DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PenyertaanModal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan DaerahAirMinum TirtaDeli KabupatenDeliSerdang Mengingat :l.Undang-UndangDrtNomor: 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerahotonomKabupaten didalam lingkungan Daerah Provinsi SumateraUtara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1092); 2.Undang-UndangNomor5 Tahun1962,jo Undang- undang Nomor6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah; kabupaten 3.Undang-UndangNomor17 Tahun 2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2003 Nomor47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 4.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang Perbendaharaan Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor5,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4355); 5.Undang-UndangNomor7Tahun2004tentang SumberDaya Air(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor 32,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4377); 6.Undang-UndangNomor15Tahun 2004tentangPemeriksaan PengelolaandanTanggungJawab KeuanganNegara (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor66, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4400); 7.Undang-UndangNomor25 Tahun2004tentangSistem Perencanaan PembangunanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004,Nomor104,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421); 8.Undang-undangNomor25 Tahun2007tentangpenanaman modal(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor67,tambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4724); 9.Undang-UndangNomor40Tahun 2007tentang Perusahaan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2007 Nomor 106,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4756); 10.Undang PembentukanPeraturan (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor 82,tambahanlembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234);Undang-UndangNomor23 tahun2014sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor09Tahun 2015; 11.PeraturanPemerintahNomor 16Tahun2005tentang Pengembangan Sistem penyediaanairMinum(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2005Nomor33,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4490); 12.PeraturanPemerintahNomor24 Tahun 2005tentangStandar AkuntansiPemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005Nomor49,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4503);

13.Peraturan PemerintahNomor58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4578); 14.PeraturanPemerintahNomor:54 Tahun 2005tentang PinjamanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor136,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4574); 15.Peraturan PemerintahNomor55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor137, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4575); UndangNomor12 Tahun2011tentang Perundang undangan \ 16.PeraturanPemerintahNomor57 Tahun2005tentangHibah( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2005Nomor 139,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4577); 17.PeraturanPemerintahNomor58 Tahun2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2005Nomor140,TambahanLembaran NegaraIndonesiaNomor4578); 18.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005 tentang Pedoman PembinaandanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4593); 19.PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentang PengelolaanBarangMilikNegara/Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2006Nomor20,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4609) sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanPemerintah Nomor38Tahun2008tentangPerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun2006TentangPengelolaan BarangMilikNegara/Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor78,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4855); 20.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangLaporan KeuangandanKineijaInstansiPemerintah(LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun2006Nomor25,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4614); 21.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentangPerubahanKedua Atas PeraturanMenteri Nomor13 Tahun2006; 22.Peraturan DaerahKabupatenDeliSerdangNomor5Tahun 1981tentang Perusahaan DaerahAirMinum TirtaDeli KabupatenDeliSerdang; 23.Peraturan Daerah KabupatenDeliSerdangNomor2 Tahun 2008tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENDELISERDANG dan BUPATIDELISERDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM(PDAM)TIRTA DELI KABUPATENDELI SERDANG BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerah ini yang dimaksuddengan : ].Daerah adalahKabupatenDeliSerdang. 2.PemerintahDaerah adalahBupatibesertaPerangkatDaerahsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahdaerah. 3.BupatiadalahBupatiDeliSerdang. 4.DewanPerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnyadisebutDPRD,adalah lembagaPerwakilanRakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara PemerintahanDaerah. 5.PemerintahDaerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahanoleh pemerintah daerah danDewanPerwakilanRakyatDaerah(DPRD)menurut otonomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas- asas luasnyadalam sistemdanprinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalamUndang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945. 6.KeuanganDaerahadalahsemuahakdanKewajibandaerah dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan daerahyangdapatdinilaidengan uang termasuk didalamnya segala bentukkekayaanyangberhubungan dengan hakdankewajiban Daerahtersebut. 7.PengelolaanKeuanganDaerahadalahkeseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggung jawaban danpengawasankeuangan daerah. 8.PejabatPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnyadisingkatPPKD adalahKepalasatuan keijapengelolakeuangan daerahyangmempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan APBDdanbertindaksebagai Bendahara UmumDaerah. 9.AnggaranPendapatan danBelanja Daerah,selanjutnyadisingkatAPBD adalahrencanakeuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujuibersamaolehpemerintahdaerahdanditetapkandengan Peraturan Daerah. 10.Modaldaerah adalahmodaldalambentuk uang atau kekayaan daerah yangbelumdipisahkanyangdapatdinilai dengan uang seperti tanah, bangunan,mesin-mesin inventaris,surat-suratberharga,fasilitas danhal- hailainnyayangdimiliki olehDaerahyangmerupakan kekayaanDaerah. 11.Penyertaanmodal daerah adalah setiap usahadalam menyertakanmodal daerah pada suatuusahabersamadengan pihak ketigadan atau pemanfaatan modaldaeraholeh pihak ketigadengan suatuimbalan tertentu.
12.PenanamanModal Permanenadalahpenanaman modal secara berkelanjutan tanpa adaniatuntukdipexjualbelikan atau ditarikkembali.
13.Asetdaerah adalahsemua kekayaanyang berwujud yangdimilikidan atau yang dikuasai daerahbaik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannyaataupun yangmerupakan satuantertentu yang dapatdinilai, dihitung,diukuratauditimbang. 14.Badan UsahaMilikDaerah selanjutnya disebutPDAMadalah badanusaha yangseluruh modalnya berasal dari aset daerahyang dipisahkan. 15.PerusahaanDaerahAirMinumatau disingkatPDAMadalah Perusahaan DaerahAirMinum TirtaDeliKabupatenDeliSerdang.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN BagianPertama Maksud Pasal 2 tnkmeningkatkannelavanan kenada Penyertaanmodaldimaksudka.n masyarakatsertamenumbuhkembangkanpotensidaerahdalamrangka meningkatkanpendapatan aslidaerah.

