DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, dan lingkup, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan penyidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan p€rencanan tcknis untuk jenis Bangunan Gcdung yang dikecualikan dari ketcntuan sebagaimane dimaksud pada ayat ll)yang diarut dalam Peraturan Bupati {4) Lingkup layanan jesa Perencanaan Tcknis Bangunan Cedung meliputi : . 3, pcnl.usundn konscP Percncartaan;

b.pratlncana;
c.pengembanSanrencana;
d.rencana detail;
e.pembuatan dokumen pelalsanaan konstruksi;
f.pcmberian penjelasan dan evaluasi Pengadaan jasa Pelaksanaanl
g.pengawasan b€rkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan
h.penyrsunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung {5} Percncenaat Teknis Bangunan Cedung harus clisusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bargunan Gedung. BaglaD Ketiga PelakssDaa! KoDatruks: Paregraf ' Pclstaatlarn KoEsttukai PaEd 122 (l) Pelaksanaa-n konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, Penrbalran dan/ atau Pemugal atr Pangu_ an Gcdung dan/atau instalasi dan/atau p€rlengkapan Bangunan Gedung' (21 Pelalsanaan konstruksi Bangunan Cedung dimulai seteleh Pemilik Bangunan Gedung rnernperoleh IMB da! dilaksanakan berdasarkan dokume; rcncana tcknis yaIrg tcla-h disa}Ikan. (31 Pelaksana Bangunar Gedung adalah orang atau bddan bukum yang telah mcnrenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kccuali ditetapkan lain olch Pcmcrintah Daerah.

(4)DalarD mclaksanakan pekerjaan, pelaksana ballgunan wajib mengkuti gemua ketentuan daJr syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB, 128 {3) '. (41 Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang tetai memcnuhi syarat henunrt ketcntua4 peraturan perundaig_undangan kecuali ditetegkan lain olch Pcmerintgh Daerah. Dala$ mclaksanakan peke.jaan, Felaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yaltg ditetapkan dalam IMB. Ps|al 123 Untuk memulai pembangunan, pcmilik IMB wajib mengisi lembaran permohonan pelaksalaai b,ingunan, yaig bcrisikai ketcrangan mcngcnai:
1. a.Nama dan Alarnat:
2. b.No6or IMB;
3. c.l,okasi Bangunan; d, Pclal<sana atau Penanggung jawab pembaigunan. Pr!.I 124 {l} Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada doku.nen rencana teknis yang sesuai dengar IMB.
(2)Pelaksanaan konstluksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrupa pembangunan BanSunan Gedunl baru, perbaikan, pcnambahar, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Cedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.

Pasal 125

(l) Kegiatan pelaksa-naan konstruksi Baigunan Gedung s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 126 tcrdiri atas kegiatar^ pemeriksJan dokumen pelaksanaar oteh Pemerintah Daerah, kegia;an persiapan lapan8an, kegiaL.'l konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerJaan konstruksi dan kegratan penyera.han hasil akhir pekerjaan. 'Pemeriksaan Cokumen pelaksanaal lggag_aylgla dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi dan semus. pclaksaraan pckcrjaan. i3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada a-at (l) meliputi penyusunan program pclaksanaan, mobilisasi sumbcr daya dan penyiapar fisik lapangan.

(4)Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksaiaan konst!'uksi di lapangajt, p€mbuatan laporan kcmajuan pekerjaan, pennrsunai gambar kerja pelaksanaan (shop dtawings) dan gambar pelaksanaalr pekerjaan scsuar dengan yang telah dilaks€nalan {as built dra*'ings) serta kegiatai masa pcmeliha-raan konstruksi . (2.) 129
(5)Kcgiatan pemeriksaaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pcmeriksaan hasil akhir pekerjaaan konstr-uksi Bangunan Cedung terhadap kesesuaian ccngan dokumen pelaksanaan yang lerwujud Bangunalt Gedung yang Lailg Fungsi dan dilcngkapi dengan dokumen pclikganaan konstruksi, gambar p€la.k$raan pekerjaan (as built dnwings), pcdoman pcngopcrasian dan pcmcliharaan Bangunan Gedung, pcralatan scrta perlengkapan mekanika! dan elckkika.l serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.
(6)Berdasarkan hasil pemcriksaan akhi! s€bagaimana dimaksud pada ayat (S), Pemilik Bangunen Gcdung atau prnyedia jasa/pcngcrnbang mengajukan permohonaq penerbitan Sertifikat laik F\ngsi Bangunan fuung kcpada Pemerintah Daerah. P.r.gnl 2 Pc!gttga!8! Pclatlr.nraD Kotl3tlutIll

Pasal 126

(1)Pelaksanaan konstruksi wajib diarvasi oleh p€rugas pengawas p€laksanaan konstr-uksi. {2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi perreriksaan kescsuaian fungsi, persyaratan tata bangurian, keselanatan, kcsehatan, kenyarnanan da'r kemudahan, dan IMB. PaEsl 127 Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 125 berwenang.
1. a.l,llemasuki dap mengadakan pqmeriksaan di tempat pelaksa-naan konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas. b, Mcnggunaken acuan peraturai. urnum bahan banlunan, rencane kcrjq syarat-syarat dan IMB.
2. c.Memerintahksr untuk men]/ingk.,kan bahan bangr.lna-1 dan bangunan ya-)g tidak memcnuhi syarat, yang dapat mengancam keschi-ran dan kesclamatan ulru!n- ci. Menghentikan pelaksa:raan konstr\rksi, dan melaporkan kepada instansi Yang berwenane Paragref 4 PctDcriksaa! Keletaau Fungrl Bangulan G )dulrg Paual 128 (l). Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan seteleh Bangunan Gcdung sclcsai dilaksanakan olch pclaksana konstruksi scbdum diserahkan kcpada Pernilik Bangunan Oedung. {2) Pemeriksaan kelaikan fungsi baDgunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukarl oleh penyedia jasa pengkajian teknis bang,rnan gedung, - kecuali untuk rumah tinggal runggal dan rumah tinggal de.et oleh pemerintah dacrah. r30 {3)
(4)(s) (r) \21 {3) Scgala biaya yang diPcrlukan untuk Pcmc ksaan kelaikan fungsi oleh pcrryedia jasa pcngkajian telsris bangunan gedung menjadi tanggun8 jawab pcmilik atau pengguna, Pcmcrintah dacrah dalam melakukal pemeriksaar kelail<an fungsi bangun.rn gedung dapat mengikutsertakan Pcngkaji telqis profesional, dan penilik bangunan (building inspector) yang be.sertifftat sedangkan pemitik tetap berta.nggung jawab dan belkcwqiiban untuk mcnjaga keandalan bangunan gedung. Da.lam hal bclum tcrdapat pengkaji teknis bangunan gedung, Pcngkajian teknis ditakukan oich pemcrintah dacrah dan dapat bekerja sarna dcngan asosiasi profesi yang terkait denSan bargunan gedung.

Pasal 129

Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis denga! SDM- yang memiliki sertilikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan. Pemilik/pcngguna bangunan dapat melakukan ikatan kontr.-l< den8an pcngclola berbentuk bada! usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM yang bersertilikat keahlian Pemeriksaan Berkala dalan rangka pcmeliharaan dan parawata:r Bangunan Gcdung. Pemilik perorangan Bangunan CedunS dapat melakuka' pemeriksaan sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki scrtifikat keahliqn. Pa8at 13O Pciaksanaan pe[reriksaan kelai].,an fr.ngsi Banguian Cedung untuk proses generbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan GcdunB hunian rullah tinggal tidak sedcrhana, Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung Tertentu dilal<ukan oleh penyedi3 .jasa pcngawasan atau manalemen konstr-uksi yang memiliki sertirikat keahlian. Pclaksanaart pemcriksaan kehaikan fungsi Bangunan Gcdung untuk proses pcnelbitan SLF Bangunan Ccdung fungsi l.husus dilakukan oleh pcnycdia jasa pcngawasan atau manajemen konstnrksi yang mcmilik; sertilikat dan tim internal yarlg memiliki settrfil<at kcahlian dengan memp€rhatikatr peogaturan intemal dan rekonendasi daJi instansi y.ng Jertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut. Pcngkajian teknis unt'-rk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunien rumah tinggal Lidak sede:han--, Bangunan Gedung lqinlya pada umumnya dan Bangunan Ccdung Tertentu unblk kcpcntingan lrmum dilakukan oleh Penyedia jasa pengkaJEn teknis konstruksi Bangunan Gedung yaig memilili sertiikat kcahlian. i1) t2)

