DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan bupati ini ditetapkan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2021 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, prinsip pengelolaan dana desa, penetapan rincian dana desa, tata cara penggunaan dana desa, penyaluran dan pencairan dana desa, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan partisipasi masyarakat, serta sanksi. Lampiran pada peraturan bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan terjadinya Pandemi Virus Corona (Covid 19) di seluruh dunia dan khususnya di Deiyai, mengakibatkan Penetapan dan Pembagian Dana Desa mengalami Perubahan;
b.bahwa Perubahan sebagaimana climaksud pada huruf a, disebabkan Pergeseran Anggaran guna keperluan penanganan pandemic Virus Corona (Covid 19);
c.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu merubah Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa di Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2021;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam Rangka Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid 19), Bupati melakukan penyesuaian perhitungan rincian dana desa setiap desa; BUPATI DEIYAI, ENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TAT/\ ARA PEM A JAN AN PI4 NrtTA AN RJN fAN ANA E A DI KAOUPA'f 4 N EIYAr TJ\f-IUN ANGGARAN 2021 TEN'IAN BUJ>ATI EIYAI PR VIN I P/\P A E /\'I URAN n PATI r EJY /\f N< M H 2 TA 1 I N 202 I .'/\LINAN J Dipindai dengan CamScanner 2 ) . ndnn -Und u Norn r T h n 2 8 ntan rnb ntuk n Kabupat n iyai Ii Pr pin i Papu (L mbaran N ara R publik Indon sia Tah n 2008 Nomor 1 2 Tambahan Lem aran Negara p lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)·

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuang n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434};
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5459}; n 1N' nrn Dipindai dengan CamScanner 3 Norn r 43 T hun 2014 ksanann Unds n -Und n Tahun 2 14 l nt ng R (I rnbaga p hlik lndori sia Tah n 2014 N mar Tnrnbahn n N nra R p blik Jndon sia N mor ) . ~h p,, imnn t ·IAh di bah d ngan pr-mt rrnn l' m rintn h Nomor 1 J Tnhun 2019 {L ~m1m 'H NqrnrA. R "I iblik In I n sir Tah n 2019 Non r 41 Tnrnl ahan f mbnrnn Ne re r publik Ind n sin Norn r 6~J2 J ndnn - ndnrig N rnor 1 'f h n 2 P rbcnclnhnrnan Kcuan Rn N :r:-ir N ara Republik Indone i Tahun 20 4 N mor 5, Tamb han LembagaNe ara R publik Ind n i Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400}:
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor Nomor 220); Dipindai dengan CamScanner 4 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2021

Menetapkan

MEMUTUSKAN

5.P raturnn M nt ri , lam N ri N rn r 111 Tahun 2014 ntnng P dornan T knis P r turan di a ( ritn N ar R p 1 lik di ( rita N nra R publik Jr cl n . in Tah n 2014 t ntan (L .mbagn N pf\m R p blik Ind n i'" T hun 20 I 4 Norn r 20 ) · . P r turnn M nt ri N ri N mor 120 Tahun 2018 t ntan P rubahan atas P r tur n M nt ri Dalarn Ne ri Nomor 80 T hun 2015 tcntang Pemb ntukan Produk Hukum D erah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK. 07/2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa;
19.Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S. 702/MK.07 /2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Tran sfer Dae rah dan Dana Des a Tahun Anggaran 2020;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2020 Nomor 1);
22.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 156/PMK.07 /2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Menetapkan " Dipindai dengan CamScanner 5 HJ\ U I I< 11/l'l•:NTUAN M M l'rwnl 1 JJ11J111n Pc 11lur1111 Bupntl i11i Y! t g dirnnk a d dcnga :
1.Un< 1 nh 11dnltth T ncr nh KnlJur atcn f .iya i; ?.. Pcm •rinf 11'1 Kntmr Hkn J <!i rli i1d:d:ih K pal, Dncrnll :icluig,d unsu Pen ·J ~Wtr' n Pcmorii tnh Dae nil yang memimpin p l ik nnnru urusnn Pcrncrintahan yang m njadi k w n angan H rah t nomi
3.upati cf lah up ti iy i
4.P ngguna An ar n n ah r Umum N ara dal h pejabat pem g ng kcwenangan p nggun,. ngg rank mentrian n gara/Lembaga;
5.Pcmbantu Pcngguna Angg ran Bendahara Urnum Negara adalah unit organisasi di Jingkungan Kernen trian Keuangan yang di tetapkan oleh Mentri keuangan dan bertanggung jawab atas pengelola anggaran yang berasal dari bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
6.Bagian Anggaran Bendahara umum Negara adalah bagian anaggaran yang tidak dikelompokan dalam Bagian Anggaran Kementrian Anggaran/Lembaga;
7.Pemerintah Kabupaten Deiyai adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewengangan Daerah Otonomi
8.Bupati adalah Bupati Deiyai
9.Kuasa Pengguna Anggaran Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementrian negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN;
10.Kantor Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara; Dipindai dengan CarrrScanner 6
11.OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai;
12.Distrik adalah Wilayah kerja kepa1a distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
13.Bad an Pengelola n Keuangan dan A set Daerah adaJah Satu n Kerja perangkat daerah Kabupat n Deiyai yang mengelola Keuangan dan Aset Dacrah;
14.Dinas P mberdayaan Masyarakat Kampung adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat;
15.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16.Pemerintahan Kampung adalah Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
17.Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
18.Perangkat Kampung adalah Unsur sekretariat kampung pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;
19.Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pennusyawaratan Kampung Bersama Kepala Kampung;
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21.Kekayaan Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan kampung asli, dibeli dan cliperoleh atas be ban APBK a tau perolehan hak lainnya yang sah; Dipindai denqan CamScanner 7
1.Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 156/PMK.07 /2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa

