Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 41
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
I� I - 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATIDELISERDANG Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5234);
PENANGGULANGANTENTANGDAERAH
BAB I
MEMUTUSKAN : PERATURAN KEMISKJNAN. Menetapkan - 3
6 . Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suarni istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
1 0 . Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 1 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. 1 2 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemsikinan di tingkat kabupaten. 1 3 . Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 1 4 . Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten. - 4
terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik; mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
C. akuntabilitas; d . keadilan; dan
BAB II HAK DAN KEW AJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin
BAB II
Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:
Bagian Ked ua Asas
f. g. h . mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan sosial diri. Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :
Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Pengaturan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dengan berasaskan :
- 5
Setiap warga miskin berkewajiban :
Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha
( 1 ) Pemerintah Daerah berkewajiban :
Masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.
Pengusaha/dunia usaha di daerah dapat:
dan
I I I - 6 BAB III TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan
BAB III
( 1 ) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penganggulangan kemiskinan.
Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin Pasal 1 1 ( 1 ) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
Pasal 1 2 ( 1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakuka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf c, palin sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
Pasal 1 3 Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) hur f d , menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulang kemiskinan. Mengingat BUPATIDELISERDANG PROVINS! SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DELI SERDANG,
1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1092);
- 2
5234);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG dan BUPATIDELISERDANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERA TU RAN KEMISKINAN. DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3
6 . Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
1 0 . Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1 1 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. 1 2 . Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemsikinan di tingkat kabupaten. 1 3 . Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggu1angan kemiskinan Kabupaten yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. 1 4 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten. Bagian Kedua Asas
Membuka PDF…