(3)t3r I
(4)Pelaksanaan pemcriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penelbitan SLF Bangunan Gedung fungsi Hirusus dilakukan olch Penycdia jasa pcngkajian teknis konstruksi- B$gunan Gedung. yang memiliki scrtifikat keahlian dan tim intcmal yang mcEiliki sertifikat keahlian dengan mempclhatikan pcngaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bcrtanggungjawab di bidang firngsi dima.ksud' (S) Hubungan kerja antan Pcmilik/Pengguna Bangunan Gedung dan pcnyedia ' ' lasa pcnga*asan/manajcmen konstruksi atau penytdia jasa p€ngkajian tcknis konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak Prssl l3l
(1)PemerintahDaerah,khususnyainstansiteknispembinapenyelenggaraan "' ;;;;;- o"J''t"g, aJ-i 'proses penerbitan - slr ^Bangunan Gedung melaksanakan pengKaJlan dknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi ;;;;;;;G il;; ;;; tinsgal hr;sgal termasuk rumah tinggal tunaqal sedelhana oan rumah deret tian Pemerikssan Berkala Bangunan ;;;T;; ;";; rumai ringgal Eunssal dan -1nd d":"t: ,,-
(2);;;'h.l;t instansi Periirintah-baerah sebagaimana dimaksud ada avat (l) tidak terdapat tenata ceknis yarg cukuP' Pemcrintah Daerah dapat ;;;;;;;;;v"aia jJsa pengkajian teknis kontruksi Bangunan Geduns untu:imelakukanpemeriksaarr-keiaikanfunSsiBangunanGedunghunian ;;; ;;AJ h-dal s€derhana can rumah tinggsl dcret- sederhala
(3)b;; r,"I p"ny"i-i. jasa sebagairnarn dimaksud Pada avat {2) belum *' ,".*J1., insLnii t"i.ni" pembinl Penyelcnggara Bangunaa cedung dapat bekerja sarna a",,gurr ""J"iu"i profesi di bidang BTry:T Gedung untuk mela-lil kan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan uedung' Paregra.t 5 Tats Cara Petrctblta! sLF B'!gu!a! Gcdulrg Pa6al r .t2
(1)Penerbilan Sr-F Bar'gunan Gedrrng iLakukan atas dasat permintaan -- - -- pemilik/ Pengguna Eangunan Cedung untuk Bargunan Gedung yang telah sclesaipelaksanaankonst.lksinyaatauuntukpcrpanjanganSLFBangunan Gedung yatg tclah pernah mempcrolch SLF'
(2)SLF Banguna! Gcdung scbagaimana. dimaksud pada lyat (t) diberikan ' ' dcngan mlengikuti prinsip pelayanan prina darr tanpa P\rngutan biaya (31 Sr,f Bangunan ceauni scuagaimana dimaksu.d Pada ayat (l) dib€rikan setelah terpenuhrny" -p.:'"y"ttt"tt administratif dan persyaratan teknis """r]"t d",,gat-' fungsi dan Klasifikasi g"tg"lT G-edung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6' Pasal T' Pasal 8' d:n Pasal 9'
(4)Persyaratan ad3liiistraEf scbagaimana dimaksud-Pada ayat {I):
1. a.Pacla Proscs Pcl luna kali SLF Bangunan G'dur'g: t32 1) kescsuaian data akhral dengsn dats dalam dokumcn status hak atas tanah; 2) kcscsuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen status kcpcmilikan Bangunan Gcdung; 3) kepemilikan dokumen IMB. .b, Pada proscs perpanjangan SLF B6ngunan cedung: l) kesesuaian data akual dan/atau adarya perubahan dalam dokumen status kcpcmilika Bargun. -r Ccdung; 2) kcsesuaian data alrtual (tcrakhir) dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kep€milikar tanah; dan 3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adatya perubahan data dalam dokumen IMB.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah sebagai berikut:
1. a.Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedunt: l) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pela.l<sanaan konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengop€rasian cian pemeliharaan / perawatan Balgunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elcktrikal dan dokurnen ikatan kerja; 2) pengujian lapanga! (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, keschatar, kenyamaJran dan kemudahan pada struktur, p€ralatsn dan perlengkapan Bangunan Gedung serta . prasarana pada kcroponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis akurat sesuai dengan Pedomai Teknis dan tata cala pemeriksaan kelaikan fungsi Balgunan Gedung.
2. b.Pada proses pcrpanjangar SLF Bangunan Gedung: 1) kcsesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil Pemeriksaan Bc ka-la, laporan pengujian sr.mktur, peralatan dan perlen3kapan Bangunan GedunB serta prasarana Bangunan Gedung, layorar hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan pcrawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas, aFitekrrur dan danpak lingkungan yalg ditimbulkan; 2) pengujian lapangan _(on site) dan/atau laboratorium untuk aspek kesela$atan, kesehatan, kenyamanan dan kernudahan pada stmktur, pcralatan darr perlcngkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada stmktur, komro-cn konstruksi dan petAlata- yang memcrlukan deta tcknis akurat termasuk pcrubahan ftrngsi, .lo6 i6tensite3, arsi-ektur serta dampak lingkunLen yang ditimbulkannya, scauar dengan Pcdoman Tcldlis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan GedunS | -t 't I JJ
(6)Data hasil pcmeriksaan s€bagailnana dimaksud pada ayat (4) dicatat dala$ daftar simak, disimPulkan dalam suiat pemyataan pcEieriksaan keleiksn fungsi Bangunan Gcduog atau :ekomendasi pada pemcriksaan plrtrrna dan Pcmcrikeaan Bcrkala. Peragnf 6 P.ldstrrs Bangulrn GcdElg Ps.al 133 Bupeti wajib mclakukan Penddtaan Eqngunan Oedung untuk kepcrluan tcrtib administrasi pembatgunan dan tertib administta6i Pcmatrfaatsn Bangunan Gcdung. Pendataan Bangunan Cedung scbagaimana dima-ksud pada ayat (l) meliPuti Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang tclah ada' Khulus pen,lataan Bangunat! Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung. Bupati wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagar arsip Pemerintah Dacrah Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemenntah Dacrai dengan berkoordinasi dengan Pernerintah. BagLE Kc.EPrt Xegtsten Peor'rfsata! :ngu!a! Gedqlg UErlE Pasql 134 Kegiatan Pemanfaatar^ Bantunar Gedung rneliPuti pemanfaatan, pemeliharaan pelawatan, pemeriksaan secara b€rkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan pemanfaatan Paral 135
(1)Pemanfatan Ba-,gunan Cedung sebagaimana dirqaksud dalam Pasal 134 mcrupakan kcgiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB sctelah pemilik mcmpcrolch SLF {2) Pemanfaat€n seLagaimana dimaksud pada ayat (l) dila}sanaJ<an secara tcrtib admiristrasi dan tcrtib terqris untuk menjamin kelaikar fungsi Balgunan Gedung tanpa mcnimbulkal dampak pcnting terhadap lingkungaa.
(3)Pcmilik Bangunan Gedung untuk kelentingan umum hams menfikuti plogram pertanggungan terhadaP kcmungkinan kcgagdan Bsngunan Gcdung selama Pemanfaatan Bangulan Gedung.
(1)l2J
(4)(s) 114 I J.t +- t3) t4)
(1)12) 12) {3) P.r.grsf 2 PGEGllh$satn Pe6el f36 Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana di$aksud dalam Pasal 134 stcliputi pembersihai, perapian, Pemeriksaan, Pcngujian' pcrbaikan dan/ atau pcnggantian balnn atau Pcrlcngkapan Ba$guuan Gcdung dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasaJkar pedoman pengopcrasian den pemcliha.raan B€ngunan Cadung' Pcmilik atau Pengguna Banguna!! Gedung harus melakukatt kegiatan pemcliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakait penycdia jasa pemcliharaan gedung yang mcmPunyai sertjfikat komp€tensi ya-ng sesuai bcrdasarkan. ikatan kontrak berdasarkan perafuran Pemndang- undengajr. Pelaksaaaan kegiatal pcmeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hssil kegiatan Pemelihaiaaan dituangkan ke dalam laPoian pemeliharaan yang digunakan scbaga.i pertimbangan Penetapan Perpanjangan SLF P.r.gr.f 3 Pcrsttata! Paral 137 Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagia-n Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan Can/atau paasarana dan sa_rana berdasarkan :encana teknis pclawatat Bangunan Gedung Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan ke6 atan plrawatarl sebagainranz. dimaksud pada ayat (l) daPat menggr'nakan penyedia iasa peralvatan Bangunan Gedung belsertilil<at dengan dasar ikatan kontiak berdas-arkan pcra-tltiail- perrrndan!-unddngan mcngenai jasa konstruksi. Perb-ikan dan/atau pengSantiaa dalam kegiatan perawatan Bangunan Gedung dcngan tingkat kerusakan sedang dan b€rat dilakukan sctclah <iokumen rencana te.'nis perawatan Bangunan Cedung disctujui olch Pemerintah Dacrah.
(1)
(4)Hasil kegiatan perawatan dihrangksi ke dalam laporan perawatan yang akan diguoakan sebagai salah satu dasai p€rtimbangan penetapan PerPanj angar SLF.
(5)Pelaksanaan kegiatan pera'tatan oleh penycdia jasa sebagairnana dimaksud pada ayat {2) har-us menerapkan ptinsiP keselanatar dan kesehatan kerja tK3). r35 -t
(1)P8ragr'f 4 PcEctltrsaa Bcrk'la P"ttr igg Pemeriksaa'!BerkalaBalgunarrcedun8sebagaimanadimaksud^ddam i'";lla iti."rr.an untrik'seluruh atau sebagian Bangunan Geduns' ;;*;";, ;;;angunan, dan/atau sarana dan Prasarana dalam ranska p"-iUft"o- aa" pcrawatan yang harus dicatat da'lam laporan pemenksaan i"U.g"i U"h- ""*k mcmperoleh pcrpanjangan SLF' *-Jif. a*r! Pcnggr,tta Bangunan *durlg ai dalam dreldrukan- kegiatan ;;;;'e;.;il. ""utsai-ana dirnaksuc Pada avat {1) dapat mengnmakan pcnycdra Jasa pengkajian teknis. Bangunal . Gedung atau *-1"g"" v*i -"mpunyai seftirrkat kompetensi yang sesuar' ilrffl;;J-i, p"rn ;it"a* Belkala Bansunar Gedung sebagaimana dimalcud pada ayat (l) mcliputr: - ^.h.rrh. Ran dan
1. a.pemeriksaan dokumen aomtnistrasi''elaksaiaan' pemeiiha;aa pcrawatao Bangunan Oedung;
2. b.[;;;;""#t".- t""aiii Bangunan ceduns terhadap pjl:'"n'" ocrwatatantelisistermasuKpengujiankeandalanBangunanGedung; ". L.gi",utt analisis dat evaluasi dan
3. d.kegiatan P€nyusunan laPoran ;"";;" rumah tinggat tunggal' bangundn runr-al. ti:ceal ,de:et dan ;nfi; .,:r,,ar' tinggal sem€ntara yang trdak l'ark Fungsi sLF nya dibckukan 'aimanaDalam hai belum terdapat pen,'edia jasa pensk:-'lan. "nii:'"t-"^"j ;fi;J' ;; "v",,li'_.::i:l1l ::::,';,,';',"i:i?*1:#,T:::;i: dacrah dan daPat bekeqa sarfla dr bangunair geJung'
4. a.untuk bangunan geoung I rumah deret sederhana tiJ"t aiU"tu"i {trdak ada ketentuan untuk perpanjangan a"til,_.-_ ,..,rrrrr., rumah tinggal tunggal, dan rumah deret
5. b.untuk bajlgunan gedung n t2J t3)
(4)(s) 136 -t sampai dengan 2 {dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua '. puluh) ralun; . c- untuk untuk baagunan gedulg huniar rumah tinggfl tida& sedcrhana, . bangunar gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung , tcrtcntu ditetapkan dalam jangka walch-r 5 (lima) tahun.
(3)pcngurussn p€rpanjangan SLF Bangunar Gedung sebagaimana dima.ksud pqda ayat (1) dilalukan paling lambat 60 (cnam puluh) hari katender sc: .:lu$ berkhimya masa bcrlaku SLF dengan mempcrhatikan ketentuan scbagaimana dimaksud iada ayat (1).
(4)Pcngurusan pcrparjangan SLF dilakuka! setelah pemilik/pengguna/ pcngelola Bangunan Gedung memiliki hasil pemeriksaan/kelaikaa fungsi Bangunan Gedung bcrupa:
1. a.laporan Pcmcriksaan Berka.la, laporan pemeriksaan dan perawatan Bangunan Gedung;
2. b.daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Cedung; dan
3. c.dokumen surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan . Gcdung atau rekomendesi,
(5)Permohonan perpanjangan SLF diajuk€Jr oteh pemilik/peneguna/pengclola Bsngunan Gedung deagan dilampiri dokumen: , a. surat pcrmohonan perpanjangan SLF; b, surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan cedung atau rckomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yaDB . ditandatangani di atas meterai yang cuklrp;
1. c.aa built drav,rings;
2. d.fotokopi IMB Bengunan Ccdung atau perubaiannya;
3. e.fotokopi dokumen status hal atas tanah; I fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Cedung;
4. g.rckomendasi dari instansi tekris yang bertan8gunB jawab di brdang fullgsi khusus; da!,
5. h.dokurncn SLF Bangunan Gedung yang telakhir.
(6)Pcmcrintah Dacrah mencrbitkan SLF peling lana 30 (tiga puluh) hari seteLah ditcrimanya pcrmohonan sebaga:mana dimaksud pala ayat (5).
(7)SLF disampaikarr kepada pemohon selambat-larnbatnya 7 {rujuh) hari kerja s"ja} tanggal penerbitan perpaljaqgar SLF. Palal l4O . Tata c.ra pcrpanjangan SLF diatur l.bih larjut dalam Peraturan Bupati. Paragrat 6 P.lg.tresaa PcDanfiata! BaEguda! Geduag 137 (2J tr) Pesd l4l Pcngawasar Pcrnatlfaata! Batgunajr Gedung dilakukan oleh Pemerintsh Daerah: -
1. a.pada saat Fngajuar pcrpanjangan SLF;
2. b.adanya laporar dari masyarskat, dan
3. c.4dsnya indikasi perubahan iungsi dan/atau Bangunan Gedung yang' mcmbahayakar lingkungan' Prragrlf 7 P6lcstrrl! Pa.d 142 {1} Pelcstarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemarfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dbngan kaidai pelestarian. Pelestarign Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakerr secaJa tedib dan .nenjam,n kelail'an fungsi Banguilan GedunS dart lingkungannya sesuai dengal peraturan perundang-undangan Pengrat 8 PcnetapaD da! PGndaftaraD BsngulaD Gedullg yaag DUcltarlkaa

