DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggung Jawab, Perencanaan dan Pelaksanaan, Focal Point, Pembinaan, Penghargaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pengarusutamaan Gender; DaerahPeraturan tentang l :1.Pasal18ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor15 Tahun1964tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- UndangNomor4Tahun1964tentangPembentukan DaerahTingkatIIDairidengan mengubah Undang- UndangNomor7 Drt.Tahun1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatendi Provinsi Sumatera Utara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1964Nomor9)menjadi Undang-Undang (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1964 Nomor9,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor2689); 3.Undang-UndangNomor23 Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Mengingat Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor11 Tahun2020 tentang CiptaKerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020Nomor245,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6573); 4.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor15Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan tentang PengarusutamaanGender diDaerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor15 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan tentang PengarusutamaanGender di Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor927); 5.Peraturan MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346); Umum 2 6.PeraturanMenteriPemberdayaan Perempuandan PerlindunganAnakNomor9Tahun2015tentang Indikator PemantauandanEvaluasiPelaksanaan Pembangunan PemberdayaanPerempuandan PerlindunganAnak(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun2015Nomor1213),sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanMenteriPemberdayaan Perempuan danPerlindunganAnakNomor7 Tahun2018tentang PerubahanatasPeraturanMenteriPemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnakNomor9 Tahun 2015 tentangIndikatorPemantauandanEvaluasi Pembangunan Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan danPerlindunganAnak(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2018Nomor990); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN DAIRI dan BUPATI DAIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Dairi. 2.Daerah adalah Kabupaten Dairi. 3 3.Pemerintahan Daerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehpemerintah daerahdandewan perwakilanrakyat daerahmenurutasasotonomidan tugas pembantuan dengan prinsipotonomiseluas- luasnya dalam sistemdan prinsipNegaraKesatuan Republik Indonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. 4.PemerintahDaerah adalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenangandaerahotonom. 5.Dewan PerwakilanRakyat Daerahyangselanjutnya disingkatDPRDadalahlembaga perwakilanrakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6.PerangkatDaerahadalah unsur pembantu Bupati danDPRDdalampenyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah. 7.Kecamatanadalahwilayahkeija camat sebagai perangkat daerah. 8.Pengarusutamaan Gender yangselanjutnyadisebut PUGadalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikangender menjadi lakidanperempuan. 9.Genderadalah konsep yang mengacupada pembedaan peran,fungsidantanggung jawab laki-lakidan perempuan yangteijadi akibat dari dan dapatberubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuanuntukmemperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia,agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,ekonomi,sosial budaya,pertahanan dan keamanan,dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. 4 12.AnalisisGenderadalahproses analisisdatagender secara sistematistentangkondisi laki-lakidan perempuan khususnyaberkaitan dengantingkat akses,partisipasi,kontroldanperolehanmanfaat dalam prosespembangunan untukmengungkapkan akar permasalahanteijadinya ketimpangan kedudukan,fungsi,perandantanggung jawabantara laki-lakidanperempuan. 13.PerencanaanResponsif Genderadalahperencanaan untuk mencapai kesetaraandankeadilan gender,yang dilakukan melaluipengintegrasian pengalaman, aspirasi,kebutuhan,potensi,dan penyelesaian permasalahanperempuandanlaki-laki. 14.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARGadalah anggaranyang responterhadap kebutuhan perempuandanlaki-laki yangtujuannya untukmewujudkan kesetaraandankeadilan gender. 15.Gender BudgetStatement yangselanjutnyadisingkat GBSadalah dokumen yang menginformasikansuatu output kegiatan telah responsif genderterhadapisu gender yangada,dan/atausuatubiaya telah dialokasikanpada outputkegiatan untukmenangani permasalahankesenjangan gender. 16.Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat GAPadalah alat analisis genderyangdirancang untuk membantu para perencana kebijakan / program/ kegiatan pembangunan,untukmengidentifikasi kesenjangan genderdanpermasalahan gender sekaligus menyusun rencanakebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecilatau menghapuskan kesenjangan gender.
17.Focal PointPengarusutamaanGender yangselanjutnya disebut Focal PointPUGadalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing. 5 18.KelompokKeijaPengarusutamaanGenderyang selanjutnya disebutPokjaPUGadalahwadah konsultasi bagipelaksanadanpenggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga didaerah. 19.RencanaPembangunanJangkaMenengah Daerah yangselanjutnyadisingkatRPJMDadalahdokumen perencanaanDaerahuntukperiode5(lima)tahun. 20.RencanaPembangunan TahunanDaerah yang selanjutnyadisebutRencana Keija PemerintahDaerah yangselanjutnyadisingkatRKPDadalahdokumen perencanaan Daerahuntukperiode 1(satu)tahun. 21.RencanaKeijaPerangkatDaerah yang selanjutnya disebutRenjaPerangkatDaerahadalahdokumen perencanaan PerangkatDaerahuntukperiode1(satu) tahun. 22.RencanaKerjadanAnggaran PerangkatDaerah yang selanjutnya disingkatRKAPerangkatDaerah adalah dokumen perencanaandanpenganggaranyang berisi rencanapendapatan,rencanabelanjaprogramdan kegiatan Perangkat Daerahsertarencana pembiayaan sebagaidasarpenyusunanAPBD. 23.RencanaStrategis Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerahadalahdokumen perencanaan Perangkat Daerah untukperiode5(lima) tahun.
24.Dokumen PelaksanaanAnggaranPerangkat Daerah yang selanjutnyadisingkatDPAPerangkat Daerah adalah dokumen yangmemuatpendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaanoleh pengguna anggaran. 6 BABII MAKSUD DANTUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkanuntukmemberikan landasan hukumpadaPemerintahDaerah dalam penyelenggaraanpemerintahan,pembangunan,dan pelayanan masyarakatyang berperspektifgender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuanuntuk: a.memberikan acuan bagiPerangkat Daerah dalam menyusunstrategi pengintegrasian genderyang dilakukanmelaluiperencanaan,pelaksanaan, penganggaran,pemantauan,danevaluasiatas kebijakan,program kegiatanpembangunan daerah; b.mewujudkanperencanaanberperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman,aspirasi, kebutuhan,potensidanpenyelesaianpermasalahan laki-lakidanperempuan; c.mewujudkan kesetaraan dankeadilan gender dalam kehidupanberkeluarga,berbangsa,danbemegara; d.mewujudkanpengelolaan anggaran yang responsif gender; e.meningkatkan kesetaraan dankeadilan dalam kedudukan,peranan,dantanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;dan

