DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penghasilan, tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

' Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah. otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Deli Serdang.
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ' ' 5 i s adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli S e r d an g . : ' N i ; '
5.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Deli S e r d an g . ' i k j f j ' j i g
6.Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdangi y an g . j k , h i . 5 5 2 . .- T T
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut f j j i . APBD adalah APBD Kabupaten Deli Serdang. ; } j ; i i i
9.Alat Kelengkapan Dewan, yang selanjutnya disebut AKD, adalah Ala t ' j j [ ; ; Kelengkapan DPRD Kabupaten Deli Serdang, yang terdiri dari B a d an ' ' ' ' Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan i Peraturan Daerah dan Komisi. 7 :
10.Alat Kelengkapan Lainnya adalah Alat Kelengkapan Dewan'yang t ; dibentuk bersifat sementara, khusus untuk membahas masalah. : . . . ' ' · . . . I . -� ; . ! .. ; ; ' l · ; • ; • <v : ¥ · · : . · 4 . % ' i : %
1.uang representasi;
2.tunjangan keluarga;
3.tunjangan beras;
4.uang paket;
5.tunjangan jabatan;
6.tunjangan alat kelengkapan; dan
7.tunjangan alat kelengkapan lain.

b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi; 1 . tunjangan komunikasi intensif; dan : ' ' · ; i i i
1. 2.tunjangan reses. ' · ¥ Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ? ' : • ' : : i PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD f t ~ k j . , i ...-..77... [ii t i Pasal 2 : ' i y Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: ' ' i i .'w:
a.APBD, meliputi: ' · i · . . r tertentu.

(2)
(1)
(1)
(2)
(3)Pasal 3 ; . » ; : . , Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)hurfh;# a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan AnggotaD P RD . [ T i Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaii pokok bupati,jj i i i : Uang representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluhj' persen) dari uang representasi Ketua DPRD. i t ? f @ z i t } N : . ' · · : { : . . i . · ; : i : . : . . i ·..· · ; . .

Pasal 4

(4)Uang representasi Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD. j h ' ' · a l !
(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . : ' ; ; i i ,

Pasal 5

Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 i i @ diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, s~besar 1 0 % . . J . ; f (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. ' i i i " v i i i , i t · .. _i.-:. . j . ·'. • . . i ; : . Pasat 6 . · ' Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a angka 5, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota, DPRD, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. ' ;

Pasal 7

j • · : • . Tunjangan AKD dan tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana . : . dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka7, { diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;yang j ' ; t i . duduk dalam AKD atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya. . · · T # v i i } . , : · · · ··. . . · , ·:r : · '. : ·,_. · -.:· '.__ · ·l � � ; · .; Tunjangan AKD dan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, } ; diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: ' ' j g : ! ' . { ' ,

a.Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); r t • ' ' ' i
b.Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen); ' v i i i
c.Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. i ; t u

(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, sebagaimanadimaksud j j ; pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan tersebut ' terbentuk dan melaksanakan tugas. ' . i v ' ' . . !
(2)
(1), : i . , , : . '

Pasal 8

i i · . . s ' } t � � � . - � · . ., · . i--.

(1)Tunjangan komunikasi intensif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal.2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. i i , ,
(2)Tunjangan reses, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b { i i angka 2 diberikan, setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan d an + Anggota DPRD. '
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran Pendapatan t · Umum Daerah, dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah. " ' I
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan ' · i l keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdengan] , Peraturan Bupati. ; i i ? j i E i : • Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan ['reses i j sebagaimana dimaksud pada'ayat (1) dan ayat (2), dilakukandengan ' j ; ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan d a e r ah : 5 S F ' i ? : ,
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
(6)i % . '. . .: :' � Bagian Kedua ' . Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD . i ; ; • • • • ?

