DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN PAUD, PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN, PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PAUD, EVALUASI DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Dairi yang terpadu dan bermutu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679); 3
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Anak Usia Dini adalah anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 4
8.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
9.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
10.Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
11.Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TK, KB, TPA yang terintegrasi dengan berbagai layanan yang telah ada di masyarakat.
12.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14.Pegawas TK/RA yang selanjutnya disebut Pengawas adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial.
15.Penilik Kelompok Bermain/Tempat Penitipan Anak/SPS yang selanjutnya disebut Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
16.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 5

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PAUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini yang terpadu dan dan bermutu;
b.memenuhi standar nasional pendidikan pada PAUD guna pencapaian tumbuh kembang optimal Anak Usia Dini;
c.menjamin pelaksanaan PAUD dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang Lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan PAUD;
b.peserta didik;
c.pendidik dan tenaga kependidikan;
d.kurikulum dan strategi pembelajaran;
e.persyaratan pendirian lembaga PAUD;
f.evaluasi dan pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pembiayaan; dan
i.peran serta masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 5

(1)PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
(2)PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. 6
(3)PAUD pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berbentuk TK dan raudhatul athfal.
(4)PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan Satuan PAUD Sejenis.

Pasal 6

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

a.pemerintah daerah;
b.pemerintah desa;
c.orang perseorangan;
d.kelompok orang; atau
e.badan hukum.

Pasal 7

(1)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan raudhatul athfal swasta diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum.
(3)PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD sejenis dapat diselenggarakan oleh pemerintah desa, orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum.

Pasal 8

(1)Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka.
(2)Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut: 7
1. a.kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit per minggu;
2. b.kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu; dan
3. c.kelompok usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu.
(3)Satuan PAUD untuk kelompok usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib melaksanakan pembelajaran 540 (lima ratus empat puluh) menit dan ditambah 360 (tiga ratus enam puluh) menit pengasuhan terprogram.

Pasal 9

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak mengacu pada standar nasional penyelenggaraan PAUD.

BAB III

PESERTA DIDIK

Pasal 10

PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya yang meliputi:

a.Layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis.
b.Layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas kelompok bermain.
c.Layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK dan raudhatul athfal. 8

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…