DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lemabran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI dan BUPATI DAIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Dairi serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi Kabupaten Dairi berperan strategis sebagai wilayah penyangga pertanian untuk Sumatera Utara, dengan potensi perkebunan kopi, dan tanaman pangan, yang mendukung perekonomian regional. Dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor tanaman pangan, Kabupaten Dairi berpotensi menjadi pusat pengembangan industri hilir berbasis agro. Aspek geografi Kabupaten Dairi meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana.

Pasal 2

(1)Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

BAB I

Pendahuluan:

Pasal 4

Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD disusun dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah menunjukkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja. Seperti yang dijabarkan pada Bab II, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi sudah cukup baik.

Pasal 6

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 27 Maret 2025 BUPATI DAIRI, ttd. VICKNER SINAGA Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 27 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd. SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (1-26/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, seluruhnya diarahkan dan difokuskan untuk mewujudkan cita-cita nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memedomani cita-cita luhur yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 45 dan agar sasaran pelaksanaan pembangunan itu sendiri dapat berlangsung secara efektif dan menyentuh kebutuhan mendasar dari setiap lapisan masyarakat Indonesia, maka reformasi dalam sistem pemerintahan pun dilakukan. Paska reformasi sistem pemerintahan menjadi desentralisasi, dengan harapan agar masing-masing daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri, dan memberdayakan segala potensi yang dimilikinya serta lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). RPJPD untuk periode 2025-2045 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, serta memperhatikan kondisi daerah, isu-isu strategis dan keberadaan undang-undang serta peraturan daerah yang relevan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disebut RPJPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten) untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dokumen ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPJPD ini bersifat makro memuat visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah yang disusun melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting bagi Kabupaten Dairi untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurun waktu RPJPD adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD ke- 1 Tahun 2025-2029, RPJMD ke-2 Tahun 2029-2034, RPJMD ke-3 Tahun 2034-2039, RPJMD ke-4 Tahun 2039-2045. RPJPD digunakan sebagai pedoman daerah dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum daerah, visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, arah dan tahapan jangka panjang daerah. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup. RPJPD disusun dengan mangacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara serta sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. RPJPD sesuai hasil Musrenbangda RPJPD dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Provinsi Sumatera Utara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. RPJPD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pendahuluan:

Pasal 4

Pasal 5

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah menunjukkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja. Seperti yang dijabarkan pada Bab II, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi sudah cukup baik.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pendahuluan:

Pasal 4

Pasal 5

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah menunjukkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja. Seperti yang dijabarkan pada Bab II, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi sudah cukup baik.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014