DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah pada Kabupaten Deli Serdang. Peraturan ini terdiri dari 18 bab yang terdiri dari Ketentuan Umum; Azas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang; Hak dan Kewajiban; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola Sampah; Bank Sampah; Perizinan; Pembiayaan dan Kompensasi; Peran Masyarakat dan Lembaga Pendidikan; Kerjasama; Insentif dan Disinsentif; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Penyidikan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan da.mpak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.
c.bahwa untuk menindakJanjuti ketentuan Pasal 47 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
1. d.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukurn, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
2. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. BUPATI DELI SERDANG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENGELOLAANSAMPAH PROVJNSI SUMATERAUTARA PERATURANDAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 4 TAHUN2021 BUPATI DELI SERDANG Dipindai dengan CamScanner 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Mengingat: Dipindai dengan CamScanner 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muat.an Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nornor 13 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pelaksanaan (Reduse, Reuse, Recycle) melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tent.ang Pedornan Penat.aan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sarnpah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470 );
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Dipindai dengan CamScanner 4

l.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. 3.Kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang.
3. 4.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
4. 5.Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENDELI SERDANG dan BUPATI DELI SERDANG Dengan Persetujuan Bersarna Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

15.Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Dipindai dengan CamScanner 5
6.Perangkat Daerah yang seJanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ,
7.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.
8.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9.Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
10.Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
11.Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur uJang materi dan/atau daur ulang energi.
12.Sa.mpah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14.Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kernbali sampah.
15.Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pernilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
16.Tempat Sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpilah dan menentukan jenis sampah.
17.Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
18.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19.Tempat Pengolahan Sampah 3R yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegjatan pengumpulan, pernilahan, penggunaan uJang dan pendauran ulang skala kawasan.
20.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpuJan, pemilahan, penggunaan uJang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jara.knya lebih dari 25 km, yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. Dipindai dengan CamScanner 6 Tujuan pengelolaan sarnpah adalah untuk:

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat:
c.menjadik.an sampah scbagai sumber daya.

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal 3

Pengelolaan sampah berdasarkan pada azas : a azas tanggungjawab;

b.azas berkelanjutan;
c.azas manfaat;
d.azas keadilan;
e.azas kesadaran;
f.azas kebersarnaan;
g.azas keselamatan;
h.azas keamanan; dan
i.azas nilai ekonomi.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUA.NG LINGKUP

Pasal 2

23.Kawasan Pennukiman adalah kawasan human daJam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrarna dan sejenisnya.
24.Kawasan Komcrsial adalah kawasan tempat kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pcnunjang.
25.Kawasan Industri adaJah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
26.Kawasan Khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasionaJ/berskaJa nasional.
27.Media lingkungan adalah tempat atau lingkungan sekitar yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah.
28.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sarnpah di ternpat pemrosesan akhir sampah.
29.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
30.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkugan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dipindai dengan CamScanner 7 Untuk melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalarn Pasal 5, Pemerintah Daerah mernpunyai kewcnongnn :

a.menetapkan kebijakan dan strutegi pcngelolonn sarnpah sesuai kctcntuan peraturan perundang-undnngnn;
b.menyelenggarakan pengeloJoan sampnh skuln Knbuputen sesuai dengan norma, stander, prosedur, dan kritcrin yang ditetapknn oleh pernerintah; Posol6 Togas Pemerintah Daerah meliputi:
a.meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b.memfasilitasipenyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
c.menjarnin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan Jingkungan;
d.mela.kukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sarnpah;
e.mendorong dan mcmfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
f.melakukan koordinasi antar lernbaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar tercipta kcterpaduan dalam pcngelolann sampah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Runng lingkup sompoh yung dintur dolom Pcroturnn Ducrah ini mcliputi:
1. u.snrnpnh rumoh tangga;
2. b.sompoh sejcnis sarnpah rurnuh tnnggn:
3. c.snrnpuh spesifik.
(2)Sompoh rumoh tangga scbogoimono dirnaksud pada oyot ( 1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalarn rurnah tangga, tidak termasuk tinja dan sampnh spcsifik;
(3)Srunpah scjcnis sampoh rumoh tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b bcrasal dari kawasan komcrsial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitos sosial, fasilitae umum dan/atau Iasllitas lainnya;
(4)Snmpnh spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (J) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung Jimbah bahan berbahaya dan bcracun.
3. c.sarnpah yang timbuJ akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belurn dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik. Pnaal ti I ( Dipindai dengan CamScanner 8
(1)Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah harus menyusun serta menetapkan rencana induk pengelolaan sampah.
(2)Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.penyekatan sampah;
2. b.pembatasan timbulan sampah;
3. c.pendauran ulang sampah;
4. d.pemanfaatan kembali sampah;
5. e.pemilahan sampah;
6. f.pengumpulan sampah;
7. g.pengangkutan sampah;
8. h.pengolahan sarnpah;
9. i.pemrosesan sampah;
10. j.pendanaan.
(3)Muatan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu:
3. c.target penyediaan prasarana dan sarana pcngclolaan sarnpah:
4. d.kcbija.kan dan strategi pengelolaan sampah;
5. e.pengembangan kerjasarna, kernitraan dan partislpasi masynraknt;
6. f.pengembangan dan pernanfaatan teknologi yang rarnah lingkungnn untuk pengolahan sampah.
(4)Penyusunan rencana induk pengelolaan sarnpah scbagairnana dimaksud pada ayat (1) berpedornan pada kebijnknn dan strntegi nasional.

