MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA. BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Oairi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Oairi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Desa adalah un sur staJ yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kt;pala Desa dalam pelalrsanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6.Camat adalah pemimpin kecamat.an yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah .
. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban urituk menyelengga,rakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan! atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desasebagai un sur penye1enggara Pemerintahan Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APE Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Angga,ran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4 BA.B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1)Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, kesejahteraan Perangkat Desa dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.
(2)Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujua,n untuk mensinergikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab lebih optimal dan berkualitas.
BABIII RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.perangkat desa;
b.pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
c.kesejahteraan perangkat desa; dan
d.peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
(1)BABIV PERANGKAT DESA