DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Tujuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Ragam Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengarusutamaan Penyadang Disabilitas, Pembiayaan, Larangan dan Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities 'Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran ·egarn. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) BUPATIDELISERDANG, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERLINDUNGAND~N PEMENUHANHAK-HAK PENYAND!NGDISABILITAS TENTANG NOMOR6 TAHUN2020 BUPATIDELISERDANG PROVINSISUMATERAUTARA PERATURANDAERAHKABUPATENDELI SERDANG
1.Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahgn yang menjadi kewenangan daerah. ·
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka wasrm lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menga .;rr;-; hambaran dan kesulitan untuk berpartisipasi secara pencil ea-n -.............~ dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANGDISABILITAS. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, dan BUPATIDELISERDANG, Dengan Persetujuan Bersama

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
7.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran kerena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya
8.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya
9.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10.Organisasi Perangkat Daerah yang selajutnya disebut disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran kerena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya
13.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya
14.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,
16.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produkrivitas. disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum. baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau usaha- usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan calam bentuk lain.
18.Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan a tau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
20.Habilitasi adalah Proses memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memilikikelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
21.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
23.Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
25.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
26.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
27.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
28.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
29.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
30.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
31.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
32.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
33.Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. i Ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terkait dengan:

a.pendidikan;
b.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
c.kesehatan;
d.kesejahteraan Sosial;
e.kebudayaan, Pariwisata, Olah Raga dan Kepemudaan;
f.pemberitaan;
g.politik;
h.keadilan dan perlindungan hukum;
1. 1.penanggulangan bencana; J. tempat tinggal;
k.aksesibilitas;
1. 1.pelayanan Publik
m.keagamaan;
n.habilitasi dan Rehabilitasi;
o.konsesi;
p.pendataan;
q.komunikasi dan Informasi;
r.perempuan dan anak; dan
s.perlindungan dari Tindak diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 2

34.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pernerintah Daerah.
35.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
36.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
37.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
38.Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KNDadalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
39.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan perlindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan dan kepemudaan ;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesejahteraan sosial;
13. m.aksesibilitas;
14. n.pelayanan Publik;
15. o.pelindungan dari bencana;
16. p.habilitasi dan rehabilitasi;
17. q.konsesi;
18. r.pendataan;
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. t.berekspresi, berkornunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
23. a.mewujudkan penghormatan, pernajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
24. b.menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
25. c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
26. d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif,serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
27. e.memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara,dan bermasyarakat;

BAB III

HAK PENY ANDANG DISABILITAS Pasal 4 Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan:

Pasal 3

(1)Peinerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
(2)Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
(3)Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Umum Pasal 6 BABV PELAKSANAANPENGHORMATAN,PERLINDUNGAN, DANPEMENUHANHAKPENYANDANGDISABILITAS
(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental, sosial dan atau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RAGAMPENYANDANGDISABILITAS

Pasal 5

(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
1. a.mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.
8. d.untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(1)Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
(4)Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
(5)Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 9

( 1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat ( 1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

(2)Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif. Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan meliputi :
(1)mendapatkan pendidikan yang bermutu pada pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
(2)mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
(3)mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada pendidikan di semuajenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
(4)mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik. Pendidikan

Pasal 8

(2)Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
(3)Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(4)Setiap OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(5)Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

( 1) Setiap penyelenggara pendidikan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

(2)Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
1. a.pelatihan dalam kegiatan kelornpokkerja guru sekolah reguler;
2. b.pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
3. c.pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
4. d.pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah regular;
5. e.bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
6. f.program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
7. g.-pemberian bantuan beasiswa SI, 82, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
8. h.tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  1. 1.pengangkatan guru pembimbing khusus. Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 14

(2)Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.
(1)Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…