wilayah dapat dimaksimalkan. Adapun isu pembangunan di wilayah jawa antara lain: II - 181
Selain isu pembangunan terdapat pemetaan potensi wilayah jawa sebagai berikut:
Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan". II - 183 Gambar 2.81 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:
Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2OlO, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2Ol0-2O15. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,O persen selama tahun 2015-2019 dan 5,O5 persen pada tahun 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan otonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.
Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak Pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi l,4O persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.
Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (united Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate matter 2,5 (World Health organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Santri yang terletak di Kecamatan Palimanan saat ini sudah sangat terbatas untuk menampung sampah dari wilayah barat Kabupaten Cirebon maka perlu dilakukan pembukaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di wilayah barat yang sebelumnya telah dilakukan study kelayakan, walaupun wilayah timur Kabupaten Cirebon telah dilayani oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg di Kecamatan Karangwareng perlu diupayakan peningkatan pengelolaan sampah dengan opsi penerapan teknologi. Menyikapi hal tersebut, selain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memprakarsai pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah (TPPAS) Cirebon Raya, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg juga didorong untuk menerapkan teknologi pengelolaan sampah melalui metode refuse derived fuel (RDF) seiring telah adanya MoU dengan PT. Indocement terkait pemanfaatan hasil dari pengelolaan dengan metode refuse derived fuel (RDF) yang direncanakan menyerap sampah 500 ton/hari dengan menghasilkan briket RDF 150 ton/hari. Fasilitas ini dirancang dengan pendekatan waste to energy, yakni mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif, yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan persampahan sekaligus mendukung upaya peningkatan nilai IKLH. II - 188 Dalam pengelolaan sampah tidak luput juga upaya penanganan dengan pelibatan masyarakat melalui program unggulan kampung bersih dimana pemerintah desa dapat berperan penuh dalam pengelolaan sampah di tingkat desa, hal ini dilakukan penguatan melalui penetapan peraturan desa tentang pengelolaan sampah di seluruh desa dengan mengoptimalkan peran masyarakat baik individu, rumah tangga dan kelembagaan serta dilakukan pendampingan secara berkala. Selaras dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah proses komposting yang dihasilkan dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk memanfaatkan pupuk organik guna menunjang kebutuhan pupuk untuk keperluan pertanian. Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2O22 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya dam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.
II - 189 Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudra Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan. Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inovasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (international Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik. Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G2O, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan II - 190 berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan Battic Dry Index Level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2O2l dan 2O22. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2O23 (peringkat 115 dari I8O negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan II - 191 data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan. 2.3.2.3 Isu Strategis Regional A. RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:
Isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa poin penting terkait isu kualitas dan daya saing sumber daya manusia:
Program pendidikan dan pelatihan harus dapat menghasilkan lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja atau yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar.
Perbaikan terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, inovasi, kesejahteraan, dan pemberdayaan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. II - 193
Kesenjangan wilayah merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan (Saratri, 2009). Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan faktor geografi, kualitas sumber daya alam dan manusia, hingga keterbatasan aksesibilitas perhubungan antar daerah. Masalah pokok yang harus dipecahkan adalah adanya konsepsi kuat untuk jangka waktu yang panjang yang dilandasi keadilan sosial dan sistem ekonomi yang tidak memihak terlalu kuat pada wilayah tertentu. Isu tentang kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses dan kualitas hidup Masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait isu kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar :
Penanggulangan kesenjangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Investasi yang tepat waktu dan strategi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak dasarnya secara merata dan berkelanjutan.
Upaya pengelolaan dan penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu dipersiapkan sejak tahap awal pembangunan Jawa Barat ini untuk menjamin kelancaran pembangunan dalam jangka panjang. Isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan tema isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut sejumlah poin utama yang terkait dengan isu keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Pengelolaan sumber daya alam untuk pemanfaatan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang dapat menopang kehidupan manusia merupakan tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, terdapat upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam pembangunan. perencanaan Perlindungan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa ekosistem wilayah dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan di wilayah Provinsi Jawa Barat. II - 197
Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait isu keberlanjutan penataan ruang:
Melalui pendekatan yang berkelanjutan dalam penataan ruang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, inklusif, dan produktif bagi generasi saat ini dan masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan penataan ruang diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh.
Isu kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa aspek penting yang terkait dengan isu kualitas tata kelola pemerintahan :
Secara keseluruhan, kualitas tata kelola pemerintahan berperan penting dalam membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah yang baik mampu mengelola negara dengan adil, efektif, dan transparan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung perkembangan yang berkelanjutan. B. RTRW KABUPATEN CIREBON 2024-2044 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 disebutkan bahwa Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Kabupaten Cirebon sebagai daerah industri, pariwisata, perdagangan dan jasa skala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi, pertanian, permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur yang integratif dan inklusif. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
II - 201
C. KLHS RPJMD KABUPATEN CIREBON 2025-2029 KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 (enam) muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah. KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan Pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Data dan informasi, hasil analisis, serta II - 202 rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintegrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD baik baru maupun perubahan. Tata cara penyusunan KLHS RPJMD selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dijelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan. Selain itu KLHS juga menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD dan RPJMD sebagai salah satu instrumen mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, dapat diketahui kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten Cirebon. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup, maupun melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Cirebon, meliputi: II - 203
● Jasa ekosistem penyedia air JE penyedia air adalah kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan jasa penyediaan air untuk para pemanfaatnya. Secara umum kondisi JE penyedia air di Kabupaten Cirebon hampir seluruh wilayahnya berada pada kelas jasa ekosistem penyediaan air sedang dengan luasan mencapai 83.574,47 ha atau sekitar 78%. ● Jasa ekosistem penyedia pangan JE penyedia pangan memiliki definisi ketersediaan tanaman (serealia dan non serealia) dan hewan yang dapat dimakan, dengan indikator keadaannya adalah stok total dan rata-rata (dalam kg/ha). Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan produktivitas bersih (dalam kkal/ha/tahun atau unit lainnya). Secara umum kondisi JE penyedia pangan di Kabupaten Cirebon dikategorikan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. ● Jasa ekosistem pengatur tata air JE pengatur tata air yaitu siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. Secara umum kondisi JE pengatur tata air di Kabupaten Cirebon berada pada kelas sedang dengan luasan sebesar 83.687,56 ha atau sekitar 78%. ● Jasa ekosistem pengatur iklim JE pengatur iklim memiliki definisi pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologi. Indikator keadaannya adalah tutupan lahan yang bervegetasi, sedangkan indikator kinerjanya adalah luas tutupan lahan yang bervegetasi. Kabupaten Cirebon hampir seluruh wilayah berada pada kelas sedang dengan luasan sebesar 78.971,66 ha atau sekitar 74%. ● Jasa ekosistem mitigasi perlindungan bencana banjir II - 204 JE pengatur mitigasi bencana banjir memiliki definisi bahwa struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari banjir. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap banjir. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon berada pada kelas sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha atau sekitar 92%. ● Jasa ekosistem pengatur mitigasi bencana kebakaran JE pengatur mitigasi bencana kebakaran di Kabupaten Cirebon hampir seluruh wilayah berada pada kelas sedang, dengan luasan sebesar 84.844,94 ha atau sekitar 79% dari luasan Kabupaten Cirebon. ● Jasa ekosistem pengatur mitigasi bencana longsor JE pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Cirebon hampir seluruh wilayah berada pada kelas sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha atau sekitar 92%. Berdasarkan kewenangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), wilayah kabupaten memiliki kewenangan terhadap 16 TPB/SDGs, kecuali TPB/SDGs 14 yakni untuk tujuan Ekosistem Laut. Dalam pelaksanaannya, TPB/SDGs 7 yakni energi bersih dan terjangkau menjadi kewenangan pemerintahan provinsi. Sehingga dalam pelaksanaannya Kabupaten Cirebon melakukan upaya pencapaian terhadap 15 TPB/SDGs. Gambar 2.82 Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029 Dari 214 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, terdapat 21,50% dari 214 indikator TPB di Kabupaten Cirebon yang telah II - 205 mencapai target nasional, 6,54% dari 214 indikator TPB yang belum mencapai target nasional, dan 71,96% dari 214 indikator yang belum tersedia datanya. Terdapat 3 (tiga) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu “telah mencapai target”, “belum mencapai target”, dan “tidak ada data”. Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional pada Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Kategori “telah mencapai target” dan “belum mencapai target” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Gambar 2.83 Persentase Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Cirebon Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 Indikator TPB dibedakan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu (1) pembangunan sosial, (2) pembangunan ekonomi, (3) pembangunan lingkungan, (4) pembangunan hukum dan tata kelola. Berdasarkan pilar pembangunan, diketahui capaian indikator TPB Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: ● TPB pilar sosial di Kabupaten Cirebon, sebanyak 25 indikator sudah mencapai target nasional, 9 indikator belum mencapai target nasional, dan 63 indikator belum ada data atau NA. ● TPB pilar ekonomi di Kabupaten Cirebon, sebanyak 10 indikator sudah mencapai target nasional, 2 indikator belum mencapai target nasional, dan 39 indikator belum ada data atau NA. ● TPB pilar lingkungan di Kabupaten Cirebon, sebanyak 5 indikator sudah mencapai target nasional, 2 indikator belum mencapai target nasional, dan 40 indikator belum ada data atau NA. II - 206 ● TPB pilar tata kelola dan hukum di Kabupaten Cirebon, sebanyak 6 indikator sudah mencapai target nasional, 1 indikator belum mencapai target nasional, dan 12 indikator belum ada data atau NA. Isu – isu strategis terpilih Kabupaten Cirebon didasarkan pada crosscutting GAP capaian TPB, keterkaitan TPB dengan isu muatan RTRW Kabupaten Cirebon, keterkaitan TPB dengan isu muatan KLHS RTRW Kabupaten Cirebon, keterkaitan TPB dengan isu perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kabupaten Cirebon, keterkaitan TPB dengan isu perubahan KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon, dan rekomendasi isu berdasarkan peserta KP-1 sehingga dihasilkan isu TPB yaitu: 1) TPB 9 industri, inovasi dan Infrastruktur 2) TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 3) TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 4) TPB 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 5) TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 6) TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim 7) TPB 1 Tanpa Kemiskinan 8) TPB 2 Tanpa Kelaparan Hasil identifikasi target-target TPB yang berkaitan dengan isu pembangunan berkelanjutan, kemudian dikelompokkan berdasarkan kedekatan temanya. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya duplikasi analisis pada target-target yang memiliki tema yang sama namun terdapat pada beberapa TPB. Setelah target-target TPB tersebut dikelompokkan, kemudian dilakukan perumusan kalimat isu PB strategis di Kabupaten Cirebon, yaitu: 1) Kurang optimalnya pengembangan di sektor industri; 2) Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk semua golongan; 3) Kurang optimalnya pengembangan di sektor pariwisata; 4) Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman; 5) Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi; 6) Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku; 7) Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian; 8) Tingginya risiko dan ancaman bencana D. ISU STRATEGIS RPJPD KABUPATEN CIREBON 2025-2045 II - 207 Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Cirebon 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Isu strategis Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Cirebon 2025-2045 yang perlu disintesis dan diintegrasikan ke dalam isu strategis jangka menengah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: 1) Akselerasi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM). 2) Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan. 3) Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing. 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal. 5) Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terhadap Berbagai Resiko. 6) Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup. 7) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Potensi Strategis dan Mitigasi Bencana Daerah. 8) Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat. 2.3.2.6 Isu Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensial menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah di masa mendatang, di mana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis rencana jangka menengah Kabupaten Cirebon merupakan rumusan yang didasarkan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, serta hasil penelaahan isu strategis di level regional, nasional, maupun internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut merupakan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon.
Salah satunya adalah membangun sinergitas yang nyata antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pelestarian serta pemanfaatan budaya asli Cirebon. Selain itu, percepatan pembentukan desa atau kampung budaya juga menjadi langkah penting, didukung dengan kemudahan akses untuk mendorong partisipasi masyarakat. Upaya lainnya adalah meningkatkan sinergi dalam pembangunan sektor pariwisata, terutama melalui koordinasi, kerja sama, dan promosi wisata budaya unggulan Cirebon dalam bentuk paket dan event, sehingga potensi budaya lokal dapat dikenalkan secara luas dan berkelanjutan.
Selain itu, peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM di bidang pendidikan juga diperkuat dengan pengembangan kemampuan life skill dan manajemen pendidikan berbasis teknologi. Di bidang kesehatan, pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu perlu diintegrasikan dengan program seperti Kartu PEPEK, disertai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta penguatan fungsi UKBM seperti Posyandu dan Posbindu. Penguatan kualitas gizi dan keberagaman pangan melalui pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH) juga menjadi prioritas, didukung oleh peningkatan cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan kualitas layanan puskesmas serta RSUD. Seluruh upaya ini diarahkan untuk menciptakan SDM yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing tinggi
Salah satu langkah strategis adalah penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat guna memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha. Selain itu, akses terhadap rumah layak huni juga harus diperluas, seiring dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pemberdayaan perempuan sebagai aktor penting dalam pembangunan. II - 209 Ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan menjadi aspek krusial yang harus dijamin, didukung dengan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau. Terakhir, penguatan hubungan industrial sangat diperlukan untuk memastikan kesesuaian keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan pasar, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, tercipta masyarakat yang tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun juga menghadapi tantangan terkait ketersediaan dan distribusi pangan, yang dapat mempengaruhi inflasi. Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan, serta melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM).
Di sisi lain, penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan hukum terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas Satpol PP, koordinasi antar instansi, serta penegakan Perda dan Perkada secara tegas. Dalam menghadapi potensi bencana, strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan terus dikembangkan, termasuk peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan korban bencana. Respon cepat dalam penanganan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi II - 211 bagian penting untuk memastikan masyarakat tetap aman, tertib, dan tentram dalam kondisi apa pun.
Selain itu, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan kawasan hijau, serta pengolahan limbah dan sampah menjadi perhatian utama guna menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan lahan tidur dan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menurunkan emisi karbon juga menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif dang tangguh terhadap perubahan iklim. II - 212 Tabel 2.55 Keselarasan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis DaerahGlobal Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Keanekaragaman budaya lokal seperti seni tari, musik tradisional, upacara adat, dan kerajinan tangan yang masih hidup di tengah masyarakat; Eksistensi komunitas budaya dan sanggar seni yang aktif; Daya tarik budaya sebagai aset pariwisata berbasis kearifan lokal. belum optimalnya pengembangan budaya Kurang optimalnya pengembangan di sektor pariwisata Pariwisata Di Bawah Potensinya Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup Penguatan budaya masyarakat Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, bonus demografi, serta minat generasi muda dalam inovasi dan teknologi. belum optimalnya kualitas pendidikan Demografi Global Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Akselerasi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kualitas SDM yang makin rendah Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia belum optimalnya kemampuan literasi Kurangnya pengembangan peran dan kreativitas dalam II - 213 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis DaerahGlobal Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 pembangunan dan olahraga relatif rendahnya angka harapan hidup belum optimalnya aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB Ketersediaan program bantuan sosial, potensi pertanian lokal, industri rumahan, serta dukungan LSM dan CSR perusahaan. tidak mencukupinya kualitas sumber daya manusia Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk semua golongan Urbanisasi Dunia Kemiskinan Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan masih tingginya jumlah PPKS Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa Green and Blue Economy Serta Pembangunan InklusifBelum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif II - 214 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis DaerahGlobal Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 kerja terdidik dan terlatih belum optimalnya pemberdayaan keluarga belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga Kekuatan kelembagaan lokal seperti Linmas, Karang Taruna, FKPM, dan tokoh adat yang dapat digerakkan sebagai agen ketertiban; Budaya gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menjaga lingkungan sosial; Tersedianya teknologi informasi untuk sistem pelaporan cepat (early warning system); Kemitraan strategis dengan TNI, Polri untuk mitigasi risiko sosial dan bencana alam. Tingginya risiko dan ancaman bencana Tingginya risiko dan ancaman bencana Perubahan Iklim Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terhadap Berbagai Resiko Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakatbelum optimalnya penanganan bencana kebakaran belum optimalnya perlindungan perempuan belum optimalnya pemberdayaan perempuan belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak II - 215 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis DaerahGlobal Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Penguatan sistem pangan daerah didukung oleh lahan produktif, petani lokal, komoditas unggulan, UMKM pangan, serta infrastruktur dan teknologi, dengan dukungan kebijakan dan kearifan lokal untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan. belum optimalnya penanganan ketahanan pangan TPB 2 Tanpa Kelaparan Ketahanan Pangan Mencapai swasembada pangan, energi dan air Penguatan Sistem Pangan Daerah Keberagaman agama yang telah hidup rukun, peran aktif tokoh agama, dan nilai-nilai toleransi yang kuat di masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal Penguatan dan kerukunan umat beragama; Belum terciptanya kondusifitas wilayah Potensi UMKM, koperasi, sektor informal, pariwisata lokal, sumber daya alam, serta dukungan terhadap ekonomi digital dan pasar lokal. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian Perdagangan Internasional Produktivitas Rendah Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing Penguatan kemandirian ekonomi daerah II - 216 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis DaerahGlobal Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing IPTEKIN dan Riset Lemah Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama Deindustrialisasi Dini Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil belum optimalnya pengembangan industri Kurang optimalnya pengembangan di sektor industri; Integrasi domestik terbatas belum optimalnya perkembangan UMKM kurang terarahnya pembangunan investasi di daerah II - 217 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis DaerahGlobal Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Kemauan pemerintah daerah untuk membangun aplikasi layanan digital; SDM muda yang memiliki keterampilan IT dan bisa dilibatkan sebagai relawan digital; Dukungan dari pemerintah pusat dan program digitalisasi nasional. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah Geopolitik dan Geoekonomi Tata Kelola dan Akuntabilitas pemerintahan belum optimal Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal Tata kelola pemerintahan Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan belum memanfaatkan TIK secara optimal guna mendukung pelayanan publik Disrupsi Teknologi Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa belum optimal Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan di tingkat kecamatan Pendapatan daerah belum optimal II - 218 Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis Isu Strategis DaerahGlobal Nasional Regional 1 2 3 4 5 6 7 Letak geografis strategis, potensi sektor pariwisata dan pertanian, sumber daya alam yang mendukung pembangunan fisik serta Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan. belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi Perubahan Iklim Ekonomi laut belum optimal Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat Pembangunan infrastruktur Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Sarana Prasarana Dasar masyarakat. Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman Pembangunan belum berkelanjutan Keberlanjutan Penataan Ruang belum optimalnya infrastruktur perhubungan Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku Krisis Lingkungan Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas belum optimalnya kualitas lingkungan hidup Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (2024). Data yang dikelola dalam SIPD II - 219 COVER BAB 5 V - 1 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada bagian ini menyajikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029. Rumusan Visi dan Misi pada dokumen RPJMD ini dirumuskan berdasarkan pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu H. Imron dan H. Agus Kurniawan Budiman yang telah dilantik pada secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Secara substansi, maka Visi, Misi dan Program Kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Cirebon. Proses elaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon. 3.1.1. Visi Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perwujudan dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara substantif, visi tersebut mencerminkan arah dan tujuan pembangunan jangka menengah yang hendak dicapai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. III - 1 Sebagai komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, visi yang diusung menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Visi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyusunan program dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan visi kepala daerah terpilih, visi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dalam periode RPJMD 2025 - 2029 adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON BERSIH, INOVATIF, MAJU, AGAMIS DAN AMAN” Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 Visi pembangunan Kabupaten Cirebon ini merupakan gambaran komprehensif tentang arah dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Visi ini lahir dari pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta tantangan yang dihadapi daerah, sekaligus menjawab aspirasi luhur masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan. III - 2 Setiap kata dalam visi bukan sekadar kata-kata, melainkan mengandung makna dan nilai yang menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah strategis pembangunan Kabupaten Cirebon. Visi ini menjadi landasan kokoh yang menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon yang bersih dalam tata kelola pemerintahan, inovatif dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman, maju dalam berbagai aspek kehidupan, berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh warga. Makna mendalam dari setiap kata dalam visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 yang menjadi semangat dan panduan dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik adalah sebagai berikut: ❖ Bersih, mencerminkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Pelayanan publik merupakan titik strategis dalam memulai pengembangan dan penerapan good and clean government. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Good and clean government akan mendorong tercapainya kesinambungan pemerintahan melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Pemerintahan yang bersih juga dapat mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat serta meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan. ❖ Inovatif, memiliki makna ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah. Pemerintahan yang inovatif ditandai dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan riset. Sementara itu, masyarakat yang inovatif ditunjukkan melalui kreativitas dan adaptasi dalam pengembangan ekonomi, pendidikan, dan budaya guna meningkatkan III - 3 daya saing daerah. Dengan membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menciptakan keunggulan kompetitif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. ❖ Maju, mencerminkan kondisi masyarakat yang memiliki kualitas hidup tinggi, ekonomi yang kuat dan berdaya saing didukung infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan berkelanjutan berbasis teknologi modern dan kearifan budaya lokal. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan yang merata, serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Modernisasi di Kabupaten Cirebon harus berjalan selaras dengan pelestarian nilai-nilai budaya, tradisi, serta adat istiadat yang menjadi identitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Cirebon dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya dan karakter yang telah diwariskan. ❖ Agamis, mencerminkan kondisi masyarakat yang memiliki keimanan, taat beribadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip ini diwujudkan melalui penguatan pendidikan keagamaan, pembinaan moral, serta pengamalan ajaran agama yang toleran dan inklusif. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kehidupan beragama yang harmonis, termasuk dengan mendukung sarana dan prasarana ibadah, membina lembaga keagamaan, serta mendorong implementasi nilai-nilai etika dan akhlak dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang berkarakter, berintegritas, serta mampu menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan sejahtera. ❖ Aman, memiliki makna bahwa pemerintah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam dan konflik sosial. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan suasana yang kondusif bagi masyarakat melalui peningkatan sistem keamanan terpadu, optimalisasi peran aparat penegak hukum, serta pemberdayaan III - 4 masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, upaya mitigasi bencana juga menjadi prioritas dengan memperkuat sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, serta infrastruktur yang tangguh terhadap bencana alam. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat menjadi wilayah yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warganya. Secara keseluruhan, visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman" merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih baik di masa depan. Untuk mencapai visi ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar setiap aspek pembangunan dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. 3.1.2 Misi Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut : 1) Misi Kesatu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Bersih”. Dalam pelaksanaannya, misi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan secara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mengedepankan keterbukaan informasi publik. III - 5 2) Misi Kedua : Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Inovatif”. Peningkatan daya saing daerah menjadi prioritas dalam misi ini, dengan menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, pengembangan pasar yang adaptif, serta penciptaan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan berbasis teknologi dan kewirausahaan, percepatan digitalisasi layanan publik dan ekonomi, serta penguatan jejaring kerja antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. 3) Misi Ketiga : Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Maju”. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi yang berbasis pada inklusivitas menjadi salah satu prioritas utama, dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas manusia juga menjadi perhatian utama dalam misi ini. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta pelestarian dan penguatan budaya lokal menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang maju, berdaya saing, namun tetap memiliki identitas dan jati diri yang kuat. 4) Misi Keempat : Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Agamis”. Fokus utama dari misi ini adalah membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, serta berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, baik di lingkungan aparatur pemerintahan maupun masyarakat luas. Pembangunan ketahanan sosial berbasis nilai-nilai religius menjadi aspek penting, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan menjalankan keyakinannya, sekaligus menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman agama. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya peningkatan keimanan dan ketakwaan di lingkungan aparatur pemerintah agar III - 6 dapat menjadi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan integritas, etika, dan nilai-nilai spiritual. 5) Misi Kelima : Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Aman”. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan, termasuk bencana dan degradasi lingkungan. Dalam pelaksanaannya, misi ini diarahkan pada pembangunan ketahanan sosial dan keamanan guna menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus utama dalam misi ini. Gambar 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 3.1.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 disusun dengan pendekatan arsitektur kinerja yang menghubungkan visi, misi, hingga program pembangunan. Dalam arsitektur ini, tujuan dan sasaran RPJMD III - 7 dirumuskan berdasarkan capaian strategis yang mencerminkan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah. Sebagai dasar evaluasi kinerja, setiap tujuan dan sasaran dalam RPJMD harus memenuhi prinsip terukur (measurable). Hal ini direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan bupati, serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, perencanaan dan implementasi pembangunan dapat berjalan secara sistematis dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Cirebon, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan pada BAB sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon sampai dengan Tahun 2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon, ditandai dengan: 1) Peningkatan Pendapatan per Kapita 2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan III - 8 3) Kerjasama Daerah Skala Regional dan dengan Dunia Internasional Meningkat 4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 5) Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission Gambar 3.2 Sasaran Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 Sumber: RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi dasar dalam penyusunan logframe Kabupaten Cirebon, yang menggambarkan pola intervensi pembangunan secara berjenjang dan sistematis. Cascading tujuan dan sasaran menunjukkan keterkaitan antar program serta mekanisme intervensi yang harus dilakukan dengan indikator keberhasilan yang terukur. Setiap sasaran pembangunan didukung oleh intervensi program prioritas, yang terdiri dari berbagai program pembangunan daerah dengan keterlibatan lintas perangkat daerah dan lintas urusan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Penjabaran Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Berikut III - 9 merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029 yang diikuti dengan gambar arsitektur kinerja Cirebon: Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon yaitu sebagai berikut:
1) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, Kolaboratif, akuntabel dan transparan. Gambar 3.3 Kerangka Berpikir Logis Misi 1 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025
1) Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari sisi faktor SDM, faktor pasar, dan ekosistem inovasi. III - 10 Gambar 3.4 Kerangka Berpikir Logis Misi 2 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025
1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan pangan yang inklusif. 2) Meningkatnya kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan pembangunan keluarga Gambar 3.5 Kerangka Berpikir Logis Misi 3 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 III - 11
1) Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat. Gambar 3.6 Kerangka Berpikir Logis Misi 4 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025
1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah Gambar 3.7 Kerangka Berpikir Logis Misi 5 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 III - 12 3.1.4 Keselarasan Visi-Misi Bupati Cirebon Tahun 2025–2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari tahapan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 pada gambar berikut ini : Gambar 3.8 Skema keterkaitan Visi-Misi RPJPD 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 juga harus mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2025-2029. Keselarasan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 adalah pada visi dan misi daerah yang mendukung visi nasional dan astacita. Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui Gambar berikut ini : III - 13 Gambar 3.9 Skema keterkaitan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Keselarasan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 adalah pada misi dan visi. Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dijelaskan melalui gambar berikut ini: III - 14 Gambar 3.10 Skema keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 RPJMD Kabupaten merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas kepala daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan agar sejalan dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dari RPJMD, masing-masing perangkat daerah menyusun Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang lebih operasional, berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja). Lebih lanjut, rencana kerja seluruh perangkat daerah dihimpun, diintegrasikan, dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah melalui RKPD Kabupaten, yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. RKPD memuat prioritas pembangunan, rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif, serta menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD tahun berjalan. Dengan demikian, RPJMD memberikan arah strategis lima tahunan, Renstra Perangkat Daerah menerjemahkannya ke lingkup teknis perangkat daerah, dan RKPD memastikan bahwa setiap tahun langkah-langkah operasional yang diambil tetap berada dalam jalur pencapaian target RPJMD. Visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, seperti pada tabel berikut ini : III - 15 Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 Misi Tujuan/Sasaran Outcome IKU/IKD Satuan Base Line Target Tahun ke- Kondisi Akhir PD Penanggung Jawab PD Penunjang 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional 1.1 Mewujudkan pemerintahan Bersih Indeks Reformasi Birokrasi Poin 81,14 82,31 83,48 84,66 85,83 87,00 88,17 88,17 1.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel dan transparan Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan Nilai SAKIP Nilai 66,20 68,50 69,20 69,50 70,00 70,50 71,00 71,00 ● Sekretariat Daerah ● Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; ● Inspektorat ● Dinas Komunikasi dan Informatika, ● Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ● Seluruh Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Publik Poin 4,24 4,30 4,35 4,41 4,46 4,52 4,58 4,58 Sekretariat Daerah Seluruh Perangkat Daerah Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Badan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Indeks SPBE Poin 3,61 3,71 3,81 3,91 4,00 4,10 4,20 4,20 Dinas Komunikasi dan Informatika ● Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi); ● Seluruh Perangkat daerah Rasio Kemandirian Fiskal Persen 16,76 17,51 18,26 19,00 19,75 20,50 21,25 21,25 Badan Pendapatan Daerah ● Badan Keuangan dan Aset Daerah, ● Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ● Dinas Kesehatan, ● Dinas Lingkungan Hidup, ● Dinas Perhubungan, ● Dinas Perdagangan dan Perindustrian, ● Dinas Ketenagakerjaan, ● Dinas Pertanian, ● Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, ● Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat 2.1 Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi, Indeks Daya Saing Daerah Poin 3,80 3,94 4,08 4,22 4,36 4,50 4,65 4,65 2.1.1 Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari Daya saing daerah berbasis kualitas Indeks Inovasi Daerah Poin 53,91 62,00 62,57 63,14 63,70 64,27 66,66 66,66 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan ● Sekretariat Daerah; III - 16 Misi Tujuan/Sasaran Outcome IKU/IKD Satuan Base Line Target Tahun ke- Kondisi Akhir PD Penanggung Jawab PD Penunjang 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman sisi faktor SDM, Faktor Pasar, dan Ekosistem Inovasi SDM, inovasi, dan produktivitas Pengembangan Daerah, ● Seluruh perangkat Daerah 3 Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya 3.1 Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,83 5,32 6,37 7,68 7,83 8,16 8,16 8,16 PDRB Perkapita ADHB Rp Juta 28,14 29,25 32,19 35,03 38,17 41,72 45,60 45,60 Indeks Pembangunan Manusia Poin 72,30 73,02 73,62 74,20 74,79 75,40 75,98 75,98 3.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan ketahanan pangan yang inklusif. Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses layanan dasar serta infrastruktur Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Persen 3,79 3,84 4,06 4,28 4,49 4,71 4,92 4,92 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ● Dinas Perdagangan dan Perindustrian; ● Dinas Pertanian ● Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ● Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ● Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6,74 6,65 5,74 5,48 5,43 5,37 5,29 5,29 Dinas Ketenagakerjaan ● Dinas Pemuda dan Olahraga; ● Seluruh dinas Ekonomi; ● Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ● Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Kemiskinan Persen 11,00 10,70 10,10 9,80 9,20 8,60 8,10 8,10 Dinas Sosial ● Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; ● Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; ● Dinas Kesehatan; ● Dinas Pendidikan, ● Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; III - 17 Misi Tujuan/Sasaran Outcome IKU/IKD Satuan Base Line Target Tahun ke- Kondisi Akhir PD Penanggung Jawab PD Penunjang 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman ● Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah Persen 2,68 4,93 5,63 6,45 6,87 7,27 7,58 7,58 ● Dinas Pertanian; ● Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; ● Dinas Perdagangan dan Perindustrian; ● Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ● Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ● Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ● Sekretariat Daerah(Perekonomian) ● Dinas Ketenagakerjaan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Poin 88,93 89,23 89,81 90,22 90,62 91,03 91,46 91,46 ● Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, ● Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, ● Dinas Perhubungan ● Dinas Komunikasi dan Informatika; ● Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Indeks Desa Poin N/A 78,89 81,39 83,89 86,39 88,89 91,39 91,39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ● Kecamatan; ● Sekretariat Daerah (bagian pemerintahan) ● Dinas Sosial Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishm ent (PoU) Persen 5,65 5,61 5,57 5.54 5.24 4.90 4.49 4.49 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ● Dinas Pertanian ● Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ● Dinas Kesehatan ● Dinas Perdagangan dan Perindustrian ● Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ● Dinas Sosial ● Badan Penanggulangan Bencana Daerah ● Dinas Pendidikan III - 18 Misi Tujuan/Sasaran Outcome IKU/IKD Satuan Base Line Target Tahun ke- Kondisi Akhir PD Penanggung Jawab PD Penunjang 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman ● Dinas Lingkungan Hidup ● Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ● Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ● Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ● Sekretariat Daerah ● Dinas Komunikasi dan Informatika ● Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ● Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ● Dinas Perhubungan ● Kecamatan 3.1.2 Meningkatnya Kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kualitas keluarga Kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, berbudaya, dan berdaya saing Indeks Pendidikan Poin 0,600 0,609 0,615 0,621 0,626 0,632 0,637 0,637 Dinas Pendidikan ● Dinas Perpustakaan; ● Dinas Pemuda dan Olahraga Indeks Kesehatan Poin 0,846 0,848 0,853 0,856 0,860 0,864 0,867 0,867 Dinas Kesehatan ● Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; ● Dinas Pemuda dan Olahraga Indeks Kebudayaan daerah Poin 45,67 46,87 47,76 48,66 49,56 50,45 51,35 51,35 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Sekretariat Daerah (perekonomian) Indeks Pembangunan Keluarga Poin 62,2 63,5 64,8 66,1 67,2 68,3 69,4 69,4 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ● Dinas Pendidikan, ● Dinas Sosial ● Sekretariat Daerah ● Dinas Ketenagakerjaan ● Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ● Dinas Kesehatan, ● Sekretariat Dewan III - 19 Misi Tujuan/Sasaran Outcome IKU/IKD Satuan Base Line Target Tahun ke- Kondisi Akhir PD Penanggung Jawab PD Penunjang 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman ● Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, ● Dinas Komunikasi dan Informatika; 4 Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya 4.1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius Indeks Kesalihan Sosial Poin N/A 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,03 84,03 4.1.1 Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di masyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin N/A 74,79 74,95 75,10 75,26 75,42 75,57 75,57 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ● Sekretariat Daerah ● Kecamatan 5 Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman 5.1 Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan Indeks Resiko Bencana Poin 133,04 129,7 2 126,39 123,07 119,74 116,42 113,09 113,09 5.1.1 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terpeliharanya ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kriminalitas Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Poin 52,19 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,01 58,01 Satuan Polisi Pamong Praja ● Kecamatan, ● Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ● Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah kualitas lingkungan hidup yang terjaga, berkelanjutan, serta meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim Indeks kualitas Lingkungan Hidup Poin 54,55 63,08 63,33 63,59 63,84 64,09 66,30 66,30 Dinas Lingkungan Hidup ● Sekretariat Daerah (Perekonomian dan SDA); ● Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang III - 20 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Kerangka Nasional dan Provinsi 3.2.1.1 Arah Kebijakan Berdasarkan Kerangka Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Kabupaten Cirebon RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Gambar 3.11 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029 Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 III - 21 Gambar 3.12 Proyeksi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Cirebon Periode RPJMD 2025–2030 Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2030 Dengan target Pertumbuhan ekonomi 8%, Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai Kawasan Pertumbuhan dengan fokus Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati; Kawasan Komoditas Unggulan dengan fokus Komoditas Unggulan Tebu Cirebon- Majalengka dan Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon; Kawasan Swasembada pangan, Air, dan Energi dengan fokus Swasembada Pangan, Air dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan) sebagaimana pemetaan berikut: Gambar 3.13 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Jawa Barat Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 III - 22 Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan pada kewilayahan, dimana pembangunan kewilayahan berfokus pada pengembangan suatu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, serta kebutuhan wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Adapun Wilayah Jawa diarahkan menjadi "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Gambar 3.14 Arah Pembangunan Wilayah Jawa Barat Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 Adapun Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai Kawasan Perkotaan cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati; Kawasan Komoditas Unggulan dan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi dengan prioritas intervensi sebagai berikut: ❖ Indikasi Intervensi Kawasan Perkotaan cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati ● Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cirebon, antara lain melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau III - 23 ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ● Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan ● Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Cirebon (PHTC) ● Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Gunung Jati Cirebon (PHTC) ● Pembangunan TPST Regional Cirebon Raya ● Pengembangan SPAM Regional Cirebon Raya ● Pengembangan koridor industri