Pasal 5

1)Akumulasi penyertaanmodalsampai dengan31 Desember2025 pada PDAMsebesarRp.50.000.000.000.-(Limapuluh milyar rupiah) 2)Pengalokasian penyertaanmodaldalamAPBDTahun2016sebagaimana dimaksud pada Pasal4ditetapkansebesarRp.5.000.000.000.-(Lima MilyarRupiah)danuntuk tahun-tahunberikutnya dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. BABIV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 6 1)Penyertaan modal kepadaPDAMberupa penambahanmodalproduksi yang dituangkan dalam proposal hasil studi kelayakan yang telah disepakati Pemerintah DaerahdanDPRD. 2)Pelaksanaan penyertaan modal olehPDAMdipergunaican Optimalisasi sistim Produksi baikInstalasi PengolahanAirminum maupun sumur-sumurbor yangada serta pengembangan jaringan distribusi di sejumlahKecamatantermasuk penggantianmeter-meter pelanggan yang mengalami kerusakan dan kadaluarsa serta melengkapi sarana dan prasaranayang diperlukan. untuK 3)Penyertaanmodalinijuga digunakan untukpembayaranHutangjangka pendekjatuh tempoPDAMserta biaya kompensasiatasasetyangtelah ditanamkanolehPTTirtaSumutuntuk pengembanganInstalasi PengolahanAirdiSungaiUlarsehubungandenganpenghentianKSO Pasal 7 1)Penggunaan danapenyertaanmodalyangmelibatkan kerjasamadengan pihak ketiga,sepenuhnyamenjadikewenanganPDAM. 2)DalamhalPDAMmenyalahgunakandanpenyertaanmodaltidaksesuai sebagaimanadiaturdalamPeraturanDaerah ini,makasegalaakibat hukum ataspenyimpangantersebut,sepenuhnya menjaditanggungjawab PDAM.

Pasal 8

Prosespencairandanapenyertaan modaldaerah kepadaPDAMdilakukanoleh PPKDatasnama PemerintahKabupatenDeliSerdang,sesuaidengan Peraturan perundang-undanganyang berlaku. BABV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 1)PemerintahKabupatenDeliSerdangberhakmemperolehbagian laba usaha dariPDAMsesuaidengan peraturanperundang-undangan. 2)PDAMberhak mendapatdukungan berupamodalusaha,sebagaimana dimaksud dalamPasal5.

Pasal 10

1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikanpenyertaan modalusaha sebagaimanadimaksud dalamPasal5. 2)PDAM,berkewajiban mengelola modalusahayangdiserahkanoleh pemciintali daerahberdasarkanprinsip-prinsipekoncmiperusahaan 3)PDAM,berkewajibanmemberikanbagian labausahayangmenjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepadaKasDaerah. 4)Besarnya bagian laba usahayangmenjadi hakPemerintahDaerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. BABVI PELAPORAN Pasal 11 1)Laporanpelaksanaan kemajuan pekeijaan dan penyerapan penyertaan modaldaerah dilaporkansecaraperiodik dalam laporan semesterdan tahunankepada BupatidanDPRD. 2)Laporan pelaksanaan penyertaanmodaldaerah sebagaimana dimaksud padsavat(1)sebagaibahan evaluasidan bahan pertanggungjawaban tahunanpemerintah daerah atas pelaksanaanAPBD. 3)Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Pasal 12

BilamanaPDAMtidakmemberikanlaporankeuangansebagaimanadimaksud dalam Pasal 11dikenaisanksi administratif.

