DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengarue tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Peraturan ini terdiri dari 8 bab yakni Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaan Modal Daerah, Penambahan Penyertaan Modal, Penerimaan Daerah, Pengelolaan dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peratu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penambahan Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambaban Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara; Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang efektif, efisien, sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerab Sumatera Utara; permodalan serta kinerja Perseroan bahwa untuk memperkuat meningkatkan produktifitas dan a.Menimbang BUPATI DAIRJ, DEN GAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIR! NOMOR 6 TAHUN 2021 TENT ANG BUPATI DAIRJ PROVINS! SUMATERA UTARA [ SALII~AN ] 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nornor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 3
12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1999 Nomor 47 Seri D Nomor 47); Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Dairi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Dairi.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Vndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

Pasal 1

BAB 1 KETENTUAN UMUM BANKMODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA. PERATVRAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAANMenetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI DAIRJ dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRJ Dengan Persetujuan Bersama s

6.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sumut adalah Bank milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi jangka panjang yang bersifat pennanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang kepada PT. Bank Sumut yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Jasa Giro Pemerintah Daerah adalah bunga atas dana yang disimpan Pemerintah Daerah berdasarkan tingkat suku bunga dan/ atau jasa giro yang berlaku.
11.Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
12.Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan terbatas yang berwujud selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. 6 No. Tahun I Setoran Saham I Total Penyertaan Modal (Ro.} (Rp.)
1.2001 736.700.000 736.700.000
2.2002 161.760.000 898.460.000
3.2003 - 898.460.000 4. I 2004 107.070.000 1.005.530.000
5.2005 - 1.005.530.000
6.2006 708.950.000 1.714.480.000
7.2007 1.233.140.000 2.947.620.000

(1)Sejak berdirinya PT. Bank Sumut terhitung mulai tanggal 4 November 1961 sampai dengan 31 Desember 2020, Nilai Penyertaan Modal Daerah sebanyak 4.099.284 (empat juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat) lembar saham senilai Rp. 40.992.840.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 3

BAB IIJ PENYERTAANMODALDAERAH

(2)Penambahan Penyertaan Modal bertujuan meningkatkan kepemilikan saham dan produktifitas kinerja PT. Bank Sumut yang efektif, efisien, sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian keuntungan yang diperolehnya guna menunjang pembangunan Daerah. ( 1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperkuat permodalan PT. Bank Sumut dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 2

BABU MAKSUDDANTUJUAN sebesar Rp. 7.000.000.000,-

a.Tahun Anggaran 2021 (Lima miliar rupiah);
b.Tahun Anggaran 2022 (Tujuh miliar rupiah); 7 ( l) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah) yang akan ctipenuhi sampai dengan tahun 2025.

(2)Pemenuhan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut: sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 6

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 5

Bentuk Penambahan Penyertaan Modal adalah dalam bentuk saham.

Pasal 4

8.2008 843.600.000 3.791.220.000
9.I 2009 1.605.320.000 5.396.540.000
10.I 2010 I 3.688.320.000 9.084.860.000
11.2011 I 4.068.530.000 13.153.390.000
12.2012 1.200.000.000 14.353.390.000
13.2013 1.500.000.000 15.853.390.000
14.2014 2.000.000.000 17.853.390.000
15.2015 2.000.000.000 19.853.390.000
16.2016 4.362.850.000 24.216.240.000
17.2017 5.971.410.000 30.187.650.000
18.2018 4.789.080.000 34.976. 730.000
19.2020 6.016.110.000 40.992.840.000 8

(1)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) dilaksanakan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana setelah PT. Bank Sumut menyetorkan keseluruhan bagian laba ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana dengan memperhitungkan persen tase atas realisasi jasa giro tahun sebelumnya.
(3)Penambahan Penyertaan Modal dianggarkan setiap tahun anggaran.
(4)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

a.Pendapatan dari dividen untuk modal disetor atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tahun buku sebelumnya sesuai dengan basil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut;
b.Paling sedikit 30% (Tiga puluh persen) dari penerimaan Jasa Giro Pemerintah Daerah pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 7

c.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enarn miliar rupiah);
d.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah);
e.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam miliar rupiah). 9 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)Pengelolaan Penambahan Penyertaan Modaldilakukan oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
(2)Pelaporan atas pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal disa.mpaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
(3)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.
(3)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ( 1) Penerimaan Daerah atas Penambahan Penyertaan Modal beru pa dividen.

Pasal 9

BABV PENERIMAAN DAERAH 10 JON HENRY PANJAITAN, SH, MH PEMBINA (IV/ a) NIP. 19731208 200502 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINS! SUMATERA UTARA: ( 5 - 171/2021) LEONARDUS SIHOTANG ttd. Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 11 Nopember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, EDDY KELENG ATE BERUTU ttd. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 11 Nopember 2021 BUPATI DAIRI, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…