DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Penyertaan Modal 4. Pelaksanaan 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Ende sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT. BPD NTT adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
7.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8.Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, surat- surat berharga, dan hak-hak lainnya.
9.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Ende kepada Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11.Deviden adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran PT. BPD NTT dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD NTT dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD NTT dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 16.015.780.000,- (Enam Belas Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
(4)Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD NTT dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 setiap tahunnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

(1)Penyertaan modal pada PT. BPD NTT, dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan pada pos pengeluaran pembiayaan.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. BPD NTT setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 8

Bagian laba atau deviden atau hasil usaha penyertaan modal menjadi hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Buku oleh PT. BPD NTT, yang disetor ke Kas Daerah serta dianggarkan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Atas dasar kepemililkan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPD NTT, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berfungsi melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan/atau pengawasan.
(3)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai pelaksana teknis pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…