DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia ·sebagaimana termuat dalam Alenia Ke-empat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menginginkan agar keberadaan Pemerintah Negara Indonesia dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. Rumusan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa, termasuk semua komponen pada level terkecilnya adalah keluarga;
b.bahwa pelaksanaan Pembangunan Daerah harus mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan yang berkaitan dengan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan;
c.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga; :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga; ' 1 . Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten didalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 1 I ' .f

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2007tentangPemberantasan Tindak Pidana • Perdagangan Orang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5080);
8.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994' Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559); 2 ' . ! s Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG Dan BUPATIDELISERDANG MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah ;dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang. menjadi kewenangan daerah;
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
7.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta i mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan' keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
8.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang, guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;
9.Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah berbagaiupaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam 3 • C meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan; '
10.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera; ' 1 1 . Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan; 1 2 . Keluarga Harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga;
13.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang ; tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan;
14.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ atau nonfisiknya;
15.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutanya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan : sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
16.Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah Adalah lembaga yang ; memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi atau masyarakat;
17.Gugus Tugas Kabupaten layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten LayakAnak. :

Pasal 2

Peningkatan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Keagamaan;
b.Perlindungan
c.Kekeluargaan;
d.Keterpaduan;
e.Partisipatif;
f.Legalitas;
g.Nondiskriminatif. 4 i : Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum; ,
b.Non-diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis keluarga;
c.Berbasis budaya dan kearifan lokal;
d.Kualitas kependudukan yang berdaya saing.

Pasal 4

( 1 ) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan sebagai acuan bagi Pembangunan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di Daerah;

(2)Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah bertujuan untuk :
1. a.Mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
2. b.Mewujudkan keharmonisan keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa;
3. c.Menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia; l
4. d.Menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
5. e.Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
6. f.Meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan;
7. g.Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
8. h.Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
  1. 1.Pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahaan keluarga.

Pasal 5

' Ruang lingkup Ketahanan Keluarga Kabupaten Deli Serdang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;
b.Pembangunan keharmonisan keluarga; 5 I I
c.Pendidikan dan pengasuhan anak;
d.Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian keluarga;
e.Kelembagaan ketahanan keluarga;
f.Perlindungan khusus keluarga;
g.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
h.Kemitraan strategis ketahanan keluarga.

Pasal 6

( 1) Setiap calon pasangan menikah berhak untuk mendapatkan:

a.Bimbingan;
b.Informasi; dan
c.Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah.

(2)Bimbingan Pra-Nikah diselenggarakan perkawinan yang dicita-citakan sesuai yang dilakukan oleh lembaga menyelenggarakan bimbingan Pra-Nikah;
(3)Informasi Pra-Nikah berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan;
(4)Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang kesehatari · reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, Keharmonisan Keluarga, Pendidikan dan Pengasuhan Anak, fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, : sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain;
(5)Penyediaan informasi dan bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dan dapat dilakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan ketahanan keluarga lainnya;
(6)Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan/ atau di tempat penyelenggara Bimbingan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
(7)Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan;

Pasal 7

( 1 ) Pembangunan keharmonisan keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga;

(2)Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga mempunyai wewenang untuk : '
1. a.Membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan keluarga;
2. b.Memberdayakan masyarakat; 6 untuk terwujudnya perundang-undangan keagarnaan yang '
3. c.Membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga. pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan keluarga lainnya;
4. d.Memfasilitasi para pasangan suami isteri untuk mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang undangan.
(3)Tahapan pembangunan keharmonisan keluarga adalah :
1. a.Pembangunan keharmonisan hubungan suami'dan isteri;
2. b.Pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak;
3. c.Pembangunan keharmonisan dalam lingkup keluarga besar;
4. d.Pembangunan keharmonisan keluarga dan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. '
(4)Pembangunan keharmonisan keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan;
(5)Metode kegiatan pembangunan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya;
(6)Pembangunan keharmonisan keluarga harus dilakukan sampai struktur terendah Pemerintahan yaitu Dusun dan Lingkungan.

