menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. BUPATI DELI SERDANG, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENGELOLAANSAMPAH PROVJNSI SUMATERAUTARA PERATURANDAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 4 TAHUN2021 BUPATI DELI SERDANG Dipindai dengan CamScanner 2
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Mengingat:
Dipindai dengan CamScanner 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muat.an Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nornor 13 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pelaksanaan (Reduse, Reuse, Recycle) melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tent.ang Pedornan Penat.aan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sarnpah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470 );
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Dipindai dengan CamScanner 4
l.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Deli Serdang.
4.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
5.Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.