Pasal 143

Bangunan Gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumut paling' scdikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai pentirrg sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ter nasuk nilai arsi'-ektur dan teknologinya, scrta rr,emiliki oilai budaya bagi penguatan kePribaCian b6ngsa Pemilik, masyarakat, Pemcrintah Dacrah dapat mcngusulkan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang memcnuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yane dilindungi dan dilcstarikan. Bangunan Ccdung dan lingkungainya sebagarmana dimalsud pada ayat {1) scbclum diusulkan penctapartnya harus telah mendaPat Pertlmbangan dan tim ahli pclcetarian Bangunqn Ccdung 'latr hasil dcngsr pendaPat masyarakat dan harus mendapat pcrsetuju3n dari Pemilik Bangunan Gedung. Bangunan Gedung yang diusutkan untilk ditetapkan sebagai Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagarmana dr'riaksud pada ayat (r) dil.rkukan sesuai dengan kl?silikasinya yang tcrdiri atas:

a.klasifrkasi utama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yanS ' bcntuk fisikoya sama seka.li tidak boleh diubah; \2)

(3){4) t38 l
1. b.klasilikasi madya yaitu Barigunan cedung dan lingkungamya ysng bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sckali tidak boleh diub6i, nanun tata ruang dalamnya scbagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai p€rlindungan dan pclcstariaanya;
2. c.klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yarg bentuk lisik aslinya boleh diubah sebagian t€npa mengurangi nilai perlindungaa dan pelestgr'iannya serta tidaL menghilangkan bagian utama Bangunan Gedung tcrsebut. Pemerintah Dacrah mclalui instarsi terkait mencatat Bs-r Junan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan scrta keberadaan Bangunan Gcdung ditrlaksud menurut klasiflkasi scbhgaimana dimaksud pada ayat {4). Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan linglorngannya yang dilindungi dan dilesta.rikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara teltulis kepada pemilik, Pr.agnf 9 PeDqllfaataD BanguDa! Ocdung yetlg Dilestad&an Palal 1,+4 (l) Bangunan Gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya scbagaimana dimaksud dalam Pasal I42 ayat (2) dapat dimar|faatkan oleh pemilik dan/atau pengguna d€ngan mempe.hatikan kaidal pelesta-rian dan Klasifikasi Bangunan cedung cagar budaya sesuai dcngan ketcntua! peratuJar, peruodang-undangan.
(2)Bangunan cedung cagar budaya sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dapat dimanfaatkajl untuk keF,enringah agarf^a, sosial, pa-riwisata, pendidikan, ilmu penletahuan da'r kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalai:r klasifikasi tingliat perlindr.rngan dan pelestarian Bangunan Gedung dan lingkungenn]'a, - -{3} Bangurran Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidal< dapat dijual atau dipindritangarkan kcpada pihak lain talpa seizin Pcmcrintal Daerah. (a) Pemilik Bangunan Cedung cagar budaya wajib melindungi Bangunan Gcdung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya, sesuai dcngan klasifikasinya.
(5)Pemilik Bangunan Gcdung cagar budaya scbagaimana dimaksud dalam ayat
(4)berh€k memperoleh insentif dari Pcmerintah Dacrah.
(6)Besamya insentif untuk melindungi Bangunan Cedung sebagaimana dimaksud pada al,at {5) diatur dala:n Peraturan Bupati berdasarkar kebutuhan nyata. (s)
(6)139
(1)12) Pasat 145 Pemugaran, pemglihara€n, perawatsr, pemeriksaan secara &rka.la Bangunan Gedung cagar budaya sciragaimaaa disEksud dalarn Pasal 142 ayat (1) dilakukan olch Pemerintah Dacrah atas bcb€t APBD' Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan scsuai dengan 'rcncana tcknis pelcata.rian dengan mempettimbatgkan kcaslian bentuk' tata lctak, sistcm sttulhrr, pcnggunaan bahan barSunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya scsuai dcngan titlgkat kerusakan Bangunan Gcdung dan ketentuan klasifikasinya. B.gL! KGllrtra PcEbgqglaran Paragraf I UouB Pa8al 146 Pembongkaran Bangunan Gedung rneliputi kegiatan penetapan pcmbongkaran dan pclaksanaair pembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukal dengan mcngikuti kaidah-kaidan pembontkatan secara umum aerta memanfaatkan iltnu pcngetahuan dan teknologi. Pcmbongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannl l. Pembongkaran Baigunan Gedung sebagaima-na drmaksud Pada ayat (l) haius scsuai dengan ketetgpan perintah pembongkaran atau perserujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemeri:rtah. Pa.sgraf 2 PcDetaPAE Pcmbo^rgka.a! - - Pa!.l 147 Pemerintah dar/atau Pemcrintai Daerah mcngidentifikasi Bergunan cedung yang akan oitctapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau lapoi an qari masyaiakat Bangunan Gedung yang dapat dibongka! sebagaimana dimaksud pada ayat {l) meliputil
1. a.Bangunen Cedung yang tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diPerbaiki iagi;
2. b.Bangunan Gedung yang pemanfaatannya menimbuikan bahaya bagi pengguna, mas,€rakat, dan lingkungannya; c, Bangunan GeCl$g yang tidal mcmiliki IMB; dan/atau
(1)12)
(3)t1) \2) r40
(3)
(4)(s) {l)
1. d.Bangunan Gedung yang Pemiliknya mengingi'kan tamPilan baru' Pcrncrlntah Daerah menyampalkan halil idcntifikasi scbagairnana dimakEud pada ayat (f) kep{a pcmilik/Pf'ngguna Bangunan Ccdung yang akan ditrtapkan untuk dibongkar. gerdasg,rt<an hasil idcntjfikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3)' pemilik/pengguna/pcngelola Bangunan Gedung wajib &€lakukan pengtajian tctnis aan mcnyanpaikan hasilnya kepada Peocrintah Daerai' ifp.-UiU n""it pcngkajian tcrs€but sesuai dengan ketentuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Dacrah menetapkan Bangunan Gcdung tersebut unhrk dibongkat dengan sulat penetaPan pembongkaten atau surat pesetujuan pcmbongkaran dari bupati, yang mcrnuat batas wal<h-r dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi' bata iral'pemilit/lxnggirna/pengilola Bangunan Gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pembongkarar akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban il.yu p"r"ili[7p".,ggt,na/pengelola Bangunan Gedung' kecuali bagi pemilik u"rrgutr"tt rumah tjnggal ydng tidak mampu, biaya pcmbongkatannya mcnjadi bcban Pemerintah Daclah' P.rrgr'f 3 RcDcasa Tckll! PcDbongl.alaa Paeal 148 Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaanny€ dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan urnum daj lingkungan harus dilaksarakan berdasarkan rencana teknis P€mbongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlien Yattg sesuar. 121 neccana Lkiis Pembongkaran sebagaimana dimaksud paCa ayat (l) harus disetlrjui oleh iemerintah Daerah, setelah mendaPat Pertimbangan dan i3) Dalam hal pelaksanaar pembongkaran berdampak lua3 terhadap keselamatan umu.n dan lingkungan, pemilik dai/atau Pemerintah Daerah melakukansosialisasidanpemberitahuantertuliskepadamasyarakatdi sekitar Ba-.gur,an Gedung, sebclum ielalsanaan pcmbolrgkaJan'
(4)Pelaksanaan Pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kcrja (K3) PqrsgtBf 4 PclatlitrraD PsDborlgt.ra!
(6)l4l (u
(3)t2l
(3)
(4)
(1)Paragrsf a ' Pclstsasss! Pembolglarao Pqs.l 149 Pembongka-ran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh p€milik dan/atau Pcngguna Bangunan Gedung atau menggunakan p€nycdia jasa pcmbongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat kcahlian yang s€suai. Pcmbongkaran Batrgunan Gedung yang menggunakan peraLatart berat dan/atau bahan pelcdak harus dilaksaaakan olch pcnycdia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang mcmPunyai sertifikat kcahli3n yang acsuar. Pemiti| dan/atau Pengguna Balgunan Gedung yang tidak mclaksanakan pembongkatan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat Peiintah pcmbongkaran, Pelaksanaat pembongka-ran dilakukan olch Pcmcrintah Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gcdung' Patagrrf 5 Peagaeasa! Pc|lbongkitaD Ba!gu!.! G€dulg P88al l5o Pengawasatr pembongkara! Bangunan Gedung tidak sederhala dilakukan ' oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertiirkal keahlian yang sesuai. Pembongkaran BangunaD Gedung tidal sederhana sebagaimana dirnaksud " 'paaa ayat (l) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memp€rolch pcrsetujuet dari Pemerintah Daerah' Hesil pengawasan pembongkaran Barrgunan Cedung sebagaimaia d'maksud paaa ayai(z) dilaporkan kepada Pernerinta! Dacrah Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelar<sanaan kesesuaran taporan pelaksanaai pe'T|bongkaran dengSn re-ncjtlS !eknc- Pemoongkaran' Baghl KccDEtll Peiyelclggarsa! Ba!gu!e! Gcdulrg P'scabelcals Panilraf I PeaaltgguLngqB D'nrLt Par8l lsf
(1)Penanggulangan daturat merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengJsi sementqia waktu akibat yarg ditimbulkao oleh bencana alam ' ya.ng menyebabkan r-usal<nya Bangunan Gedung yang meojadi hunian atau temFat beraktivitas. \2) 142 l j I I I I I i (21
(3)t4) Pcnanggulangan derurat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dila&ukan oleh Pemcrintah, pemerintah Dierah da'/atau k"l"-p"k ;;;l;; Penanggulangar da-rurar scbasai! *r"r"r,-,",r'.?l"y"LiJ";ffi1-" dimalsud pada avat (1) dilakukart keoc,lsmj.tan Bansun." o"0",', o.Tillriilti;""u"""* "."s mensenc&r sr<ara bencana elam s€bagaimana dima_ksud pada ayat (3) ditetapkan olehpejabat yang berq,cnang dalam setiap tingkatan pemerinra}Ian ,r";tri,
1. a.Prcsiden untuk bencana a.lam a""g.r, "t"1.'n.i;;;-* '-
2. b.Oubernur.untuk bencana alam dengan skala provinsi; c.. Bupati untuk bencana alal! skala kabupaten. Di dalam menctapkan sksla bencan
(4)berpedoman pad. 0"."*._ o",,iffi-lj:::ffiffi.Xff-sud pada avat parqgraf 2 Batrgunaa Ccdung Utbutb Scbsgal TeEpat peuemDurtgrD (s) Pasal lS2 (l) Pemerintah atau pemerintah Daerah wa;ib penangguLangan darurat bcrupa penyela&atan Penampungan sementara.
(2)Pen€rnpungan s€ments-ra pengungsi sebagairnara dimal<sud pada ayat (l) :ilakukrdir Fdtla ldtlr'di )rdng aiotn a"" *"n-* t i.:i]'l*.0'","' *_r*o telnpat tinggal semcnta_ra selr .^,I:namp'nsan-u""ur,p".,.,,fi ,1fi?;"r":i:T,:J,*ffir"lbcrupatempat tq rr€urgunan sementa".a sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) ddengkapi ... dengan fasititas pchyediaan air bersih dan i^"iiil"'J,jl"ri! rn.^.o.,.(4) Pcnyelenggaraan bangunan pe:ramFungan sebagaimana aimaks-ua pada ayat(2) ditelapkan dala,1 peratr scsuai dengan loka"i u..r..rrultfr Bupati berdasarkan persyaratan teknis Baglan Xctujuh Rcltablutrsl pascabe ocana

Pasal 153

(l) Bangunan Gedung ya,,g rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau ,^, dibongkar- sesuai dengan tingkat kerusakannya. lz, Earrgunan Gedung yang rusak tingkat sedang dar! masih dapat diperbs.iki, 'dapat dilakukan rcbebilitasi sesuaj dengan k;teDtuan y.rrg iitetapr"r, ot.i,' Pemerintah Daerah.