Pasal 8

( 1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak;

(2)Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk: · '
1. a.Memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
2. b.Mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
3. c.Mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norm.a agama dan etika sosial;
4. d.Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; .
5. e.Berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan ipribadi dan lingkungan sosialnya;
6. f.Memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah; · :
7. g.Memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
8. h.Mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan;
9. i.Mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga; 7 . i
10. j.Hidup di dalam tatanan masyarakat yang am.an dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 9

Kewajiban anggota keluarga dalam peningkatan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi: 1 . Mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga; '

2.Berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
3.Menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4.Memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pembangunan ketahanan keluarga antara lain :

a.Mencatatkan anak dalam register- akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.Mendidik, mengarahkan dan membimbing : anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan usia, fisik, psikis dan tumbuh kembang anak.

Pasal 10

( 1) Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban pasangan suami isteri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum I masing-masing agama dan kepercayaannya yang dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. '
1. a.Suami telah meninggal dunia;
2. b.Suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ; atau
3. c.Pasangan suami isteri telah bercerai.
(2)Isteri dapat berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suaminya sudah tidak mampu menafkahinya lahir batin karena kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap;
(3)Keluarga yang hanya terdiri dari Ibu dan anak maka seorang ibu tersebut wajib menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin; 8 ' I I I • I ! ii
(4)Hak Isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga menjadi pelaksana tugas kepala keluarga:
1. a.Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk dilindungi hak haknya;
2. b.Mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi hak-keluarganya yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati;
3. c.Mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat;
4. d.Menjadi pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga;
5. e.Mengurus kartu keluarga dan dokumen hak sipil lainnya;
6. f.Membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab. 1
(5)Kewajiban Isteri yang menjadi pelaksana tugas kepala keluarga:
1. a.Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
2. b.Menjaga kehormatan keluarga;
3. c.Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
4. d.Mengatur dan mengurusi rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga;

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia ·sebagaimana termuat dalam Alenia Ke-empat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menginginkan agar keberadaan Pemerintah Negara Indonesia dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. Rumusan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa, termasuk semua komponen pada level terkecilnya adalah keluarga;
b.bahwa pelaksanaan Pembangunan Daerah harus mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan yang berkaitan dengan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan;
c.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga; :
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2007tentangPemberantasan Tindak Pidana • Perdagangan Orang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6.Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5080);
8.Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994' Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559); 2 ' . ! s Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG Dan BUPATIDELISERDANG MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang;
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah ;dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang. menjadi kewenangan daerah;
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
7.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta i mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan' keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
8.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang, guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;
9.Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah berbagaiupaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam 3 • C meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan; '
10.Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera; ' 1 1 . Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan; 1 2 . Keluarga Harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga;
13.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang ; tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan;
14.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/ atau nonfisiknya;
15.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutanya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan : sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
16.Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah Adalah lembaga yang ; memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi atau masyarakat;
17.Gugus Tugas Kabupaten layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten LayakAnak. :

Pasal 2

Peningkatan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Keagamaan;
b.Perlindungan
c.Kekeluargaan;
d.Keterpaduan;
e.Partisipatif;
f.Legalitas;
g.Nondiskriminatif. 4 i : Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum; ,
b.Non-diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis keluarga;
c.Berbasis budaya dan kearifan lokal;
d.Kualitas kependudukan yang berdaya saing.

Pasal 4

( 1 ) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan sebagai acuan bagi Pembangunan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga di Daerah;

(2)Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah bertujuan untuk :
1. a.Mengoptimalkan fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
2. b.Mewujudkan keharmonisan keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa;
3. c.Menjadikan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia; l
4. d.Menjadikan kualitas keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
5. e.Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
6. f.Meningkatkan peran serta keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan;
7. g.Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
8. h.Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
  1. 1.Pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahaan keluarga.

Pasal 5

' Ruang lingkup Ketahanan Keluarga Kabupaten Deli Serdang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.Penyelenggaraan pendampingan pra-nikah;
b.Pembangunan keharmonisan keluarga; 5 I I
c.Pendidikan dan pengasuhan anak;
d.Pemberdayaan perempuan untuk peningkatan perekonomian keluarga;
e.Kelembagaan ketahanan keluarga;
f.Perlindungan khusus keluarga;
g.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
h.Kemitraan strategis ketahanan keluarga.

Pasal 6

( 1) Setiap calon pasangan menikah berhak untuk mendapatkan:

a.Bimbingan;
b.Informasi; dan
c.Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah.

