menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho; BUPATI DAIRI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang: PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AfR MINUM LAE NCJHO TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 5 TAHUN 2021 BUPATJDAIRI PROVINS! SUMATERA UTARA ( SALINAN ) Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 961 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 921 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1421 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3051 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Ta.mbahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6385;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawasatau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Sadan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dain Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Dain Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Mi1ik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dain Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Dain Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Min um Lae Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 203);
4 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Bupati adalah Bupati Dairi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memirnpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prrnsip otonomi seluas- luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya clisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bu pati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang clipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal adalah Organ