DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan ini terdiri dari 12 bab yang terdiri dari Ketentuan Umum; Asas, Maksud, dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Struktur Usaha dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi; Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi; Pengawasan; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan dan Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pernbinaan Usaha Jasa Konstruksi; Jasa Konstruksi daerah, terwujudnya struktur usaha konstruksi daerah yang hand al dan berdaya saing, terwujudnya hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas serta terw ujudnya peningkatan peran

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah;
b.bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk mew ujudkan tertib penyelenggaraan BUPATJ DAIRli DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRl NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBlNAAN USAHA JASA KONSTRUKSI BUPATI DAIRI PROPINSI SUMATERA UTARA Mengingat Menimbang , 2 Daerah Tingkat II Oairi dengan mengubah Undang- Undang Nomor 7 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Oaerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 2689);
1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018):
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentangJasa Konstruksi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6494);
4. 6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645): 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ]945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Dairi.
6.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa. dan masyarakat. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAlRl dan BUPATI DAIRI 4
7.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalarn rangka menciptakan tingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
8.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
9.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
10.lzin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk rnenyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
11.Sadan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukurn atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidangjasa konstruksi.
12.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
13.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan inforrnasi Jasa Konstruksi vang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
14.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajernen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
15.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
16.Kualifikasi adalah bagian kagiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kornpetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkatan/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
18.Usaha Ranta:i Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, 5 Asas penyelenggaraandan pembinaan usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
1. 1.kernitraan; J. keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pernbangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

19.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20.Lembagaadalah lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi.
21.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alarnat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
22.Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha perseoranganatau badan usaha, atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi, baik ) ang berbentuk orang perseoranganatau badan usaha.
23.Sertifikat Sadan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. 6 Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan;
b.struktur usaha dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
c.penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi;
d.pengav ...asan:
e.pemantauan dan evaluasi;
f.pendanaan dan pelaporan; dan
g.sanksi.

BAB LL

ASAS, MAKSUD DANTUJUAN dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.

Pasal 5

a.mewujudkan tertib pengikatan dan pen) elenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat;
b.melindungi kepentingan masyarakat umum terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
c.meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
d.mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
e.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; dan
f.menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategisjasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

BAB LIL

RUANO LINGKUP Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

(1)Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
1. a.usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
2. b.usaha Pekerjaan Konstruksi: dan Pasal 8
3. a.jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha; dan
4. b.bentuk dan kualifikasi usaha.

Pasal 7

(1)Kewenanganpemerintah daerah pada sub-urusan jasa konstruksi meliputi:
1. a.penyelenggaraanpelatihan tenaga terarnpil konstruksi;
2. b.penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
3. c.penerbitan Lzin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
4. d.pengawasan tertib usaha, tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakatjasa konstruksi.

Pasal 6

a.umum; dan
b.spesiaJis

(2)Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat urnum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang rnemenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain

BAB IV

KEWENANGAN 8 (I) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

Pasal 11

( I) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf a meliputi:

a.umum; dan
b.spesialis.

(2)Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu rnernberikan jasa konsultansi secara utuh.
(3)Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi.

Pasal 10

Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 huruf a rnelipuu:

a.sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
b.sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 9

c.usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

(2)Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain.
(3)Jenis usahaJasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dan huruf c dapat saling merangkap. 9 ( 1) Klasifikasi usaha jasa Kcnsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa;
3. c.rekayasa terpadu; dan
4. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(2)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas:
1. a.konsultansi ilmiah dan teknis: dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(3)Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subkJasifikasi sesuai dengan kJasifikasi usa.hanya.
(4)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk sifat um um terdiri atas:

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…