DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho. Peraturan ini terdiri dari 8 bab yakni Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Bentuk, Besaran, dan Jangka Waktu Penambahan Penyertaan Modal; Tata Cara Penambahan Penyertaan Modal; Pengelolaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa layanan air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho saat ini belum optimal dari aspek kualitas, kuantitas dan kontiunitas pelayanan umum, pelayanan dasar serta keterjangkauan cakupan wilayah layanan yang disebabkan keterbatasan permodalan;
b.bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu penambahan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho; BUPATI DAIRI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang: PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AfR MINUM LAE NCJHO TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 5 TAHUN 2021 BUPATJDAIRI PROVINS! SUMATERA UTARA ( SALINAN ) Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 961 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 921 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1421 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3051 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Ta.mbahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6385;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawasatau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Sadan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dain Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Dain Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Mi1ik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dain Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Dain Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Min um Lae Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 203); 4 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2.Bupati adalah Bupati Dairi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memirnpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prrnsip otonomi seluas- luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya clisingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bu pati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang clipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal adalah Organ

Pasal 1

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PENAMBAHAN DAERAH KEPADA TENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan : MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRJ dan BUPATTDAIRI Dengan Persetujuan Bersama 5 Perusabaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho dan memegang segala kewenangan yang telah diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

7.Perusabaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Lae Nciho adalah Badan Usaba Milik Daerah yang seluruhnya atau sebagian besar rnodalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Penyertaan Modal daerah dalarn bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Perumda Air Minum Lae Nciho dengan mendapat hak kepemilikan.
9.Penyertaan Modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi. 6

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho dilakukan dalam bentuk uang dan barang.
(2)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perurnda Air Minum Lae Nciho sampai dengan tahun 2019 sebesar 48.028.049.681 (Empat Puluh delapan miliar dua puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam rat us delapan pul uh satu rupiah).
(3)Penarnbahan Penyerta.an Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana bisnis yang disetujui oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM).

BAB I

KETENTUANUMUM pgRUSAHAAN UMUM DAERAHAJR MINUM LAE NCIHO.

Pasal 4

BAB l1J BENTUK, BESARAN, DAN JANGKA WAKTU PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Penarnbahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho bertujuan untuk menguatkan pennodalan dalam upaya meningkatkan dan perluasan sarana dan prasarana pelayanan fisik dan non fisik, serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada Perurnda Air Minum Lae Nciho dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan air minum pada masyara.kat khususnya pelanggan Perumda Air Minum Lae Nciho.

Pasal 2

(1)sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).
(2)Pemenuhan kewajiban Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua miliar tiga ratusjuta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.275.000.000,- (Empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat rniliar empat ratusjuta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.025.000.000,- (Empat miliar dua puluh lima juta rupiah).
(3)Jangka waktu Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum La.e Nciho sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilaksanakan selama 4 (empat) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Penambahan Penyenaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
(5)Rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 7 ( 1) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

Pasal 5

8 ( 1) Pengelolaan Penarnbahan Penyertaan Modal dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(2)Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Lae Nciho dilaksanakan sesuai standar akuntansi perusahaan dan standar akuntansi pemerintahan serta menyertakan laporan kinerja yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 7

BABV PENGEWLMN, PELAPORANDAN PERTANGGUNGJAWABAN

(1)Direktur Perumda Air Minum Lae Nciho mengusulkan Penam bahan Penyertaan Modal berdasarkan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan setiap tahun dan telah disetujui oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM).
(2)Rencana Bisnis Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat ringkasan evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya, kondisi BUMD saat ini, asumsi yang dipakai dalarn penyusunan Rencana Bisnis, serta penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
(3)Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ringkasan rencana usaha, uraian indikator rencana usaha, analisis usaha, analisis pasar, analisis finansial yang dilampiri dokumen pendukung seperti profil perusahaan, Japoran keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, laporan kinerja.

Pasal 6

(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 193), clicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 9 ( 1) Bilamana terjadi peru bah an peratu ran perundang- undangan ten tang Perumda maka proses penam bahan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai terealisasinya penambahan penyertaan modal.

Pasal 9

(1)Kuasa Pemilik Modal (KPM) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Pemerin tah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho.
(2)Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Lae Nciho.

BAB VIL

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 8

BAB VT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 10 JON HENRY PANJAITAN, SH, MH PEMBINA (IV /a) NIP. 19731208 200502 1 003 Salinan sesua.i dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ~ LEONARDUS SIHOTANG LEMBARANDAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINS! SUMATERA UTARA :(4 - 170 /2021) ttd. Diundangkan di SidikaJang pada tanggal 11 Nopember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, EDDY KELENG ATE BERUTU ttd. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 11 Nopember 2021 BUPATI DAIRI, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d.iundangkan. KETENTUAN PENUTUP 11 PasaJ 8 Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…