Pasal 2

22.Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang m nampung eluruh penerimaan desa dan un uk membayar scluruh pengeluaran desa pada bank yang di ct pk n;
23.Aloka i Dasar adalah Alokasi minimal dana desa y ng akan ditcrima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
24.Alokasi Afinnasi adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
25.Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan berdasarkan kepada desa yang memiliki basil penilaian kerja terbaik;
26.Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;
27.Indeks Kesulitan Geografis Desa adalah Angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
28.lndeks Kebutuhan Dana Desa adalah Indikasi dana yang peru dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa; Dipindai dengan CamScanner 8

BAB II

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

a.Keadilan, dengan mengutarnakan hak atau kepentingan seluruh warga kampung tanpa membeda-bedakan;
b.Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung seperti halnya pencegahan Virus Corona (Covid 19);

Pasal 3

Dana Desa diberikan kepada Pemerintah Kampung dengan Tujuan :

a.Mengurangi kemiskinan;
b.Meningkatkan Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan di tingkat kampung dan Pemberdayaan Masyarakat;
c.Meningkatkan Pembangunan lnfrastruktur Kampung;
d.Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid 19)
e.Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kampung n .ar n men ur ntu n 2020 di p n an
1. 3.Tuju n ra urr n l.nn Jn. n n Ht k J 't rin trih l<n pen I 111.an L t n T Kn p l n iy i.
2. 4.M mb rik n Acu n b p m rints h k mpung dalam penyelcnggar n kewcn ngan a] usul dan kewenangan local berska1a kampung y ng dibiayai oleh Dan Desa dalam melaksanakan program kegiatan; dan
3. 5.Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dana desa. Dipindai dengan CamScanner 9 Dana Desa dalam hal ini pembagian Bantuan Langsung Tunai Kampung merupakan dana langsung yang dialokasikan oleh Pemerintah Kampung dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelayanan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat dan Stirnulan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Serta Bantuan Langsung Tonai dalam rangka pencegahan Virus Corona (Covid-19)