(3)Rchabilitasi Bangunan Cedung yang berfulgsi sebagai hunian rumah tinggal ,", liy.T_r:-," .bcrbenruk pernbcrian banruan perUaitan rumatr masya_ral@t. "'iTll,T#1,',1;l,H:l'L:yj:1:T:::ffi :ff ,*1"","":padaava,(3) melakukan upal,a dan penyediaan t13 I t' t I I I t I
(5)Pcrsyaratan tcknis rchabilitasi Battgunan GcdunS yang--rusak disesuaikan ' ' aenian karaktcristik bcncana yang mungkin terjadi di- masa yang akan Oa,""g a- dengan mcurperhadkan standar konstruksi bangunan' kondisi goslal, adat i8ttadat, budaya dan qkonom''
(6)Pcls.ksqnaan Pembcrian bs-ntuan perbaikan rumah maqankat sebagaimana '-' limaf."ua pada ayat (5) dilakukan mclalui bimbingan teknis dan banhran teknis olch instansi/ lembaga terkait'
(7)Tata cat-a dan pcrE atatan rchabilitasi Bangunan Gedung pascabencana diatu! lcbih lanjut delad ?crahrhn Bu'pau' pt DJat! mclaksanakan rchabilitasi Banguran ccdung huniet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daera} memberikan kcmudahan kepada Pcmilik Bangunan Gcdung yang akan direhabilitasi berupa:
1. a.Penguralgan atau p€mbcbasan biaya IMB' atau
2. b.Pemluerian des.iin prototip y'ing sesuai dengan karakter bencara' atau
3. c.Pcmberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstiuksi Bangunan Gcdung, atau
4. d.icmterian kemudahan kePada permohonan SLF; c, Bantuan lBinnya 1S) untuk -"-p.t""p"t pelaksanaan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian ' sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) buPati dapat menyerahkan k.-cirrang., pencrbitan IMB kepada pejabat pemerintaha! di tingkat Pa-ling bawah.
(10)Rehabilitasi rumai hunian sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dilaksanakan melalui proscs Peran Masyaralat di lokasi bencara' dengan difasilitasi olel) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah'
(11)Tata cara Pcnerbitan tMB Bangunan Gectung nunlan nlmanr unSgal Paoa '- -' *.0 refrabilitasi pascsbcncara' dilahrkan 'd€ngan meogilcrti ketentuan sebagaimaaa d makeud dslam Pasal 113' (1r) ;;;";-" ;"erbitan SLF Bangunan Gedu::g hunian rumai tinggal pada '--' th"p rctrauititasi Pascabcncana' dilakukan de"gan mcngikuti ketcntuan , , -sebagaimarradimaksud dalaF Pasal 132' Pssa: !54 P-umah tingga.l ya.1g nengalarri ker osaksn akibat bencana daPat dilak'rkan ..fr"ultita"i-i".riatt mcnggunakan l:onstrukai Bangunan cedung yanS s€sual dcngan katsktcristik bcncana' AAB V TIM AJILI BANGI'NAN GEDI'I{G (TABG} Baglu Kc..tu PeqbcltulA! TABG t44 Plrd lss tll TABG dib€ntuk dan ditctapkan olih Bupati' Ei ;ABG;"-b"A;a dimaisud pada ayat (t) harus sudah ditetaPkan olch -' s'"-""ti -"iffibat-lambatnya 6 [cnam) bulal setelah Peraturan Daerah ini din],ratakan berlaku P.!rl 156 (l) Susunan kcatrggotaan TABG terdiri dati:
1. a.Pcngarab
2. b.Kctua
3. c.Wakil Ketua
4. d.Sckrcr-aris
5. c.Anggota
(2)Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsu!-unsuli
1. a.asosrasr Prolesl; b, masyaraidt ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk masyarakat adat;
2. c.pcrguruan trnggr; d, instansi P.Eerintah Da€rah l3l KctcrwakilaJt unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyatakat al i termasuk masyaiakat adat, minimum sama dengan kete-rwakilal unsur_unsua instansi Pemerintah Daerah'
(4)Keanggotaan TABG tidak belsifat tetap. isi Sctiap unsur diwakili oleh I (satul orarlg sebagai an8Sota iOi ll"-i-".." anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakai ahli tcrmasuk masya-rakat adat yang disimpan dalam basis data daftar anggota TABG. B'de! Kcdua Ttrgat jar Fulrgsi Pesal 157
(1)TABG memPunyar tugas:
1. a.Membcrikan Pertimbangan Teknis bempa nasehat' oendapat' dan pertimbangan profesional pada pengesaha'r rencana teknis Bangunan Gedung untuk kePcntrngan uflum-
2. b.Membcrikan masrrkan tcntang prograrn <ialam pelaksanaan tLrgas PukoK dan fungsi instansi YanA terkait'
(2)Dalam metalsanat<aJr n'rgas scbagaimaaa dimal<sud pada ayat {l) huruf a' TABG memPunyai fungsi:
1. a.Pengkajian dokumen rencana teknis yang telai disetu'jui oieh instansi Yang b€rwenang; U, -ecngkaji"tt dokumen lencana teknis berdasarkan ketentuan lentang Pcrsya.ratsn tata bangunan
2. c.iengkajian dokumcn rencana teknis berdasArkan kete'Ituan tenung pcrsyaratan kcandalan Bangunan cedung t45
(3)Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), TABG daPat mcmbantu:
1. a.Pcmbuatar a.'-ran dan pcnllaian;
2. b.Penyelcsaian masalah;
3. c.Penyempumaan pcraturan, pedoman dan standar. P.ad lsa
(1)Masa kerja TABO ditetapkan 4 (cmpat) tahun angga!-a!t. {2) Masa kcrja TABG dapat dipeipanjahg sebdnya.k-tdriydJ<riya 2 (due) kali-mesa kcrja sebagaimana dirnaksud pada ayat (l). BagloE Kctiga Peoblays$ ?AaG Psoal 159
(1)Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada Anggara Pendapatal dan Belanja Daetah.
(2)Pembiayaan sebagaimena dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.Biaya pengelolaan basis data.
2. b.Biaya operasional TABG yang terdiri dari: l) Biaya sekreta-riat; 2) Persidanga!; 3) Honorariuo dan tunjaDgan; 4) Biaya psrjslanan dinas.
(3)Pembiayaan sebagajmana dimaksud pada ayat (2) dilak:.anakan sesuai - per'a turan p€rundang-undangal.
1. a.pemantauan dan penjagaan kctertiban penyelenggaraan Banguoan Gedung;
2. b.pcmberian masukan kepada Perdcrintah dan/atau Pemerintah Daarah dalam penyernpumaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung; _
3. c.penyanpaian p€odapat dan p€rtimbangan kepada instalsi yang berw€nang tcrhadap pcnlrusunAlr RTBL, r€ncana teknis bangunan tcrtcntu dan kcgiat^n t46 pcnyelcnggaraan Bsngunatr Cadung yang menimbulkan damPqk Pcnting tcrhadap tintkungar$ " d Pcng4iuan -Cugatan Pcr'*qkilsn terhadap Bangunan Gcdung yang - ;""Artggu, mcrugikan dan/atau membahaJakan kepcntingat! utrum' . Pr.d 161 (f) Obyck pcmantauan dan penjagaan ketdtibar-pcttyclcoggaraan Bangunat ' ' ceiuni sehgaimana dirnaksud datam Pasal 160 buruf a meliputi kcgiatan pembangunart' kcgiatan pemanfaatan' kegiatgn pelcataisl tcrmasuk ;;;; dan/atiu pemugaran Bangunsn Gcdung dan lingkungannya yang dilindungi aan aitcstaritaa dat/atau kegiatan pcmbongkaran BangunEn Gcdung (Z) pemlntauan 'scb"agaimana dimaksud Pada ayat (1) harus memcnuhi Pdrsyatatiiri:
4. a.dilakukan secara objektiq
5. b.dilakukEn dengat penuh tanggung JawaD;
6. c.ditakukan i"t'gttt tid;i mcnimbulkan gaigguan kepada pemilik/Pcngguna Banguna! Ccdung' masyarakat dan lingkungan; ' d. dilakukan dengan tidak menijnbulkan kcrugirin keFada pcrnilik/Pengguna Banguna!! Gcdung' mesyarakat dan linakungan' {3) Pemantauan setagaim"na- aimat<M o.t" ayat (L) dapat dilakukan oleh ' Peromnganr t"lo'ipot, atau organisasi kemasyatakatan melalui kcgiatan pcngamaan, ptnyampaian masukan' -usulan- datllcngaduan tcrhadaP:
7. a.a.ngu"t" ccdun! yang ditcngarai tidak Lsik Fungsi; ' b. Banguna! ceau-,,i yalg pemba''gunan' . Pemanfaatart' p€lestarian dan/atau pembongkarannya berPotensi menimbulkan tingkat gangguan bagi pengguna dan/ atau 'nasyarakat da-r' lingkungarnya;
8. c.Rangu-Ian Cedung yang pcmbangunan' Pemanfaatan' Pelestarian Can/atau pcmbongl€ta:'lnya'Jerpotenli rnenimbulkarl tingkat b?'haya tcrten:u bagr pengguna dan/atau rlrastlfskat datr linBkunsannya - - - d. t"lrr.l""tt 6"attfr yang ditengarai melanggd ketentuan perizinan dan lokasi Batrgunan Gedung
