DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan Dasar Penanaman Modal Di Daerah, Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab, Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi, Sosialisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan, Koordinasi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di daerah perlu diberikan insentif dan/atau kemudahan berusaha.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Mengingat Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Keija Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Keija Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
17.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi Kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
18.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI dan BUPATI DAIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Dairi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara
10.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
12.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh Penanam Modal dan mempunyai nilai ekonomis.
13.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha Asing, badan hukum Asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak Asing.
15.Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
16.Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat RUPMP, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Rencana Umum PenanamanModaldanprioritaspengembangan potensi provinsi. 17.RencanaUmumPenanamanModalKabupaten,yang selanjutnyadisingkatRUPMK,adalahdokumen perencanaanpenanaman modaldaerah Kabupaten yangdisusun dan ditetapkanoleh PemerintahDaerah Kabupatensesuai denganRencanaUmumPenanaman ModalProvinsidan prioritas pengembanganpotensi kabupaten. 18.PromosiPenanamModalselanjutnyadisebutPromosi adalahsegalabentukKomunikasi yangdigunakanuntuk menginformasikan,dan/ataumenyakinkan tentang potensi dan peluang sertaiklimPenanamModalkepada pemangku kepentingan baik didalammaupun diluar negeri. 19.Promosi DalamNegeriadalahkegiatan komunikasikepada PenanamModalpotensial yangdilaksanakan di dalam negeri. 20.PromosiLuarNegeriadalahkegiatan komunikasi kepada PenanamModalpotensial yang dilaksanakan diluar negeri. 21.Pelayanan TerpaduSatuPintu yangselanjutnya disingkat PTSPadalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai daritahappermohonan sampai dengantahappenyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 22.DuniaUsaha adalah UsahaMikro,UsahaKecil,Usaha MenengahdanUsaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesiadanberdomisili di Indonesia. 23.UsahaMikroadalah usahaproduktif milik orang perorangandan/atau badanusahaperorangan yang memenuhi kriteriausahamikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang UsahaMikro, Kecil,dan Menengah.
24.UsahaKeciladalah usahaekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukancabangperusahaanyangdimiliki,dikuasaiatau menjadibagian baiklangsungmaupuntidaklangsung dari UsahaMenengahatauUsaha Besar, yangmemenuhi kriteriaUsahaKecilsesuaiketentuanperaturan perundang-undangan. 25.UsahaMenengahadalah usahaekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukanolehorang peroranganatau badanusahayangmerupakananak perusahaan atau bukancabangperusahaanyang dimiliki,dikuasaiatau menjadibagianbaik langsung maupuntidaklangsung dari UsahaKecilatauUsahaBesardengan jumlah kekayaan bersihatau hasilpenjualantahunansesuaiketentuan peraturan perundang-undangan. 26.UsahaBesaradalah usahaekonomiproduktif yang dilakukanolehbadan usahadengan jumlah kekayaan bersihatauhasil penjualantahunanlebihbesardari UsahaMenengah yang meliputiusahanasionalmilik Negaraatau Swasta,usaha patungan danusahaasing yangmelakukan kegiatanekonomidi Indonesia.
27.Perizinanadalahpemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan daripemerintah kepadaseeorangataupelaku usaha/kegiatan tertentusesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan. 28.Nonperizinanadalah pemberian dokumenataubukti legalitas atas sahnya sesuatu kepadaseseorangatau sekelompokorang dalamkemudahanpelayanandan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 29.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelakuusaha untuk memulai dan menjalankan usahadan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ataukomitmen.
30.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
31.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh PTSP untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
32.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
33.Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan, mencatatkan nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal.
34.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
35.Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
36.Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
37.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
39.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atauinvestoruntukmempermudahsetiapkegiatan investasidan untuk meningkatkaninvestasididaerah. 40.Pajak Daerahyangselanjutnya disebutPajak,adalah Kontribusi wajibkepadaDaerahyangterutangolehorang pribadiataubadanyang bersifatmemaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakanuntukkeperluanDaerah bagisebesar-besamyakemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 41.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebutRetribusi, adalah pungutanDaerah sebagai pembayaranatasjasa ataupemberianizintertentuyangkhususdisediakan dan/ataudiberikanoleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadiataubadan. 42.PemberianInsentifPenanamanModalDaerah yang selanjutnyadisebut PemberianKemudahan,adalah penyediaanfasilitasdariPemerintah Daerahkepada PenanamModaluntuk mempermudahsetiapkegiatan penanamanmodaluntukmempermudah setiap kegiatan penanamanmodal dalam rangka mendorong peningkatan penanamanmodal di daerah. 43.Bidang UsahayangTerbuka adalahBidangUsaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal. 44.Bidang UsahayangTertutup adalah Bidang Usaha tertentuyang dilarang diusahakan sebagai kegiatan PenanamanModal. 45.Bidang Usaha yangTerbuka dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yangdapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modaldengan persyaratan,yaitu dicadangkan untuk UsahaMikro, Kecil,dan Menengah sertaKoperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinankhusus,dan penanam modal dari negara AssociationofSoutheast Asian Nations(ASEAN).

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.tidak diskriminatif;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penanaman Modal di Daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

a.kebijakan dasar Penanaman Modal di Daerah; - 1 1 -
b.perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal;
c.promosi Penanaman Modal;
d.pelayanan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan;
e.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
f.Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
g.peran serta Masyarakat;
h.sistem informasi Penanaman Modal;
i.sosialisasi, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal;
j.koordinasi penyelenggaraan Penanaman Modal;
k.pengendalian Penanaman Modal; dan
l.penyelesaian sengketa.

BAB IV

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Dasar Penanaman Modah Daerah untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses perencanaan Penanaman Modal, pelaksanaan, pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalamRUPMKmenyusun pengembangan Penanaman Modal.
(2)RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan Penanaman Modal partisipatif.
(4)Penyusunan RUPMK dapat berkonsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(5)RUPMK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah yang meliputi:
1. a.identifikasi dan Pemetaan dan Peluang Penanaman Modal;
2. b.ketersediaan lahan;
3. c.sarana dan prasarana penunjang;
4. d.pendokumentasian secara elektronik;
(2)Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
(3)Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal melalui: sistem pemasaran dan komunikasi kepada Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
(2)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.bimbingan dan konsultasi;
2. b.analisis minat Penanaman Modal;
3. c.pameran;
4. d.temu usaha;
5. e.seminar investasi;
6. f.fasilitasi misi investasi; dan
7. g.penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
(3)Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
(4)Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 9

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi Daerah, nasional, dan intemasional.
(2)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekeija sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah. BABVII PELAYANANPENANAMANMODAL DANPELAYANANPERIZINAN BagianKesatu Pelayanan PenanamanModal Paragraf1 LingkupPelayananPenanamanModal

Pasal 10

PemerintahDaerah menyelenggarakanpelayananPenanaman Modal,yang meliputi: a.jenisbidangusaha; b.PenanamModal;

c.bentuk badanusaha; d.Perizinan; e.ketenagakerjaan;dan f.lokasiPenanamanModal. Paragraf2 JenisBidang Usaha Pasal 11

(1)Semua bidangusahaterbukabagi kegiatan Penanaman Modal,kecuali bidangusahayangdinyatakan tertutup untuk PenanamanModalataukegiatan yanghanya dapat dilakukanoleh PemerintahPusat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penanaman Modalsebagaimana dimaksud pada ayat(1)disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf3 Penanam Modal

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…