DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, , ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP (Asas, Tujuan, Ruang Lingkup), PENYELENGGARAANPERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH (Umum, Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan, Publikasi), TUGAS DAN WEWENANG (Tugas, Wewenag), PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAERAH, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;

b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;

(4)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b harus diselenggarakan dengan cara menampilkan, mempertunjukkan dan/atau memperkenalkan Kebudayaan Daerah di berbagai tempat-tempat strategis meliputi:
1. a.tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang (bandara, pelabuhan dan terminal);
2. b.tempat penginapan;
3. c.tempat wisata;
4. d.tempat makan dan minum;
5. e.instansi pemerintah;dan
6. f.tempat yang dianggap strategis lainnya.
7. c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem Kebudayaan Daerah untuk perlindungan dan pelestarian Kebudayaan Daerah;
8. d.memfasilitasi pembentukan Majelis Kebudayaan Daerah (MKD);dan
9. e.melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 14

(1)Dalam hal merumuskan, menetapkan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaiamana yang dimaksud dalam Pasal 13 hurufa dan hurufb, pemerintah Daerah harus berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan jartgka panjang daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.pokok pikiran kebudayaan daerah;
(2)Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang sekurang- kurangnya memuat:
1. a.identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
2. b.identilikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah;
3. c.identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
4. d.identifikasi potensi masalah Objek penyelenggaraan perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
5. e.analisis dan rekomendasi untuk implementasi Objek penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
(3)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)hurufc ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Bupati.

Pasal 15

(1)Ekosistem Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf c merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap unsur dari komponen Kebudayaan Daerah dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.
(2)Ekosistem Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terbentuk melalui proses pewarisan, kreativitas, inovatif, dan temuan baru.
(3)Komponen Ekosistem Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pranata kebudayaan daerah;
2. b.pelaku kebudayaan daerah;
3. c.lembaga kebudayaan daerah; dan
4. d.sarana dan prasarana kebudayaan daerah;
(4)Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.peraturan penrndang-undangan di bidang kebudayaan;
2. b.nilai-nilai tradisi;
3. c.kepercayaan masyaralat Daerah;dan
4. d.ajaran tentang kebudayaan.
(5)Pelaku Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.pemerintah desa;
3. c.budayawan;
4. d.sastrawan;
5. e.seniman;
6. f.penggiat Kebudayaan Daerah;
7. g.pelaku pengobatan tradisional;
8. h.tenaga pendidik;
9. i.peserta didik; dan
10. j.pihak lainnya yang erat kaitannya dengan kebudayaan daerah.
(6)Lembaga Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.kelembagaan adat;
2. b.institusi pendidikan;
3. c.pusat kebudayaan;
4. d.permuseuman;
5. e.sanggar;
6. f.komunitas budaya;
7. g.lembaga pemangku adat;
8. h.organisasi kebudayaan;
9. i.galeri seni;
10. j.sentra induski kreatif;dan
11. k.lembaga lainnya yang erat kaitannya dengan kebudayaan daerah.
(7)Sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah ssgagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah dapat berupa :
1. a.rumah Ibadah;
2. b.teater/bioskop;
3. c.museum;
4. d.perpustakaan;
5. e.ruang/ gedung pertunjukan;
6. f.galeri/ruang pamer;
7. g.sanggar;
8. h.taman kota;
9. i.studio rekam;
10. j.pusat dokumentasi;
11. k.kebun raya;
  1. 1.lapangan terbuka;dan
12. m.sebutan lain sarana dan prasarana kebudayaan daerah.

Pasal 16

(1)Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 . huruf d merupakan lembaga non formal yang berada di tingkat Daerah.
(2)Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Musyawarah Bersama yang difasilitasi pemerintah Daerah.
(3)Pembentukan Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sekurang-kurangnya terdiri atas unsur- unsur:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.budayawan;
3. c.pengurus lembaga adat;
4. d.seniman;dan
5. e.akademisi.
(4)Pembentukan Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Majetis Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)Ke{asam6 s6fagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat dilakukan dengan:
1. a.pemerintah daerah lain;
2. b.lembaga pendidikan;
3. c.lembaga bidang kebudayaan dalam/luar negeri;
4. d.badan usaha milik negara/daerah/desa/desa adat;
5. e.swasta; dan/atau
6. f.perorangan.
(2)Keg'asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang: a, b. c. pendidikan dan pelatihan; penelitian; rekonstruksi atau re\ritalisasi objek penguatan kebudayaan yang hampir/ telah punah; seminar/ lokakarya/ sarasehan budaya daerah; diplomasi budaya; penyelenggaraan budaya; promosi budaya; pertukaran budaya; pertukaran sumber daya manusia; repatriasi; investasi; dan/atau pendanaan. dan pemajuan d. e. f. h. i. j. k. l.

BAB V

PEI{YELENGGARAAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 18

(1)Penyelenggaraan Kegiatan Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 hurufc dilakukan dalam rangka perlindungan dan pelestarian untuk satu dan/ atau lebih dari Objek Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah, yang diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi.
(2)Penyelenggaraan Kegiatan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh :
1. a.pemerintah daerah;
2. b.pemerintahan desa/kelurahan;
3. c.lembaga pendidikan;
4. d.lembaga/komunitas bidang kebudayaan;
5. e.lembaga swasta; dan/atau
6. f.perorangan.

Pasal 19

Kegiatan Kebudayaan Daerah sebaqaimana dimaksud dal,am pasal

18.dapat dilakukan dalam bentuk:

a.pesta kebudayaan daerah;
b.apresiasi kebudayaan daerah;
c.ritual tradisi adat istiadat masyarakat; dan
d.festival seni.

Pasal 21

(1)Apresiasi kebudayaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf b dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan dan penghargaan terhadap Objek Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
(2)Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.penghargaan;
2. b.perlombaan;
3. c.kemah budaya;
4. d.pameran;
5. e.lokakarya;
6. f.seminar;
7. g.pengkajian; dan/ atau
8. h.sarasehan.

Pasal 22

(l) Ritual tradisi adat istiadat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf c masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian Kebudayaan Daerah yang bersifat kearifan lokal.

(2)Ritual Tradisi Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
1. a.kenduri nelayan;
2. b.rebu-rebu;
3. c.guro-guro aron;

Pasal 20

(1)Pesta Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf a dilaksanakan dalam rangka penguatan dan pemajuan dari Objek Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
(2)Pesta Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
1. a.pekan kebudayaan daerah;
2. b.malam kebudayaan daerah;
3. c.pesta budaya rakyat;
4. d.festival budaya;
5. e.pawai budaya;dan
6. f.parade budaya.
7. d.pesta rondang bintang;
8. e.pesta lemang;
9. f.suroan;
10. g.chengbeng;
11. h.pawai obor; dan/ atau
12. i.turun tanah.

Pasal 23

(1)Festival Seni sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 huruf d adalah kegiatan apresiasi budaya untuk pemajuan kesenian modern, kesenian Kontemporer dan kesenian yang bersifat inovatif.
(2)Festival Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas :
1. a.festival tari;
2. b.festival musik;
3. c.festival lilm pendek;
4. d.festival photografi;
5. e.parneran seni rupa;
6. f.festival theater dan seni drama;
7. g.festival batik; dan /atau
8. h.festifal kuliner.

Pasal 24

(1)Kegiatan kebudayaan lainnya dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian Kebudayaan Daerah yang bersifat tradisional.
(2)Kegiatan kebudayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.olahraga tradisional;
2. b.teknologi tradisional;
3. c.pengetahuan tradisional;dan
4. d.permainan rakyat tradisional

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…