DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pajak Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Sanksi, lnsentif Pernungutan Pajak dan Retribusi serta Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (I) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undan.g-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BUPATIDELISERDANG, DENG AN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELJ SERDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETR1BUS1 DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA \ BUPATI DELI SERDANG I SALIN AN I I Mengingat Menimbang

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Vndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Vndang Nornor 8 Tahun 2023 tentang tentang Provinsi Sumatera Utara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 2 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang keuangan negara.
2.Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

BAB L

KETENTUAN UMUM Pasal l PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Menetapkan

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintah daerah, serta mernberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, BAB 11 MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

134.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
135.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
136.Pembukuan adalab suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi, harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 16

(1)Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari:
1. a.PBB-P2:
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT;
4. d.Opsen PKB; dan
5. e.Opsen BBNKB
(2)Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dipungut berdasarkan perhitungan. sendiri oleh wajib pajak :
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT atas:
  1. 1.makanan dan/ atau minuman;
  2. 2.tenaga listrik;
  3. 3.jasa perhotelan;
  4. 4.jasa parkir; dan
  5. 5.jasa kesenian dan hiburan
3. c.Pajak MBLB; dan
4. d.Pajak Sarang Burung Walet.
(3)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {l) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak teruta.ng dan dokurnen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

(1)Jenis Pajak terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB;
3. c.PBJT atas:
  1. 1.makanan dan/atau minuman;
  2. 2.tenaga listrik;
  3. 3.jasa perhotelan;
  4. 4.jasa parkir;
  5. 5.jasa kesenian dan hiburan
4. d.Pajak Reklame;
5. e.PAT;
6. f.Pajak MBLB
7. g.Pajak Sarang Burung Walet;
8. h.Opsen PKB;dan I. Opsen BBNKB.
(2)Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang BABIV PAJAK
(1)Objck PBB-P2 adalah Bumi clan/atau Bangunan yang dirniliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan yang digunakan unruk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pcrtambangan,
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) terrnasuk permukaan Bumi ha.sit kegiatan reklarnasi atau pengurukan.
(3)Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
1. a.jalan lingkungan yang tcrlctak dalam satu kompleks bangunan sepcrti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang rnerupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
2. b.jalan tol;
3. c.kolarn rcnang;
4. d.pagar mewah;
5. e.tempat olahraga;
6. f.galangan kapal, dermaga;
7. g.taman rnewah:
8. h.tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak: dan
9. i.menara dan surer.
(4)Kawasan kegiatan usaha perkebunan scbagaimana dimaksud ayat (2) adalah usaha perkebunan yang dilekati Hak Cuna Usaha (HOU), lzin Usaha Perkebunan (!UP), Izin Usaha Budidaya Tanarnan Perkebunan (11JP-A) dan lzin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan ('ITU-BP).
(5)Yang dikecualikan dari objck PBB-P2 scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah kepernilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas :
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Hurni dan/atau Bangunan yang cligunakan semata-rnata untuk melayani kepentingan urnurn di bidang keagamaan, panu sosial, kesehatan, pendidikan. dan kebudayaan nasional, yang lidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/atau Aangunan yang semata-rnata digunakan untuk ternpat makam [kuburanl, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
(4)Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pernberitahuan pajak daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(5)Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 18
(1)Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ditetapkan seti.ap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Pasal 9

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua pulub juta) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam ha! Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Kabupaten Deli Serdang, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berpedornan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

(1)Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang keuangan negara;
g.Bumi dan/atau Bangunan untukjalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit). lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
i.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat. 19 Tarif Pajak Bumi clan Bangunan ditetapkan sebagai bcrikut:
a.Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,085'% [nol koma nol delapan lirna persen];
b.Untuk N,JOP Rp. 500.000.001,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 100°/o (nol koma satu persen);
c.Untuk NJOP Rp. 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 [saru rnilyar lima ratus juta rupiah] sebesar 0,150 o/u (nol koma seratus lima puluh pcrsenl;
d.Untuk NJOP Rp. 1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 0,200 % (no! koma dua ratus pcrsen)
e.Untuk NJOP Rp. 2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lirna ratus juta rupiah) sebesar 0,205 %, (nol koma dua ratus lima persen);
f.Untuk NJOP Rp. 2.500.000.001,00 (dua milyar Iima rants juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebcsar 0,210 % (nol korna dua ratus sepuluh persen);
g.Untuk NJOP Rp. 3.000.000.001,00 (tiga milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebesar 0,215o/o (nol koma clua ratus lima bclas persen];
h.Untuk NJOP Rp. 4.000.000.001,00 (empat milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sebesar 0,220%, (not koma dua ratus dua puluh persen);