Pasal 5

c.Kcwen ngan des dengan mengu amakan k wenangan h k asal usul dan kewenangan loca1 d sa:
d.Partisipa if dcng n mengutamakan prakarsa d n kre ifi as masyarakat;
e.Swake]ol dan berbasis sumber daya desa mengu amakan pelaksanaan ecara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal;
f.Berdikari mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan yang dikelola dari dan oleh masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah desa
g.Berbasis sumber daya desa; mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang berada didesa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa
h.Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis sisiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi kampung yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan kampung· Dipindai dengan CamScanner
a.ntuk kegiatan ) ang bersifat fisik kons si dilampiri dengan Design/Gambar dan Rencana Anggaran Biay a (RAB yang elah diverifi.kasi oleh pend amping desa dan mengacu pada standar teknis bangunan pemerintah (rekomendasi dari SK.PD Teknis Fo o Dokumentasi Kegiatan OYo Foto Dokumentasi Kegiatan 50°/o Foto Dokumentasi Kegiatan 1000/o dan Berita cara Pemerikasaan dan Serah erima pekerjaan Yang disahkan oleh pendamping lokal desa·
b.Untuk kegiatan ang bersifat fisik non konstruksi/pengadaan Barang/ Aset Kampung dilengkapi dengan ota/Kwintansi yang mencantumkan spesifikasi barang foto dokumentasi barang berita acara pemeriksaan oleh tim desa dan berita acara serah terima barang
c.embelanjakan Dana Kampung ang bersifat Fisik seperti asker, Hand Sanitizer Face Shield serta Alat Pencuci tangan guna meningkatkan pencegahan Virus Corona {Covid 19}.
d.Mas zarakat Penerima Bantuan Langsung Tonai adalah asyarakat ang dikategorikan Keluarga diskin
1. 2.Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana dimaksud pada ava (1 huruf b di erigkapi dengan: mpu
b.ng lolaan Dana D sa harus dapa dipertanggungja ab an s cara ukum. adminis rasi dan eknis s suai Pe a ran Perundang-undangan · sa adaJah :
a.sa mernpa.kan bagian h dari Penge o aan g rcan m dalam

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 6

Dipindai dengan CamScanner 11

1.Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 a di hitung sebesar 65°/o (enam pu1uh lima persen) dari anggaran dana desa secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk
2.Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 b dihitung sebesar 1 °/o (satu persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa Tertinggal dan desa sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
3.Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 c dihitung sebesar 3°/o (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa kinerja terbaik
4.Desa kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 4 merupakan desa yang dipilih sebanyak lOo/o dari jumlah desa nasional yang memiliki hasil kinerja terbaik
5.Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 d dihitung sebesar 31°/o (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan inclikator :

a.Jumlah penduduk dengan bobot 10°/o
b.Angka kemiskinan desa dengan bobot 40°/o
c.Luas Wilayah desa dengan bobot 20°10
d.Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30°10

Pasal 8

n Deiyai car merata it J n 1 t nH Tu l i , A11gr,n1· Im J rkcn i I n b r In. ark

n.Alokn i sar;
b.Al lea i Afirrnaai; Alok i Kin rj ; d n
d.Alok ai Formula. Pu. r l 7 BA IV I tJN I TA /\N RIN 'IAN I /\NA A Dipindai dengan CamScanner 12 Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, di hitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementrian yang berwenang dan atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

1.Pengelolaan Keuangan Desa se bagaimana pada Pasal 6 di nilai perubahan rasio APBDes terhadap total pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes
2.Pengelolaan dana desa sebagaimana pasal 6 dinilai ddari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan presentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola
3.Capaian keluaran (Output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari presentase capaian output dana desa.
4.Capaian basil (Outcome) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 dinilai dari perubahan sector IDM, perubahan status desa, status desa terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 10

a.Kri cri U am , y i u e a yang idak menerima Alok · Afirrn i . Krit ria Kin rj b .rds s rk n V riabel: . P ng Jo] n Keus n n D sa dengan Bobot 20%
b.Pengelolaan Dana De dengan bobot 20%
c.Capaian Keluaran Dana desa dengan Bobet 25%; dan
d.Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% P nilaian Kinerja tcrb ik sebagaimana dimaksud pad P s l 8 yat 4 berdas rk n lndikator Periilaian P al 9 Dipindai dengan CamScanner 13

Pasal 14

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Deiyai ini. Dana Desa merupakan dana langsung yang dialokasikan oleh Pemerintah kampong dalam rangka meningkatakan kapasitas Pelayanan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat dan Slimulan Swadaya Gotong Royong Masyarakat dalam Pembangunan Kampung. l< t r n an : D l<ab / Kot Dan Des a setiap Dae rah Kabupat en/ Kota A l(ab/Kota Alokasi Dasar setiap Dae rah Kabupaten/Kota AA Kab/Kota Alokasi Afirmasi setiap Dae rah Kabu paten/ Kota AK Kab/Kota Alokasi Kinerja setiap Dae rah Kabupaten/Kota AFKab/Kota Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/ Kota

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020

Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 5

PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020

Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2020