Pasal 9

b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)huruf i i ' a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan; ' v Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-j ! undangan. ' j
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (±) juga,termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahuistatus kesehatan di luar; cakupanj pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan PenyelenggarsJaminan Sosial Kesehatan. ' · ' · ' : 4 ; }
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) / dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam ; negeri serta tidak termasuk istridan anak. : ' i i ; @ i . � .· •· : . �.·. ··: : '._.__ ,_..:_· .:_·.�:· -r :·:; : ' · , · :.· ··:
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:: } .z55..
1. c.jaminan kematian; dan Z i v ]
2. d.pakaian dinas dan atribut. . : , · i . · · · t . . y i r ! . : j. .• . t
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud padaayat(1), [ ; A Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: i i ; ' ; ?
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; ' v s i '
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan j ' i j ' . · 1 . .
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan ' : : Pasal 1 1 Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud j dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan j kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan' perundang-undangan. ' · i i i e .l . ' - ; : . . . ; • v . } i i . t ' . • • . � � • >- • - - -.- l, ·. . . . . c Pasal 12 ' { i t ; i
(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ' dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas: i : 7 . F T j
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1(satu)tahun; i
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5, (lima) i . : {
4. d.panjang disediakan
5. e.disediakan . ' .. . �
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pad~ ayat ( 1 ) j j · disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, d an : { . kepatutan. · ' i i ' f i ; · · i
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan a t rib u t. . ] . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendar~an dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. j
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam[ Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota: DPRD sesuai[ standar berdasarkan ketentuan peraturan p e ru n d an g - un d an g an . { ' @ f j j j t j f
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinasip:#ij r jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaien rumah i i negara dan perlengkapannya scbagairana dimaksud pada' ayat ( 2 { i i dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan p e ru n d an g - u n d an g an . i i
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan ' dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan ' rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat :
(2)dibebankan pada APBD. "
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah j negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah 'paling [ lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya m a s a ! ' bakti. l - v i
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara; dan, perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan . b aik ·kepada Pemerintah D a e r ah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. ' i . : i i ' i ' . t : ; : " t : : ; . + 7 . ; : ± ; % · I ' I . I i
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara : ' dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Bupati. "

Pasal 14

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ; tidak d a p a t l g : , > disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, d an / a ta u : d i u b ah ? i i i ; %Liz"i. om.rs .ii.. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat d i u b ah . . { + - ! j { # j j i ' ; , · ' ; . � .. .. ·' . . . . I... 1 l · . i i i . t i ' j

Pasal 15

(I) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara ; dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana; dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 1 · ·

(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang ' bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. • ' j i + j '
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD. [ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentukuang d an i ; dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal.pengucapan.j .sumpah/janji. i : ' j t #
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dar] tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ; dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan [ setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. i i : i j }
(5)Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan j dan/atau Anggota DPRD, hanya diberikan salah satu tunjangan' perumahan. " '
(6)Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya,menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.· • • 1 • i + . · . • s . ' i i i · Pasal 16 : : : t . ' i v : : i i : Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas j a b at an ; · ; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan d an : , tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak d a p a t [ ; ; diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara b e r s am a an . ' j ' ? j ' • • • • I • • • . , • • • > . ; . : . • •.• ! i i % 1• i Pasal 17 . t
(1)Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 . i i ' ' harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, s tan d ar j ' harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ! harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, ;standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan. · 7 : - · , e %
(3)Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus. sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rum ah ' negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, b e l an j a : ; ; · . listrik, air, gas, dan telepon. ' : ,
(4)Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai denganj standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk s t an d ar } , ; kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota' DPRD, tidak [ j , i termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan: dinas i ' ' j a b a tan . i i
(5)Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan : . : : dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD P r o vin s i . . ;
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahandan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati, · i i ; i t . · · · . 8 ; i ? : • ; ; ; ·. ; : t : 1 : ,

Pasal 18

(1)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi,: tugas, : j j ; ' dan wewenang Pimpinan DPRD. j ' i i ; j
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal ru m a h ta n gg a y • dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. · . ? ; ;
(3)Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan' kegiatan ' sekretariat DPRD. +
(4)Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah . tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hurufc. : ' . # ' , v # Bagian Ketiga i ~ { i # f f Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota D P RD { t Pasal 19 i i i ; ' :
(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. • : # ,
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i ' disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota. DPRD, dengan i · ketentuan: ' · : ' '
1. a.masa bakti kurang dari atau sampai dengan l (satu) tahun, diberikan' ' j uang jasa pengabdian sebesar l (satu) bulan uang representasi;
2. b.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa ; pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; j
4. d.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang j a s a ; pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; d an ' j ; t
5. e.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan [ i ! uang representasi. ' ' i i · j . •• .·•. ;- -i - ; _ :
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli wan1snya. . · .
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . t "
(5)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. ,

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 20

(1)Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
1. a.program, yang terdiri atas:
  1. 1.Penyelenggaraan rapat;
  2. 2.Kunjungan kerja; ,• :....1 . t . . i
2. e.belanja sekretariat fraksi.
  1. 3.Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; ,
  2. 4.Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; · { i i ; i
  3. 5.Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan' dan ' kemasyarakatan; dan, ' ? f j . t:
  4. 6.Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
3. b.Dana operasional Pimpinan DPRD; " 5 .
4. c.Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
5. d.penyediaan tenaga ahli fraksi; dan ; ; t . - i i ? ? • !. . ·; : ·�· ' : ; ; · : : . · '• ,; . · ; pada} ayat (1) sesuai dengan . ·
(2)Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…