Pasal 11

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dirnaksud d alarn Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20'Yo (dua puluh persen) dan paling tinggi 100'Yo (scratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
(2)Desaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
1. a.kcnaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; darr/atau
3. c.klasrerisasi NJOP dalam satu wilayah kabupatcn
(3)Kctcntuan mcngcnai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah,

Pasal 10

(2)NJOP sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
(3)Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayal (2), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
1. a.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
2. b.nilai perolehan baru; atau
3. c.nilai jual pengganti. 20
(1)Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(2)Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
(3)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB- P2 pada tanggal 1 Januari.
(4)Wilayah pernungutan PBB-P2yang terutang merupakan wilayah Daerah yang rneliputi letak objek PBB-P2. (SJ Tennasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rnerupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
1. a.laut pedalaman d.an perairan darat serta bangunan di atasnya, dan

Pasal 12

i.Untuk NJOP Rp, 5.000.000.001,00 (lima rnilyar satu rupiah) sarnpai dengan Rp. 6.000.000.000,00 (enaro rnilyar rupiah) sebesar 0,225o/o (nol koma dua ratus dua puluh lima persen);
j.Untuk NJOP Rp. 6.000.000.001,00 (enam milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sebesar 0,230%, (nol koma dua ratus tiga puluh persen);
k.Untuk NJOP Rp. 7.000.000.001,00 (tujuh milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sebesar 0,23So/o (nol koma dua ratus tiga puluh lima persen);
1. 1.Untuk NJOP Rp. 8.000.000.001,00 (delapan milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000.000,00 [sernbilan milyar rupiah) sebesar 0,240o/o (nol koma dua ratus empat puluh persen);
m.Untuk NJOP Rp. 9.000.000.001,00 (sembilan milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 [sepuluh mityar rupiah) sebesar 0,245% (not koma dua ratus empat puluh lima persen];
n.Untuk NJOP Rp. 10.000.000.001,00 (sepuluh milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sebesar 0,250o/,) (nol koma dua ratus lima puluh persen);
o.Untuk NJOP Rp. 25.000.000.001,00 (dua puluh lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebesar 0,255% (not koma dua ratus lima puluh lima persen];
p.Untuk NJOP Rp. 50.000.000.001,00 (lima puluh milyar satu rupiah) sam.pai dengan Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sebesar 0,260°/o(no! koma dua ratus enam puluh persen);
q.Untuk NJOP Rp. 75.000.000.001,00 (tujuh puluh lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sebesar 0, 26So/o (no! korna dua ratus enam puluh lima persen);
r.Untuk NJOP di atas Rp. 100.000.000.001,00 (seratus milyar satu rupiah) sebesar 0,270°/o (nol koma dua ratus tujuh puluh persen);
s.Untuk lahan produksi pangan dan temak ditetapkan sebesar 0,08% (no! koma not delapan persen). 21

(1)Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. {2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dirnaksud dalam ayat {l) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar menukar;
  3. 3.hibah:
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan acau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli daJam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mernpunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha;
  11. 11.peleburan usaha;
  12. 12.pemekaran usaha; atau
  13. 13.hadiah; dan
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. 2.di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang rnilik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan urnum;
3. c.untuk badan atau perwakilan lembaga intemasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lernbaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;

Pasal 13

b.bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. 22

(1)Dasar pengenaan BPHTB adalah Ni!ai Perolehan Objek Pajak.
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
1. a.harga transaksi untuk jual beli;
2. b.nilai pasar untuk :
  1. 1.tukar menukar;
  2. 2.hibah;
  3. 3.hibah wasiat
  4. 4.waris
  5. 5.pemasukan dalarn perseroan atau badan hukum lainnya;
  6. 6.pemisahan hak yang mcngakibatkan peralihan;
  7. 7.peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. 8.pemberian hak baru atas tanah sebagai kclanjutan dari pelepasan hak;
  9. 9.pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha;
  10. 10.peleburan usaha; I l. pemekaran usaha, dan; 12.hadiah; dan
3. c.Harga transaksi yang tercantum dalarn risalah lelan.g untuk penunjukan pembeli daJam Jelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalarn pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTByang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…