Pasal 13

Sanksiadministratifsebagaimana dimaksud dalamPasal12dapat berupa: 1.Peringatan tertulis; 2.Penangguhan pencairanpenyertaanmodal. 1)Bupatimelakukan pembinaandanpengawasanumumterhadap Perusahaan DaerahAirMinum dalamrangkameningkatkan dayaguna dan hasilgunaperusahaan daerah sebagai alat kelengkapanOtonomi Daerah. 2)Dalammelaksanakan pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksud padaayat(1)Bupati dibantuolehDewanPengawasPDAMyangdiatur lebihlanjutolehBupati. 3)Dalamrangka pembinaan danpengawasan fungsional Inspektorat KabupatenDeliSerdangmelaksanakanpemeriksaansecaraberkala terhadapPDAM. DitetapkandiLubukPakam padatanggal2016 BUPA'PI DELISERDANG ISA. v. mmM/ / ASHARITAMBUNAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

13.Peraturan PemerintahNomor58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4578); 14.PeraturanPemerintahNomor:54 Tahun 2005tentang PinjamanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor136,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4574); 15.Peraturan PemerintahNomor55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor137, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4575); UndangNomor12 Tahun2011tentang Perundang undangan \ 16.PeraturanPemerintahNomor57 Tahun2005tentangHibah( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2005Nomor 139,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4577); 17.PeraturanPemerintahNomor58 Tahun2005 tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2005Nomor140,TambahanLembaran NegaraIndonesiaNomor4578); 18.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005 tentang Pedoman PembinaandanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4593); 19.PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentang PengelolaanBarangMilikNegara/Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2006Nomor20,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4609) sebagaimanatelahdiubah dengan PeraturanPemerintah Nomor38Tahun2008tentangPerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun2006TentangPengelolaan BarangMilikNegara/Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor78,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4855); 20.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentangLaporan KeuangandanKineijaInstansiPemerintah(LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun2006Nomor25,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4614); 21.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentangPerubahanKedua Atas PeraturanMenteri Nomor13 Tahun2006; 22.Peraturan DaerahKabupatenDeliSerdangNomor5Tahun 1981tentang Perusahaan DaerahAirMinum TirtaDeli KabupatenDeliSerdang; 23.Peraturan Daerah KabupatenDeliSerdangNomor2 Tahun 2008tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENDELISERDANG dan BUPATIDELISERDANG MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM(PDAM)TIRTA DELI KABUPATENDELI SERDANG BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerah ini yang dimaksuddengan : ].Daerah adalahKabupatenDeliSerdang. 2.PemerintahDaerah adalahBupatibesertaPerangkatDaerahsebagaiunsur penyelenggaraPemerintahdaerah. 3.BupatiadalahBupatiDeliSerdang. 4.DewanPerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnyadisebutDPRD,adalah lembagaPerwakilanRakyat Daerah sebagai unsurpenyelenggara PemerintahanDaerah. 5.PemerintahDaerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahanoleh pemerintah daerah danDewanPerwakilanRakyatDaerah(DPRD)menurut otonomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas- asas luasnyadalam sistemdanprinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalamUndang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945. 6.KeuanganDaerahadalahsemuahakdanKewajibandaerah dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan daerahyangdapatdinilaidengan uang termasuk didalamnya segala bentukkekayaanyangberhubungan dengan hakdankewajiban Daerahtersebut. 7.PengelolaanKeuanganDaerahadalahkeseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggung jawaban danpengawasankeuangan daerah. 8.PejabatPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnyadisingkatPPKD adalahKepalasatuan keijapengelolakeuangan daerahyangmempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan APBDdanbertindaksebagai Bendahara UmumDaerah. 9.AnggaranPendapatan danBelanja Daerah,selanjutnyadisingkatAPBD adalahrencanakeuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujuibersamaolehpemerintahdaerahdanditetapkandengan Peraturan Daerah. 10.Modaldaerah adalahmodaldalambentuk uang atau kekayaan daerah yangbelumdipisahkanyangdapatdinilai dengan uang seperti tanah, bangunan,mesin-mesin inventaris,surat-suratberharga,fasilitas danhal- hailainnyayangdimiliki olehDaerahyangmerupakan kekayaanDaerah. 11.Penyertaanmodal daerah adalah setiap usahadalam menyertakanmodal daerah pada suatuusahabersamadengan pihak ketigadan atau pemanfaatan modaldaeraholeh pihak ketigadengan suatuimbalan tertentu.
12.PenanamanModal Permanenadalahpenanaman modal secara berkelanjutan tanpa adaniatuntukdipexjualbelikan atau ditarikkembali.
13.Asetdaerah adalahsemua kekayaanyang berwujud yangdimilikidan atau yang dikuasai daerahbaik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannyaataupun yangmerupakan satuantertentu yang dapatdinilai, dihitung,diukuratauditimbang. 14.Badan UsahaMilikDaerah selanjutnya disebutPDAMadalah badanusaha yangseluruh modalnya berasal dari aset daerahyang dipisahkan. 15.PerusahaanDaerahAirMinumatau disingkatPDAMadalah Perusahaan DaerahAirMinum TirtaDeliKabupatenDeliSerdang.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN BagianPertama Maksud Pasal 2 tnkmeningkatkannelavanan kenada Penyertaanmodaldimaksudka.n masyarakatsertamenumbuhkembangkanpotensidaerahdalamrangka meningkatkanpendapatan aslidaerah.

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

BilamanaPDAMtidakmemberikanlaporankeuangansebagaimanadimaksud dalam Pasal 11dikenaisanksi administratif.