Pasal 7

c.mclakukan pembinaan dan pengawasan kincrja pengelolaan sarnpah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi TPS/TPS 3R, SPA dan TPST /TPA;
e.rnelakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA yang masih aktif sekurang-kurangnya sekali dalam tiap 6 (enam) bulan dan untuk TPA yang sudah dinyatakan ditutup sekurang-kurangnya sekali dalam setahun selarna 20 (dua puluh) tahun;
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
g.menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
h.menyusun rencana induk pengembangan sarana dan prasarana persampahan;
1. 1.memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah;
j.menyelenggarakan koorclinasi pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggara pengelolaan sampah. Dipindai dengan CamScanner • 9 (I) Dalarn pengelolaan sarnpah, setiap orang wajib :
a.menjaga dan memeliha.ra kebersihan lingkungan;
b.mcngurangi dan menangani sampah dengan cara yang baik dan bcrwawasan ling.kungan;
c.mcnyediakan wadah sampah terpilah minimal 2 (dua} jenis antara sarnpah organik dan anorganik;
d.membuang sampah pada tempatnya menurutjenis pcwadahannya;
e.mematuhi seluruh ketcntuan perundang-undangan yang berlaku tcntang pengclolaan sa.mpah.

(2)pengelola kawasan pcnnukiman, kawasan kornersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib mcnyediakan wadah sampah dan/atau TPS terpilah berdasarkan karakteristik jenis sampah disesuaikan dengan potcnsi tirnbulan sampah yang dihasilkan dan masa tinggal sampah.

Pasal 9

Sctiap orang bcrhak :

a.mcndapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pclayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pcmerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan pcrmukiman, kawasan komersil, kawasan industri dan kawasan khusus;
c.bcrpartisipasi dalam proses pcngambilan keputusan, pcnyelenggaraan dan pengawasan di bidang pcngclolaan sampah;
d.mcmpcrolch data dan infonnasi yang benar, akurat serta tepat walctu mengcnai pcnyelcnggaraan pcngclolaan sampah baik dari media massa maupun media clcktronik yang dikclola langsung oleh Pemerintah Dacrah;
e.mendapatkan pcrlindungan dan kompcnsasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA;
f.memperoleh pcmbinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah sccara baik dan bcrwawasan lingkungan;
g.mendapatkan kemudahan dan prosedur yang cepat dalam proses permohonan izin dalarn pcngelolaan sampah.

Pasal 8

BABIV HAK DAN KEWAJIBAN

(1)huruf b meliputi :
1. a.pcmilahan sarnpah;
2. b.pcngumpulan sampah;
3. c.pengangkutan sampah;
4. d.pengolahan sampah;

Pasal 13

Bagian Ketiga Penanganan Sarnpah

Pasal 12

Pemerintah Daerah daJarn usaha pengurangan sampah melakukan kegiatan:

a.pcmantauan dan supervisi pclaksanaan rencana pemanf aatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
b.membcrikan fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna uJang sampah.

(1)Pengurangan sa.mpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a rneliputi kegiatan :
1. a.pernbatasan timbuJan sampah;
2. b.pendauran ulang sarnpah; dan
3. c.pernanfaatan kernbali sampah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pengelolaan sampah terdiri da.ri:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.
(2)Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan perneliharaan serta pemantauan dan cvaluasi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, pengelola kawasan dan dunia usaha. PasaJ 10 BABV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
(1)Sarana pemilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) harus menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda sesuai dengan jenis sarnpah.
(2)Pengelola kawasan pennukiman, kawasan komersiaJ, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umurn, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sarnpah skala kawasan;
(3)Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pcwadahan sampah skala Kabupaten;

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…