Cirebon-Kertajati (sektor industri prioritas: industri dirgantara dan industri mesin dan perlengkapan) ● Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu raw sugar, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik ● Pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang ● Pengembangan Kertajati Aerocity ● Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya ● Pengembangan kota agropolitan Cirebon ● Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah ❖ Indikasi Intervensi Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Cirebon-Majalengka ● Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) ● Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) ● Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) ● Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) ● Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu ❖ Indikasi Intervensi Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon: III - 24 ● Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Eretan dan PPN Kejawanan ● Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Indramayu-Cirebon ● Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap ● Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya ● Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat ● Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan ● Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan ● Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan ● Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Indramayu-Cirebon ❖ Indikasi Intervensi Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung ● Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Jatiluhur, D. I. Rentang, D. I. Cihea, D. I. Cikeusik, D. I. Seuseupan, D. I. Cipanas II, D. I. Cipancuh, D. Ι. Cileuleuy, D. I. Leuwinangka ● Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah ● Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) ● Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) ● Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura ● Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura ● Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean ● Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS Cisanggarung, III - 25 DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, serta Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, Waduk Darma, Waduk Sadawarna, Waduk Cipancuh, Situ Lembang, Situ Patenggang, Situ Cisanti, Situ Cipanunjang-Cileunca ● Pembangunan infrastruktur PLTA PS Upper Cisokan ● Pembangunan PLTS Apung Jatiluhur ● Pembangunan infrastruktur PLTP Patuha ● Pembangunan infrastruktur PLTP Wayang-Windu ● Pembangunan infrastruktur PLTP Tangkubanparahu ● Pembangunan infrastruktur PLTP Tampomas ● Pembangunan Kilang Minyak Bumi Balongan ● Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik ● Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen ● Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama ● Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian III - 26 3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 2025-2029 Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon dijabarkan ke dalam rencana komprehensif melalui strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja dalam melaksanakan misi isu strategis daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Arah kebijakan selanjutnya diuraikan ke dalam strategi sebagai rencana tindakan komprehensif dan langkah/upaya dari pelaksanaan kebijakan, untuk kemudian diimplementasikan menjadi program prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode RPJMD 2025-2029 mengacu pada rumusan kerangka kerja pencapaian misi RPJPD 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029) yang dirumuskan dengan tema "Penguatan Pondasi Transformasi dan Tata Kelola Sistem Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan" sebagai penguatan modalitas atau sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan, sebagaimana gambar berikut. Gambar 3.15 Tema dan Tahap Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 Sumber: RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 Upaya penguatan fondasi dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi meliputi: III - 27
III - 28 Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG 1 Mewujudkan pemerintahan Bersih 1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan transparan Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dan efektif 1 Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance) Sekretariat Daerah Seluruh Perangkat Daerah 2 Penataan peraturan perundang undangan Sekretariat Daerah Diskominfo 3 Pengembangan smart governance yang unggul Sekretariat Daerah Diskominfo 4 penguatan dan penataan organisasi Sekretariat Daerah Seluruh Perangkat Daerah 5 Penerapan sistem merit secara konsisten Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah 6 peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan Corporate university Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Seluruh Perangkat Daerah 7 Penguatan pemahaman kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah 8 penguatan budaya kerja pemerintahan menjadi basis utama perubahan kinerja pemerintahan Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9 perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasi teknologi informasi Bappeda, BKAD, Diskominfo, dan Inspektorat Seluruh Perangkat Daerah 10 Penataan proses bisnis SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi Diskominfo Sekretariat Daerah, DPMPTSP dan Disdukcapil 11 peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seluruh Kecamatan 12 peningkatan layanan dan kemudahan perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perdagangan dan Perindustrian 13 peningkatan layanan fasilitas tugas dan fungsi DPRD Sekretariat DPRD 14 Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan Seluruh Kecamatan Diskominfo 15 Digitalisasi pemerintahan dalam pelayanan publik Diskominfo Seluruh Perangkat Daerah III - 29 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG 16 Monitoring dan pengendalian dalam rangka pengambilan kebijakan (evidence based policy) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Seluruh Perangkat Daerah 17 Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan penggalian potensi jenis jenis pajak daerah yang belum tergali secara optimal; Badan Pendapatan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi 2.1 Meningkatnya daya saing daerah melalui inovasi Peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan SDM berkualitas, penguatan pasar yang kompetitif, serta pembangunan ekosistem inovasi berbasis teknologi dan kolaborasi 1 Implementasi penataan kawasan kecamatan berdasarkan analisis perekonomian kawasan dan pasar, sosial budaya dan kependudukan, tata bangunan dan lingkungan dan citra kawasan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Sekretariat Daerah 2 Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 3 Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4 Peningkatan kerjasama Sekretariat Daerah Seluruh perangkat Daerah 5 Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian 6 Pengembangan aplikasi terkait kepegawaian (SIPEKA, ELMU, SIMPEG, Manajemen talenta) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Diskominfo 3 Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas 3.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, Akselerasi penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan jaring sosial serta 1 Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga III - 30 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG infrastruktur, dan ketahanan pangan yang inklusif. pemberdayaan kesejahteraan masyarakat Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan 3 Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan 4 penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha Dinas Ketenagakerjaan Dinas Pemuda dan Olahraga; Seluruh dinas Ekonomi; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan III - 31 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG Perempuan dan Perlindungan Anak 5 peningkatan fasilitas olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 6 pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Ketenagakerjaan 7 peningkatan akses terhadap rumah layak huni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 8 pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9 mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan Peningkatan infrastruktur pendukung potensi unggulan ekonomi dalam rangka menunjang iklim investasi dan kemajuan ekonomi daerah 1 Peningkatan pemanfaatan ruang dan perencanaan sesuai dengan rencana Tata ruang wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup III - 32 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG 2 Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perhubungan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; DPMPTSP 3 Meningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan 4 Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup 5 Peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat 6 Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian 7 Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perhubungan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 8 Peningkatan nilai tambah petani melalui hilirisasi produk unggulan pertanian berupa dukungan sarpras pasar Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; III - 33 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 10 Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 11 Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk produk perikanan menuju agroindustri perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 12 peningkatan ilmu dan teknologi perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pendidikan: Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 13 Pengembangan ekonomi hijau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 14 pengembangan ekonomi biru Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perhubungan 15 peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; DPMPTSP; Sekretariat III - 34 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG Daerah(Perekonomian); Dinas Ketenagakerjaan 16 meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian; DPMPTSP; Sekretariat Daerah(Perekonomian); Dinas Ketenagakerjaan 17 pengembangan ekonomi Orange Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18 peningkatan nilai investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal 1 peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian; Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Dinas Sosial; Dinas Koperasi Dan Umkm 2 peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian; Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Dinas Sosial; Dinas Koperasi Dan Umkm; Diskominfo 3 peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Pertanian 4 Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun Dinas Pertanian Badan Pendapatan Daerah; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan III - 35 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG Tata Ruan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3.2 Meningkatnya Kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kualitas keluarga Akselerasi kolaborasi Pentahelix dalam peningkatan pemerataan pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan kualitas keluarga 1 Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok Dinas Pendidikan Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online Dinas Pendidikan Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online Dinas Pendidikan Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Sosial; Diskominfo; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang III - 36 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG 5 Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu) Dinas Kesehatan Dinas Sosial; DPPKBP3A 6 peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya Dinas Kesehatan Dinas Sosial; 7 percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi Dinas Kesehatan Dinas Sosial; DPPKBP3A; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; DPMD; Dinas Pendidikan; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 8 penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Sosial; 9 peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 10 perberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga DP2KBP3A Dinas Sosial 11 pemenuhan hak dan perlindungan anak DP2KBP3A Dinas Sosial 12 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan DP2KBP3A Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Ketenagakerjaan 13 penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penguatan karakter wisata berbasis kearifan budaya dan berkelanjutan 1 percepatan rintisan desa/ kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas III - 37 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Diskominfo 2 Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Diskominfo; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3 peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Diskominfo; Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan; Diskominfo; Dinas Ketenagakerjaan 5 peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan; Diskominfo; Dinas Ketenagakerjaan 6 peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; DPMPTSP; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7 peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan III - 38 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG Umum dan Tata Ruang; Diskominfo; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 4 Mewujudkan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia dan kesetaraan 4.1 Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat Peningkatan keimanan dan ketakwaan aparatur serta masyarakat melalui integrasi nilai keagamaan dalam tata kelola pemerintahan, pemberdayaan keagamaan di masyarakat yang integratif dan menyeluruh 1 Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat Sekretariat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Bakesbangpol; Diskominfo 2 Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah Sekretariat Daerah Bakesbangpol; DP2KBP3A; Diskominfo 3 Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pendidikan; DP2KBP3A; Diskominfo; Sekretariat DPRD; Dinas Sosial 5 Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan 5.1 Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol PP; BPBD; Dinas Sosial; Diskominfo 2 Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Bakesbangpol; Dinas Perhubungan; Diskominfo; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 Peningkatan penegakan perda dan perkada Satpol PP Sekretariat Daerah; Diskominfo; Bakesbangpol; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas Satpol PP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; BPBD; Dinas Sosial III - 39 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG 5 Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Bakesbangpol; Sekretariat Daerah; Diskominfo 5.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan 1 peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian;Diskominf o 2 peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 3 penataan alun alun kecamatan sebagai RTH dan ruang Interaksi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alarm dan non alam 1 pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana BPBD Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Satpol PP; Dinas Sosial; Diskominfo 2 peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana BPBD Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Sosial III - 40 TUJUAN & SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH UTAMA PENDUKUNG 4 pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Dinas Sosial BPBD; Dinas Kesehatan; 5 rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana Dinas Sosial BPBD; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 6 pengembangan skema pelaporan mitigasi bencana Geo-tagging untuk memberikan informasi bencana yang lebih akurat dan presisi BPBD Diskominfo; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan; Dinas Sosial III - 41 Arah kebijakan dan strategi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas pembangunan tahunan periode 2026-2030. Pentahapan pembangunan tahunan pada tahun pertama (2026) berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan peningkatan layanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan dasar-dasar pengembangan SDM dan kewilayahan. Pada tahun kedua dan seterusnya barulah dilakukan pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai peningkatan daya saing daerah dengan meningkatkan sektor unggulan daerah, inovasi, sumber daya manusia unggul dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tematik untuk setiap tahun pembangunan diuraikan sebagai berikut: Gambar 3.16 Tematik Pembangunan Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 Tematik untuk setiap tahun pembangunan diuraikan sebagai berikut: ➢ Tahun 2026 : Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar ➢ Tahun 2027 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi ➢ Tahun 2028 : Penguatan sumber daya manusia unggul ➢ Tahun 2029 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat ➢ Tahun 2030 : Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon Berdasarkan arah kebijakan, strategi dan pentahapan pembangunan tahunan periode 2026-2030, ditentukan tema atau fokus pembangunan tahunan. Tema tahunan pada RPJMD 2025-2029 ditetapkan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan tahap I pada RPJPD Kabupaten Cirebon III - 42 Tahun 2025-2029. Tema pembangunan tahunan Kabupaten Cirebon 2026-2030 sebagaimana gambar berikut. Gambar 3.17 Tema dan Tahap Pembangunan Tahunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, diolah 2025 Adapun pentahapan pembangunan diuraikan ke dalam arah kebijakan sebagai acuan pemrograman dijelaskan dalam tabel berikut. III -43 Tabel 3.3 Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2026-2030 Misi Pembangunan TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030) Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar Peningkatan pertumbuhan ekonomi Penguatan sumber daya manusia unggul Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon Misi untuk mewujudkan Cirebon Beriman "Pondasi Inovasi dan Tata Kelola Efektif untuk Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik." "Penguatan Infrastruktur dan Ekosistem hilirisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan." "Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Kreatif, Inovatif dalam bingkai kesetaraan." "Penguatan Kehidupan yang Harmonis antar masyarakat, Umat Beragama, Lingkungan Alam dan Budaya untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur." "Mewujudkan Cirebon yang Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman melalui Ketahanan Sosial dan Lingkungan." Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional Pengembangan smart governance yang unggul peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan Corporate university Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance) Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance) Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance) penguatan dan penataan organisasi Penerapan sistem merit secara konsisten penguatan budaya kerja pemerintahan menjadi basis utama perubahan kinerja pemerintahan Penguatan pemahaman kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan Penguatan pemahaman kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan Penataan proses bisnis SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasi teknologi informasi Monitoring dan pengendalian dalam rangka pengambilan kebijakan (evidence based policy) Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan penggalian potensi jenis jenis pajak daerah yang belum tergali secara optimal; Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan penggalian potensi jenis jenis pajak daerah yang belum tergali secara optimal; Peningkatan layanan fasilitas tugas dan fungsi DPRD Penataan peraturan perundang undangan peningkatan layanan dan kemudahan perijinan Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan Digitalisasi pemerintahan dalam pelayanan publik peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat Implementasi penataan kawasan kecamatan berdasarkan analisis perekonomian kawasan dan pasar, sosial budaya dan kependudukan, tata bangunan Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah III - 44 Misi Pembangunan TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030) Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar Peningkatan pertumbuhan ekonomi Penguatan sumber daya manusia unggul Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon dan lingkungan dan citra kawasan. Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah Pengembangan aplikasi terkait kepegawaian (SIPEKA, ELMU, SIMPEG, Manajemen talenta) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir ASN Peningkatan kerjasama Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha peningkatan akses terhadap rumah layak huni peningkatan akses terhadap rumah layak huni peningkatan akses terhadap rumah layak huni peningkatan fasilitas olahraga peningkatan fasilitas olahraga pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa pemberdayaan masyarakat dan desa pemberdayaan masyarakat dan desa mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam III - 45 Misi Pembangunan TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030) Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar Peningkatan pertumbuhan ekonomi Penguatan sumber daya manusia unggul Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon pembangunan desa (desa inklusif) pembangunan desa (desa inklusif) Peningkatan pemanfaatan ruang dan perencanaan sesuai dengan rencana Tata ruang wilayah Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran Meningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Meningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Meningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas Peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan desa Peningkatan nilai tambah petani melalui hilirisasi produk unggulan pertanian berupa dukungan sarpras pasar Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk produk perikanan menuju agroindustri perikanan peningkatan ilmu dan teknologi perikanan pengembangan ekonomi biru pengembangan ekonomi biru pengembangan ekonomi biru III - 46 Misi Pembangunan TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030) Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar Peningkatan pertumbuhan ekonomi Penguatan sumber daya manusia unggul Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal peningkatan nilai investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif Pengembangan ekonomi hijau Pengembangan ekonomi hijau Pengembangan ekonomi hijau peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor pengembangan ekonomi Orange pengembangan ekonomi Orange pengembangan ekonomi Orange Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara onlinepeningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEРЕК) pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEРЕК) pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEРЕК) pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEРЕК) pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEРЕК) penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu) Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu) Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu) Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu) Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu) peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi III - 47 Misi Pembangunan TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030) Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar Peningkatan pertumbuhan ekonomi Penguatan sumber daya manusia unggul Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon pemenuhan hak dan perlindungan anak pemenuhan hak dan perlindungan anak perberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga perberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) percepatan rintisan desa/ kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH) Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat III - 48 Misi Pembangunan TAHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP V (2030) Penguatan tata kelola pelayanan publik dan infrastruktur dasar Peningkatan pertumbuhan ekonomi Penguatan sumber daya manusia unggul Peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemantapan pembangunan kabupaten Cirebon dengan keyakinan para pemeluknya Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman Peningkatan penegakan perda dan perkada Peningkatan penegakan perda dan perkada Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum penataan alun alun kecamatan sebagai RTH dan ruang Interaksi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pengembangan skema pelaporan mitigasi bencana Geo-tagging untuk memberikan informasi bencana yang lebih akurat dan presisi pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana III - 49 3.2.3 Lokus Pembangunan Penentuan lokus pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 dilakukan secara strategis dan terpadu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Proses ini didasarkan pada pendekatan analitis terhadap dokumen-dokumen sektoral dan spasial yang mampu mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, kontekstual, dan berbasis kewilayahan, sehingga setiap intervensi yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini penting agar arah pembangunan tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal, tingkat urgensi, serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain itu, penetapan lokus pembangunan wilayah diselaraskan secara konsisten dengan visi dan misi pembangunan daerah, guna memastikan setiap intervensi pembangunan berkontribusi langsung terhadap tujuan strategis yang ingin dicapai selama periode 2025–2029. Visi-misi ini menjadi fondasi normatif dalam menyusun arah dan prioritas pembangunan di tingkat wilayah. Terdapat lima dimensi utama yang menjadi landasan dalam menentukan lokus pembangunan wilayah, yaitu:
III - 50
Setiap wilayah dalam Kabupaten Cirebon dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian kelima dimensi tersebut. Melalui pendekatan ini, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya terfokus pada wilayah dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga mendorong akselerasi pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal, dengan prinsip keadilan spasial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penentuan lokus pembangunan wilayah dalam RPJMD 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam memastikan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah penentuan lokus pembangunan wilayah di Kabupaten Cirebon : Tabel 3.4 Lokus Pembangunan Wilayah di Kabupaten Cirebon No Dimensi Pembangunan Isu Permasalahan Program Utama Lokus Pembangunan Wilayah Dasar Penetapan 1 Pertumbuhan Ekonomi Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Jati -Trusmi
Register risiko disusun dengan mengidentifikasi potensi risiko utama pada setiap program dan kegiatan prioritas, beserta penyebab, status risiko (controllable/uncontrollable), tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood) dan tingkat dampaknya (impact) terhadap pencapaian sasaran. Penilaian risiko dilakukan dengan metode skoring, di mana risiko dinilai dalam skala 1 hingga 5 untuk masing-masing aspek kemungkinan dan dampak. Skor akhir diperoleh dari hasil perkalian kemungkinan (K) x dampak (D) dan diklasifikasikan dalam kategori risiko: Sangat Rendah (1-2), Rendah (3-4), Moderat (5-9), Tinggi (10-16) dan Ekstrim (di atas 16). Sebagai contoh, risiko “Ketimpangan pembangunan wilayah dan ketidakmerataan program” dinilai memiliki kemungkinan 4 (sering terjadi) dan dampak 5 (sangat tinggi), sehingga total skor risikonya adalah 20 dan dikategorikan sebagai ekstrim. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dirumuskan rencana pengendalian berupa perluasan cakupan program sosial, perencanaan berbasis spasial. Setiap risiko juga dilengkapi dengan rencana pengendalian dalam bentuk penyusunan regulasi, SOP, penguatan kelembagaan, serta pelibatan pemangku kepentingan terkait. Jadwal pelaksanaan pengendalian dirancang sesuai tingkat urgensi dan kesiapan program, yang diklasifikasikan ke dalam jangka pendek (1-2 tahun), menengah (2-3 tahun), dan panjang (4-5 tahun). Melalui pendekatan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon mampu mengidentifikasi secara dini potensi risiko yang menghambat pencapaian program pembangunan, serta melaksanakan mitigasi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini merupakan bagian integral dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. III - 55 Tabel 3.5 Register Risiko dan Rencana Pengendalian Pembangunan Daerah No Sasaran Pernyataan Risiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Status Risiko Rencana Pengendalian Infrastruktur Pengendalian Jadwal Pengembangan Penanggung Jawab Kemung kinan Dampak Skor Kategori/ Peringkat Risiko Target Waktu Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan adaptif, akuntabel dan transparan Rendahnya kinerja birokrasi dan resistensi terhadap perubahan digital Kurangnya kapasitas ASN dan sistem belum terintegrasi C Lambatnya reformasi, turunnya indeks SPBE/SAKIP 4 4 16 Tinggi Peningkatan kompetensi ASN, integrasi sistem pelayanan publik SOP Reformasi Birokrasi Digital, Perda SPBE P-M Dapat dimulai melalui pelatihan sejak awal RPJMD dan regulasi digitalisasi Sekda, BKPSDM, Diskominfo 2 Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari sisi faktor SDM, Faktor Pasar, dan Ekosistem Inovasi Minimnya inovasi daerah dan keterbatasan kolaborasi riset Belum kuatnya jejaring inovasi dan rendahnya insentif C Daya saing daerah stagnan, indeks inovasi rendah 3 3 9 Moderat Pendirian pusat inovasi, kemitraan dengan perguruan tinggi MoU Perguruan Tinggi, SK Bupati Pusat Inovasi M Perlu waktu konsolidasi, pendanaan, dan kerja sama lintas sektor Bappelitbang da, Diskominfo, Disperindag 3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur dan ketahanan pangan yang inklusif Ketimpangan pembangunan wilayah dan ketidakmerataa n program Alokasi anggaran dan infrastruktur belum proporsional C Ketimpangan sosial-ekonomi, capaian pembangunan tidak merata 4 5 20 Ekstrim Perluasan cakupan program sosial, perencanaan berbasis spasial Peta Program Sosial Berbasis GIS, Regulasi Afirmasi Daerah Prioritas P-M Dimulai dari pemutakhiran data terpadu dan zonasi pembangunan inklusif Bappelitbang da, Dinsos, DPUTR Rendahnya produktivitas dan efisiensi usaha tani Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian C/UC Produktivitas pertanian tidak optimal dan daya saing produk pertanian daerah menjadi rendah 4 4 16 Tinggi 1. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian
Pembangunan gudang dan - Sistem informasi spasial lahan dan irigasi - Database infrastruktur pertanian berbasis desa - Peraturan daerah/kepala P-J - Perlu integrasi dengan program nasional dan provinsi seperti pembangunan irigasi tersier (Kementan/PU) - Pendanaan dapat bersumber dari APBD, DAK fisik, Dinas Pertanian III - 56 No Sasaran Pernyataan Risiko Sebab Risiko UC/C Uraian Dampak Status Risiko Rencana Pengendalian Infrastruktur Pengendalian Jadwal Pengembangan Penanggung Jawab Kemung kinan Dampak Skor Kategori/ Peringkat Risiko Target Waktu Keterangan rumah pascapanen
III - 59 Tabel 3.6 Keterkaitan Rumusan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis Tahun 2025-2029 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Isu Strategis PK 1 Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi; IS 1 Penguatan nilai budaya masyarakat IS 4 Penguatan dan kerukunan umat beragama; PK 2 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim; IS 8 Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. PK 3 peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial IS 2 Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia PK 4 Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja IS 3 Percepatan penanggulangan kemiskinan PK 5 Penguatan sistem pangan daerah dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalian (Garam) IS 6 Penguatan Sistem Pangan Daerah IS 5 Penguatan kemandirian ekonomi daerah PK 6 Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien IS 9 Pembangunan infrastruktur PK 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur IS 7 Tata kelola pemerintahan Prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Prioritas pembangunan nasional atau disebut dengan Asta Cita merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2024-2029. Delapan agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (Asta Cita), prioritas Provinsi Jawa Barat (4 Prioritas Pembangunan) dan Prioritas III - 60 Kabupaten Cirebon (PK), maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Cirebon yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan Asta Cita yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan (4 Prioritas Pembangunan) Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Tabel 3.7 Persandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat dengan Prioritas Kabupaten Cirebon Prioritas Nasional (ASTA CITA) Prioritas Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon ASTA CITA 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PP 1: Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul. PK 1: Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi. ASTA CITA 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. PP 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya. PK 2: Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim. ASTA CITA 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. PP 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. PK 6: Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien. ASTA CITA 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PP 1: Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul. PK 3: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial. III - 61 Prioritas Nasional (ASTA CITA) Prioritas Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon ASTA CITA 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. PP 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. PK 5: Penguatan sistem pangan daerah dan Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalian (garam). ASTA CITA 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. PP 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. PK 4: Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja. ASTA CITA 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. PP 4: Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, sesuai dengan prinsip good and clean governance. PK 7: Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. ASTA CITA 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PP 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. PK 2: Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim. Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar III - 62 dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Kepmendagri 900. 1-2850 Tahun 2024, atau kedalam Strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini: Gambar 3.18 Definisi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 menerjemahkan Visi dan Misinya melalui program dan janji politiknya sebagai berikut: ❖ CIREBON BERSIH
❖ CIREBON AMAN
Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses layanan dasar serta infrastruktur
Penguatan ekonomi jamaah masjid melalui pengembangan wakaf serta optimalisasi Zakat Mal, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi produktif umat Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman 5.1 Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan Indeks Resiko Bencana 5.1.1 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terpeliharanya ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kriminalitas
Sumur Resapan, kolam retensi/ embung dan biopori; Normalisasi sungai/saluran pada kejadian banjir; Kampung tangguh bencana Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan III - 75 Tabel 3.10 Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026-2030 Program Prioritas Kepala Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 VISI 1 : CIREBON BERSIH Penyelenggaraan Semua Sistem Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital ( Smart Government ) 2 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Dan Kelurahan (Desa dan Kelurahan) 424 424 424 424 424 Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (Pendapatan Asli Daerah) 7% 7% 7% 7% 7% Mewujudkan Kecamatan Sebagai Pusat Layanan Publik Basis Digital/Teknologi Informasi 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec VISI 2 : CIREBON INOVATIF Penyelenggaraan Forum Ilmiah/Event/Gelar Karya/Festival Inovasi, Riset Unggulan dan Lomba Inovasi 1 event 1 event 1 event 1 event 1 event Kampung Pintar Dan Inovatif 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa 5 Desa VISI 3 : CIREBON MAJU Kampung Sehat 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa 7 Desa Kampung Literasi 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa 3 Desa Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon Produk Kreatif Skala Regional Dan Nasional (Pameran Kemilau Batik Trusmi Dan Ciwaringin, Gerabah, Rotan, Dll) 1 event 1 event 1 event 1 event 1 event Penyelenggaran Forum Investasi Dan Kewirausahaan Tingkat Nasional (Seminar, Temu Bisnis, Pameran Produk, Dll) 1 event 1 event 1 event 1 event 1 event Pengembangan Kawasan Wisata Tematik 5 kawasan 5 kawasan 5 kawasan 5 kawasan 5 kawasan Pengembangan Sentra Produksi Garam Dan Produk Turunan Garam 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi Gelaran Kuliner Berbahan Dasar Ikan dan Hasil Laut Skala Regional dan Nasional (Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan) 1 even 1 even 1 even 1 even 1 even Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan 1 BUMD - - - - III - 76 Program Prioritas Kepala Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 Bantuan pupuk organik bagi petani/penggarap sawah 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 11 lokasi Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal 40 kecamata n 40 kecamata n 40 kecamata n 40 kecamata n 40 kecamata n Pengembangan insentif bagi lahan sawah abadi (LSD) 11 Kecamata n 11 Kecamata n 11 Kecamata n 11 Kecamata n 11 Kecamata n Cirebon Investment Summit 1 even 1 even 1 even 1 even 1 even Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar Memperbanyak job fair, job canvassing, bursa kerja khusus (BKK) dan pola magang ketenagakerjaan job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagak erjaan 10 perusaha an di dalam negeri job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagak erjaan 10 perusaha an di dalam negeri job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagak erjaan 10 perusaha an di dalam negeri job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagak erjaan 10 perusaha an di dalam negeri job fair 2x ; bursa kerja khusus 10x ; magang ketenagak erjaan 10 perusaha an di dalam negeri Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Pengembangan pasar produk kreatif Cirebon – Redesain manajemen pasar batik Weru 1 Kali - - - - Pengembangan kerja sama dengan daerah maju (dalam negeri dan luar negeri) 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah dengan dunia usaha, media, perguruan tinggi, dan komunitas 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Penataan Infrastruktur Pertanian (Saluran Irigasi Dan Jalan Usaha Tani) 11 Kecamata n 11 Kecamata n 11 Kecamata n 11 Kecamata n 11 Kecamata n Penataan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Kawasan Peruntukan Industri 88% 89% 91% 93% 95% Betonisasi Jalan (Kemantapan jalan pada jalur jalan strategis (JJS) Kabupaten) 88% 89% 91% 93% 95% Pengembangan PJU Pintar (Smart PJU) Basis Digital/Teknologi Informasi, Penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED Meterisasi Smart Kwh 500 titik 1000 lampu 100 Kwh 500 titik 1000 lampu 100 Kwh 500 titik 1000 lampu 100 Kwh 500 titik 1000 lampu 100 Kwh 500 titik 1000 lampu 100 Kwh VISI 4 : CIREBON AGAMIS III - 77 Program Prioritas Kepala Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 Penyelenggaraan forum ilmiah, dialog, kebangsaan, teknologi, ilmu pengetahuan dan agama dengan para tokoh agama dan masyarakat 1 FUU 1 FUU 1 FUU 1 FUU 1 FUU Pembangunan dan penyediaan bantuan sarana dan prasarana tempat peribadatan serta pengembangan gedung untuk penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) sebagai tempat kajian keilmuan Alquran dan alhadist 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec Penyelenggaraan festival seni budaya religi/pesantren dan kecamatan bersholawat 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec Penyelenggaraan kegiatan Kampung Mengaji dan pengajian ASN, perangkat desa, organisasi wanita, PKK dan dharma wanita 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec 40 Kec Program beasiswa pendidikan dan perlengkapan sekolah untuk anak yatim serta penghafal Quran, disertai jaminan kesejahteraan dan kesehatan bagi guru ngaji, imam masjid, dan imam mushola. 80 Penerima Beasiswa 412 Desa 85 Penerima Beasiswa 412 Desa 90 Penerima Beasiswa 412 Desa 95 Penerima Beasiswa 412 Desa 100 Penerima Beasiswa 412 Desa Penguatan ekonomi jamaah masjid melalui pengembangan wakaf serta optimalisasi Zakat Mal, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi produktif umat 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang 120 orang VISI 5 : CIREBON AMAN Kampung Bersih (Pesona Kasih = Pengelolaan Sampah Organik-Anorganik Kampung Bersih) 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa 40 Desa Modernisasi Pengolahan Sampah 2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir 1 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 1 lokasi Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal lindung dan resapan air 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Mitigasi Kebencanaan Dan Keselamatan Basis IT - 2 aplikasi - - - Cirebon Bebas Banjir: 50 Titik ✔ 50 Titik ✔ 50 Titik ✔ 50 Titik ✔ 50 Titik ✔ III - 78 Program Prioritas Kepala Daerah 2026 2027 2028 2029 2030 Sumur Resapan, kolam retensi/ embung dan biopori; Normalisasi sungai/saluran pada kejadian banjir; Kampung tangguh bencana 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 3.3.2 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 turut mendukung berbagai program prioritas nasional yang merujuk pada RPJMN 2025-2029. Adapun beberapa program prioritas nasional yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. 1) Makan Bergizi Gratis Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Program MBG dapat menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya. Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dukungan Kabupaten Cirebon terhadap program ini:
2) Sekolah Rakyat Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjawab tantangan kesenjangan akses III - 79 pendidikan bagi kelompok rentan dan marjinal. Materi pembelajaran dirancang tidak hanya berisi kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung (calistung), tetapi juga ditambah dengan pendidikan karakter, keterampilan hidup (life skills), serta pengetahuan sosial dan budaya lokal. Sekolah Rakyat merupakan Sekolah Terintegrasi dari Tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah Rakyat menyelenggarakan pendidikan unggulan yang tidak hanya menekankan aspek akademis tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter dan kepribadian luhur. Sebagai Centre of Excellence, Sekolah Rakyat berkomitmen memberikan dampak positif kepada peserta didik dengan menginspirasi dan mengembangkan intelektual. Melalui excellence of thought (keunggulan dalam pemikiran) dan excellence of character (keunggulan dalam karakter). Sekolah Rakyat diharapkan menghasilkan lulusan yang cerdas intelektualnya, Tangguh mentalnya dan kuat karakternya. Kabupaten Cirebon mendukung sekolah rakyat melalui penyediaan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik. 3) Koperasi Merah Putih Koperasi merah putih merupakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa akan dilakukan Percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat sendiri akan ada percepatan pembentukan koperasi sebanyak 5.877 unit, untuk percepatan pembentukan koperasi ini terdapat Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan koperasi merah putih ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di wilayah perdesaan, beberapa permasalahan tersebut adalah pendapatan penduduk desa masih minim, kurangnya lapangan kerja di desa, tidak stabilnya harga bahan pokok, fasilitas Kesehatan masih terbatas, dan juga terjebak hutang pinjaman online/rentenir. Unit usaha yang terdapat pada koperasi merah putih ini terdiri dari beberapa unit usaha, yaitu: kantor koperasi, toko sembako, aktivitas simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, gudang penyimpanan dan juga penyediaan logistik desa. III - 80 Dalam pendirian koperasi merah putih terdapat 3 mode, yaitu : (1). Membangun koperasi baru, (2). Mengembangkan koperasi yang sudah ada, (3). Revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Terkait pendanaan untuk percepatan pembentukan koperasi merah putih ini dibebankan pada : APBN, APBD, APBDes, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan Jawa Barat dalam pembentukan koperasi merah putih ini adalah :
Sedangkan dukungan Kabupaten Cirebon dalam pembentukan Koperasi merah putih ini adalah :
4) Pembangunan 3 Juta Rumah Dukungan Kabupaten Cirebon terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan nasional adalah dengan melakukan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pelaksanaannya, program ini mengintegrasikan pembangunan rumah tapak dan hunian vertikal secara masif dan berkelanjutan, mencakup pembangunan hunian baru serta perbaikan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu). Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah yaitu:
III - 81
Sasaran program 3 juta rumah ini meliputi:
Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memiliki sejumlah dampak strategis:
Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029, Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dan Dukungan Program Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini : III - 82 Tabel 3.11 Sandingan Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029, Dukungan Program Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dan Dukungan Program Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 No. Proyek Strategis Nasional Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Lokasi 1 Program Makan Bergizi Gratis Nasional ● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat ● Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan ● Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan ● Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal ● Memfasilitasi terbentuknya dan terselenggaranya kantor satuan pelayanan yang representatif Kabupaten Cirebon (40 Kecamatan) 2 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas Nasional Pembangunan Ruang Kelas Baru 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat ● Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Guru Pada Tingkat PAUD, SD, dan SMP) ● Pembangunan dan atau Rehabilitasi Toilet pada Tingkat PAUD, SD dan SMP ● Pengadaan Meubelair pada Tingkat PAUD, SD dan SMP Kabupaten Cirebon (40 Kecamatan) 3 Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul Nasional ● Pembangunan Unit Sekolah Baru; ● Pembangunan 10 sekolah kejuruan unggulan 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat penyediaan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik.untuk Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon III - 83 No. Proyek Strategis Nasional Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Lokasi 4 Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Nasional Pembangunan RSUD Kab/Kota dengan layanan khusus 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat penyediaan lahan, perizinan, dan penyiapan tenaga kesehatan Kabupaten Cirebon 5 Program Penuntasan TBC Nasional Program Sanitasi Lingkungan DAS Citarum, serta kabupaten/kota yang belum ODF (Open Defecation Free) Program Sanitasi Lingkungan dan Kampung Sehat Kabupaten Cirebon 6 Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Jawa Barat ● Pendidikan berkarakter; ● Program beasiswa D3/S1/S2 di perguruan tinggi Jawa Barat Kota Depok dan 27 Kab/kota di Jawa Barat Pendidikan berkarakter; Kabupaten Cirebon 7 Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat Nasional ● Pengamanan Mata Air ● Reboisasi hutan dan lahan ● Pengembangan kampung adat berbasis hutan dan aliran sungai Kabupaten/kota pada DAS Citarum, Ciliwung, Cilamaya, serta DAS kritis lainnya ● Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal lindung dan resapan air ● Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir Kabupaten Cirebon 8 Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional Nasional ● Peningkatan Layanan Jaringan Irigasi Teknis; ● Normalisasi Sungai dan Muara; ● Pengamanan Mata Air; ● Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi); Kabupaten/kota di WS Citarum,Cimanuk, Citanduy, Cisadea-Cibarena, Ciwulan-Cilaki ● Penataan Infrastruktur Pertanian (Saluran Irigasi Dan Jalan Usaha Tani) ● Normalisasi Sungai; ● Pembangunan/rehabilitasi embung; ● Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis (Jalan menuju sentra produksi); Kabupaten Cirebon III - 84 No. Proyek Strategis Nasional Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Lokasi 9 Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi Nasional ● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi; ● Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan menuju sentra produksi) Kabupaten di wilayah REBANA, Cekungan Bandung (Kab. Bandung, Bandung Barat), Bodebek (Kabupaten Bogor) dan Kabupaten/kota Jawa Barat Bagian Selatan ● Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani; ● Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan; ● Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis (Jalan menuju sentra produksi) ● Program pengembangan komoditas sapi pedaging dan sapi perah Kabupaten Cirebon 10 Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura Jawa Barat ● Pembangunan Kampung Adat Nelayan; ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi Kabupaten/kota di Pesisir Utara dan Selatan jawa barat ● Program pengembangan Perikanan Budidaya ● Pengembangan ekonomi biru Kabupaten Cirebon 11 Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah Dukungan untuk normalisasi Sungai dan Muara pada Wilayah Sungai kewenangan pusat dan Normalisasi Sungai dan muara di WS Provinsi Kabupaten/kota di Pantura Jawa Barat ● Normalisasi sungai ● Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir ● Pengembangan ekonomi biru Kabupaten Cirebon 12 Bioetanol (Berbasis Tebu) Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan Industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan ● Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani; ● Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan; ● Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis dan infrastruktur di kawasan Kabupaten Cirebon III - 85 No. Proyek Strategis Nasional Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Lokasi industri (Jalan menuju sentra produksi) ● Pengembangan komoditas tebu 13 Pembentukan Koperasi Merah Putih Nasional ● Menyediakan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi ● Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan pada tiap daerah dalam pelaksanaan pembentukan 5.877 koperasi desa/kelurahan merah putih ● Melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kepada Pemerintah Pusat 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat ● Menyediakan anggaran untuk bantuan pembuatan akta notaris koperasi ● Sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembentukan 424 koperasi desa/kelurahan merah putih di Kabupaten Cirebon ● Melaporkan perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Kabupaten Cirebon 14 Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan Kepulauan Riau (Batam), Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) ● Program Energi ramah lingkungan; ● Mitigasi Dampak Sosial Lingkungan; Kabupaten/kota Bodebek (Kabupaten Bekasi), Cekungan Bandung ● Program Energi ramah lingkungan; ● Mitigasi Dampak Sosial Lingkungan; Kabupaten Cirebon III - 86 No. Proyek Strategis Nasional Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Lokasi 15 Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Papua, Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara ● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan ● Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani; ● Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan; ● Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis dan infrastruktur di kawasan industri (Jalan menuju sentra produksi) ● Hilirisasi komoditas pertanian ● Pengembangan Ekonomi Hijau Kabupaten Cirebon 16 Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat ● Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik; ● Pangan bergizi dan nutrisi tinggi Kabupaten/kota di wilayah REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan ● Program pengembangan Perikanan Budidaya ● Pengembangan ekonomi biru ● Pengembangan Komoditas Rumput Laut Kabupaten Cirebon III - 87 No. Proyek Strategis Nasional Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Lokasi 17 Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi Nasional Optimalisasi BIJB (bandara internasional Jawa Barat) Kabupaten Majalengka, Indramayu, Cirebon, Subang, Kuningan, serta Kota Cirebon dan Kota Bandung Dukungan terhadap Optimalisasi BIJB (bandara internasional Jawa Barat) Kabupaten Cirebon 18 Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu Nasional Program Transformasi Birokrasi 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat ● Penyelenggaraan semua sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital (smart government) ● Mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan publik basis digital/teknologi Informasi ● Pengembangan PJU Pintar (smart PJU) basis digital/teknologi informasi penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED, Meterisasi Smart Kwh ● Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional Kabupaten Cirebon 19 Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia Nasional Transformasi birokrasi ● Penyelenggaraan semua sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital (smart government) ● Mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan publik basis digital/teknologi Informasi Kabupaten Cirebon 20 Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Jawa Barat Program Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir); 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat Program Peningkatan/Rehabilitasi Infrastruktur Jalan, jembatan dan drainase jalan pada jalan strategis dan infrastruktur industri; Kabupaten Cirebon III - 88 No. Proyek Strategis Nasional Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Lokasi 21 Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional Pembangunan rumah rakyat miskin 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat; penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencakup pembangunan hunian baru serta perbaikan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu) Kabupaten Cirebon 22 Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan DKI Jakarta, Banten (Tangerang, Tangerang Selatan), Jawa Barat (Bekasi, Bandung), Jawa Tengah (Semarang), Sulawesi Selatan (Makassar), Bali (Denpasar), Sumatera Selatan (Palembang), dan Sulawesi Utara (Manado) ● Pembangunan TPPAS Regional ● Pembangunan TPPASR Legok Nangka (Progres sedang tahap penyiapan pemenuhan perolehan pembiayaan- financial closed); ● Pembangunan TPPASR Lulut Nambo (Progres sedang pencarian mitra investor baru untuk pembangunan kapasitas 1800- 2300 ton/hari, serta telah terbangun fase I pelayanan tambahan sebelum operasional sebesar 50 ton/hari); ● Pembangunan TPPASR Cirebon Raya dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres : penyusunan Kajian FS); ● Pembangunan TPPASR Bodebek dengan rencana teknologi WtE/RDF (Progres Kabupaten Bandung, Cirebon, Karawang ● Dukungan Pembangunan TPPASR Cirebon Raya dengan rencana teknologi WtE/RDF; ● Pemberdayaan pengelolaan persampahan di Kecamatan ● Penyediaan sarana dan prasarana persampahan Kabupaten Cirebon III - 89 No. Proyek Strategis Nasional Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Provinsi Lokasi Dukungan Program/ Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Lokasi telah tersusun DED Fasilitas pengolah sampah dan sedang disusun DED Jalan akses) ● Pengelolaan Sampah Mandiri III - 90 3.3.3 Kolaborasi Proyek Strategis Nasional dan Provinsi Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 juga tidak terlepas dari rencana dan pelaksanaan proyek strategis nasional dan proyek strategis Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, antara lain tercantum dalam tabel di bawah. Tabel 3.12 Kolaborasi Pendanaan Proyek Strategis Tahun 2025-2029 NO PROGRAM/ PROYEK STRATEGIS SUMBER PENDANAAN APBN APBD Provinsi APBD Kab/ Kota BADAN USAHA A BINA MARGA
Berbeda dengan bab sebelumnya yang fokus pada program prioritas, bab ini menyajikan seluruh program yang dirumuskan oleh perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) mereka. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja, pagu indikatif, dan target perangkat daerah yang bertanggung jawab. Sebelum menentukan anggaran belanja, pemerintah daerah akan mengacu pada Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang telah dihitung di Bab II, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini dirancang untuk memastikan setiap program dapat berjalan dengan optimal. Dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, diharapkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dokumen ini menjadi panduan bagi semua perangkat daerah untuk melaksanakan tugas mereka dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Kerangka pendanaan untuk RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan analisis keuangan daerah yang mencakup berbagai sumber pendanaan, antara lain: IV - 1
Dalam kerangka pendanaan ini, prioritas penggunaan anggaran akan difokuskan pada:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang IV - 2 melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Cirebon memiliki rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,057 yang termasuk dalam kategori kapasitas fiskal daerah rendah. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas jika dilihat dari penerimaan fiskal daerah, Kabupaten Cirebon telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Kabupaten Cirebon juga melalui IV - 3 optimalisasi pendanaan non APBD. Kebijakan kolaborasi pendanaan Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon disajikan pada gambar berikut ini : Gambar 4.1 Kebijakan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai rencana program pembangunan yang akan dilakukan oleh para perangkat daerah di Kabupaten Cirebon. Harapannya, dana dapat dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga target indikator program dapat tercapai dan pada akhirnya berdampak pada capaian indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan. Rincian detail program perangkat daerah, indikator kinerja serta target dan pagu anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. IV - 4 Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
169 DINAS PENDIDIKAN 01.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang TK / PAUD 70,03 Persen 72 39.780.124.00 0 75 43.088.484.00 0 77 46.391.959.50 0 79 49.803.104.81 2 80 53.318.988.30 1 80 232.382.660.6 13 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat 100 Persen 100 843.921.260.7 00 100 878.026.064.7 00 100 914.592.765.7 00 100 954.197.329.7 00 100 995.460.885.4 00 100 4.586.198.306. 200 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat 100 Persen 100 196.159.350.0 00 100 202.582.072.0 00 100 209.215.281.0 00 100 216.269.761.0 00 100 223.597.110.0 00 100 1.047.823.574. 000 DINAS PENDIDIKAN Persentase penduduk yang melanjutkan pendidikan pada program Kesetaraan Kejar Paket A/B/C sampai tamat 97 Persen 98 22.996.399.00 0 98,25 24.999.994.00 0 98,5 24.849.895.80 0 98,75 26.901.682.88 0 99 29.162.489.26 8 99 128.910.460.9 48 DINAS PENDIDIKAN 01.01.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal 0 Persen 100 2.566.960.000 100 2.632.811.000 100 2.686.477.000 100 2.728.416.000 100 2.770.237.000 100 13.384.901.00 0 DINAS PENDIDIKAN 01.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Presentase Guru layak mengajar pada jenjang pendidikan dasar 0 Persen 98,37 400.000.000 98,78 420.000.000 99,18 441.000.000 99,59 463.050.000 100 486.202.000 100 2.210.252.000 DINAS PENDIDIKAN 01.01.05. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki izin kelayakan penyelenggaraan pendidikan 100 Persen 100 300.000.000 100 335.000.000 100 375.000.000 100 415.000.000 100 450.000.000 100 1.875.000.000 DINAS PENDIDIKAN 01.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 01.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 84,5 POIN 85 566.485.781.3 47 85,5 614.644.363.0 00 86 667.094.675.0 00 86,5 724.483.559.0 00 87 786.664.061.0 00 87 3.359.372.439. 347 DINAS KESEHATAN Persentase Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pegawai 84 Persen 85 153.184.984.6 51 86 157.694.825.4 86 87 162.337.438.2 40 88 167.116.731.7 83 89 172.130.233.7 36 89 812.464.213.8 96 DINAS KESEHATAN IV - 5 658 1.657.487.003 .453 1.401.857. . 495 1.951.743.936 .779 2.051.773.522 .457 2.102.067.743 .809 9.164.929.702 .156 4.723.746.358 .799 5.326.707.465 .638 5.711.299.697 .053 5.874.616.034 .120 6.158.672.597 .286 27.795.042.152 .896 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 terhadap layanan pada Rumah Sakit Waled Persentase Capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Pegawai terhadap layanan pada Rumah Sakit Arjawinangun 84 Persen 85 85.600.000.00 0 86 86.700.000.00 0 87 87.500.000.00 0 88 88.200.000.00 0 89 89.100.000.00 0 89 437.100.000.0 00 DINAS KESEHATAN 01.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Kematian Ibu (AKI) 106,01 Per 100.000 KH 105,41 30.970.554.10 0 103,58 32.790.811.32 9 98,39 34.727.672.03 0 91,86 36.796.670.73 6 86,25 38.807.996.11 3 86,25 174.093.704.3 08 DINAS KESEHATAN Insidens TB per 100.000 penduduk 405 Per100.000 370 7.553.976.640 319 7.961.939.054 283 8.393.075.771 255 8.856.708.083 234 9.327.241.236 234 42.092.940.78 4 DINAS KESEHATAN Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi (0-11 bulan) 95 Persen 96 4.243.793.060 97 4.474.854.754 98 4.719.517.996 99 4.978.464.379 100 5.252.689.645 100 23.669.319.83 4 DINAS KESEHATAN Prevalensi obesitas >= 18 tahun 23,04 Persen 23,04 1.097.763.300 23,04 1.167.755.600 23,04 1.248.223.130 23,04 1.334.923.037 23,04 1.428.387.072 23,04 6.277.052.139 DINAS KESEHATAN Persentase Universal Health Coverage (UHC) 99 Persen 99 191.312.131.2 00 99 203.624.434.0 00 99 218.169.730.0 00 99 234.078.835.0 00 99 251.780.131.0 00 99 1.098.965.261. 200 DINAS KESEHATAN Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial 100 Persen 100 5.039.336.700 100 5.668.270.000 100 6.247.596.000 100 6.882.356.000 100 7.578.092.000 100 31.415.650.70 0 DINAS KESEHATAN Persentase Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengukuran Indikator Mutu 70 Persen 73 10.139.224.70 0 76 15.243.657.51 4 79 16.758.890.03 7 82 18.425.489.23 9 85 20.258.583.95 0 85 80.825.845.44 0 DINAS KESEHATAN Persentase Capaian SPM RSUD Arjawinangun 93,88 Persen Persentase Capaian SPM RSUD Waled 93,16 Persen DINAS KESEHATAN 01.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDMK yang mendapatkan peningkatan kapasitas 12,75 Persen 01.02.04. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana farmalkes dan UMOT mendapat pembinaan 30 Persen 30 15.452.900 30 16.998.000 30 18.698.000 30 20.567.000 30 22.624.000 30 94.339.900 DINAS KESEHATAN Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan pembinaan 65 Persen 65,5 25.545.000 67 28.097.000 70 30.907.000 72 33.998.000 75 37.399.000 75 155.946.000 DINAS KESEHATAN IV - 6 93,9 2.800.000.000 94,1 172.675.000.000 94,3 377.185.500.000 94,7 379.806.550.000 95 324.257.205.000 95 1.256.724.255.000DINAS KESEHATAN 90 342.200.000.000 91 353.700.000.000 92 365.950.000.000 93 379.300.000.000 94 393.860.000.000 94 1.835.010.000. 000 13 553.598.800 13,25 592.955.000 13,5 635.252.000 13,75 680.778.000 14 729.859.000 14 3.192.442.800 DINAS KESEHATAN Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01.02.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Rumah Tangga berPHBS 76 Persen 77 635.353.260 78 503.042.716 79 726.761.575 80 777.892.200 81 833.241.057 81 3.476.290.808 DINAS KESEHATAN 01.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 767.202.707.7 00 969.758.399.0 00 953.674.939.7 00 898.811.787.3 00 1.001.718.636 .600 4.591.166.470. 300 01.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai iKM DPUTR 89 Poin 89,5 53.543.185.00 0 90 61.843.462.70 0 91 58.524.238.40 0 92 59.331.465.40 0 93 59.948.518.40 0 93 293.190.869.9 00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik 38,93 Persen 50,94 148.570.544.0 00 63,76 146.201.544.0 00 74,06 144.787.544.0 00 85,61 142.490.544.0 00 85,61 721.569.811.0 00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan 93,37 Persen 93,55 45.869.932.00 0 93,37 48.622.128.00 0 93,91 51.539.456.00 0 94,09 54.631.824.00 0 94,27 57.909.732.00 0 94,27 258.573.072.0 00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.04. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun 9,09 Persen 36,36 15.900.000.00 0 45,45 6.254.000.000 54,55 6.629.240.000 63,64 7.026.994.000 72,73 7.448.613.000 72,73 43.258.847.00 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh Sambungan pengolahan air limbah 90,5 Persen 91,38 27.559.796.00 0 92,26 31.673.384.00 0 93,14 33.033.787.00 0 94,02 31.105.014.00 0 94,9 28.431.314.00 0 94,9 151.803.295.0 00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.06. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran 6,5 Persen 7,49 15.399.660.00 0 8,14 16.300.000.00 0 8,79 17.300.000.00 0 9,44 18.320.000.00 0 10,09 19.500.000.00 0 10,09 86.819.660.00 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.08. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Peningkatan PBG 17,33 Prosen 17,33 31.335.000.00 0 17,33 33.200.100.00 0 17,33 35.192.106.00 0 17,33 37.303.632.60 0 17,33 39.541.851.00 0 17,33 176.572.689.6 00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.09. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase dokumen kebijakan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan 14,29 Persen 28,57 1.082.500.000 42,86 1.250.000.000 57,14 1.250.000.000 71,43 1.250.000.000 85,71 1.250.000.000 85,71 6.082.500.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase kondisi Jalan Baik 62,45 Persen 63,72 432.964.062.3 00 64,99 617.024.564.3 00 66,26 598.835.364.3 00 67,54 539.728.860.3 00 68,81 639.705.608.7 00 68,81 2.828.258.459. 900 DINAS PEKERJAAN IV - 7 39,03 139.519.635.0 00 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 UMUM DAN TATA RUANG 01.03.11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 24,32 Persen 29,58 945.864.000 34,84 1.001.116.000 40,11 1.059.608.000 45,37 1.121.530.000 50,63 1.187.087.000 50,63 5.315.205.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase dokumen kebijakan RDTR yang ditetatapkan 28,57 Persen 42,86 3.083.073.400 57,14 4.019.100.000 71,43 4.109.596.000 85,71 4.204.923.000 100 4.305.368.500 100 19.722.060.90 0 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 168.439.253.3 00 197.443.177.6 00 198.065.369.6 00 199.881.624.6 00 199.906.468.6 00 963.735.893.7 00 01.04.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPKPP 75 Poin 75 10.435.268.30 0 80 10.511.237.60 0 80 10.615.482.60 0 80 10.714.442.60 0 80 10.822.626.60 0 80 53.099.057.70 0 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 01.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase pemukiman yang tertata 97,97 Persen 98 825.000.000 98,1 833.000.000 98,2 844.000.000 98,3 854.000.000 98,5 863.000.000 98,5 4.219.000.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 01.04.03. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Prosentase meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 66,71 Persen 68,64 86.736.662.00 0 70,58 115.150.000.0 00 72,51 115.150.000.0 00 74,45 116.350.000.0 00 76,38 116.150.000.0 00 76,38 549.536.662.0 00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 01.04.04. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Prosentase meningkatnya jumlah unit Rumah Layak Huni yang layak dan sehat 98,58 Persen 98,63 68.250.000.00 0 98,68 68.250.000.00 0 98,74 68.250.000.00 0 98,79 68.250.000.00 0 98,84 68.250.000.00 0 98,84 341.250.000.0 00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 01.04.05. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU. 100 Persen 100 2.192.323.000 100 2.698.940.000 100 3.205.887.000 100 3.713.182.000 100 3.820.842.000 100 15.631.174.00 0 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN IV - 8 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 85.060.535.24 1 99.514.554.16 5 97.116.400.38 2 96.361.751.82 0 104.636.646.2 02 482.689.887.8 10 01.05.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Satpol PP 87,97 Poin 88,3 22.351.077.00 0 88,6 23.423.016.00 0 88,9 24.495.549.00 0 89,2 25.569.760.00 0 89,5 26.648.730.00 0 89,5 122.488.132.0 00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Persen 85,5 20.898.185.24 1 86 32.478.475.16 5 86,5 27.538.681.38 2 87 26.360.598.82 0 87,5 30.182.711.20 2 87,5 137.458.651.8 10 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N Nilai IKM BPBD 85 Nilai 87,15 19.884.114.00 0 89,4 21.069.845.00 0 91,7 20.806.888.00 0 93,25 19.538.744.00 0 95 20.735.196.00 0 95 102.034.787.0 00 BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH 01.05.02. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Perda/Perkada Yang ditegakan 81 Persen 81,25 1.312.027.000 81,5 1.377.629.000 81,75 1.446.512.000 82 1.518.839.000 82,25 1.594.782.000 82,25 7.249.789.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Pelanggaran K3 yang terselesaikan 76,55 Persen 76,7 4.205.553.000 76,9 4.415.081.000 77,25 4.635.086.000 77,5 4.866.091.000 77,75 5.108.647.000 386,1 23.230.458.00 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Prosentase cakupan Perlindungan Masyarakat 8,26 Persen 16,96 2.248.579.000 25,47 2.323.508.000 33,96 2.400.684.000 42,45 2.480.219.000 49,54 2.562.230.000 168,38 12.015.220.00 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 01.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Prosentase Capaian layanan penanggulangan bencana 0 Persen 100 5.045.000.000 100 5.025.000.000 100 5.155.000.000 100 5.115.000.000 100 5.475.000.000 100 25.815.000.00 0 BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH 01.05.04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase layanan kebakaran dan nonkebakaran yang dilayani secara response time 15 menit 92 Persen 92,5 9.116.000.000 93 9.402.000.000 93,5 10.638.000.00 0 94 10.912.500.00 0 94,5 12.329.350.00 0 94,5 52.397.850.00 0 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N 01.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 27.381.614.00 0 24.220.443.00 0 24.473.568.00 0 24.773.051.00 0 25.082.858.00 0 125.931.534.0 00 01.06.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Poin 85 16.051.240.00 0 85 12.797.503.00 0 85 13.016.934.00 0 85 13.281.538.00 0 85 13.495.222.00 0 85 68.642.437.00 0 DINAS SOSIAL 01.06.02. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang aktif berperan dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial 0 Persen 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 2.500.000.000 DINAS SOSIAL IV - 9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial 100 Persen 100 4.603.000.000 100 4.603.000.000 100 4.603.000.000 100 4.603.000.000 100 4.603.000.000 100 23.015.000.00 0 DINAS SOSIAL Persentase masyarakat yang mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 0 Persen 100 240.000.000 100 240.000.000 100 240.000.000 100 240.000.000 100 240.000.000 100 1.200.000.000 DINAS SOSIAL 01.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial 100 Persen 100 2.440.000.000 100 2.440.000.000 100 2.440.000.000 100 2.440.000.000 100 2.490.000.000 100 12.250.000.00 0 DINAS SOSIAL 01.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 100 Persen 100 1.177.573.000 100 1.187.573.000 100 1.197.573.000 100 1.207.573.000 100 1.227.573.000 100 5.997.865.000 DINAS SOSIAL Persentase DTSEN Bagi Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem yang tervalidasi 100 Persen 100 950.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 4.950.000.000 DINAS SOSIAL 01.06.06. PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 100 Persen 100 754.373.000 100 772.467.000 100 791.466.000 100 811.415.000 100 832.361.000 100 3.962.082.000 DINAS SOSIAL Persentase Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan dasar dalam penanganan bencana 100 Persen 100 216.000.000 100 216.000.000 100 216.000.000 100 216.000.000 100 216.000.000 100 1.080.000.000 DINAS SOSIAL 01.06.07. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 99 Persen 100 449.428.000 100 463.900.000 100 468.595.000 100 473.525.000 100 478.702.000 100 2.334.150.000 DINAS SOSIAL IV - 10 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
