DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340; GcoU — r j __ ^ CU> ^ A ^ ?
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); lO.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). H.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATI DELI SERDANG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Deli Serdang;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7.Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
9.Sekretarias Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
10.Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang;
11.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12.Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksanan Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten;
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknis operasional administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Penerangan dan Pertamanan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. 5.Satuan PoJisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakeijaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya Mineral, Kebersihan dan Persampahan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang Kepemudaan, Olahraga, bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perpustakaan dan Arsip;
18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
19. 19.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
20. 20.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
21. 21.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
e.Badan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Dan Retribusi;
5. 5.Sekretariat KORPRI.

Pasal 3

1) Selain perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Kecamatan STM Hulu dengan Tipe A
b.Kecamatan STM Hilir dengan Tipe A
c.Kecamatan Pantai Labu dengan Tipe A
d.Kecamatan Beringin dengan Tipe A
e.Kecamatan Bangun Purba dengan Tipe A
f.Kecamatan Pagar Merbau dengan Tipe A
g.Kecamatan Galang dengan Tipe A
h.Kecamatan Lubuk Pakam dengan Tipe A
i.Kecamatan Tanjung Morawa dengan Tipe A
j.Kecamatan Batang Kuis dengan Tipe A
k.Kecamatan Hamparan Perak dengan Tipe A L. Kecamatan Sunggal dengan Tipe A
m.Kecamatan Labuhan Deli dengan Tipe A
n.Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Tipe A
o.Kecamatan Sibolangit dengan Tipe A
p.Kecamatan Pancur Batu dengan Tipe A
q.Kecamatan Deli Tua dengan Tipe A
r.Kecamatan Namorambe dengan Tipe A
s.Kecamatan Patumbak dengan Tipe A
t.Kecamatan Biru biru dengan Tipe A
u.Kecamatan Kutalimbaru dengan Tipe A
v.Kecamatan Gunung Meriah dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas sebagai berikut :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Jntensitas Urusan Pemerintah dan Potensi Daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian Habis Tugas;
f.Rentang Kendali;
g.Tata Kerja yang Jelas ; dan
h.Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit_ Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas dan akan diiakukan penataan serta penyesuaian menjadi UPT Dinas Kesehatan setelah ditetapkannya Perpres mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli, dengan nomenklatur dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340; GcoU — r j __ ^ CU> ^ A ^ ?
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); lO.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). H.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATI DELI SERDANG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Deli Serdang;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7.Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
9.Sekretarias Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
10.Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang;
11.Dinas Daerah Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12.Badan Daerah Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksanan Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten;
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknis operasional administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Penerangan dan Pertamanan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. 5.Satuan PoJisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakeijaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya Mineral, Kebersihan dan Persampahan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
16. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang Kepemudaan, Olahraga, bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perpustakaan dan Arsip;
18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
19. 19.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
20. 20.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
21. 21.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
e.Badan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Dan Retribusi;
5. 5.Sekretariat KORPRI.

Pasal 3

1) Selain perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Kecamatan STM Hulu dengan Tipe A
b.Kecamatan STM Hilir dengan Tipe A
c.Kecamatan Pantai Labu dengan Tipe A
d.Kecamatan Beringin dengan Tipe A
e.Kecamatan Bangun Purba dengan Tipe A
f.Kecamatan Pagar Merbau dengan Tipe A
g.Kecamatan Galang dengan Tipe A
h.Kecamatan Lubuk Pakam dengan Tipe A
i.Kecamatan Tanjung Morawa dengan Tipe A
j.Kecamatan Batang Kuis dengan Tipe A
k.Kecamatan Hamparan Perak dengan Tipe A L. Kecamatan Sunggal dengan Tipe A
m.Kecamatan Labuhan Deli dengan Tipe A
n.Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Tipe A
o.Kecamatan Sibolangit dengan Tipe A
p.Kecamatan Pancur Batu dengan Tipe A
q.Kecamatan Deli Tua dengan Tipe A
r.Kecamatan Namorambe dengan Tipe A
s.Kecamatan Patumbak dengan Tipe A
t.Kecamatan Biru biru dengan Tipe A
u.Kecamatan Kutalimbaru dengan Tipe A
v.Kecamatan Gunung Meriah dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas sebagai berikut :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.Jntensitas Urusan Pemerintah dan Potensi Daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian Habis Tugas;
f.Rentang Kendali;
g.Tata Kerja yang Jelas ; dan
h.Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit_ Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas dan akan diiakukan penataan serta penyesuaian menjadi UPT Dinas Kesehatan setelah ditetapkannya Perpres mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli, dengan nomenklatur dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.