DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
4.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha denga modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
8.Perseroan yang selanjutnya disebut PT. BHINEKA PERKASA JAYA adalah BUMD yang didirikan dengan badan hukum Perseroan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
12.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status hukum badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 3
13.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan barn yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
16.Modal dasar adalah modal disetor dalam bentuk uang sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
17.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kekayaan daerah , baik dalam bentuk uang maupun barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan dan diperhitungkan sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
18.Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BHINEKA PERKASA JAYA.
19.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BHINEKA PERKASA JAYA.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD PT. BHINEKA PERKASA JAYA dengan status badan hukum Perseroan.
(2)Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama Perseroan Terbatas atau dengan sebutan PT. BHINEKA PERKASA JAYA, yang didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris.
(3)Status badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diperoleh pada tanggal pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
(4)Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.
(5)Dalam pembuatan Akta Pendirian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa Bupati atas nama Pemerintah Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendirian PT. BHINEKA PERKASA JAYA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimaksudkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan kewirausahaan daerah, yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip usaha bisnis dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4

Pasal 4

Pendirian PT. BHINEKA PERKASA JAYA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menggali sumber pendapatan daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 5

PT. BHINEKA PERKASA JAYA berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Deli Serdang dan dapat membuka kantor-kantor cabang atau unit-unit usaha di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia dan/atau di luar negeri yang ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 6

(1)Untuk penegasan identitas PT BHINEKA PERKASA JAYA, ditetapkan suatu logo.
(2)Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha PT. BHINEKA PERKASA JAYA meliputi usaha dan tidak terbatas pada bidang pertanian dan perkebunan, perikanan kelautan, energi dan sumber daya mineral, kepariwasataan, jasa konstruksi, jasa lingkungan, jasa angkutan darat, laut dan udara, telekomunikasi, air minum, kepelabuhanan, kebandarudaraan, kawasan industri, properti dan perhotelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian kegiatan usaha PT. BHINEKA PERKASA JAYA diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VI

MODAL DASAR, SAHAM DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar PT. BHINEKA PERKASA JAYA pertama kali, ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor Persero adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , merupakan penyertaan modal yang bersumber dari dana APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Modal Persero yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1)Kepemilikan saham PT. BHINEKA PERKASA JAYA terdiri dari saham Pemerintah Daerah yang tercatat atas nama Kepala Daerah tidak kurang dari 51 % dari jumlah keseluruhan saham.
(2)Saham-saham dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
(3)Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia, Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota.
(4)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5)Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan. dan/atau Pemerintah

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyertakan Modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Pembentukan dan hal-hal lain yang dibutuhkan Perseroan yang penggunaannya tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam bentuk uang kas dan dianggarkan dalam APBD.
(3)Penganggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada APBD Tahun 2017 sampai dengan APBD Tahun 2018, yang jumlah besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PT. BHINEKA PERKASA JAYA dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 11

Pengurus PT BHINEKA PERKASA JAYA terdiri dari :

a.Direksi;
b.Dewan Komisaris. 6

Pasal 12

(1)PT. BHINEKA PERKASA JAYA dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Direktur lainnya, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
(2)Direksi diangkat melalui RUPS dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(3)Direksi menjalankan kepengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(4)Direksi mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
(5)Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
4.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha denga modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
8.Perseroan yang selanjutnya disebut PT. BHINEKA PERKASA JAYA adalah BUMD yang didirikan dengan badan hukum Perseroan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
12.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status hukum badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 3
13.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan barn yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
16.Modal dasar adalah modal disetor dalam bentuk uang sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
17.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kekayaan daerah , baik dalam bentuk uang maupun barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan dan diperhitungkan sebagai kepemilikan saham pada Perseroan.
18.Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BHINEKA PERKASA JAYA.
19.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BHINEKA PERKASA JAYA.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD PT. BHINEKA PERKASA JAYA dengan status badan hukum Perseroan.
(2)Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama Perseroan Terbatas atau dengan sebutan PT. BHINEKA PERKASA JAYA, yang didirikan dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris.
(3)Status badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diperoleh pada tanggal pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
(4)Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.
(5)Dalam pembuatan Akta Pendirian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa Bupati atas nama Pemerintah Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 5

Pasal 6

(1)Untuk penegasan identitas PT BHINEKA PERKASA JAYA, ditetapkan suatu logo.
(2)Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha PT. BHINEKA PERKASA JAYA meliputi usaha dan tidak terbatas pada bidang pertanian dan perkebunan, perikanan kelautan, energi dan sumber daya mineral, kepariwasataan, jasa konstruksi, jasa lingkungan, jasa angkutan darat, laut dan udara, telekomunikasi, air minum, kepelabuhanan, kebandarudaraan, kawasan industri, properti dan perhotelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian kegiatan usaha PT. BHINEKA PERKASA JAYA diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VI

MODAL DASAR, SAHAM DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar PT. BHINEKA PERKASA JAYA pertama kali, ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
(2)Modal disetor Persero adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , merupakan penyertaan modal yang bersumber dari dana APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Modal Persero yang berasal dari APBD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1)Kepemilikan saham PT. BHINEKA PERKASA JAYA terdiri dari saham Pemerintah Daerah yang tercatat atas nama Kepala Daerah tidak kurang dari 51 % dari jumlah keseluruhan saham.
(2)Saham-saham dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
(3)Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia, Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota.
(4)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5)Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan. dan/atau Pemerintah

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyertakan Modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan Pembentukan dan hal-hal lain yang dibutuhkan Perseroan yang penggunaannya tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam bentuk uang kas dan dianggarkan dalam APBD.
(3)Penganggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada APBD Tahun 2017 sampai dengan APBD Tahun 2018, yang jumlah besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Proses pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PT. BHINEKA PERKASA JAYA dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 11

Pengurus PT BHINEKA PERKASA JAYA terdiri dari :

a.Direksi;
b.Dewan Komisaris. 6

Pasal 12

(1)PT. BHINEKA PERKASA JAYA dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan Direktur lainnya, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
(2)Direksi diangkat melalui RUPS dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(3)Direksi menjalankan kepengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(4)Direksi mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
(5)Prosedur, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Akta Pendirian.