f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

RuanglingkupPeraturanDaerah ini meliputi: a.wewenangdantanggung jawab; b.perencanaan dan pelaksanaan; c.focalpoint; d.pembinaan e.penghargaan; f.pelaporan,pemantauandanevaluasi. BABIV WEWENANGDANTANGGUNGJAWAB Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenangdan bertanggung jawabatas pelaksanaanPUGdi daerah meliputi : a.menetapkankebijakandaerahdalampelaksanaan PUG; b.mengoordinasikan,menfasilitasi,danmediasi pelaksanaan kebijakanPUG; c.pemberian bantuanteknis,fasilitasipelaksanaanPUG danpengembangan materi komunikasi informasidan edukasiPUG; d.pelaksanaanPUGyangterkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan,ekonomi,politik,hukum,dan hak asasi manusia; dan e.mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan yang Responsif Gender;dan f.pemantauan dan evaluasi pelaksanaanPUG. 8 BABV PERENCANAAN DANPELAKSANAAN BagianKesatu Perencanaan Pasal 6

(1)Pemerintah kebijakan, ResponsifGenderyang dituangkandalamRPJMD, RencanaStrategis Perangkat Daerah,danRencana KeijaPerangkat Daerah.
(2)Penyusunan kebijakan,program,dankegiatan pembangunanResponsif Gendersebagaimana dimaksudpada ayat(1),dilakukanmelalui Analisis Gender. Daerah melakukan penyusunan program,dankegiatan pembangunan

Pasal 7

(1)DalammelakukanAnalisisGendersebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),dapat menggunakan metodealur keija analisisGAPataumetodeanalisis lain.
(2)Analisis Genderterhadaprencana keija dananggaran Perangkat Daerah dilakukanoleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkanARG.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadapRPJMD, RenstraPerangkat Daerah,Rencana Keija Perangkat Daerah danRencana Keija Anggaran Perangkat Daerah dapatbekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(4)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat(3 ^ dituangkan dalam penyusunanGBS. 9
(5)Hasil AnalisisGender yangterdapatdalamGBS menjadidasarPerangkat Daerah dalam menyusun kerangkaacuankegiatan danmerupakanbagiantak terpisahkan dengandokumenRKAdanDPAPerangkat Daerah.
(6)Tatacara penyusunanGBSdiaturlebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerahyang membidangiurusan perencanaan pembangunan daerah,mengoordinasikan penyusunanRPJMD,RKPD,RenstraPerangkat Daerah,Renja PerangkatDaerah,danRKAdanDPA yang Responsif Gender.
(2)Ketentuan mengenaiPenyusunanRKAdanDPA Perangkat Daerah yangResponsifGendersebagaimana dimaksud padaayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati. BagianKedua Pelaksanaan

