DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); I� I - 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATIDELISERDANG Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 0 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. PENANGGULANGANTENTANGDAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN : PERATURAN KEMISKJNAN. Menetapkan - 3

4.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 6 . Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suarni istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Deli Serdang.
8.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalarn rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 1 0 . Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 1 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. 1 2 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemsikinan di tingkat kabupaten. 1 3 . Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 1 4 . Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten. - 4

Pasal 3

terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik; mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan

b.transparansi; C. akuntabilitas; d . keadilan; dan
e.berkelanjutan.

BAB II

HAK DAN KEW AJlBAN

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
b.memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanju tan; dan d . menurunkan jumlah warga miskin.

Pasal 2

f. g. h . mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan sosial diri. Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

a.terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.pekerjaan dan berusaha;
e.terpenuhinya kebutuhan perumahan; Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Pengaturan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dengan berasaskan :
a.partisipatif; - 5

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

a.mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
b.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 7

( 1 ) Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulanga1 kemiskinan.

(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimilli :i Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulanga kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencana. r , pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
(4)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat ( dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpa u dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah dapat:

a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga iskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pa al 5; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian ter adap warga miskin. I I I - 6

BAB III

TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 10

( 1 ) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penganggulangan kemiskinan.

(2)Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari :
1. a.identifikasi;
2. b.penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
3. c.pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. a.penentuan kriteria warga miskin;
5. b.pengkajian data kemiskinan;
6. c.validasi dan pemutakhiran data; dan
7. d.penetapan warga miskin.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 2 ( 1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakuka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf c, palin sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
(2)Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus dilakuka secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
(3)Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sebelu ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat desa sampai Kabupaten untu memperoleh masukan dari masyarakat.
(4)Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapka dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 1 3 Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) hur f d , menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulang kemiskinan. Mengingat BUPATIDELISERDANG PROVINS! SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DELI SERDANG,
1. a.bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
2. b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
3. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. 2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. 4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); - 2
  4. 5.Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. 9.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2 0 1 0 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATIDELISERDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERA TU RAN KEMISKINAN. DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang. - 3
4.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, surnber daya alam, rasa arnan, dan partisipasi.
5.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 6 . Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk {KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Deli Serdang.
8.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 1 0 . Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 1 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. 1 2 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemsikinan di tingkat kabupaten. 1 3 . Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggu1angan kemiskinan Kabupaten yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 1 4 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); I� I - 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATIDELISERDANG Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 5 Tahun 2 0 1 0 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. PENANGGULANGANTENTANGDAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN : PERATURAN KEMISKJNAN. Menetapkan - 3

4.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 6 . Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suarni istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Deli Serdang.
8.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalarn rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 1 0 . Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 1 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. 1 2 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemsikinan di tingkat kabupaten. 1 3 . Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 1 4 . Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten. - 4

Pasal 3

terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik; mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan

b.transparansi; C. akuntabilitas; d . keadilan; dan
e.berkelanjutan.

BAB II

HAK DAN KEW AJlBAN

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
b.memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanju tan; dan d . menurunkan jumlah warga miskin.

Pasal 2

f. g. h . mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan sosial diri. Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

a.terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan pendidikan;
d.pekerjaan dan berusaha;
e.terpenuhinya kebutuhan perumahan; Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Pengaturan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dengan berasaskan :
a.partisipatif; - 5

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

a.mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
b.berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 7

( 1 ) Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
b.menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulanga1 kemiskinan.

(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimilli :i Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulanga kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencana. r , pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
(4)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , ayat ( dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpa u dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah dapat:

a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga iskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pa al 5; dan
b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian ter adap warga miskin. I I I - 6

BAB III

TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 10

( 1 ) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penganggulangan kemiskinan.

(2)Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari :
1. a.identifikasi;
2. b.penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
3. c.pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. a.penentuan kriteria warga miskin;
5. b.pengkajian data kemiskinan;
6. c.validasi dan pemutakhiran data; dan
7. d.penetapan warga miskin.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 2 ( 1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakuka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf c, palin sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
(2)Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus dilakuka secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
(3)Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), sebelu ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat desa sampai Kabupaten untu memperoleh masukan dari masyarakat.
(4)Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapka dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 1 3 Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) hur f d , menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulang kemiskinan. Mengingat BUPATIDELISERDANG PROVINS! SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DELI SERDANG,
1. a.bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
2. b.bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
3. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  1. 2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. 4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); - 2
  4. 5.Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 2 0 1 1 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. 9.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2 0 1 0 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATIDELISERDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERA TU RAN KEMISKINAN. DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang. - 3
4.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, surnber daya alam, rasa arnan, dan partisipasi.
5.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 6 . Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk {KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Deli Serdang.
8.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 1 0 . Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 1 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. 1 2 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemsikinan di tingkat kabupaten. 1 3 . Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggu1angan kemiskinan Kabupaten yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 1 4 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten.