DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB V HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VII LARANGAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten DeIi Serdang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Unit Kerja adalah Unit ke{'a pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan Bantuan Hukum.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyaralatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Deli Serdang.
9.Upaya Hukum Biasa adalah Perlawanan Terhadap Putusan Perstele/Verstek, Banding, Kasasi, Upaya Hukum Ini Pada Umumnya Adalah Menangguhkan Pelaksanaan Putusan.
10.Upaya Hukum Luar Biasa adalah Teq'adi Perlawanan Pada Pihak Ketiga Dan Dalam Peninjauan Kembali (Reqtest Civiel). 1 1. Litigasi ada-lah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12.Nonlitigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum yang lulus verilikasi dan akreditasi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Keadilan; 4
b.persamaan kedudukan didalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.e{isiensi;
f.efektiftas;dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai perinsip persamaan dihadapan hukum;
b.terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan;dan
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini, meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.tatacara pemberian bantuan hukum;
d.larangan;
e.pendanaan;
f.sanksi administrasi;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan pidana.

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. J
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
(4)Bantuan Hukum sslag4imana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Litigasi, meliputi:
  1. 1.perkara perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  2. 2.perkara pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  3. 3.perkara tata usaha negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
2. b.Non litigasi, meliputi
3. l.penyuluhan hukum;
  1. 2.konsultasi hukum;
  2. 3.investigasi perkara;
  3. 4.peneliti hukum;
  4. 5.mediasi;
  5. 6.negosiasi;
  6. 7.pemberdayaan masyarakat;
  7. 8.pendampingan diluar pengadilan;dan
  8. 9.drafting dokumen hukum.
(5)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB IV

PEI\TYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 6
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dapat memberikan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugasnya.
(2)Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalani kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara keda sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN Bagran Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan 7
c.mendapatkan informasi dan dokumen pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum peraturan perundang-undangan. yang sesuai berkaitan dengan dengan ketentuan Pasal l0 Penerima Bantuan Hukum wajib :
a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Baltuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
b.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum
c.menyelenggarakan peny'uluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima Anggaran Bantuan Hukum dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib :
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum ya-ng direkrut; 8
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD ke Kas Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara teftulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
(3)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(6)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s melampirkan :
1. a.surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum;
2. b.dokumen yang terkait dengan Perkara. 9

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…