Pasal 9

(1)Bupati bertanggung jawabataspelaksanaanPUG.
(2)Dalam melaksanakanPUGsebagaimana pada ayat(1) dibentuk PokjaPUG.
(3)PokjaPUGsebagaimana dimaksud pada ayat(2)terdiri dari : a.Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
1. b.Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan;
2. c.Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah. 10
(4)SusunankeanggotaanPokjaPUGsebagaimana dimaksudpada ayat(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

PokjaPUGsebagaimana dimaksud dalam Pasal9ayat(2), mempunyai tugas: a.mempromosikandanmemfasilitasiPUGkepada masing-masingPerangkat Daerah; b.melaksanakan sosialisasidanadvokasiPUGkepada Camat,Lurah,danKepalaDesa;

c.menyusunprogramkerja setiap tahun; d.mendorong terwujudnya perencanaandan penganggaran yang Responsif Gender; e.menyusunrencanakerjaPokjaPUGsetiap tahun; f.bertanggung jawabkepadaBupatimelaluiWakil Bupati; g.merumuskanrekomendasikebijakankepadaBupati; h.menyusunprofilgender daerah; i.melakukanpemantauan pelaksanaanPUGdi masing- masingperangkat daerah; j.menetapkantimteknis untukmelakukan analisis terhadapanggaran daerahyang Responsif Gender; k.menyusunRencana Aksi DaerahPUG;dan
l.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal PointPUGdiPerangkat Daerah.

Pasal 11

(1)Timteknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan Aparatur Sipil Negara(ASN) yang memahami analisis anggaran responsif gender.
(2)Rencana AksiDaerahPUGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k,memuat:
1. a.PUGdalam peraturan perundang-undangan di daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah ; 11 c.penguatankelembagaanPUGdidaerah;dan
3. d.penguatan peranserta masyarakatdi daerah. BABVI FOCAL POINT Pasal 12
(1)FocalPointPUGpada setiapPerangkatDaerah terdiri daripejabatdan/ataustaf yang membidangitugas perencanaan dan/atauprogram.
(2)Focal PointPUGsebagaimana dimaksudpada ayat(1), mempunyai tugas: a.mempromosikanPUGpadaunit keija; b.memfasilitasipenyusunanrencana kerjadan penganggaranPerangkatDaerah yang responsif gender; c.melaksanakan pelatihan,sosialisasi,danadvokasi PUGkepada seluruh pejabatdanstaf di lingkungan Perangkat Daerah;
1. d.melaporkanpelaksanaanPUGkepada pimpinan PerangkatDaerah; e.mendorong pelaksanaananalisis genderterhadap kebijakan, program,dan kegiatan pada unit keija; dan f.memfasilitasi penyusunandatagenderpada setiap Perangkat Daerah.
(3)Focal PointPUGsebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipilih dan ditetapkan oleh KepalaPerangkat Daerah. 12 BABVII PEMBINAAN Pasal 13
(1)Bupatimelakukanpembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
(2)Bupatidapatmelimpahkan kewenanganpembinaan pelaksanaanPUGsebagaimana dimaksudpada ayat
(1)kepadaPerangkatDaerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan.
(3)Pembinaansebagaimana dimaksudpada ayat(1) meliputi: a.penetapanpanduanteknis pelaksanaanPUG; b.penguatan kapasitas kelembagaanmelalui pelatihan,konsultasi,advokasi,dankoordinasi;
1. c.pemantauandanevaluasi pelaksanaanPUGpada Perangkat Daerah;
2. d.peningkatankapasitasFocalPointdanPokjaPUG; dan e.strategi pencapaian kinerja. BABVIII PENGHARGAAN

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah dapatmemberikan penghargaan kepada setiap orang,kelompok,organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakanPUGdan kesetaraan gender. 13
(2)Kriteriapenerimadanbentuk penghargaan sebagaimanadimaksudpada ayat(1)diaturlebih lanjutdalamPeraturanBupati. BABIX PELAPORAN,PEMANTAUAN, DANEVALUASI

Pasal 15

(1)KepalaPerangkatDaerah menyampaikan laporan pelaksanaanPUGkepadaKetuaPokjaPUGsecara berkalasetiap 6(enam)bulan.
(2)PokjaPUGmenyampaikan laporan pelaksanaanPUG kepada Bupati.
(3)Bupatimenyampaikan laporan pelaksanaanPUG kepada Gubemursecaraberkalasetiap 6(enam) bulan.

Pasal 16

Materilaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 15, meliputi: a.pelaksanaanprogramdan kegiatan; b.instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c.sasaran kegiatan; d.penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegaradanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerahatau sumber lain yangsah; e.permasalahan yang dihadapi;dan

f.upaya yang telah dilakukan. 14 Pasal 17 Laporansebagaimanadimaksuddalam Pasal15menjadi bahanpemantauan danevaluasipelaksanaanPUG.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…