(4)Hasil pernantauan sebagair'ala dimaksud pada ayat (3) dilaPorkan secata tertulis kepada Pcmerintah Daerah secsta langsung atau melalui TABG'
(5)Pemeritqh dacrah wajib menanggapi daJ! menindaklanjuti laporan sebagarmana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan ' evaluasi secara administratif dan sccara teknis melalui pemeriksaan lapangal dan rnelakukan tindakan yang diperlukan serta menyamparkan ' hasilnya kePada Pelapor' t41 {l) (21 {3)
(1),2)
(3)Palal 162 Pettjagaan ketcrtiban pcnyclenggs-raan Bangunan Gedung scbagaimaDa dimaksud dalam Pasal 160 huruf ,a dapat dilakukan oleh masyarakat fftitatui: a, penccgahan perbuatan perorattgan atau kelompok masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung; b, pencegahan perbuatan pers€orangari atau kelompok masyarakat yajlg dapat mcnggangu penplcnggaraan Bang -1a! Gedung dan tingkungannya, Terhadap pcrbuatan s€bagaimana diEeksud pada ayat (l) mas,yarakat dapat melaporkar secara lisan dan/atau tertulie kepada:
1. a.Pemerintah Daerah melalui instangi yang menyelenggarakan urusan pcmerintahan di bidaltg keamanan dan ketcniban, serta b, pihak pemilik, pengguna atau pengelola Bangunan ccdung. Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dengan mclakukan pcnelitian dan evaluasi secara adminis..ratif dan secara teknis melalui pcmeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan sena menyampaikan has!' rya kepada pelapor. Psr.l 163 Obyek pemberian masukajl atas penyelenggaraan BanFunan Gedung sebageimana dimaksud dalarn Pasal 160 huruf b mciiputi masukan terhadap pen;n'sunan dan/atau penyempumaan peraturalr, pedoman ctan Standar Teknis di bidang Baig'lnsn Gcdung yalg disusun olch pemerintah Daerah Pembc.ien masukan scbagaimana dir.raksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mcnyanpaikannya sCcaia tertlli< olelr: 9._ p9rorongan;
2. b.kelompokmasyarakat;
3. c.organisasi kemasyarakaElr;
4. d.ma.l.aralat 6}lli; atau
5. e.maslraral<at hukum adat. Masukan r:1asyarakqt scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan baian pertimbaagal bagi Pemerintal Daerah dalarn menyusun dan/atau menyempumakan peraturaJr, pedomar dan Standal Teknis di bidang Bangunan Gedung. l4B Psrd 164 (l) Penyarnpaian pendapat dan p€rtimFngan kcpada instansi yang berrenang tcrhadap pcnyusunan RTBL, rcngrna tcknis bangunan tertcntu dan kegiatan fr€nyclenggaraan Bangunar Gcdung yang menimbutkan dampaj( penting tcrhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 huruf c bcrhrjuan untuk mcndorong masyara-kat agar merqsa berkepentingan dan bailtranggungiawab dalam pen{tAah BangunAn Hung dall lingkuJig,aturya.
(2), Pcnyarnpaian pendapat dan pertimbelgan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dil,akukan oleh: a, perorangan;
1. b.kclompok masyaralat;
2. a.oigdnisesi *eiina3,j'arakntan;
3. d.masyarakat ahli, atau - e. &as:/arakat hukum adat.
(3)Pendapat da'l pertimbangan masyatal@t untuk RTBL yang lingkungannya berdiri Bangunan Cedung Tertenru dan/atau terdapat kegiata, Bangunan Gedung yang mcnimbulkan dampak penting terhadap lingkungajr dapat disampaikan . melalui TABO atau dibahas dalam forum denga, pendapat masyara.kat yang difasilitasi oleh pemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khus.rs difasilitasi oleh pernerintah mclalui koordinasi dengan Pemerintah Dacrah.
(4)Hasii dcngar pcndapat dengEn masyarakat dapat diiadikan pertirobanSan delzfar Floses itenetnpan rehCa?ra taltnis oleh Pemerinta,h atau pernedntah Daerah. Parogref 2 ForuB Dengr- pctdlpat Pa8.l f65
(1)Forumjengar- pgndatat. diaelEnggaraken untuk memperoleh lJndapat dan pertimbangan masjrarakat atas penjrusunan R-BL, rencana tclois Bangunan Gedung Tertentu atau kcgiatajr penyetlntgaraan yant menimbulkan dampak pcoting tcrhaCap lingkungan.
(2)Tata cara p€nyelenggaraan forum dcngar p€ndapat maiyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan terlcbih dahulu melakukan tahapa! kegjatan yaitu:
1. a.penlrusuna! konsep FIBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan Bangunan Cedung yang menimbulkan darnpak penting bagi lingkungan;
2. b.pcnyeba-rluasan konsep atau rencana sebagaimana dimoksud pada huruf a kcpada masyarakat khususnya masya.alat yarlg berkepenJngan den8an RTBL dan Bangunan Gcdung yang akan me;rimbulkai dampak pcnCng bagi linBkungan; 1,19
(3)14)
(5)
1. c.menguidang masl.aiskat scbagaimana dirnaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapaL Masyarakat yarlg diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah masyafakat yang bcrkcpcntingan dcngan RTtsL, rencana teknis Bangunan Cedung Tcrtcntu dan pcnyelcnggaraan Bangunan ccdung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan. Hasil dengar pendapat sebagaimqna dimaksud pada ayat (3) dituangken dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penycl€nggara dan wakil dari pescrta yarg diundang. Dokumcn sebagaimana dimaksud pada ayat (4) b€nsi simpulen da'l Lcputusan yang mengikat dan harus dilalsatakan oleh ?cnyelenggara Ealrgunan Gedung.
(6)Ketcntuan tentang tata caJa penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (f) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatr. Pa-ragraf 3 Gugata! PerFal.llan {Clag3 Action} Pa.al 166 Gugatan Perwakilan terhadap f lnyelenggataan Bangunan Gedung sehagaimana dimaksud dalarn Pasa.l 160 huruf d dapat diaiukan ke p€ngadilan apabila hasil peneyelengga-rzrn Bangunan Gedung telah menimbulkan dajnpak yang, mengganggu atau derugikan masyarakat '!an lingkungannya yang tidak diperkitakan pada saat perencaiaan, pelaksanaai dan / atau pemantauan. Cugatan Perwakrlan sebagajmana dimaksud pada ayat (1) dapat di lakukaa oleh pe_seorangajr atau kelompok masyarakat atau orgairisasi kemasyarakatan yang bertindak sebag-ri wakil para pihak yang dirugikart. alqbat dari peny:leirggaraan Sangunan Cedu,lg yang rnengtariigu, merugikah atau membaheyakan kepantingan umum. Cugaten ?erwalilad- sebagaimana dimaksud pade ayat (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan huk!:m acara Cugatan Pcrwakilart.
(4)Biaya yang timbul akibat dilakukan G'igatan Perwakilan sebagaimana dimaksud f ada ayat (3) dibebankan kcpada pihak pemohon gugatar' {5} Dalam hal tertentu Pemerintah Dacrah dapat membantu Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {4} dengan medyedialan anggarannya di dalarn APBD. Patsgtsf a Beltuk Peratr Me.ystakat ddEE Ta.haP ReEcas- PallbaDgutta! (ll t2J
(3)i50 Psld 167 Pcran Masyaiakat dalam tahap rencana pembangunan Bangrrnan Gedung dapat dilakukan datam bcntuk: * - *i"-tp-"t kebcratan tcrhadap rencana Psmbangunan Bangunan Gedung -' ;;;;;; "..uai dcngen F fRw, Pcraturan Z,onasi dan/atau-RrBLl
1. t.patiUaai"tt roasukan kepada Pemcrintah Daerah dalam rcncena pembangunan Bangunan Gedun$ .. .piirberi; masut<in kcpaaa iemerintah Daerah untuk melal<sanakan - ;;*""t konsultasi dengan mdsyatakat tentang rencanE pembdngunatr Bangunan Gcdrmg. Par.gtaf 5 BcDtuL Pcra! Masysrakat drlgn Prorct Pclabaltr'! KoDrtruLli

