(I) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara ; dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana; dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 1 · ·
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang ' bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. • ' j i + j '
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD. [ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentukuang d an i ;
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal.pengucapan.j .sumpah/janji. i : ' j t #
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dar] tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ;
dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan [ setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. i i : i j }
(5)Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan j dan/atau Anggota DPRD, hanya diberikan salah satu tunjangan' perumahan. " '
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya,menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.· • • 1 • i + . · . • s . ' i i i · Pasal 16 : : : t . ' i v : : i i :
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas j a b at an ; · ; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan d an : , tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak d a p a t [ ; ; diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara b e r s am a an . ' j ' ? j ' • • • • I • • • . , • • • > . ; . : . • •.• ! i i % 1• i Pasal 17 . t
(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 . i i ' ' harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, s tan d ar j ' harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ! harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, ;standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan. · 7 : - · , e %
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus. sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rum ah ' negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, b e l an j a : ; ; · .
listrik, air, gas, dan telepon. ' : ,
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai denganj standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk s t an d ar } , ;
kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota' DPRD, tidak [ j , i termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan: dinas i ' ' j a b a tan . i i
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan : . : :
dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD P r o vin s i . . ;
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahandan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati, · i i ; i t . · · · . 8 ; i ? : • ; ; ;
·. ; : t : 1 : ,