DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perangkat Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, Kesejahteraan Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1964. tentang Pembentukan. Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang- Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 1 ..
3.Undang-Undang NQmor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahutl 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 Tahuri 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata KeIja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI dan 1;3UPATI DAIR!

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Oairi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Oairi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Desa adalah un sur staJ yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kt;pala Desa dalam pelalrsanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6.Camat adalah pemimpin kecamat.an yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah . . 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban urituk menyelengga,rakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan! atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desasebagai un sur penye1enggara Pemerintahan Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APE Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Angga,ran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 4 BA.B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, kesejahteraan Perangkat Desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
(2)Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujua,n untuk mensinergikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab lebih optimal dan berkualitas. BABIII RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.perangkat desa;
2. b.pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
3. c.kesejahteraan perangkat desa; dan
4. d.peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
(1)BABIV PERANGKAT DESA

Pasal 4

Perangkat Desa terdiri atas:

a.Se~etariat Desa;
b.Pelaksana Kewilayahan; dan C. Pelaksana Teknis.

(2)Perang~~.t Oesa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa "' dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banYak 3 (tiga) hidang urusan.

Pasal 6

(1)Pelaksana Kewilayahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana Kewilayahan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
(3)Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 7

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Telqlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) seksi. Pasa18 Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.b~rt.aqwa k~pada Tuhau Yaug Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. d.berpendidikan paling rendah Sekalah Menengah Atas atau yang sederajat;
5. e.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun terhitung pada saat pendaftaran;
6. f.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
7. g.sehat jasmani dan rohani;
8. h.berkelakuan baik, jujur, dan adil;
9. i.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
11. k.tidak terlibat narkoba. 7 .. o.
(2)Dalam h~ bakal calon Perangkat Desa tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka persyaratan pendiq.ikan diturunkan menjadi Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanismesebagai berikut:
(2)
1. a.Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim.
3. c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon masing-masing jabatan Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.apabila bakal calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang calon maka dilakukan perpanjangan penjaringan dan penyaringan;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keIja;
7. g.rekomendasi yang diberikan Camat berupa' persetujuan atau penolakan berdasarkan persyarata;n yang ditentukan;
8. h.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  1. 1.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat. desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dan unsur yang sarna.
(3)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintab Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(4)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya ~ 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkuta,n berhenti. Pasalll
(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Sekretaris Desa harus mendapatkan izin tertu1is dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Oalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ~yat (l) terpilih dan diangkat menjadi Sekretaris Desa, dibebaskan semen tara dari jabat;annya selama menjadi Sekretaris Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Perangkat Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(1)· Untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana diInaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa.
(3)Panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal 3 (tiga) orang dengan susunan terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota;
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, panitia penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Dalam hal terjadi kekosongan seluruh perangkat desa maka panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desadilaksanakan oleh Kecamatan.
(2)Panitia penjaringan d~ penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud .pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat minimal 5 (lima) orang terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;dan
3. c.anggQta;
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia penJanngan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Camat.
(1)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. h.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan. 1Q
(2)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf G karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
4. d.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 16

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa . melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
b.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
c.rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat Desa dilarang:
a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan I atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.menjadi pengedar/pengguna narkotika, dan psikotropika dan zat adiktif lainnya;
e.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan I atau golongan masyarakat tertentu;
f.melalrukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat tertentu;
g.melakukan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, menenma uang, barang " dan/atau jasa dari piha,k lain yang dapat mempengaruhi keputusan ata\l tindakan yang akan dilakukannya;
h.menjadi pengurus partai politik;
i.menjadi anggota danl atau pengurus organisasi terlarang;
j.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Repuhlik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atal,l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang' ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
k.ikut serta dan I atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan I atau pemilihan kepala daerah; l.melanggar sumpahljanji jabatan; dan
m.tidak masuk keIja tanpa alasan yangjelas.

Pasal 18

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksu~ dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan I atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan penjatuhan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati. 12 BABVI KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA Pasal 20 {I} Penghasilan Tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersl,lmber dari ADD.

(2)PenghasilM Tetap ~ebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan P~raturan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015