BAB VI

PERA]I MASYARAI{AT DAJ,]IM PEIYYDLENGGARAAN EANGI'NAI{ GEDI'NG Piregref 1 - .- Llugkup Peraa Maryarakat PaBal 160 Peran Masyarak't dalam penyelenggarlan Bangunan Gedung dapat terdiri atas:

Pasal 168

Perar Masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dapat dilel<ukan dalam bentuk:

a.menjata ketertiban dalatn kegialan p€mbangunan;
b.mencegah perbuatan Perseoralrgan atau kelompok yang dapat mengurangl tingtai Leandalan Bangunan cedung dah/atau mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan; .. . -"fuport?r, kepada instansi yang berwenang atau. kelala pihal yang berkepentingar atas perbuatan sebagaimana dirnaksud pada huruf b;
d.melaporkan kepada instansi yatg berweneng tentang aspek teknis - p"-b.r1g,-,rrrt B"tg,-,,ta'' Gedung yang membahayakan kepentlngan umum; ". lrr.t ,.,t-un gugatan ganti rugi kepada Penyelenggs-ra Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari pe'yelengga-raan Ba lgunan Gedung. P"sgrqf 6 Bcntuk Peran Masyarat'at dalaa P'aatrftrtlD Balguln! Gcdung Posql 169 PeranMasyarakatdalamPemanfaatanBangunancedulgdapatdilal.:lrkaltdalam bcntukl I. "rnin:"g" U",".oban dalam kcgiatan Pcmatfaatan Bangulran Gedung;
b.mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu Pemanfa.atan Bangunan Gedung; " ;;;''; u*i" :::-":j;'*f#ffi;il,:"Ja1'0":l* :-' bctkepcntingan atas p€nvmpansan rcr"i:::;":;;;;;' ""*t,.L''i"
d.mclaporxan kcpaoa instansi yang berwenan8 t:"*9,-:^": ".rrlir"u,u" 8".grr.,] Gedung yang membahayakan.keDentingan urnurn;
e.rdeLakukan gugatan ganti tttgl iip"a^ pttty"tcnggara Batgunan cedung aras kcrugian yang aiaenta masy"r'aili ttiuai atti p""yi-Pa!gar) Peraanfaatan Bangunan Gcdung' l5l BcntuL poru M.slrarq*a liffi.L"*rtan B.lgursr ccduDii pcran Masyaral<iLt ar". o"."*;H"lll; ceduns dapat dirakukar datam a, mcmberikan informasi ke fiffisH,ffi #:ft '.#r#3"fu$,.rffi";-j.rl,,#j t 6'ifif#*."'lilTii;x,';l'i.:- :l-:*:si vang berwenens au,u pcmiiik Kurang terpetihara a- ,.".rri-TT-11"t . Bangunan ceaung 6erseja.a} yar.rg
c.m.mbe.iLa' inr*irii"fiit* kelestriia'rnva; nnm.**li#"#":::l'fl hif'i,f -f.."T,. ;H nH X .il"m;?nn,r# jliil_:rfi.1;if#1tliiltrI3::*,,."*" melestarikar 8""*; d;Yffiat akibat dari keJalaian pemilk dr -dar.-n Dctttu.k pcren Marr"-*a o"i*f-io'g&ant! B.ngra.d cedutg Padd l7t Peran Masyaral<at dalan pemh dalam tentuk: )ngkara-n Bangunan Gedung dapat dilakukan
a.mengajukal kebeaata, keDada jnstansi y€llg berwenang atas .encana '.3:T::i*T"i""**t"t*'{ltg-1";a;'",;'t"ii!i'i"lg.,u.,a"y^,a^"g";,,,,c" j";;;'#f,i?;Hff_?#;*ry:..ffi.*;;::",frlll ^ 1Tl,i:::h"o" r.rasyarakat dan ngr<ung.rnnya;
s.meraKukan gugFta'| ganti ruei, kepida instar.rs;'yaag berwenang atau pemrhk f_Te:.. Gedung aras - k"ryq"l yang . aid"eria -.:u""r".un", ou" 1fffr:ffX#",,f;*' t-t tr'itut aa'i" p.l;;"";"';;bongkaran
d.mela:iukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Bangunan cedunR ,,lffi"i", Pe.d 172 1l:T:l fTq berwcnqng waj;b menanggapi keluhan masyaral<at sebagaimanadlrnaksud da.larn pasal l6d. paser. tAZ. pasat ,Ur, ,*J, iOn,'l; pas3J t"odengan mciakukan kegiatan tindak tahjut baik ;;;-;u";;,;;;un secaraadministratif untuk dilalukan rindakan yang di;rhk;- ".1r,^ o""r^,ketcntua! p€raturan pcrundang-undgJrgan terkait. 152

