DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 35 Tahun 2022

Nomor: 35
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur terkait pedoman pengembangan desa/kelurahan digital yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana program kerja terpadu Pemerintah Daerah di Desa/Kelurahan untuk untuk mensinergikan program kerja setiap Perangkat daerah, dan untuk meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah berbasis digital. Peraturan Bupati ini berkaitan dengan ruang lingkup, kriteria desa/kelurahan digital, pengembangan desa/kelurahan digital, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Digital; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang- SALINAN 2 Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 5 Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
12.Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 4 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 39);
13.Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Dairi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
8.Desa/Kelurahan Digital adalah konsep pengembangan pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan melalui teknologi informatika, dengan kemampuan sumber daya yang tersedia secara efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.
9.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan:

a.sebagai pedoman dalam penyusunan rencana program kerja terpadu Pemerintah Daerah di Desa/Kelurahan;
b.untuk mensinergikan program kerja setiap Perangkat 6 Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
c.meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah berbasis digital.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan fungsi pelayanan secara terpadu kepada masyarakat agar dapat dinikmati oleh masyarakat; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah; dan
c.mendorong percepatan perekonomian di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

a.kriteria Desa/Kelurahan Digital;
b.pedoman pengembangan Desa/Kelurahan Digital;
c.program kerja Pemerintah Daerah di Desa/Kelurahan;
d.pembinaan, pendampingan dan pengawasan;
e.pendanaan.

BAB IV

KRITERIA DESA/KELURAHAN DIGITAL

Pasal 5

(1)Desa/Kelurahan Digital dilaksanakan secara 7 bertahap dengan memprioritaskan Desa/Kelurahan yang telah memenuhi kriteria.
(2)Kriteria Desa/Kelurahan Digital yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sarana;
2. b.prasarana; dan
3. c.sumber daya manusia.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.balai atau ruangan yang memadai;
2. b.komputer dan/atau laptop;
3. c.meubeleur;
4. d.pengeras suara;
5. e.LCD Projector; dan
6. f.papan pengumuman/informasi.
(4)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.listrik; dan
2. b.jaringan/koneksi teknologi informasi (internet).
(5)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
1. a.perangkat desa; dan
2. b.Pegawai ASN kelurahan; dan
3. c.sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus memiliki Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informatika.
(6)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Digital.

BAB V

PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN DIGITAL

Pasal 6

(1)Desa/Kelurahan Digital dikembangkan secara komprehensif dan integral dalam bidang pelayanan 8 publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(2)Pedoman pengembangan Desa/Kelurahan Digital tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki program kerja di Desa/Kelurahan.
(2)Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa/Kelurahan Digital di Daerah.
(3)Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Desa/Kelurahan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Digital dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber Dana Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 9

Desa/Kelurahan Digital dilaksanakan pada semua desa dan kelurahan di Daerah secara bertahap sejak bulan Desember 2022.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 8 Nopember 2022 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 8 Nopember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd BUDIANTA PINEM BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 35 10 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/ KELURAHAN DIGITAL PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA/ KELURAHAN DIGITAL A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Dairi mengambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah agar dapat dilaksanakan secara terpadu. Setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, budaya dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Rumusan program kerja dan kegiatan harus mengakomodasi semua kepentingan masyarakat terutama di tingkat Desa/Kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat di Desa/Kelurahan. B. Ruang Lingkup Program Kerja Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam program pada Desa Digital, terdiri dari:

