DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawabn pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan dan dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Laporan realisasi anggaran Kabupaten Donggala tahun Anggaran 2013 adalah pendapatan sejumlah Rp788.243.573.933,39, belanja sejumlah Rp789.259.660.108,53, dan surplus/defisit sejumlah Rp1.016.086.175,14.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Perlanggung-jawaban 10 b. Mengingat : 1. 2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2013; Pasal '18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembantukan Daerah{aerah Tkt ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221 i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun |984 t€ntang Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ksuangan Negara (Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 'l Tahun 20c/. tenlang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara ReDublik indonesia Tahun 2004 Nomor '104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omot 4421)' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor /1437) sebagaimana tel; diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang' Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)i Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OQ4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nsgara Reoublik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Oaerah-dan R€tribusi Daerah (Lembaran Negara RePublik lndonesia Tahun 2009 Nomor '13' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t€nbng p"au"'ntut"n ieraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82' t"i,uatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523/.l: 10. 11. 12. 12
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Psmindahan lbu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3780); Peraturan Pemerinlah Nomor 109 Tahun 2000 tenlang Kadudukan dan Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da€rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan L€mbaran N€gara R€publik lndonesia Nomor 4s0); P€raluran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 t€ntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)i Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Piniaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. 16. '17. 13 18. 19. 21. 22. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)l Peraturan Pemerinlah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah KePada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara nepibtit tndonesia Tahun 2005 Nomor 140' Tambahan Lembaran Negara Rspublik Indon€sia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LemLaran Negara Republik Indonssia Tahun iOOs ttotot 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyolenggaraan p"t"rinr"n"n Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593); 14
24.Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855); Peraturan Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R€publik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraluran Pemerinlah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara R€publik Indonesia Nomor 4972): Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 lentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon6ia Nomor 5165); Peraturan Daerah Kabupat€n Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabuPaten Donggala Tahun 2007 No 48 ): zc. 26. 27. 28. 15
30.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tala Keria Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan perwakilan Rakvat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Oonggata (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala fanun ZOOA Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2010 tentano Perubahan alas peraturan Daerah Kabupaten Oonggatl Nomor 10 Tahun Z0Og tentang pembentutan Organilasi dan Tata Ke{ia Sekrelariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakitan Rakyat Daerah dan Staf Ahti Bupati KabuDaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 6);
31.Peraluran Daerah Kabupatan Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Keria Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah dan Penanaman Modat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggata (Lembaran Daerah Kabuoaten Oonggala Tahun 20Og Nomor .ll) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Oonggala Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua itas Peraluran Daerah Kabupaten Donggala Nomor .ll Tahun 2008 tentang pembenlukan Organisasi dan Tata Keria Inspektoral, Badan perencanaan pembangunan Oaerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabuoaten Donggala Tahun 2013 Nomor 3);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor i2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Keria Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupalen Oonggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana tetah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentano Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupatei Donggala Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan 16 Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria Kecamatan dan Kelurahan Kabupalen Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 13): Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke4a Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupalen Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraluran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemb€ntukan Organisasi dan Tata Keria Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten oonggala Tahun 2013 Nomor 5); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Oonggala Tahun 2012 Nomor 5); Peratufan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 8); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraluran Ment€ri Dalam Negeri 34. 37. 17 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam N€geri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 22 lahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20'13; Dengan Pe6etujuan Bol€ama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA Dan BUPATI DONGGALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OONGGALA TENTAI{6 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAT{AAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN AI{GGARAN 2013, Pasal I ( 1 ) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD b€rupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan realisasi anggaran:
b.Neraca; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan. 38. o. 18

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah'

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal I huruf a tahun Anggaran 2013 Sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 788'243 573 933'39
b.B€lania RD 789259660 10853 Surplus/defisit Rp 1'016'086 175'14
c.PembiaYaan : - Penerimaan RP 52 287'956 425'65 - Pengeluaran Ro 3'000'000 000 00 P€mbiayaan Netlo Rp 49'287 956'425'65