(3)(t) (21
(1)
(2)BAA Vtr PEUBII'IAAIT 6gl.a Kc*tu ItEuto p.!rl t7g Pcmerintah Daerah melakukan pcmbinaan penyclenggaraan Bangunan Gcdung melalui kcgiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pcngan asan. Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) bcrtujuan a€ar penycler€gar.€an Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai kcandalar Bangurran Ocdurg yalrg sesuai dcngan fungsinya, scna tcrwujudnya kcpastialt hukum. Pcmbinaar sebagaimaaa dima&sud pada ayat (l) dihfjukan kepada Pchyclcn8ge ra Bangunan Gedung. BagLn Kcdu. pclrgrturat! Pa.al 174 Pengaturan sebagaimana dimal<sud ddam pasal 172 ayat (ll dituangkan ke dalam peratu.ran dacrah atau peraturai Bupati sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalarn pcnyelcnggaraar Bangunan Gedung. KebialGn sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dapat djtuanAkar ke dalam Pedomen Teknis, Standar Teknis Bangunan Cedung dan tata cara operasionalisasinya. Di dalam pcnyusunan kebtaka4 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hjrus mcmpertimbangkar! RTRW, Peraturao Zonasi dan/atau RTtsL serta dcngan mcmpertimbangkan pendapat tenaga a-trli di bidang penyelcnggaraan Bangunan Cedung. Pemerintah Dacrah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana'imaksud pada ay€lt fa kcpa?a pantel€-nggara'Bangun-air c€du;g. B.at ! Kctlga patubcrdsyrs! Pald 175 Pembeldayaan scbagaimana dimalsud dalarn Pasal I72 zyat (l) dilakukan oleh ?cmcrintah Dacrah kepada PcnyclcnggarA Bangunan Gedung. Pcmbcrdayaa-n scbagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui pcningkatan profesiona.litas Penyelenggara Bqngunan Gedung dengan penyaCaran akan hak dan kewajiban darr perar d-lsm penyelengga-raar Bangunan Gedung tcrutama di daerah rawan bencana. Pcmbcrdayaar s€bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pcndataa!!, sosia-lisasi, penyebarluasaa dan pelatihan di bida.og pcnyclcnggaraan Bangunan Ccdung,
(1)12)
(3){4)
(3)153 Pud 175 Pcmbcrdayaat tcrhadap masyarakqt yang belum mampu memenuhi persyaratan -' teLnis Bangunan Ccdung dilakukan bcrcama-sama dengan masyarakat yang tcrkait dcngan Bangunan Gcdung uelalui: a, forum dcnger pcndapat dcngan masjErakat; b, pcndampingan pada saat pcnyclenggEtaan BaDgunan Cedung dalam bcnhrk - ;"d",t" i;yiuft"", bimbingan t'knis, pclatihan ddn Pcmbrian tenaga tcknis pcndatnPing; ". f_u.i"r, bantuan pcrcontohan rumah tinggal yang memcnuhi pcrsyaratan -' ;k"i" dalsm ucntuk pcmberiran stimulal bahan banguran yang dikclola -""y"t"faaa "o"ta b€rgulit dan/atau
1. a.bantuan pcnataa! bangunan dan tingkungan yang scrasi dalam bctttuk -' pc"yi"par,t gfgL serta pcnycdiaan prasarana dan sarana da39r pcrmukiman' Pa.rf 177 BcntukdAJ!tAtaca'apelgksaiaa'tforumdengarpendapatdenganmasyaia}€t ""U.g"i-.". dimalsui daht4 Pasal 176 huruf a diatur lcbih lariut d81a$ Peratu-rai BuPati. B'gira KGcoPqt Pcag.talr! Prld 17E (U Pcmcrintah Daerah mclakukan pengaw€ satr terllqap^- itellsaTal " P.r"-a"I, Daerah ini melalui mckanismc penerbitsn !MB' SLF' dan surat percctujuan dan pcnctaPa! Pcmbong:Karan Bangunan Gedung '
(2)Dalam pengawasan pelaksanaan p€raturan pe r-rndang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Per:rerintah Dacrah Capat melibatkan Peran MasYarakat:
1. a.dengdn mengikuti nckatlisEteyang d'itetapkan oleh P€m--rintah Daerah:
2. b.Pada setiap tahaPan penyelcnggsraan Bangunan Gedung; ". i"ng mengembangkan sigtcm pcmbcrian pcnghargeaa berupa tanda jasa-aalr/ atau inscntif untuk meningkatkan Peran Masyarakat'
3. a.pcringatan tcrtulis;
4. b.pembatasan kcgiatan pembangunan;
5. c.pcnghcntisjr scmcntara atau tetap Pada pekerjaan pelaksanaaJr Pembangullan;
6. d.pcngbcntisn sementaJa atau tetap Pada Pemanfaatan Batlgunar Gcdung; e, F€-mbcklidn IMB gedung;
7. f.pcncabutan IMB gedung;
8. g.pcmbckuar SLF Bangunan Gedung;
9. h.pcncabutan SLF Bangunan Gedung atau
10. i.pcrintah Fmbongkarar Banguna! C€dung. Sclein p€ngenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi dcnda p*ing banyak 10olo (sepuluh per seratus) dari nil€j bangu-4an yang sedang atau t€lah Cibangun. Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketcntuan Peraturan Daerah ini dikcnakan sanksi scbagairnana diatur dalam penturan perundang- undangan di bidangjasa konstruksi Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disctor kc rekening kas Perncrinbh naerah. Jenis pcngenaan sanksi sebagarmana dirnaksud pada ayat (l) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yant dilakukan sctelah mendapatkan pertimbangan TABG. Bagier KGdu. Salkll Adaltlrttrtlt Psd. T.haP PcBbrlgut'! Pasd lao Pcmilik Bangunan Ccdung yang mclanggar ketentuan Pasal 9 ay3t {3)' Pasd fB ayat (I) da'l ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Passl 126 ayat l2l' +asal L36 - - -- ayat (3) dan Pasat 141 ayat {2) dikcnakan s€nksi pcringatan t€rtulis' Pemilik Battgunan Gedung ya.g tidal memltuhi pcringatai tertulis sebanyak 3 (tiga) Ufi U.rtutut-turut d?lam tenggang s€ktu masing-masing 7 (tujuhj hati ka.lender dan tetaP tidak melakuk"n pcrbaikan atas pel'lggaran scbagairnaaa dirnal<sud pada ayat (l), dikcnakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembsngunan Pelilk aangunan Cedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud p.du ^y.t
(2)sclama t4 (empat belas) hali kalender dan tctap tidak n elakukan perbaukan atas pelanggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), dikenakan sanksi bcrupa pcnghcntian semcntara pcmbangunan dan pcmbekuan izin mcndirikan Bangunan Gcdutlg'
(2)
(3)
(4)(s) (l) 12)
(3)l s5 l I I
(4)Pcmilik Balgunan Gedung yang telah dikcna.kan saqksi s€bagairnana dimaksud pada ayat (3) sctama l4,(empat belas) hari kcleoder dan tetaP tidak melakukan perbaiksn atasJrlanggatan sebagaimana diriaksud pada ayat (i), dikenakar salksi tirupa penghcntian tetap pcmbanguna!, pencabutan izin mendirikat! Bangunat fuun8, dan pcrintalt Fmbongkaran Bangudan GcduDg. Data& hd Pcailik Bangunan Hung tidak mclakulan pcEbongkaran sebEgaimana dimaksud pada aJEt (a) dafam jangka waktu 30 (tige pt. uh) hari ka.lendcr, pcmbongkarannya dilakuksn olch P€merintah Dacrah atas biaya. Pemilik Bangunan G€dung. Dalam hal p€mbongkai?n dil,akukiin olch Pcocrintah Dacrah, Pemilik Bangun€n Gcdungjuga dikcnatan denda administratif yang besatnya paling banyal 10 0/6 (scpuluh pcr scratus) dari nilai tota.l Bangunan Gedung yang bcrsangkutan. Bcsamya dcnda administratif ditcntukar bcrdasarkan bcrat dan ringa-nnya p€langgalan yang dilakukan setelah mendapat p€rtimbangan dari Tim Ahlr Bangunan Gedung. P...1 l8l Pcmilik Bangunan Gcduig yang melaksanakan pcmbangunan Bangunan Gcdungnya melangtal kcteDtuan Pasal 13 ayat (1) dikedskan sanksi penghentian sementara samEEi dengan diperolehnya izin mendiril@n Bangunan Gedung. Pemilik Bangunan Crdung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan Gecung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. B.8tr! K.du. S.nkll AdDtnlstratlf Prda Trhap PGE lfa.tro Prt l la2 Pemilik atau Pengguna Bangunat! Gedung ya.ng melanggar ketentuatr Pasal 9 ayat (3), fasll t9 ayat (1), Pesaf 134 eyat (1) dcngan ssmPai ayat (3)' Pasal 135 alat (2), Pasal 138 atat (3), Pasal 143 ayet (2) dan ayat (4) dikcnakan sanksi p€ringatan tertulis- Pemilik atau Pcngguna Bangunan Gedung yarg tidal mematuhi peringatan terhtis sebanyak 3 (tiga) ke.li berturut-turut dalam tcnggang waktu masinS' masing 7 (tujuh) hari kalcndcr dan tidak mclakukan perbaikan atas pelangga-ran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dikenakan sanksi beruPa pcnghcntian semc'rtqla kcgiat6n Pcr'ianfaatan Bangunon Gedun8 'lan pcmbekuan scrtjfikat laik Fungsi. bcmilik atau Pengguna Bangunan Gedung yanS telah dike4akan sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender (s) (b) 17t
(1)\21 --- (1)' t2)
(3)156 dsn terap tidak mcrakukanrrcffLffi ffiffTtr"::"JLTT"T; dimaksud Pade ayat (I)' du Demadaatan dsn pctrcabuEn sertifikat Laik Fungsi' t*r [",i**"i"-;"i*: l#ffi;t;il'"$:ffi, n:"ffi Tffi#"#T###*rn'mTr'H:rffi1 *ff^i"t-A Brglas Kcsstu Fsktot Kc!G!gqla8! ygag naal. UclgeUUrtlrlr l&tugia! oralg l'ah Palal 183 Sctiap pcmilik dan/ atau Pengguna Barguns Gedung yang tidak memenum i.;"T.,,i"" 0".-'*".."" 3i",ii;];'*:ru".1:A :*:lffi'ti:: lii:f; bma 6 (enam) bulai atau denqa juta ruPiahl' B'rb! Kcdu' Fahor Kee'lgdarrr Vt"Jlr"og"Ul"tLn Kerugla! orsEf r'sh Pasd 184 (i)setiappemlik.ry.i:-::"#ll:il,?#,:"":"l"if;trf; iffi il"'H ketentuar d1"- :TYfl";J pia""'" p""":.* p^r-qtT: .3 (tisa) tahen' - benda orang lain diancam ocnts:" "1":':-: -::"-"'"t a"ri nila'i bangunan dan' il?l;" iatit'g uanvat l6oTolscpuluh pe- seratus) dan nrnr ( *plg;;,i"; t"^c':i t..ll,t lj_iiT "*sunan c€duns yans ddar. memer.uh:
(2)'sedaP pcmilik d- l"':.:ilfi;;J. ifi, v-"g mensakibatkan kecclakaan kttentuan dalam BcraturaF vF:l*' ::l^::-::"' ii.l,,o diancam dcngan basi orang lain atau men;akibatlan cacst *:rn": nlol:^"": pidana penjara n*"' '"-fiilio^if tahun dan denda paling benyak 15o/o (lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kcrugian yarg ,.,1i1"i1.-u'ud6n/ataupcnssuna-:,""*"T:""t:::Jffi ":i*Ttfi #i ketcntuan dalam Peraturan :*'-' -::':-:-:-i".o -nalinc lama 5 (lima) :;;;;t""t lain' diancam denser pidana p"lji* l-t::*- tahun dan a""a" p"r"'e'ill"tr'"*2";-':::::F per seratus) dari nlai banqunan d- p""es-d"Ht"1Tlf, :;;;;;"'. di^,rrksud daram avat - 1+1 o"l"- Pt:i" Pt':li,tT-ili --"-,',p*n"urri. pcrtimbangan TABG' (l), aYat (2) da'l aYat {rl nt t)/ (U 12) Br$ea &+rgr F.tto. Kcl-r.r.n ,rr!g Uolgrtbrtt8! Lcrwtr! Orrlg I"dn p.|al 18S Sctirp oraJrg atau badan hukum yaig ka-rena kclalaiannya mclangga, kctcntuan - yang tclah ditetapkan dalan pcranran i_ ""n_gg"mcngakibatkar bangunan tidak Loik Fungsi dapat dipidana kuruntan, pidana dcnda dan pcnggantiari kcrugaa. Pidana kuungan, pidana dcnda dan penggantian kerugian sebagarmana dimaksud pada ayat (t) mcliputi:
1. a.Pidsna kurungan paling lama I (satu) tahun atau pidana dcnda pa.ling baryak l% (satu pc. seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika mcngakibatkan kcrugian harta bcnda orang lain;
2. b.Pidana kurungan paling lama 2 {dua) tahut atau pidana denda paling banyak 2016 (Cua pcr scratus) dali nilai bangunan dan garti kcnrgi€n jika mengakibatkan kccelakaan bagi orang lain sehingga mcnimbulka.i cacat;
3. c.Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyal 3% (Cga per scratus) dari nilai bangunan dan gamtl kerugian jika mengaLibatkan hitangnya nyawa orang lain. Penyidikan dugaan tindak pidana bidang peryelengga_raan bargunan gedung sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik -umur,r sesuai ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan. {t)
(2)(l) 12) Bangunan Gcdrrng yang sudah dilengkapi IMB sebelum peratur.ar Dae[ah ini berlaku, namun IMB yang dimilild tidak sesuai dengan ketentuan dalsm 158
(3)
(4)Pcratuian Dacrah ini, rna.ka Pcrnilik Bangunan Cedung wajib mengajukan pcrmohohan IMB baru. Be-ngunan c€dung yang sudah mcmiliki tMB s.bclum pcratu-ran Dacra.b ini bcrtaku, namun dalam pros.s pernbangunarnya tidat sesuai dcngan ketentuan dan persyaratan daiam IMB, maka pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukarr permohonar IMB baru atau melakukan perbaikan (reEofi tting) seca-ra bcrtahap. Pcrmohonan IMB yang tchn masuk/tcrda-ftar scbelum berlakunya pcraturan Daeral ini, tetap diproses dcngan disesuaikan pada kctentuan dalam Pcraturan Daerah ini. Batrgun€n Gedung yang pada saat berlakunya pe.aturan Daerah ini bclum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunar Cedung wajib mengajukan permohonan IMB. Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini bclum dilengkapi SLF, mal<a penilik/Pengguna Bangunan Cedung rffajib mengajukan permohonan SLF. Permohonan SLF yang tclah masuk/tcrdeJta. sebeium berlakunya pcraturan Dacrah ini, tetap diproses dengan discsuaikan pada ketentuan dalam Pcraturan Daerah ini. Bangunan Gcdung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturai Daerah ini berlaku,.namun SLF y6ng dimiliki tidal< sesuai dengan kctentuar dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan pcrmohonan SLF baru. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini bellaku, namun koDdisi Bangunai Gedung tidak laik Fungsi, maka p€miiik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan p€rbaikan (retrofi tting) secara bertahap. {10} Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraruran Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dcngan keter.tuan dalar, Peraturan ftaerah ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan retap betlaku.
(11)Pemerintah Daerah melaksana.kan penertiban kepemilikar^ IMB dan SLF dengan ketentuan F€ntahap&1 sebagai berikutl
1. a.untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban kepemilikan IMB darl SLF harus sudah dilakukan selambatlambatnya I (satu) tahun sejak diberlakukanr.ya Peraturan Daerah ini;
2. b.untuk Bangunan cedung fungsi hunisn dengan spesilikasi non- sedcrhana, penertiban kcpemilikan IMB dan SLF ha-rus sudah dilakukan selambat-lambatnya I (satu) tahun sejak diberlakukannya Pcraturart Daei lh ini;
3. c.uniuk Bangunan Gedung tungsi hunian dengai sp€sifikasi sederhana, pcnertiban kep€milik€n IMB daq SLF harus sudah dilakukan selambat- larnbatnya I (satu) ta}lui sejak diberlakukannya Peraturan Dacrah ini.
(5)
(6)17j
(8)(e) 159 j. I I I I BA8 *I f,BNElrrUAX PE!TT/rUP P{rd lS8 Dcngan bcrlakunla Pcrahlatr Dacreh ioi, makE kctcntuan yang bcnenbngan dan/atau ddak scauai harrrg diaclueiican dengan pctatu.fan Deerrih ini, Pssrl 189 Peraturan Daerah ini berlalo I (satu) tahun sejak tanggal sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengtahuinya, memerintahkan p€ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam trmbaran Daerah Kabupaten Donggala. Ditetapkan di Donggala pada tanggal.30 September 2015 BUPATI DONGGALA, KASMAN LASSA 160

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…