1.Pelayanan Publik

a.Program kerja Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik, terdiri dari: 1) Surat keterangan, antara lain: 11 a) Penghasilan; b) Berkelakuan baik; c) Tidak silang sengketa; d) Rumah tangga miskin (SKRTM); e) Mandah; f) Berkelakuan baik; g) Berusaha; h) Status (kawin/tidak kawin, dll); i) Asal usul; j) Orang tua; k) Kelahiran; l) Kematian m) Domisili usaha; n) Waris; o) Miskin; p) Pindah domisili, dan q) Pindah WNI. r) Surat Keterangan lainnya. 2) Hasil hutan/kebun; 3) Surat pengantar; 4) Legalisasi dokumen; 5) Surat pernyataan; 6) Rekomendasi; dan 7) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
b.Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan ekonomi, terdiri dari dan tidak terbatas pada fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan;
c.Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyuluhan dan pemantapan informasi kesehatan; 12
d.Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang kemiskinan, terdiri dari dan tidak terbatas pada program pemberdayaan dan pelayanan khusus kepada masyarakat miskin;
e.Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang informasi hukum, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyediaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online.
f.Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, seni dan budaya; dan
g.Program Kerja Pemerintah Daerah di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terdiri dari dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, dan lain-lain.
1. 2.Pemberdayaan ekonomi;
2. 3.Kesehatan;
3. 4.Kemiskinan;
4. 5.Pariwisata;
5. 6.Lingkungan hidup;
6. 7.Informasi hukum;
7. 8.Pendidikan, seni dan budaya; dan
8. 9.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. C. Standar Operasional Prosedur Dalam rangka memudahkan dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Operasional Prosedur yang sekurang-kurangnya mengatur mekanisme sebagai berikut:
9. 1.Website Desa Digital
a.Profil Desa;
b.Program Kerja Desa;
c.Berita Desa;
d.Transparansi Anggaran Desa; 13
e.Pelayanan Surat Desa; dan
f.Potensi Desa.
1. 2.Jaringan Informasi Hukum:
a.Petugas pengelola jaringan informasi hukum pada kantor desa mengkonversi file produk hukum desa ke format PDF,
b.Petugas jaringan informasi hukum pada kantor kepala desa menyebarluaskan produk hukum desa melalui internet; dan
c.Produk hukum desa diterima oleh pemohon/ pengguna/masyarakat. D. Program dan Kegiatan Desa/Kelurahan Digital Program dan Kegiatan Desa/Kelurahan Digital di Kabupaten Dairi No. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET WAKTU KINERJA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 1.Pengembangan kebijakan dan kelembagaan
2. 1.Penyusunan Peraturan Bupati Tersedianya Peraturan Bupati tentang Desa Digital Diskominfo
3. 2.Penyusunan Keputusan Bupati Tersedianya Keputusan Bupati tentang pengelola Desa Digital Diskominfo
4. 3.Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan Tersedianya Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan tentang Pengelola Desa Digital Desa/ Kelurahan
5. 2.Pembangunan Infrastruktur Desa Digital Penyediaan Sarana dan prasarana Infrastruktur Desa Digital
6. 1.Tersedianya sarana dan prasarana di Desa Desa/ Kelurahan
7. 2.Tersedianya jaringan internet di Desa Desa/ Kelurahan
8. 3.Tersedianya sarana dan prasarana di Perangkat Daerah Perangkat Daerah 14
9. 3.Pembangunan Aplikasi dan perangkat Lunak Penyediaan Aplikasi dan perangkat lunak untuk Pelayanan Desa Digital
10. 1.Tersedianya Web Desa/ Kelurahan Diskominfo
11. 2.Tersedianya Aplikasi dan perangkat lunak pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, informasi hukum, pendidikan, seni dan budaya, peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah
12. 4.Peningkatan Kuantitas dan kualitas SDM
13. 1.Penyediaan tenaga pengelola Desa Digital dan Operator di Desa Tersedianya tenaga pengelola Desa Digital dan Operator di Desa/Keluraha n Desa/ Kelurahan
14. 2.Pelatihan Operator Desa Terlaksananya Pelatihan Operator Desa/Keluraha n Diskominfo
15. 5.Peningkatan Integrasi aplikasi program pelayanan publik Integrasi aplikasi pelayanan Publik Terlaksananya Integrasi aplikasi pelayanan Publik Diskominfo
16. 6.Pembinaan 1. Sosialisasi Web dan Aplikasi Terlaksananya Sosialisasi Web dan Aplikasi Diskominfo
17. 2.Bimbingan teknis Web dan Aplikasi Terlaksananya Bimbingan teknis Web dan Aplikasi Diskominfo
18. 3.Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Perangkat Daerah
19. 7.Pengawasan 1. Monitoring dan Evaluasi Web dan Aplikasi Pelayanan Publik Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Web dan Aplikasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah
20. 2.Monitoring Infrastruktur dan jaringan internet Terlaksananya Monitoring Infrastruktur dan jaringan internet Diskominfo Keterangan : : Target waktu kinerja program 15 E. Alur Pelayanan Publik pada Desa/Kelurahan Digital No. Uraian Prosedur / Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Kepala Desa Sekretaris Desa Petugas /Staf Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1 Petugas/Staf membuka Website Desa atau Aplikasi Pelayanan Publik Komputer dan Internet 1 hari Website Desa dan Aplikasi Pelayanan Publik 2 Petugas/staf melakukan input data profil desa, program kerja desa, berita desa, transparasi anggaran desa, pelayanan surat desa, potensi desa dan lain-lain kedalam website desa dan atau memberikan tanggapan pada Aplikasi Publik Komputer, Internet dan Printer 1 hari Update Website dan Informasi pelayanan Publik 3 Sekretaris desa melakukan filter data yang patut ditampilkan di Website atau tidak, memberikan Pelayanan Publik yang diminta oleh Masyarakat. Komputer, Internet dan Printer 1 hari Petunjuk dan Draft Surat atau Informasi dari/oleh Masyarakat 4 Kepala desa memberikan persetujuan atau petunjuk untuk data tersebut ditampilkan di Website. Komputer dan Internet 1 hari Petunjuk dan arahan Website desa serta Surat atau Informasi dari/oleh Masyarakat 16 F. Pedoman ini disusun sebagai acuan standar minimal dalam pelaksanaan integrasi program kerja Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah yang berbasis digital melalui program Desa/Kelurahan Digital. BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ARJUN NAINGGOLAN, SH NIP.19820909 200903 1 010

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…