911 02.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 39.127.923.00 0 40.153.882.00 0 41.210.248.00 0 42.296.853.00 0 43.412.786.00 0 206.201.692.0 00 02.07.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat 90 Persen 80 28.453.526.00 0 80 29.363.216.00 0 80 30.295.040.00 0 80 31.250.875.00 0 80 32.229.500.00 0 80 151.592.157.0 00 DINAS KETENAGAKER JAAN 02.07.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Prosentase Kegiatan RTKD yang dilaksanakan 80 Persen 80 200.000.000 80 200.000.000 80 200.000.000 80 200.000.000 80 200.000.000 80 1.000.000.000 DINAS KETENAGAKER JAAN 02.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi 1,5 Persen 1,6 7.639.901.000 1,7 7.699.440.000 1,8 7.764.415.000 1,9 7.832.639.000 2 7.904.275.000 2 38.840.670.00 0 DINAS KETENAGAKER JAAN 02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota. 72 Persen 73 2.361.324.000 74 2.399.393.000 75 2.439.366.000 76 2.481.338.000 77 2.525.408.000 77 12.206.829.00 0 DINAS KETENAGAKER JAAN 02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS 100 Persen 100 473.172.000 100 491.833.000 100 511.427.000 100 532.001.000 100 553.603.000 100 2.562.036.000 DINAS KETENAGAKER JAAN 02.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.560.427.684 6.091.889.470 6.652.151.217 7.231.714.038 7.670.085.643 33.206.268.05 2 02.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada setiap lembaga pemerintah 13,93 Persen 14,73 879.676.097 15,53 927.871.130 16,34 981.674.543 17,14 1.038.259.897 17,94 1.092.874.387 17,94 4.920.356.054 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Perlindungan korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan 4,41 Persen 5,21 1.230.798.000 6,01 1.341.743.000 6,81 1.456.586.000 7,62 1.578.420.000 8,42 1.712.344.000 8,42 7.319.891.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA IV - 11 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Perempuan yang terlatih pemberdayaan perempuan 0,15 Persen 0,18 284.306.400 0,25 303.409.340 0,31 323.955.674 0,38 346.067.141 0,45 369.875.256 0,45 1.627.613.811 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.05. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Elemen Data Gender Dan Anak Yang Valid Dan Disajikan 73,1 Persen 74,15 130.824.000 75,2 137.366.000 76 144.235.000 76,8 151.447.000 80,25 159.020.000 80,25 722.892.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentasi Jumlah lembaga layanaan anak yang telah mendapat pelatihan dalam pemenuhan konvensi hak anak 20 Persen 25 982.816.061 30 1.076.000.000 35 1.179.200.000 40 1.292.520.000 45 1.416.972.000 45 5.947.508.061 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 80 Persen 82 2.052.007.126 85 2.305.500.000 90 2.566.500.000 95 2.825.000.000 100 2.919.000.000 100 12.668.007.12 6 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN IV - 12 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PERLINDUNGAN ANAK 02.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 26.431.928.00 0 31.312.173.10 0 26.831.585.84 0 27.374.945.68 8 29.417.904.63 0 141.368.537.2 58 02.09.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) DKPP 87,5 Poin 88 19.173.246.00 0 88,25 21.820.572.20 0 88,5 17.557.450.24 0 88,75 18.219.402.08 8 89 19.433.567.70 5 89 96.204.238.23 3 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 02.09.02. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Presentase jumlah cadangan pangan 51,45 Persen 60 750.000.000 70 1.300.000.000 80 1.400.000.000 90 1.450.000.000 100 1.450.000.000 100 6.350.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 02.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Coefisien Variasi (CV) harga beras medium di tingkat Konsumen 10 Persen 10 4.100.161.000 10 4.852.536.000 10 4.105.065.000 10 3.376.199.000 10 3.669.067.000 10 20.103.028.00 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Persentase Konsumsi Pangan B2SA 81 Persen 82 508.521.000 83 839.939.900 84 918.826.600 85 1.027.541.600 86 1.106.609.300 86 4.401.438.400 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 02.09.04. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Presentase daerah rentan rawan pangan 0,34 Persen 5,9 110.000.000 4,72 150.000.000 3,54 175.000.000 2,36 200.000.000 1,18 225.000.000 1,18 860.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 02.09.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan 92 Persen 93 1.790.000.000 94 2.349.125.000 95 2.675.244.000 96 3.101.803.000 97 3.533.660.625 97 13.449.832.62 5 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.650.000.000 1.650.000.000 1.725.000.000 1.725.000.000 1.725.000.000 8.475.000.000 2.10.04. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN prosentase fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Cirebon 100 Prosen 100 500.000.000 100 500.000.000 100 525.000.000 100 525.000.000 100 525.000.000 100 2.575.000.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.06. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Persentase data objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti 0 Persen 5 250.000.000 5 250.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 300.000.000 5 1.400.000.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN IV - 13 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DAN PERTANAHAN 2.10.09. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Persentase surat keterangan penetapan lokasi yang terbit 100 Persen 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 2.000.000.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.10. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase penggunaan tanah dalam satu wilayah kabupaten 100 Persen 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 2.500.000.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 164.481.022.4 40 167.929.763.9 69 171.948.945.9 76 176.320.576.6 85 180.983.207.7 62 861.663.516.8 32 2.11.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup 71,2 Poin 80,5 38.136.198.10 0 82,5 38.289.211.91 0 84,5 38.457.444.50 1 86,5 38.642.421.95 1 88,5 38.845.805.74 7 88,5 192.371.082.2 09 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan lingungan hidup yang telah disusun dan ditetapkan 100 Persen 100 1.382.696.400 100 1.413.861.250 100 1.448.142.585 100 1.485.852.054 100 1.527.332.469 100 7.257.884.758 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Nilai Indeks Pencemar kurang dari 10 0 Indeks 9 28.289.314.20 0 9 28.454.055.82 0 9 28.634.697.60 2 10 28.832.802.26 2 10 29.050.084.78 8 10 143.260.954.6 72 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH 7,6 Persen 7,98 13.464.446.60 0 8,36 13.795.891.26 0 8,7 14.160.480.38 6 9,12 14.561.528.42 5 9,5 15.002.681.26 7 9,5 70.985.027.93 8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Persen 50 284.949.100 52,25 313.444.010 54,5 344.788.411 56,75 379.267.253 59 417.193.977 59 1.739.642.751 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya 100 Persen 100 334.322.500 100 347.754.750 100 362.530.225 100 378.783.248 100 396.661.572 100 1.820.052.295 DINAS LINGKUNGAN HIDUP IV - 14 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase Perusahaan/pelaku usaha yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup 0 Persen 20 350.000.000 40 350.000.000 60 350.000.000 80 350.000.000 100 350.000.000 100 1.750.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 0 Persen 30 124.238.600 30 136.662.460 30 150.328.706 30 165.361.577 30 181.897.734 30 758.489.077 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani 100 Persen 100 217.611.400 100 239.372.540 100 263.309.794 100 289.640.773 100 318.604.851 100 1.328.539.358 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang terolah 12,11 Persen 0,08 81.897.245.54 0 0,08 84.589.509.96 9 0,08 87.777.223.76 6 0,08 91.234.919.14 2 0,08 94.892.945.35 7 0,08 440.391.843.7 74 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 20.489.423.21 7 21.152.704.03 8 22.699.182.03 8 24.367.732.03 8 25.954.759.03 8 114.663.800.3 69 2.12.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM 87,5 Poin 88 18.141.324.21 7 88,25 18.544.746.03 8 88,5 19.969.621.03 8 88,75 21.394.590.03 8 90 22.843.805.03 8 90 100.894.086.3 69 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA 55 Persen 60 33.000.000 63 35.000.000 65 40.000.000 68 45.000.000 70 50.000.000 70 203.000.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Persentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El" 99,4 Persen 99,45 1.188.447.000 99,5 1.263.170.000 99,55 1.338.430.000 99,6 1.427.353.000 99,7 1.518.072.000 497,8 6.735.472.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL IV - 15 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Prosentase aktifasi layanan IKD 6 Persen 9 45.912.000 11 48.208.000 12 50.619.000 14 53.150.000 15 55.808.000 15 253.697.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0 - 18 tahun 97 Persen 98 24.000.000 98,25 28.000.000 98,5 33.000.000 99 36.000.000 99,5 40.000.000 99,5 161.000.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Rata-rata prosentase relisasi akta-aktapenacatatan sipil yang diterbitkan (akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan, pengsahan dan pengangkatan anak) 60 Persen 80 521.288.000 83 561.354.000 86 612.173.000 90 663.782.000 93 726.222.000 93 3.084.819.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase desa/kelurahan yang terintegrasi pelayanan dengan Disdukcapil 32,08 Persen 43,87 0 44 110.000.000 44,25 65.000.000 44,5 128.000.000 44,75 70.000.000 44,75 373.000.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 30 Persen 35 78.818.000 37 82.759.000 39 86.897.000 41 91.242.000 43 95.805.000 43 435.521.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik dan menghasilkan pengolahana dan penyajian data kependudukan yang akurat 95 Persen 96 407.565.000 96,2 427.944.000 96,5 449.342.000 96,8 471.810.000 97 495.401.000 97 2.252.062.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase elemen Data Profil Kependudukan yang disajikan secara valid dan dapat dipertangungjawabkan 99 Persentase 99 49.069.000 99,2 51.523.000 99,4 54.100.000 99,7 56.805.000 100 59.646.000 100 271.143.000 DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL IV - 16 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 26.932.197.10 0 29.189.766.00 0 29.631.303.00 0 31.598.329.00 0 32.064.224.00 0 149.415.819.1 00 2.13.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 92,59 Nilai 92,6 8.994.152.000 92,65 9.545.351.000 92,7 9.963.385.000 92,75 10.380.309.00 0 92,8 10.749.985.00 0 92,8 49.633.182.00 0 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02. PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Jumlah Desa yang di Fasilitasi tentang Penyelenggaraan Penataan Desa 80 Persen 81 330.944.000 82 374.992.000 83 419.493.000 84 464.468.000 85 509.942.000 85 2.099.839.000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Peningkatan Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa 30 Persen 20 1.232.968.000 20 1.292.118.000 20 1.353.476.000 20 1.417.151.000 20 1.483.260.000 100 6.778.973.000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Rata-rata Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tepat waktu 20,1 Persen 22,1 11.824.893.00 0 24,1 13.126.592.00 0 26,1 12.746.750.00 0 28,1 13.940.041.00 0 30,1 13.655.758.00 0 30,1 65.294.034.00 0 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA Persentase Jumlah Desa yang Bumdesnya sudah berbadan hukum 25 Persen 30 250.000.000 35 260.000.000 40 270.000.000 45 280.000.000 50 250.000.000 50 1.310.000.000 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya dibina 24 Persen 24 4.299.240.100 26 4.590.713.000 28 4.878.199.000 30 5.116.360.000 32 5.415.279.000 32 24.299.791.10 0 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 33.057.964.00 0 36.509.016.00 0 40.107.535.60 0 44.012.441.86 0 48.189.334.44 5 201.876.291.9 05 2.14.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat DPPKBP3A 90,2 Poin 90,3 22.626.060.00 0 90,35 24.888.666.00 0 90,4 27.377.532.60 0 90,45 30.115.285.86 0 90,5 33.126.814.44 5 90,5 138.134.358.9 05 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IV - 17 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun 21 Tahun 20,8 5.345.416.000 20,4 5.773.337.000 20 6.233.754.000 19,6 6.726.168.000 19,2 7.237.825.000 19,2 31.316.500.00 0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 64,9 Persen 65 2.411.488.000 65,1 2.810.138.000 65,3 3.136.774.000 65,5 3.471.213.000 65,8 3.798.605.000 65,8 15.628.218.00 0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Presentase kehamilan tidak direncanakan 16,8 Persen 16,4 543.500.000 16,1 618.500.000 15,8 694.354.000 15,5 761.897.000 15,2 844.567.000 15,2 3.462.818.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Kenaikan strata Kampung Keluarga Berkualitas 22 Persen 33 1.853.000.000 44 2.074.875.000 55 2.292.869.000 66 2.516.513.000 77 2.730.839.000 77 11.468.096.00 0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya fasilitator sebaya bagi poktan khususnya remaja 212 Kelompok 257 278.500.000 297 343.500.000 337 372.252.000 377 421.365.000 417 450.684.000 417 1.866.301.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA IV - 18 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 132.143.029.8 51 152.200.412.2 33 158.482.225.2 25 180.086.017.5 99 172.015.266.4 86 794.926.951.3 94 2.15.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan 77,1 Poin 77,6 37.440.437.25 1 77,67 38.740.261.12 8 77,73 40.104.630.78 6 77,79 41.536.769.07 8 77,85 43.040.050.93 3 77,85 200.862.149.1 76 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) 50,5 Persen 51 2.640.142.800 51,21 2.770.651.590 51,43 17.903.618.84 7 51,66 18.051.572.17 2 51,91 18.202.653.42 1 51,91 59.568.638.83 0 DINAS PERHUBUNGAN Persentase Pemasangan Perlengkapan Jalan 80,63 Persen 84 90.095.418.80 0 88 93.624.116.26 5 92 98.305.323.02 9 96 103.220.590.6 55 100 108.381.621.4 07 100 493.627.070.1 56 DINAS PERHUBUNGAN Persentase kepemilikan KIR / Wajib Uji 0,2 Persen 0,22 1.967.031.000 0,24 17.065.383.25 0 0,26 2.168.652.563 0,28 17.277.085.69 4 0,3 2.390.940.725 0,3 40.869.093.23 2 DINAS PERHUBUNGAN 2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 26.728.500.00 0 29.540.000.00 0 32.608.500.00 0 35.971.950.00 0 39.647.158.00 0 164.496.108.0 00 2.16.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo 90,5 poin 90,6 12.080.000.00 0 90,7 13.288.000.00 0 90,8 14.616.800.00 0 90,85 16.078.480.00 0 90,9 17.686.328.00 0 90,9 73.749.608.00 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah 81 Persen 81,1 4.648.500.000 81,2 5.252.000.000 81,3 5.891.700.000 81,4 6.583.470.000 81,5 7.319.830.000 81,5 29.695.500.00 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Nilai Penyelenggaraan TIK 3,05 Poin 3,12 7.300.000.000 3,2 8.030.000.000 3,28 8.833.000.000 3,35 9.716.300.000 3,4 10.687.930.00 0 3,4 44.567.230.00 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nilai Penyelenggara SPBE 3,05 Poin 3,12 500.000.000 3,2 550.000.000 3,28 605.000.000 3,35 665.500.000 3,4 732.050.000 3,4 3.052.550.000 DINAS KOMUNIKASI IV - 19 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DAN INFORMATIKA Nilai Pelayanan Publik Berbasis Elektronik 4,67 Poin 4,67 1.500.000.000 4,67 1.650.000.000 4,67 1.815.000.000 4,67 1.996.500.000 4,67 2.196.150.000 4,67 9.157.650.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nilai Penerapan Manajemen SPBE 2,4 Poin 2,45 350.000.000 2,5 385.000.000 2,55 423.500.000 2,6 465.850.000 2,65 512.435.000 2,65 2.136.785.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nilai Perencanaan Strategis SPBE 3,3 Poin 3,35 350.000.000 3,4 385.000.000 3,45 423.500.000 3,5 465.850.000 3,6 512.435.000 3,6 2.136.785.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 28.580.718.00 0 19.543.779.00 0 19.362.138.00 0 19.821.261.00 0 21.637.874.00 0 108.945.770.0 00 2.17.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dinas Koperasi dan UKM 76 Nilai 71 21.875.000.00 0 72 13.125.000.00 0 73 12.830.000.00 0 74 13.130.000.00 0 75 14.831.380.00 0 75 75.791.380.00 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 14,1 Persen 20 49.650.000 20 53.100.000 20 55.490.000 20 59.650.000 20 63.760.000 20 281.650.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 14,26 Persen 20 167.950.000 20 181.367.000 20 195.451.000 20 209.779.000 20 222.453.000 20 977.000.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi Sehat 4,95 Persen 20 239.909.000 20 252.821.000 20 265.897.000 20 270.897.000 20 286.897.000 20 1.316.421.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang di berikan Dukungan fasilitasi Pelatihan 40,98 Persen 10 647.747.000 10 680.136.000 10 714.144.000 10 749.852.000 10 787.346.000 10 3.579.225.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 6,55 Persen 20 147.192.000 20 148.195.000 20 154.552.000 20 162.280.000 20 170.394.000 20 782.613.000 DINAS KOPERASI DAN IV - 20 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pertumbuhan Wirausaha 0,3 Persen 0,3 4.053.270.000 0,3 3.937.684.000 0,3 3.955.354.000 0,35 4.020.490.000 0,35 4.028.915.000 1,6 19.995.713.00 0 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi pengembangan UMKM 0,2 Persen 0,2 1.400.000.000 0,2 1.165.476.000 0,25 1.191.250.000 0,25 1.218.313.000 0,25 1.246.729.000 1,15 6.221.768.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 16.250.837.00 0 14.080.378.00 0 14.584.909.00 0 15.111.415.00 0 15.660.992.00 0 75.688.531.00 0 2.18.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM DPMPTSP 91,3 Poin 91,35 11.680.554.00 0 91,4 11.246.237.00 0 91,45 11.638.557.00 0 91,5 12.048.741.00 0 91,55 12.477.682.00 0 91,55 59.091.771.00 0 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Realisasi Investasi terhadap Target Investasi 100 Persen 100 887.466.000 100 933.840.000 100 971.534.000 100 1.010.612.000 100 1.051.143.000 500 4.854.595.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi 100 Persen 100 1.710.000.000 100 405.758.000 100 425.046.000 100 444.799.000 100 465.039.000 500 3.450.642.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 87 Persen 89 858.862.000 91 893.306.000 93 928.972.000 95 965.922.000 97 1.004.219.000 465 4.651.281.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IV - 21 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha. 100 Persen 100 860.000.000 100 334.584.000 100 340.814.000 100 347.355.000 100 354.223.000 500 2.236.976.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 100 Persen 100 253.955.000 100 266.653.000 100 279.986.000 100 293.986.000 100 308.686.000 500 1.403.266.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 118.922.574.0 00 123.625.941.0 00 126.266.214.0 00 129.106.500.0 00 133.046.800.0 00 630.968.029.0 00 2.19.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA IKM Dispora 79,25 Poin 79,3 12.187.574.00 0 79,4 12.280.941.00 0 79,5 12.371.214.00 0 79,6 12.461.500.00 0 79,7 12.551.800.00 0 79,7 61.853.029.00 0 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang memiliki daya saing 24,11 Persen 24,11 9.745.000.000 24,17 9.745.000.000 24,21 9.745.000.000 24,24 9.745.000.000 24,3 9.745.000.000 24,3 48.725.000.00 0 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase atlet yang di bina 16,11 Persen 16,53 74.240.000.00 0 16,81 78.650.000.00 0 17,09 81.200.000.00 0 17,37 83.950.000.00 0 17,65 87.700.000.00 0 17,65 405.740.000.0 00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase pembinaan terhadap induk organisasi olahraga rekreasi 14,29 Persen 21,43 8.000.000.000 21,43 8.200.000.000 21,43 8.200.000.000 28,57 8.200.000.000 28,57 8.300.000.000 28,57 40.900.000.00 0 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.19.04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase partisipasi pemuda yang aktif dalam kepramukaan 5,7 Persen 5,77 14.750.000.00 0 5,84 14.750.000.00 0 5,9 14.750.000.00 0 5,97 14.750.000.00 0 6,11 14.750.000.00 0 29,59 73.750.000.00 0 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 950.000.000 1.045.000.000 1.149.500.000 1.264.450.000 1.390.895.000 5.799.845.000 2.20.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Prosentase Perangkat daerah yang memiliki ketersediaan data sessuai dengan prinsip Satu Data Indonesia 80 Persen 80 950.000.000 80 1.045.000.000 80 1.149.500.000 80 1.264.450.000 80 1.390.895.000 80 5.799.845.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 800.000.000 880.000.000 968.000.000 1.064.800.000 1.171.280.000 4.884.080.000 2.21.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Maturitas Penanganan Insiden 2,8 Poin 3 800.000.000 3,2 880.000.000 3,4 968.000.000 3,6 1.064.800.000 3,8 1.171.280.000 3,8 4.884.080.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA IV - 22 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 10.655.000.00 0 22.463.500.00 0 13.366.500.00 0 13.939.000.00 0 14.873.000.00 0 75.297.000.00 0 2.22.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Disbudpar 70,55 Persen 75 8.650.000.000 76 20.243.500.00 0 77 10.906.500.00 0 78 11.239.000.00 0 79 11.928.000.00 0 79 62.967.000.00 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan 1,46 Persen 5,34 400.000.000 6,49 475.000.000 7,63 550.000.000 8,78 625.000.000 9,92 700.000.000 9,92 2.750.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.03. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan 45 Persen 17 1.350.000.000 18 1.375.000.000 18 1.500.000.000 18 1.625.000.000 19 1.750.000.000 19 7.600.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 100 Persen 9 150.000.000 9 190.000.000 9 225.000.000 10 260.000.000 10 300.000.000 10 1.125.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.06. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 10 Persen 10 105.000.000 13 180.000.000 16 185.000.000 19 190.000.000 22 195.000.000 22 855.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1.822.040.000 2.031.895.000 2.243.242.500 2.456.156.625 2.519.434.605 11.072.768.73 0 2.23.02. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 21,24 Persen 21,86 1.072.213.000 22,51 1.190.825.000 23,17 1.310.367.500 23,85 1.430.886.625 24,55 1.552.432.605 24,55 6.556.724.730 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Persentase perpustakaan pada tingkat SMP yang ber SNP 47,06 Persen 57,35 624.827.000 67,65 686.070.000 77,94 747.875.000 88,24 810.270.000 100 873.285.000 100 3.742.327.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.23.03. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase peningkatan koleksi naskah kuno yang dilestarikan 28,57 Persen 42,86 125.000.000 57,14 155.000.000 71,43 185.000.000 85,71 215.000.000 100 93.717.000 100 773.717.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 16.448.092.62 8 17.347.459.91 0 18.286.297.00 5 19.265.577.35 5 20.289.370.37 3 91.636.797.27 1 2.24.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disarpus 90 Poin 91 15.772.154.62 8 91,5 16.637.719.91 0 92 17.541.065.00 5 92,5 18.483.079.35 5 93 19.467.742.37 3 93 87.901.761.27 1 DINAS KEARSIPAN IV - 23 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DAN PERPUSTAKAAN 2.24.02. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase arsip aktif dan in- aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 22,22 Persen 37,78 131.801.000 53,33 138.392.000 68,89 145.313.000 84,44 152.580.000 100 160.210.000 100 728.296.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Persentase OPD yang nilai Audit Sistem Kearsipan Internal miminal baik 54,79 Persen 64,38 70.963.000 73,97 74.512.000 83,56 78.238.000 91,78 82.150.000 100 86.258.000 100 392.121.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 46,71 Persen 57,37 213.477.000 68,03 224.152.000 78,69 235.361.000 89,34 247.130.000 100 259.488.000 100 1.179.608.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.24.03. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik kemudian, dialihmediakan, diautentifikasi dan ditetapkan hasil alih medianya 16,27 Persen 26,93 259.697.000 37,58 272.684.000 48,24 286.320.000 58,9 300.638.000 69,56 315.672.000 69,56 1.435.011.000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
270 3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 34.100.000.00 0 41.860.857.00 0 47.843.650.00 0 53.397.933.00 0 58.533.590.00 0 235.736.030.0 00 3.25.03. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 37.634 Ton 37,692 7.350.000.000 37,758 9.645.857.000 37,897 11.324.650.00 0 38,012 12.667.933.00 0 38,312 14.478.590.00 0 38,312 55.467.030.00 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 49.709 Ton 52,194 16.650.000.00 0 54,335 19.765.000.00 0 54,912 22.194.000.00 0 55,953 24.630.000.00 0 56,065 26.260.000.00 0 56,065 109.499.000.0 00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.05. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Presentase Laju pertumbuhan pelaku usaha yang taat pada aturan 3 Prosen 3,77 1.500.000.000 4,54 2.450.000.000 5,3 2.925.000.000 6,07 3.350.000.000 6,83 3.670.000.000 6,83 13.895.000.00 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.06. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka Konsumsi Ikan 13,33 Kg/Kapita/T ahun 13,76 8.600.000.000 14,24 10.000.000.00 0 14,74 11.400.000.00 0 15,3 12.750.000.00 0 15,37 14.125.000.00 0 15,37 56.875.000.00 0 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN IV - 24 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.515.000.000 8.345.000.000 10.355.000.00 0 12.865.000.00 0 14.415.000.00 0 51.495.000.00 0 3.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 34,48 Persen 14,29 3.425.000.000 20 5.350.000.000 25,71 6.725.000.000 31,43 8.100.000.000 37,14 9.500.000.000 37,14 33.100.000.00 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata 10 Persen 10 1.700.000.000 10 2.300.000.000 10 2.850.000.000 10 3.400.000.000 10 3.950.000.000 10 14.200.000.00 0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual 20 Persen 20 150.000.000 40 425.000.000 60 475.000.000 80 1.025.000.000 100 575.000.000 100 2.650.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi 7,94 Persen 10,2 240.000.000 11,48 270.000.000 12,76 305.000.000 14,03 340.000.000 15,31 390.000.000 63,78 1.545.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 147.345.893.0 00 151.500.691.8 80 161.098.402.0 54 168.007.936.2 86 174.918.700.0 30 802.871.623.2 50 3.27.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian 87 Poin 87,25 47.122.847.00 0 87,5 49.419.003.00 0 87,75 54.718.019.00 0 88 60.042.035.00 0 88,25 65.365.202.00 0 88,25 276.667.106.0 00 DINAS PERTANIAN 3.27.02. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah produksi gabah kering giling 561.634 Ton 589,56 1 1.550.000.000 617,57 5 1.700.000.000 645,676 1.860.000.000 673,86 4 2.030.000.000 702,13 9 2.200.000.000 702,13 9 9.340.000.000 DINAS PERTANIAN Jumlah produksi mangga 48.629 Ton 48,823 11.226.460.00 0 49,214 11.622.275.00 0 49,608 11.726.500.00 0 50,104 11.829.075.00 0 50,605 11.918.332.50 0 50,605 58.322.642.50 0 DINAS PERTANIAN Jumlah produksi tebu 20.424 Ton 20,506 720.000.000 20,588 720.000.000 20,67 720.000.000 20,753 720.000.000 20,836 720.000.000 20,836 3.600.000.000 DINAS PERTANIAN Jumlah kelahiran ternak sapi potong hasil Inseminasi Buatan (IB) 200 Ekor 400 830.117.600 700 871.623.480 700 915.204.654 700 960.964.886 700 1.009.013.130 3,2 4.586.923.750 DINAS PERTANIAN 3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Luas tanam padi 92.435 Ha 94,937 58.143.767.00 0 99,289 59.282.706.00 0 103,64 63.154.842.00 0 107,99 1 64.276.835.00 0 112,34 2 65.410.427.00 0 112,34 2 310.268.577.0 00 DINAS PERTANIAN Jumlah pemotongan ternak ruminansia di Rumah Potong Hewan 6.563 Ekor 6,57 21.555.056.40 0 6,588 21.555.056.40 0 6,606 21.555.056.40 0 6,624 21.555.056.40 0 6,643 21.555.056.40 0 6,643 107.775.282.0 00 DINAS PERTANIAN IV - 25 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular dan/atau zoonosis 0 Persen 2 1.200.000.000 2 1.280.000.000 2 1.345.000.000 2 1.410.000.000 2 1.475.000.000 2 6.710.000.000 DINAS PERTANIAN 3.27.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase keberhasilan panen padi 99,79 Persen 99,81 4.450.000.000 99,82 4.475.000.000 99,83 4.500.000.000 99,84 4.550.000.000 99,85 4.600.000.000 99,85 22.575.000.00 0 DINAS PERTANIAN 3.27.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya 353 Kelompok 363 547.645.000 373 575.028.000 383 603.780.000 393 633.970.000 403 665.669.000 403 3.026.092.000 DINAS PERTANIAN 3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 96.644.447.00 0 101.780.366.0 00 106.214.294.2 40 111.176.490.0 80 114.792.069.7 00 530.607.667.0 20 3.30.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83,1 Poin 83,5 21.518.945.00 0 83,75 21.902.043.00 0 83,8 22.644.221.00 0 83,9 23.016.483.00 0 84 23.742.833.00 0 84 112.824.525.0 00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.30.02. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Prosentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi 0 Persen 100 501.092.000 100 640.190.000 100 741.531.240 100 873.537.080 100 1.011.241.700 100 3.767.592.020 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya 22,22 Persen 100 63.284.016.00 0 100 66.660.718.00 0 100 69.053.755.00 0 100 72.463.943.00 0 100 73.892.141.00 0 100 345.354.573.0 00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.30.04. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3,5 Poin 3,5 1.379.092.000 3,5 1.980.547.000 3,5 2.277.075.000 3,5 2.593.679.000 3,5 2.910.563.000 3,5 11.140.956.00 0 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor Barang 358.214.660 Juta USD 467 3.900.000.000 490 4.050.000.000 515 4.175.000.000 541 4.300.000.000 568 4.550.000.000 2,581 20.975.000.00 0 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.30.06. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen 70 Prosentase 100 1.261.302.000 100 1.496.868.000 100 1.622.712.000 100 1.778.848.000 100 1.885.291.000 100 8.045.021.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N IV - 26 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Presentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/dilaksanakan 16,6 Persen 70 4.800.000.000 70 5.050.000.000 70 5.700.000.000 70 6.150.000.000 70 6.800.000.000 70 28.500.000.00 0 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 20.052.921.00 0 22.014.433.00 0 23.762.488.00 0 25.759.887.00 0 27.538.255.00 0 119.127.984.0 00 3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah 1,68 Persen 1,72 18.368.835.00 0 1,77 20.029.867.00 0 1,81 21.566.862.00 0 1,85 23.364.708.00 0 1,89 24.926.494.00 0 9,04 108.256.766.0 00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase Perusahaan Industri yang Terawasi di SIINAS 0,22 Persen 2,22 676.941.000 2,27 807.145.000 2,32 937.921.000 2,37 967.916.000 2,42 1.068.273.000 11,6 4.458.196.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Jumlah Perusahaan Industri yang Terdaftar di SIINAS 2,17 Persen 12,9 1.007.145.000 13,3 1.177.421.000 13,7 1.257.705.000 14,1 1.427.263.000 14,5 1.543.488.000 68,5 6.413.022.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA N 3.32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 111.791.000 117.381.000 123.251.000 129.415.000 135.887.000 617.725.000 3.32.03. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan wilayah transmigrasi lokal 20 Persen 25 111.791.000 30 117.381.000 35 123.251.000 40 129.415.000 45 135.887.000 45 617.725.000 DINAS KETENAGAKER JAAN