(2)Bimbingan Pra-Nikah diselenggarakan perkawinan yang dicita-citakan sesuai yang dilakukan oleh lembaga menyelenggarakan bimbingan Pra-Nikah;
(3)Informasi Pra-Nikah berkaitan dengan masalah perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan;
(4)Bimbingan Pra-Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kursus dengan materi yang memuat tentang kesehatari · reproduksi, Undang-Undang Perkawinan, Keharmonisan Keluarga, Pendidikan dan Pengasuhan Anak, fungsi keluarga sesuai norma agama, adat, : sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain-lain;
(5)Penyediaan informasi dan bimbingan Pra-Nikah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dan dapat dilakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan ketahanan keluarga lainnya;
(6)Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan di tempat ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing dan/ atau di tempat penyelenggara Bimbingan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
(7)Pemeriksaan kesehatan Pra-Nikah diselenggarakan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kesehatan;

Pasal 7

( 1 ) Pembangunan keharmonisan keluarga diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga;

(2)Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan keluarga mempunyai wewenang untuk : '
1. a.Membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan keluarga;
2. b.Memberdayakan masyarakat; 6 untuk terwujudnya perundang-undangan keagarnaan yang '
3. c.Membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga. pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan keluarga lainnya;
4. d.Memfasilitasi para pasangan suami isteri untuk mendapatkan legalitas berdasarkan peraturan perundang undangan.
(3)Tahapan pembangunan keharmonisan keluarga adalah :
1. a.Pembangunan keharmonisan hubungan suami'dan isteri;
2. b.Pembangunan keharmonisan hubungan orang tua dengan anak, ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak;
3. c.Pembangunan keharmonisan dalam lingkup keluarga besar;
4. d.Pembangunan keharmonisan keluarga dan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. '
(4)Pembangunan keharmonisan keluarga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara terintegrasi dan berkelanjutan;
(5)Metode kegiatan pembangunan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa seminar, diskusi kelompok, konsultasi dan kegiatan lainnya;
(6)Pembangunan keharmonisan keluarga harus dilakukan sampai struktur terendah Pemerintahan yaitu Dusun dan Lingkungan.

Pasal 8

( 1) Anggota Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak;

(2)Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk: · '
1. a.Memperoleh kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus bagi penduduk rentan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
2. b.Mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
3. c.Mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norm.a agama dan etika sosial;
4. d.Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila; .
5. e.Berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan ipribadi dan lingkungan sosialnya;
6. f.Memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun daerah; · :
7. g.Memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
8. h.Mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama, etika sosial dan nilai-nilai kebangsaan;
9. i.Mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga; 7 . i
10. j.Hidup di dalam tatanan masyarakat yang am.an dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 9

2.Berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
3.Menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4.Memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pembangunan ketahanan keluarga antara lain :

a.Mencatatkan anak dalam register- akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.Mendidik, mengarahkan dan membimbing : anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan usia, fisik, psikis dan tumbuh kembang anak.

Pasal 10

(2)Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. '
1. a.Suami telah meninggal dunia;
2. b.Suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ; atau
3. c.Pasangan suami isteri telah bercerai.
(2)Isteri dapat berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga apabila suaminya sudah tidak mampu menafkahinya lahir batin karena kondisi cacat fisik dan psikis yang tetap;
(3)Keluarga yang hanya terdiri dari Ibu dan anak maka seorang ibu tersebut wajib menafkahi anak-anaknya baik lahir maupun batin; 8 ' I I I • I ! ii
(4)Hak Isteri sebagai kepala keluarga dan isteri yang berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga menjadi pelaksana tugas kepala keluarga:
1. a.Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk dilindungi hak haknya;
2. b.Mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi hak-keluarganya yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati;
3. c.Mendapat kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam keluarga dan masyarakat;
4. d.Menjadi pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga;
5. e.Mengurus kartu keluarga dan dokumen hak sipil lainnya;
6. f.Membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab. 1
(5)Kewajiban Isteri yang menjadi pelaksana tugas kepala keluarga:
1. a.Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab;
2. b.Menjaga kehormatan keluarga;
3. c.Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan;
4. d.Mengatur dan mengurusi rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga;