DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerja Sama Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan Kerja Sama, Asas dan Prinsip, Lingkup Kerja Sama Daerah, Bentuk dan Arah Kebijakan Umum Kerja Sama Daerah, Organisasi Kerja Sama Daerah, Pola Kerja Sama Daerah, Obyek/Kewenangan Kerja Sama Daerah, Pengikatan Perjanjian Kerja Sama/Kontrak, Pembiayaan, Hasil Kerja Sama, Berakhirnya Kerja Sama Daerah, Unit Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah, Penyelesaian Perselisihan Kerja Sama, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama, dan Ketentuan Perubahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jangka waktu berlakunya perianjian Kerja sama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya peraturan Daerah ini agar dilakukan pen)resuaian selambauambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun. aAB XtX

Pasal 43

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah diterbitkan : paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggata. Ditetapkan di Donggala pada tanggal 28 Agustus 2014 BUPATI DONGGALA. frd KASMAI{ LASSA 70 Diundangkan diDonggala pada tanggal 28 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEIII DONGGALA. Ttd AIDIL NUR. SH.. M.Si Pembina Utama Madya NtP. 19600511 198603 'r 019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 NOMOR 4 Sallnan sesual dengan asllnya : KABUPATEN DONGGALA DAI'I PERUNDAf{G-UNDANGAII, 199903 1 005 NOREG 85 PERATURAN DAERAH KAAUPATEN SULAUIESI TENGAH : O'I,TAHUN 20.14 71 DONGGALA PROVINSI a PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KERJA SAiIA DAERAH I Ul\luM Kebiiakan otonoml daerah yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 t"nt"ng Pemerintahan Daerah' merupakan hasil evuluasi kritis terhadap penyelenggaraan sistem sentralisasi, yang dianggap sudah tidak televan dan tidak populis dalam menata dan menyelengqarakan sislem pemerinlahan yang demokratis. Dengan lahimya asas desentralisasi menempatkan kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mangurus kewenangannya sesuai kep€ntingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya' daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga' Kela sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatian daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah' mensinergikan Dotensi antar daerah dan/alau dengan pihak keliga serta meningkalkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas tiskal' Me|a|uikerjasamadaerahdiharapkandapatmengurangikesenlangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah tarpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal' Dari uraian lersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Keria Sama Oaerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumLr daya' lermasuk dalam hal talaran kebiiakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Pada gilirannya' haFhal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing ditingkat nasional dan global' Berkenaan dengan hal oimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraluran Oaerah tentang Kerja Sama Daerah 72 - II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjslaskan arti beb€rapa istilah yang digunakan dalsm Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah-pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup ielas

Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud dengan "efisiensi", adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memp€roleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama telapi dapat mencapai hasil yang maksimal. Huruf b Yang dimaksud dengan 'efektivitas", adalah upaya pemerintah daerah melalui keria sama untuk mendorong p€manfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungiawab untuk kes€iahteraan mas!.aral(at. Huruf c Yang dimaksud dengan "sinergi', adalah upaya untuk t€rwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan keria sama demi terwuiudn)€ keseiahteraan masyarakat. Huruf d 73 Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan,, adalah pelaksanaan Keqa sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi mas-yarakai Huruf e Yang dimaksud dengan .kesepakatan bersama", adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama. HUruf f Yang dimaksud dengan "itikad baik", adalah kemauan para pihak untuk .. - seqtra sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama. Huruf o Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan,, adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan ksrja sama da€rah. Huruf h Yang dimaksud dengan "transparansi", adalah adanya proses kelerbukaan dalam kerja sams daenh Huruf i Yang dimaksud dengan .keadilan., adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan pam pihak dalam meLksanakan kerja sama daerah. Hutufi Yang dimaksud dengan "kepastian hukum", adalah bahwa kerra sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daeran. Huruf k Yang dimaksud dengan .mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara K€saluan Republik Indonesia", adalah sgluruh p€laksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif l€rhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan 74

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas Pasal I Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas Pasal 1 1 Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…