394 04.01. SEKRETARIAT DAERAH 169.829.274.0 00 194.243.844.0 00 221.348.625.0 00 253.101.598.0 00 295.182.273.0 00 1.133.705.614. 000 04.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0 Poin 88,75 68.131.193.00 0 89 83.539.814.00 0 89,25 101.623.818.0 00 89,5 123.692.403.0 00 89,75 150.182.598.0 00 89,75 527.169.826.0 00 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah 0 Persen 100 43.560.000.00 0 100 47.613.000.00 0 100 52.068.650.00 0 100 56.967.081.00 0 100 62.352.433.00 0 100 262.561.164.0 00 SEKRETARIAT DAERAH IV - 27 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan 0 Persen 100 13.531.565.00 0 100 15.561.299.00 0 100 16.339.364.00 0 100 17.202.441.00 0 100 23.223.296.00 0 100 85.857.965.00 0 SEKRETARIAT DAERAH Tingkat Kematangan/Maturitas Organisasi Perangkat Daerah 0 Poin 28,1 352.773.000 28,2 370.412.000 28,3 388.933.000 28,4 408.380.000 28,5 428.799.000 28,5 1.949.297.000 SEKRETARIAT DAERAH Nilai Evaluasi Mandiri RB General 0 Nilai 68 435.074.000 68,5 456.828.000 69 479.669.000 69,5 503.653.000 70 528.835.000 70 2.404.059.000 SEKRETARIAT DAERAH Opini Ombudsman 0 Nilai 93,75 286.331.000 94 300.648.000 94,25 315.680.000 94,5 331.464.000 94,75 348.037.000 94,75 1.582.160.000 SEKRETARIAT DAERAH Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 0 Poin 100 194.148.000 100 203.856.000 100 214.049.000 100 224.752.000 100 235.990.000 100 1.072.795.000 SEKRETARIAT DAERAH 04.01.02. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 0 Persen 100 1.963.582.000 100 1.449.068.000 100 1.540.560.000 100 1.638.529.000 100 1.743.491.000 100 8.335.230.000 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 0 Persen 100 30.194.841.00 0 100 32.304.581.00 0 100 34.519.810.00 0 100 36.845.801.00 0 100 39.288.092.00 0 100 173.153.125.0 00 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan 0 Persen 100 1.520.000.000 100 1.590.000.000 100 1.670.000.000 100 1.750.000.000 100 1.840.000.000 100 8.370.000.000 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah 0 Persen 100 5.420.368.000 100 5.962.405.000 100 6.508.645.000 100 7.059.510.000 100 7.615.461.000 100 32.566.389.00 0 SEKRETARIAT DAERAH 04.01.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 0 Persen 100 1.724.669.000 100 2.125.704.000 100 2.636.594.000 100 3.130.446.000 100 3.713.390.000 100 13.330.803.00 0 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan 0 Persen 100 555.885.000 100 611.500.000 100 672.650.000 100 739.915.000 100 813.906.000 100 3.393.856.000 SEKRETARIAT DAERAH Tingkat Kematangan UKPBJ 0 Poin 75 1.958.845.000 77 2.154.729.000 79 2.370.203.000 81 2.607.223.000 83 2.867.945.000 83 11.958.945.00 0 SEKRETARIAT DAERAH 04.02. SEKRETARIAT DPRD 113.700.079.1 90 135.570.087.1 09 149.127.095.8 00 164.039.805.3 78 180.443.785.9 17 742.880.853.3 94 04.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Sekretariat DPRD 84,88 Poin 84,9 73.018.653.62 0 85 90.820.518.98 2 85,1 99.902.570.86 9 85,2 109.892.827.9 55 85,3 120.882.110.7 49 85,3 494.516.682.1 75 SEKRETARIAT DPRD IV - 28 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 04.02.02. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Ketercapaian Raperda yang Dibahas 95 Persen 96 16.010.743.94 0 96,5 17.611.818.33 4 97 19.373.000.16 4 97,5 21.310.300.18 1 98 23.441.330.20 1 98 97.747.192.82 0 SEKRETARIAT DPRD Persentase Ketercapaian Publikasi Kegiatan DPRD di Masyarakat 80 Persen 85 14.658.224.57 0 86 16.124.047.02 7 87 17.736.451.72 8 88 19.510.096.90 0 89 21.461.106.59 0 89 89.489.926.81 5 SEKRETARIAT DPRD Persentase Ketercapaian Pengawasan Urusan Pemerintahan, Pengawasan DPRD dan Pembahasan Kebijakan Anggaran 80 Persen 85 10.012.457.06 0 86 11.013.702.76 6 87 12.115.073.03 9 88 13.326.580.34 2 89 14.659.238.37 7 89 61.127.051.58 4 SEKRETARIAT DPRD
279 19.936.043.000 24.235.262.00021.321.823.000 22.753.465.000 25.690.874.000 113.937.467.00 0 87,2 15.156.776.000 87,5 16.337.317.000 88 17.543.766.000 89 18.744.987.000 90 19.963.318.000 90 87.746.164.000 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 0 Persen 100 890.000.000 100 890.000.000 100 890.000.000 100 940.000.000 100 890.000.000 100 4.500.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , RISET DAN INOVASI DAERAH 05.02. KEUANGAN 948.720.646.5 24 950.984.164.3 76 949.886.302.2 14 955.429.405.3 35 961.392.979.9 69 4.766.413.498. 418 05.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM BKAD 82 Nilai 82 15.775.000.00 0 82,5 16.405.000.00 0 84 13.040.000.00 0 84,5 13.170.000.00 0 86 13.300.000.00 0 86 71.690.000.00 0 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks Kepuasan Masyarakat 83,25 Poin 83,8 48.184.993.52 4 84,1 49.448.618.37 6 84,3 51.251.129.21 4 84,6 56.165.712.33 5 84,9 61.571.371.96 9 84,9 266.621.825.4 18 BADAN PENDAPATAN DAERAH 05.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indeks Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD 15 Nilai 15 3.255.000.000 15 3.255.000.000 15 3.255.000.000 15 3.255.000.000 15 3.255.000.000 15 16.275.000.00 0 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks Penyerapan Anggaran dalam APBD 15 Nilai 15 861.275.000.0 00 15 861.275.000.0 00 15 861.275.000.0 00 15 861.275.000.0 00 15 861.275.000.0 00 15 4.306.375.000. 000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu 100 Persen 100 1.930.000.000 100 1.930.000.000 100 1.930.000.000 100 1.930.000.000 100 1.930.000.000 100 9.650.000.000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 05.02.03. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentse Penambahan Nilai Aset Tetap 6,74 Persen 6,74 8.025.000.000 6,84 8.025.000.000 6,94 8.025.000.000 7,04 8.025.000.000 7,14 8.025.000.000 7,14 40.125.000.00 0 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 05.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah 5 Persen 5 10.191.653.00 0 5 10.559.026.00 0 5 11.019.327.00 0 5 11.513.304.00 0 5 11.936.449.00 0 5 55.219.759.00 0 BADAN PENDAPATAN DAERAH 05.03. KEPEGAWAIAN 27.769.486.33 2 32.029.808.42 4 36.839.777.08 9 40.777.189.13 3 44.071.167.18 3 181.487.428.1 61 05.03.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM BKPSDM 83 Poin 84 21.730.810.13 2 85 25.216.934.27 4 86 28.382.407.34 7 87 31.847.495.73 5 88,31 34.626.117.76 6 88,31 141.803.765.2 54 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA IV - 30 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 05.03.02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan dan sistem informasi pada Penerapan sistem merit 88,5 Poin 91 1.128.064.100 91 1.325.414.160 91 1.502.355.576 91 1.637.591.135 91 1.786.350.247 91 7.379.775.218 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA Nilai aspek promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit 32,5 Poin 35 1.793.813.700 35 1.973.195.070 35 2.234.536.074 35 2.447.989.682 35 2.682.788.650 35 11.132.323.17 6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA Nilai aspek manajemen kinerja, penghargaan dan disiplin, serta perlindungan dan pelayanan pada penerapan sistem merit 107,5 Poin 108 674.665.200 108 902.131.720 108 1.086.344.892 108 1.167.979.381 108 1.257.777.320 108 5.088.898.513 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA Nilai aspek pengembangan karir pada penerapan sistem merit 86,5 poin 91 2.442.133.200 92 2.612.133.200 93 3.634.133.200 94 3.676.133.200 95 3.718.133.200 95 16.082.666.00 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA 05.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.930.397.540 6.981.398.540 6.981.398.540 6.981.398.540 6.981.398.540 34.855.991.70 0 05.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Nilai dimensi pengembangan karir pada penerapan sistem merit 86,5 Poin 91 6.930.397.540 92 6.981.398.540 93 6.981.398.540 94 6.981.398.540 95 6.981.398.540 95 34.855.991.70 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA 05.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.955.000.000 2.860.000.000 2.510.000.000 15.040.000.00 0 05.05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Kajian yang dihasilkan 0 Persen PERENCANAAN PEMBANGUNAN , RISET DAN INOVASI DAERAH IV - 31 3.710.000.000 3.005.000.000 100 2.450.000.000 100 1.805.000.000 100 1.615.000.000 100 1.630.000.000 100 1.240.000.000 100 8.740.000.000 BADAN Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 05.05.03. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase Hasil inovasi yang didiseminasikan 0 Persen 100 1.260.000.000 100 1.150.000.000 100 1.390.000.000 100 1.230.000.000 100 1.270.000.000 100 6.300.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , RISET DAN INOVASI DAERAH
94 Persen 95 170.654.000 96 173.687.000 97 176.872.000 98 180.217.000 99 183.729.000 99 885.159.000 KECAMATAN WALED Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 97 Persen 97,5 42.608.000 98 92.174.000 98,5 96.783.000 99 101.623.000 99,5 106.705.000 99,5 439.893.000 KECAMATAN CILEDUG Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 100 Persen 100 44.442.000 100 46.665.000 100 48.999.000 100 51.449.000 100 54.022.000 100 245.577.000 KECAMATAN LOSARI Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 94 Persen 95 73.905.000 96 77.601.000 97 81.482.000 98 85.557.000 99 89.836.000 99 408.381.000 KECAMATAN PABEDILAN Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan 97 Persen 97,5 99.648.000 98 104.632.000 98,5 109.864.000 99 115.358.000 99,5 121.127.000 99,5 550.629.000 KECAMATAN BABAKAN IV - 44 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 15 Persen 20 92.174.000 30 96.783.000 40 101.623.000 50 106.705.000 60 112.042.000 60 509.327.000 KECAMATAN GEBANG Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP 20 Persen 30 210.000.000 50 210.000.000 70 210.000.000 90 210.000.000 100 210.000.000 100 1.050.000.000 KECAMATAN KARANGSEMBU NG Persentase jumlah pelanggar Perda (yg memuat sanksi) yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP 100 Persen 100 82.505.000 100 86.631.000 100 90.963.000 100 95.512.000 100 100.288.000 100 455.899.000 KECAMATAN LEMAHABANG Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP 0 Persen 100 66.532.000 100 69.860.000 100 73.354.000 100 77.023.000 100 80.875.000 100 367.644.000 KECAMATAN SUSUKANLEBA K Persentase jumlah pelanggar Perda (yg memuat sanksi) yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP 100 Persen 100 80.602.000 100 84.633.000 100 88.865.000 100 93.309.000 100 97.976.000 100 445.385.000 KECAMATAN SEDONG Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 93 Persen 100 94.615.000 100 98.846.000 100 103.189.000 100 107.649.000 100 112.232.000 100 516.531.000 KECAMATAN ASTANAJAPURA Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi 94 Persen 95 110.987.000 96 116.537.000 97 122.364.000 98 128.483.000 99 134.909.000 99 613.280.000 KECAMATAN PANGENAN IV - 45 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ke Satpol PP Kabupaten Cirebon Persentase jumlah pelanggar PERDA yag didata dan dilaporkan/dikordinasika n ke Satpol PP 100 Persen 100 80.646.000 100 84.679.000 100 88.914.000 100 93.361.000 100 98.030.000 100 445.630.000 KECAMATAN MUNDU Persentase jumlah pelanggar Perda (yg memuat sanksi) yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP 100 Persen 100 50.000.000 100 107.500.000 100 115.125.000 100 122.882.000 100 130.777.000 100 526.284.000 KECAMATAN BEBER Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 50 Persen 60 63.209.000 70 66.370.000 80 69.689.000 85 73.174.000 90 76.833.000 90 349.275.000 KECAMATAN TALUN Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP 100 Persen 100 151.008.000 100 158.559.000 100 166.487.000 100 174.813.000 100 183.555.000 100 834.422.000 KECAMATAN SUMBER Persentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikoordinasi ke SATPOL PP 100 Persen 100 89.126.000 100 93.583.000 100 98.263.000 100 103.177.000 100 108.337.000 100 492.486.000 KECAMATAN DUKUPUNTANG Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 20 Persen 30 200.000.000 50 200.000.000 70 200.000.000 90 200.000.000 100 200.000.000 100 1.000.000.000 KECAMATAN PALIMANAN Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon. 100 Persen 100 210.000.000 100 210.000.000 100 210.000.000 100 210.000.000 100 210.000.000 100 1.050.000.000 KECAMATAN PLUMBON Persentase jumlah pelanggar Perda yang 20 Persen 30 200.000.000 50 202.500.000 70 205.125.000 90 207.882.000 100 210.777.000 100 1.026.284.000 KECAMATAN DEPOK IV - 46 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon Persentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikoordinasi ke SATPOL PP 80 Persen 100 89.431.000 100 93.903.000 100 98.599.000 100 103.530.000 100 108.708.000 100 494.171.000 KECAMATAN WERU Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon. 20 Persen 30 199.294.000 50 201.759.000 70 204.347.000 90 207.065.000 100 209.919.000 100 1.022.384.000 KECAMATAN KEDAWUNG Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan 100 Persen 100 91.476.000 100 96.050.000 100 100.853.000 100 105.897.000 100 111.193.000 100 505.469.000 KECAMATAN GUNUNGJATI Persentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikoordinasi ke SATPOL PP 80 Persen 100 129.166.000 100 131.625.000 100 140.207.000 100 143.918.000 100 147.764.000 100 692.680.000 KECAMATAN KAPETAKAN Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 97 Persen 97,5 3.024.600 98 3.024.600 98,5 3.024.600 99 3.024.600 100 3.024.600 100 15.123.000 KECAMATAN KLANGENAN Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon. 100 Persen 100 149.332.000 100 151.799.000 100 154.389.000 100 157.109.000 100 159.965.000 100 772.594.000 KECAMATAN ARJAWINANGU N Presentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikordinasi Ke Satpol PP 100 Persen 100 41.000.000 100 84.975.000 100 87.649.000 100 92.786.000 100 97.426.000 100 403.836.000 KECAMATAN PANGURAGAN IV - 47 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase Jumlah Pelanggar PERDA yang Didata dan Dilaporkan/Dikoordinasi ke SATPOL PP 100 Persen 100 122.000.000 100 126.000.000 100 130.000.000 100 134.000.000 100 138.000.000 100 650.000.000 KECAMATAN CIWARINGIN Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon. 100 Persen 100 93.442.000 100 98.115.000 100 103.021.000 100 108.173.000 100 113.583.000 100 516.334.000 KECAMATAN SUSUKAN Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasik an ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 100 Persen 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 450.000.000 KECAMATAN GEGESIK Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 100 Persen 100 74.037.000 100 77.739.000 100 81.626.000 100 85.709.000 100 89.996.000 100 409.107.000 KECAMATAN KALIWEDI Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon. 100 Persen 100 77.758.000 100 81.646.000 100 85.729.000 100 90.016.000 100 94.518.000 100 429.667.000 KECAMATAN KARANGWAREN G Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 100 Persen 100 150.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 950.000.000 KECAMATAN TENGAH TANI Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon. 100 Persen 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 1.000.000.000 KECAMATAN GEMPOL Persentase jumlah pelanggar Perda yang 98 Persen 98 41.621.000 98,5 96.203.000 99 101.014.000 99,5 106.066.000 100 111.371.000 100 456.275.000 KECAMATAN PASALEMAN IV - 48 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 20 Persen 30 200.000.000 50 202.500.000 70 205.125.000 90 207.882.000 100 210.777.000 100 1.026.284.000 KECAMATAN PLERED Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP 100 Persen 100 105.000.000 100 115.000.000 100 125.000.000 100 135.000.000 100 145.000.000 100 625.000.000 KECAMATAN PABUARAN Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP 100 Persen 100 50.940.000 100 53.488.000 100 56.163.000 100 58.972.000 100 61.922.000 100 281.485.000 KECAMATAN GREGED Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon. 100 Persen 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 170.000.000 100 170.000.000 100 820.000.000 KECAMATAN JAMBLANG Persentase jumlah pelanggar Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP Kabupaten Cirebon 100 Persen 100 92.708.000 100 97.344.000 100 102.212.000 100 107.324.000 100 112.692.000 100 512.280.000 KECAMATAN SURANENGGAL A 07.01.05. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 94 Persen 95 111.667.000 96 112.251.000 97 112.864.000 98 113.508.000 99 114.184.000 99 564.474.000 KECAMATAN WALED Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 97 Persen 97,5 52.969.000 98 126.418.000 98,5 129.989.000 99 133.689.000 100 139.524.000 100 582.589.000 KECAMATAN CILEDUG Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan 100 Persen 100 150.000.000 100 160.850.000 100 170.743.000 100 180.681.000 100 190.666.000 100 852.940.000 KECAMATAN LOSARI IV - 49 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pemerintahan umum yang dilaksanakan Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 94 Persen 95 130.000.000 96 130.000.000 97 130.000.000 98 130.000.000 99 130.000.000 99 650.000.000 KECAMATAN PABEDILAN Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 96 Persen 96,5 80.000.000 97 120.000.000 98 122.000.000 99 124.000.000 99,5 125.000.000 99,5 571.000.000 KECAMATAN BABAKAN Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 96 Persen 96,5 109.825.000 97 113.817.000 97,5 116.908.000 98 121.104.000 98,5 125.410.000 98,5 587.064.000 KECAMATAN GEBANG Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 1.000.000.000 KECAMATAN KARANGSEMBU NG Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 24.645.000 100 25.628.000 100 26.660.000 100 27.743.000 100 28.881.000 100 133.557.000 KECAMATAN LEMAHABANG Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 250.000.000 KECAMATAN SUSUKANLEBA K Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 180.000.000 100 190.000.000 100 850.000.000 KECAMATAN SEDONG Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 93 Persen 100 130.000.000 100 139.000.000 100 148.000.000 100 157.000.000 100 169.000.000 100 743.000.000 KECAMATAN ASTANAJAPURA Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 94 Persen 95 149.000.000 96 149.000.000 97 149.000.000 98 149.000.000 99 149.000.000 99 745.000.000 KECAMATAN PANGENAN Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 375.000.000 KECAMATAN MUNDU IV - 50 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 40.000.000 100 70.000.000 100 80.000.000 100 90.000.000 100 100.000.000 100 380.000.000 KECAMATAN BEBER Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 125.000.000 100 137.500.000 100 151.250.000 100 166.375.000 100 183.012.500 100 763.137.500 KECAMATAN SUMBER Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 Persen 100 64.085.000 100 69.790.000 100 75.530.000 100 81.307.000 100 87.123.000 100 377.835.000 KECAMATAN DUKUPUNTANG Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 0 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 650.000.000 KECAMATAN PALIMANAN Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 Persen 100 130.000.000 100 132.000.000 100 134.000.000 100 136.000.000 100 138.000.000 100 670.000.000 KECAMATAN PLUMBON Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 650.000.000 KECAMATAN DEPOK Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 81 Persen 82 74.000.000 83 80.000.000 84 86.000.000 85 92.000.000 86 98.000.000 86 430.000.000 KECAMATAN WERU Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 650.000.000 KECAMATAN KEDAWUNG Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 110.482.000 100 112.007.000 100 113.608.000 100 115.289.000 100 117.054.000 100 568.440.000 KECAMATAN GUNUNGJATI Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 81 Persen 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 90.000.000 100 450.000.000 KECAMATAN KAPETAKAN IV - 51 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 97 Persen 97,5 50.000.000 98 120.000.000 98,5 120.000.000 99 120.000.000 100 120.000.000 100 530.000.000 KECAMATAN KLANGENAN Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 1.750.000.000 KECAMATAN ARJAWINANGU N Prosentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan 0 Persen 100 50.000.000 100 52.000.000 100 54.000.000 100 56.000.000 100 58.000.000 100 270.000.000 KECAMATAN PANGURAGAN Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 Persen 100 92.000.000 100 96.000.000 100 100.000.000 100 104.000.000 100 108.000.000 100 500.000.000 KECAMATAN CIWARINGIN Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 650.000.000 KECAMATAN SUSUKAN Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 80.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 400.000.000 KECAMATAN GEGESIK Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 650.000.000 KECAMATAN KALIWEDI Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 57.956.000 100 58.354.000 100 58.772.000 100 69.211.000 100 69.672.000 100 313.965.000 KECAMATAN KARANGWAREN G Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 50.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 370.000.000 KECAMATAN TENGAH TANI Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 750.000.000 KECAMATAN GEMPOL Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan 96 Persen 98 70.000.000 98,5 148.000.000 99 157.000.000 99,5 166.000.000 100 177.000.000 100 718.000.000 KECAMATAN PASALEMAN IV - 52 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pemerintahan umum yang dilaksanakan Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 650.000.000 KECAMATAN PLERED Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 150.000.000 100 170.000.000 100 190.000.000 100 210.000.000 100 230.000.000 100 950.000.000 KECAMATAN PABUARAN Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 50.000.000 100 115.000.000 100 115.000.000 100 115.000.000 100 250.000.000 100 645.000.000 KECAMATAN GREGED Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 110.000.000 100 110.000.000 100 110.000.000 100 110.000.000 100 110.000.000 100 550.000.000 KECAMATAN JAMBLANG Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 100 100.581.000 100 101.611.000 100 102.692.000 100 103.827.000 100 105.019.000 100 513.730.000 KECAMATAN SURANENGGAL A 07.01.06. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 34 Persen 35 25.000.000 36 45.000.000 37 25.000.000 38 65.000.000 39 25.000.000 39 185.000.000 KECAMATAN WALED Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 25 Persen 30 16.400.000 35 36.720.000 40 17.056.000 50 42.409.000 60 17.780.000 60 130.365.000 KECAMATAN CILEDUG Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 40 75.000.000 50 75.000.000 60 75.000.000 70 75.000.000 80 75.000.000 80 375.000.000 KECAMATAN LOSARI Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 25 60.000.000 30 60.000.000 35 60.000.000 40 60.000.000 45 60.000.000 45 300.000.000 KECAMATAN PABEDILAN Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 25 25.000.000 30 110.000.000 35 35.000.000 40 160.000.000 45 45.000.000 45 375.000.000 KECAMATAN BABAKAN Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 25 Persen 30 24.000.000 40 50.000.000 50 26.000.000 55 57.000.000 60 28.000.000 60 185.000.000 KECAMATAN GEBANG IV - 53 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terpenuhinya jumlah desa yang penetapan RKPDes dan APBDes Tepat Waktu 25 Persen 25 30.000.000 25 60.000.000 25 30.000.000 25 60.000.000 25 30.000.000 25 210.000.000 KECAMATAN KARANGSEMBU NG Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 0 0 100 8.000.000 100 8.000.000 100 8.000.000 100 8.000.000 100 32.000.000 KECAMATAN LEMAHABANG Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 100 200.000.000 KECAMATAN SEDONG Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 25 20.000.000 30 40.000.000 35 20.000.000 40 20.000.000 45 20.000.000 45 120.000.000 KECAMATAN ASTANAJAPURA Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 25 40.000.000 30 40.000.000 35 40.000.000 40 40.000.000 45 40.000.000 45 200.000.000 KECAMATAN PANGENAN Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu 25 Persen 26 20.000.000 27 32.754.000 30 20.000.000 33 33.000.000 35 20.000.000 35 125.754.000 KECAMATAN MUNDU Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 100 0 100 65.000.000 100 20.000.000 100 25.000.000 100 20.000.000 100 130.000.000 KECAMATAN BEBER Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 0 Persen 100 12.000.000 100 13.200.000 100 14.520.000 100 30.972.000 0 34.069.200 100 104.761.200 KECAMATAN SUMBER Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu 0 Persen 25 1.727.000 25 101.814.000 37,5 1.905.000 37,5 102.001.000 50 2.102.000 50 209.549.000 KECAMATAN DUKUPUNTANG Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 20 50.000.000 30 50.000.000 30 250.000.000 KECAMATAN PALIMANAN Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 100 32.905.000 100 67.051.000 100 39.204.000 100 71.365.000 100 43.534.000 100 254.059.000 KECAMATAN PLUMBON Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 20 60.000.000 16,67 60.000.000 16,67 60.000.000 16,67 60.000.000 16,67 60.000.000 16,67 300.000.000 KECAMATAN DEPOK Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu 81 Persen 82 46.200.000 83 58.400.000 84 70.600.000 85 147.800.000 86 97.200.000 86 420.200.000 KECAMATAN WERU Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 25 Persen 25 60.000.000 25 60.000.000 25 60.000.000 25 60.000.000 37,5 60.000.000 37,5 300.000.000 KECAMATAN KEDAWUNG IV - 54 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 20 60.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000 30 60.000.000 30 300.000.000 KECAMATAN GUNUNGJATI Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu 81 Persen 82 26.000.000 83 26.000.000 84 26.000.000 85 26.000.000 90 26.000.000 90 130.000.000 KECAMATAN KAPETAKAN Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 30 10.850.800 30 10.850.800 40 10.850.800 50 10.850.800 60 10.850.800 60 54.254.000 KECAMATAN KLANGENAN Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 30 Persen 30 10.000.000 30 10.000.000 30 10.000.000 30 10.000.000 40 10.000.000 40 50.000.000 KECAMATAN ARJAWINANGU N Presentase Jumlah Desa Yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu 25 Persen 25 0 25 66.500.000 27 20.000.000 27,5 35.000.000 50 30.000.000 50 151.500.000 KECAMATAN PANGURAGAN Persentase Jumlah Desa yang Penetapan RKPDes Tepat Waktu 25 Persen 25 46.200.000 37,5 118.400.000 37,5 70.600.000 50 142.800.000 50 93.000.000 50 471.000.000 KECAMATAN CIWARINGIN Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 20 60.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000 30 60.000.000 30 300.000.000 KECAMATAN SUSUKAN Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 375.000.000 KECAMATAN GEGESIK Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 25 60.000.000 30 60.000.000 35 60.000.000 40 60.000.000 45 60.000.000 45 300.000.000 KECAMATAN KALIWEDI Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 45 45.000.000 45 45.000.000 45 45.000.000 45 45.000.000 45 45.000.000 45 225.000.000 KECAMATAN KARANGWAREN G Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 20 30.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000 30 60.000.000 30 270.000.000 KECAMATAN TENGAH TANI Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 300.000.000 KECAMATAN GEMPOL Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 25 25.000.000 30 150.000.000 35 35.000.000 40 120.000.000 45 45.000.000 45 375.000.000 KECAMATAN PASALEMAN IV - 55 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Akhir K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 20 60.000.000 20 60.000.000 20 60.000.000 30 60.000.000 30 60.000.000 30 300.000.000 KECAMATAN PLERED Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 100 60.000.000 100 125.000.000 100 135.000.000 100 145.000.000 100 155.000.000 100 620.000.000 KECAMATAN PABUARAN Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 100 Persen 100 5.000.000 100 40.000.000 100 5.000.000 100 10.000.000 100 5.000.000 100 65.000.000 KECAMATAN GREGED Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 45 Persen 45 60.000.000 50 60.000.000 55 60.000.000 60 60.000.000 65 60.000.000 65 300.000.000 KECAMATAN JAMBLANG Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu 20 Persen 20 0 20 30.000.000 20 0 20 30.000.000 30 0 30 60.000.000 KECAMATAN SURANENGGAL A
Pada Tabel 4.2, diuraikan Indikator Makro Pembangunan Daerah, yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator demografi, indikator ekonomi makro, indikator kemiskinan, serta indikator ketenagakerjaan. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai gambaran umum kondisi sosial dan ekonomi daerah yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Selanjutnya, pada Tabel 4.3, diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2026-2030. IKU Daerah ini secara berjenjang akan dicapai melalui dukungan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD), baik secara langsung maupun tidak langsung. Perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian IKU Daerah memiliki peran lebih dominan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi pembangunan daerah. Pada Tabel 4.4, diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang mencerminkan capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Cirebon selama periode 2026-2030. Pengukuran ini menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. IV - 58 4.2.1 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon Indikator makro pembangunan Kabupaten Cirebon menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dan terukur pada seluruh dimensi pembangunan manusia, ekonomi, dan sosial. Data baseline tahun 2024 menjadi titik awal yang merepresentasikan kondisi aktual daerah, sementara target tahunan hingga tahun 2030 dirancang sebagai arah transformasi menuju pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Indikator makro pembangunan Kabupaten Cirebon menunjukkan tren perbaikan yang positif dan konsisten selama periode 2025-2030. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,57 menjadi 74,66, mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan meningkat dari 5,32% menjadi 8,16 %, mencerminkan pemulihan dan penguatan sektor ekonomi strategis, khususnya melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, umkm, pariwisata dan industri di Kawasan Industri dan Kawasan Rebana. Di sisi lain, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka menurun signifikan, masing-masing dari 11,00% menjadi 8,10%, dan dari 6,65% menjadi 6,42%, seiring penguatan program perlindungan sosial dan peningkatan keterkaitan dunia kerja dengan pendidikan. Secara keseluruhan, tren indikator makro ini mendukung arah strategis RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Keberhasilan pencapaian target akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, integrasi lintas sektor, dan penguatan sistem pemantauan berbasis kinerja. Tabel 4.2 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 No Indikator Makro Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Laju pertumbuhan Ekonomi Persen 5,32 6,37 7,68 7,83 8,16 8,16 2 PDRB Perkapita ADHB Rp Juta 29,25 32,19 35,03 38,17 41,72 45,60 3 Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota Persen 2.32 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 4 Tingkat Kemiskinan Persen 10,70 10,10 9,80 9,20 8,60 8,10 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6,65 5,74 5,48 5,43 5,37 5,29 6 Indeks Gini Angka 0,355 0,354 0,351 0,347 0,345 0,343 7 Indeks Pembangunan Manusia Angka 73,02 73,62 74,20 74,79 75,40 75,98 IV - 59 No Indikator Makro Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 8 Penurunan Intensitas Emisi GRK Ton CO2Eq/ Miliar 5.37 5.80 6.28 6.97 7.67 8.22 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 63,08 63,33 63,59 63,84 64,09 66,30 10 Prevalensi Stunting Persen 17,00 16,22 14,69 13,38 12,25 11,28 Sumber: Hasil Pengolahan Data Indikator Makro BPS 4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan sejumlah indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai alat ukur pencapaian kinerja selama periode RPJMD Tahun 2025–2029. Indikator-indikator ini tidak hanya merefleksikan capaian teknokratis, tetapi juga menjadi representasi kualitas tata kelola, kapasitas birokrasi, serta keberhasilan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Reformasi Birokrasi Angka 82,31 83,48 84,66 85,83 87,00 88,17 2 Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,94 4,08 4,22 4,36 4,50 4,65 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,32 6,37 7,68 7,83 8,16 8,16 4 PDRB Perkapita ADHB Rp. Juta 29,25 32,19 35,03 38,17 41,72 45,60 5 Tingkat Kemiskinan Persen 10,70 10,10 9,80 9,20 8,60 8,10 6 Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Persen 3,84 4,06 4,28 4,49 4,71 4,92 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6,65 5,74 5,48 5,43 5,37 5,29 8 Indeks Pembangunan Manusia Angka 73,02 73,62 74,20 74,79 75,40 75,98 9 Indeks Kesalehan Sosial Angka 79,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,03 10 Indeks Risiko Bencana Angka 129,72 126,39 123,07 119,74 116,42 113,09 IV - 60 Penentuan target penyelenggaraan pemerintah daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Persen 5,61 5,57 5.54 5.24 4.90 4.49 2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Persen 23,11 26,95 30,79 34,64 38,48 42,33 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Angka 63,08 63,33 63,59 63,84 64,09 66,30 4 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persen 15,59 21,33 26,70 32,08 37,45 42,83 5 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Persen 3,33 3,77 4,27 9,29 10,52 13,49 6 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Persen 74,06 75,50 81,10 84,86 94,11 100,00 7 Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif) Ton Co2eg 680,8 65.95 754,2 72.25 835,506 .54 934,360 .60 1,053,3 92.45 1,185,9 02.52 8 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,55 0,56 0,57 0,59 0,6 0,61 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Indeks Gini Angka 0,355 0,354 0,351 0,347 0,345 0,343 2 Indeks Kesehatan Angka 0,848 0,853 0,856 0,860 0,864 0,867 3 Usia Harapan Hidup Tahun 75,17 75,46 75,65 75,93 76,21 76,41 4 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahira n hidup 106,0 1 105,4 1 103,58 98,39 91,86 86,25 5 Angka Kematian Balita Per 1.000 kelahira n hidup 13,5 13 12,5 12 11,5 11 IV - 61 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 Prevalensi Stunting Persen 17 16,22 14,69 13,38 12,25 11,28 7 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) Persen 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 8 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Persen 91,00 91,35 91,70 92,05 92,40 92,75 9 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Persen 98,57 98,64 98,71 98,78 98,86 98,93 10 Indeks Pendidikan Angka 0,609 0,615 0,621 0,626 0,632 0,637 11 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Tahun 7,85 7,97 8,10 8,22 8,34 8,46 12 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,52 12,58 12,64 12,69 12,75 12,81 13 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Persen 33,00 35,60 38,20 40,80 43,40 46,00 14 Indeks Kebudayaan daerah Angka 46,87 47,76 48,66 49,56 50,45 51,35 15 Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 74,79 74,95 75,10 75,26 75,42 75,57 16 Indeks Pembangunan Keluarga Angka 63,5 64,8 66,1 67,2 68,3 69,4 17 Indeks Zakat Nasional Angka 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 III ASPEK DAYA SAING 1 Rasio PDRB Industri Pengolahan Persen 20,39 20,43 20,45 20,47 20,49 20,49 2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Persen 3,40 3,39 3,39 3,39 3,38 3,38 3 Jumlah Tamu Wisatawan Orang 1.179 .800 1.517. 668 1.855.5 35 2.193.4 03 2.531.2 70 2.869.1 30 IV - 62 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Mancanegara (Hotel Berbintang) 4 Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah Persen 4,48 5,60 6,67 6,84 7,04 7,88 5 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Persen 4,63 4,73 5,36 5,63 5,66 5,66 6 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Persen 6,35 6,84 7,32 7,8 8,29 8,77 7 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Persen 3,3 4,06 4,81 5,57 6,32 7,08 8 Pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Persen 5,45 6,88 8,3 8,46 8,82 8,82 9 Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Persen 5.64 7.13 8.60 8.77 9.14 9,14 10 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan penggalian (garam) Persen 0.33 0.41 0.50 0.51 0.53 0,53 11 PDRB Per Kapita ADHK Rp. Juta 17,14 17,98 19,08 20,29 21,63 23,07 12 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten Persen 84,85 85,11 85,37 85,62 85,88 86,14 13 Rasio Kewirausahaan Daerah Persen 3,10 3,25 3,40 3,57 3,74 3,93 14 Indeks Inovasi Daerah Angka 62,00 62,57 63,14 63,70 64,27 66,66 15 Indeks Ekonomi Hijau Daerah Angka 34,08 37,09 39,05 41,15 43,37 45,69 16 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Angka 46,44 48,76 51,09 53,41 55,73 58,34 17 Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Persen 3,84 4,06 4,28 4,49 4,71 4,92 IV - 63 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 18 Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen 28,20 28,31 28,42 28,53 28,64 28,73 19 Rasio Ekspor Barang dan Jasa Persen -19,8 6 -18,07 -16,28 -14,49 -12,70 -10,91 20 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Angka 89,23 89,81 90,22 90,62 91,03 91,46 21 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Persen 83,15 84,99 86,83 88,67 90,51 91,10 22 Persentase Desa Mandiri Persen 48,06 52,91 57,77 62,62 67,47 72,33 23 Indeks Desa Angka 78,89 81,39 83,89 86,39 88,89 91,39 24 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Persen 0,53 0,75 0,98 1,20 1,42 1,65 25 Tingkat Inflasi Persen 2,92 2,95 2,97 3,00 3,02 2,50 26 Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional Kerjasa ma 2 3 3 4 4 4 27 Rasio Kemandirian Fiskal Persen 17,51 18,26 19,00 19,75 20,50 21,25 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Nilai SAKIP Angka 68,50 69,20 69,50 70,00 70,50 71,00 2 Indeks Pelayanan Publik Angka 4,30 4,35 4,41 4,46 4,52 4,58 3 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4 Indeks SPBE Angka 3,71 3,81 3,91 4 4,1 4,2 5 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Angka 53,00 54,00 55,00 56,00 57,00 58,01 V INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota Persen 100 100 100 100 100 100 2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota Persen 1,74 3,48 5,22 6,96 8,70 10,45 3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Persen 23,18 24,92 26,66 28,40 30,14 31,88 4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan Persen 93,37 93,55 93,37 93,91 94,09 94,27 IV - 67 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota 5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persen 90,05 91,38 92,26 93,14 94,02 94,9 6 Mengukur Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota Persen 97,98 98,39 98,79 99,19 99,60 100,00 7 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Persen 62,45 63,72 64,99 66,26 67,54 68,81 8 Rasio tenaga operator/teknisi/a nalisis yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 24,32 29,58 34,84 40,11 45,37 50,63 9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota Persen 0,78 1,56 2,34 3,11 3,89 4,67 3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani Persen 66,71 68,64 70,58 72,51 74,45 76,38 IV - 68 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Persen 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persen 81 81,25 81,5 81,75 82 82,25 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 0,48 0,75 1,03 1,31 1,58 1,86 5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan di luar panti (indikator SPM) Persen 91,71 91,98 92,26 92,54 92,81 93,09 7 Waktu tanggap (response time) Menit 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 IV - 69 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 penanganan kebakaran
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 13,93 14,73 15,53 16,34 17,14 17,94 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota Persen 80 82 85 90 95 100,00 3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Persen 4,41 5,21 6,01 6,81 7,62 8,42
LINGKUNGAN HIDUP IV - 71 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota Angka 63,08 63,33 63,59 63,84 64,09 66,30 2 Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota Persen 12,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas yang telah melakukan Perekaman dan memiliki KTP Elektronik Persen 99,7 99,75 99,8 99,85 99,85 99,99 2 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persen 55 60 63 65 68 70 3 Persentase Kepemilikan akta kelahiran Persen 97 98 98,25 98,5 99 99,5 4 Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persen 30 35 37 39 41 43 14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 TFR (Angka Kelahiran Total) Anak 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen 64,9 65 65,1 65,3 65,5 65,8 3 Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak Persen 7,99 7,37 6,76 6,14 5,52 4,91 IV - 72 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 terpenuhi (unmet need)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen 75 % 80 % 85 % 90 % 100 % 100 % 3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persen 87% 88 % 90 % 91 % 92% 93 % 17. KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi yang berkualitas Persen 15,30 15,40 15,41 15,42 15,43 15,44 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Persen 3,22 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 18. PENANAMAN MODAL 1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota Persen 3,84 4,06 4,28 4,49 4,71 4,92 19. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA IV - 73 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen 1,03 1,47 1,91 2,35 2,78 3,22 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 23,62 24,06 24,50 24,94 25,38 25,82
KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Persentase Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Program pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut : IV - 77 Tabel 4.5 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026-2030 No Jenis Pelayana n Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target Capaian Perang kat Daerah Program 2026 2027 2028 2029 2030
Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan % 91,77 93,83 95,89 97,94 100 Dinas Kesehat an Program Pemenu han Upaya Kesehata n Perorang an Dan Upaya Kesehata n IV - 79 No Jenis Pelayana n Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target Capaian Perang kat Daerah Program 2026 2027 2028 2029 2030 Masyara kat 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan % 91,62 93,72 95,81 97,91 100 Dinas Kesehat an Program Pemenu han Upaya Kesehata n Perorang an Dan Upaya Kesehata n Masyara kat 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan % 94,97 96,23 97,49 98,74 100 Dinas Kesehat an Program Pemenu han Upaya Kesehata n Perorang an Dan Upaya Kesehata n Masyara kat 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan % 92,49 94,37 96,25 98,12 100 Dinas Kesehat an Program Pemenu han Upaya Kesehata n Perorang an Dan Upaya Kesehata n Masyara kat 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulo sis Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan % 93,12 94,84 96,56 98,28 100 Dinas Kesehat an Program Pemenu han Upaya Kesehata n Perorang an Dan Upaya Kesehata n Masyara kat 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh % 90,95 93,22 95,48 97,74 100 Dinas Kesehat an Program Pemenu han Upaya Kesehata n IV - 80 No Jenis Pelayana n Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target Capaian Perang kat Daerah Program 2026 2027 2028 2029 2030 virus yang melemahk an daya tahan tubuh manusia (Human Immunode ficiency Virus) manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan Perorang an Dan Upaya Kesehata n Masyara kat
RPJMD ini juga merangkum keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan pembangunan, berbagai strategi dan upaya yang akan dilakukan, serta mekanisme keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara terarah, efektif, dan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, guna mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. 5.1 Pedoman Transisi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan daerah. Dokumen ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon tahun 2025 hingga tahun 2029, yang memuat rencana kerja tahunan guna memastikan pembangunan daerah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Setelah berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, diperlukan penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2030-2034 sebagai panduan perencanaan pembangunan untuk lima tahun berikutnya. Dalam masa transisi menuju periode perencanaan baru, diperlukan pedoman khusus untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun 2029. Pedoman tersebut akan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045, serta memperhatikan arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah V - 1 Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah setelah berakhirnya periode RPJMD ini, serta sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:
5.2 Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini, diperlukan konsistensi, kolaborasi, transparansi, inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Agar implementasi RPJMD dapat berjalan secara efektif dan terarah, maka pelaksanaannya harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:
V - 2
Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan arah pembangunan yang telah dirancang. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon yang lebih maju dan sejahtera. 5.3 Manajemen Risiko Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antar jenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat pelaksanaan program/kegiatan prioritas selalu bersifat lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan prioritas sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara kolaboratif, sistematis, dan terintegrasi. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, V - 4 perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti: Penetapan Kinerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah. Struktur pengelolaan risiko pemerintah daerah adalah sebagai berikut: V - 5 Gambar 5.1 Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah dengan tahapan sebagai berikut: Gambar 5.2 Proses Pengelolaan Risiko V - 6 5.4 Penutup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga kerangka program dan pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Dengan semangat kolaborasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk melaksanakan seluruh agenda pembangunan dalam dokumen ini secara konsisten, adaptif, dan akuntabel demi mewujudkan masyarakat Cirebon yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 akan dijabarkan secara teknis dan operasional dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. RKPD mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan tahunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD dilakukan secara partisipatif, terukur, dan mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD, guna memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan secara sistematis dan terarah. Dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi rujukan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, tetapi juga menjadi landasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelaraskan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pembangunan. Konsistensi antara RPJMD dan RKPD menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, agar seluruh agenda pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi dapat direalisasikan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. V - 7 Dengan pendekatan yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis data, RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mencapai pembangunan daerah yang bersih, inovatif, agamis, maju, dan aman. Perjalanan pembangunan ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, komitmen berkelanjutan, serta dukungan masyarakat sebagai pilar utama dalam mewujudkan masa depan Cirebon yang lebih baik. V - 8
Membuka PDF…