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan seiumlah Rp 3 655'471 785'61 Dengan rincian sebagai berikut :
1. a.AtEgaran pendapatan setelah perubahan Rp 791'899'045'7 t 9'00
2. b.RealFasi Ro 788 243 573 933 39 Selisih lebih/(kurang) Rp' 3'655 471 785'61
(2)S€lisih anggaran dengan realisasi belana seiumlah Rp (51'927'342'036'02) Dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran b€lania setelah perubahan Rp 841'187'002'1'14'55 '.- 19
(3)Selisih anggaran dengan realisasi sutplus/defisit sejumlah Rp 50.287.956.425'65 dengan rincian sebagai berikut :
1. b.Realisasi Selisih lebih/(kurang)
2. a.Surplusldelisit setelah perubahan
3. b.Realisasi Selisih lebih(kurang
4. b.Realisasi Selisih lebih/(kurang)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi dengan rincian sebagai berikut : Ro 789.259.660.108.53 Rp. (51.927.342.036,02) Rp (56.407.491.590,12) Rp (6.119.535.'164.47) Rp 50.287.956.425,65 Rp. 52.287 .956.425,55 Rp. 52.287.956.425.65 Rp. 0'10 p€ngeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 Rp. 3.000.000.000,00 Ro. 3.000.000.000.00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan seiumlah Rp 0,10 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran p€nerimaan pembiayaan setelah perubahan
2. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
3. b.Realisasi Selisih lebih/(kurang) RP. Selisih anggaran d€ngan realisasi p€mbiayaan netto s€iumlah Rp 0,10 Dengan rincian sebagai berikut:
4. a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp' 49'287'956 425'55 0,00
(6)20
1. b.Realisasi Selisih lebih/(kurang) Ro. 49.287.956.425.65 0,10Rp.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf b per 31 Desember Tahun 2013 Sebagai berikut:

a.Jumhh aset Rp. ,1.647.302.686.S87,55
b.Jumlah kewajiban Rp. g.SS7 .22g.123,g5
c.Jumlah ekuitas dana Rp. 1.638.745.45g.763,20

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal .l huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Des€mber tahun 2013 sebagai berikut : e. g. Safdo kas awal per I Januari tahun 2013 Rp. SZ.32S.4j3.g2B,gz Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 202.787.668.799,86 Arus kas dariaktivitas investasi aset non keuangan Rp. (203.803.754.975,00) Arus kas dariaktivitas p€mbiayaan Rp. (3.000.000.000,00) Arus kas darlaktivitas non anggaran Rp. (1.08g.293,93) Saldo kas akhir per 31 Desember lahun 2013 Ro. 49.508.3g0.188.00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pas€l t huruf d tahun anggaran 2013 Memuat informesi baik secara kuantilatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. a. lr zt

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal .l tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 __ Lampiran 1.3 - Lampiran 1.4 Lampiran 1.5 Lampiran 1.6 Lampiran 1.7 Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Laporan realisasi anggaran Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemedntahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menuruturusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanjadan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurul urusan pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan; Rekapilulasi realisasi anggaran belania daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka p€ng€lolaan keuangan negara; Daftar piutang daerah; Danar penyertaan modal (investasi) daerah; Daflar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya: Daflar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir lahun dan dianggarkan kembali dalam lahun anggaran 22 berikutnya; Lampiran 1.10 Lampiran 1.1 1
b.Lampiran ll
c.Lampiran lll
d.Lampiran lV Daftar dana cadangan daerah ;dan Danar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca Laporan arus kas Calatan atas laporan keuangan Pasal I Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (Zr lerdiri dari lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah lercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban : Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten donggala. Ditetapkan di Donggala pada tanggal 12 Agustus 2014 BUPATI DONGGALA, ttd KASMAN LASSA 23 Diundangkan di Donggala pada tanggal 12 Agustus 2014 SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN DONGGALA, Ttd AIOIL NUR. SH.. M,Si Pembina Utama Madya NlP. 19600511 198603 1019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 NOI'OR 2 Salinan sesuai dengan aslinya : NOREG 4t' PERATURAN DAERAH KABUPATEN SULAWESITENGAH: ,TAHUN2014 DONGGALA, PROVINSI KABUPATEN DONGGALA 0609 1999 03 1 00s 24

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…