DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DESA BAB III PENGHAPUSAN DESA BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA BAB V PENETAPAN DESA BAB VI PENDANAAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PEMERINTAHAN DESA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomors 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI dan BUPATI DAIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepada Desa atau sebutan lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenag, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12.Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.
13.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
14.Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
15.Perubahan Status Desa adalah perubahan dari Desa menjadi Kelurahan atau perubahan Kelurahan menjadi Desa.
16.Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 2

Penataan Desa bertujuan:

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e.meningkatkan daya saing Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Penataan Desa berupa:

a.pembentukan;
b.penghapusan; 5
c.perubahan status; dan
d.penetapan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai Pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 5

(1)Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
1. a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah pendudukan paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. g.sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; 6
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
9. i.cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
(2)Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
3. c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
(2)Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Desa Persiapan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
(2)Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran.
(3)Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa. 7
(4)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Kepala Desa melaporkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada Bupati.
(2)Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa.
(3)Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, pemerintahan dan perundang-undangan;
2. b.camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(4)Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa:
1. a.verifikasi administrasi; dan
2. b.verifikasi teknis.
(2)Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
(3)Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 8

Pasal 10

(1)Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) untuk verifikasi:
1. a.ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
2. b.faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa Persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa Persiapan;
3. c.kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa Persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
4. d.syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
5. e.batas wilayah calon Desa Persiapan dalam peta Desa induk; dan
6. f.ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
(2)Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
1. a.sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan; dan
2. b.kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…