DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan 3. Besaran dan Sumber Dana Cadangan 4. Penganggaran dan Bentuk Dana Cadangan 5. Penggunaan Dana Cadangan 6. Pengelolaan Dana Cadangan 7. Penempatan Dana Cadangan 8. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Cadangan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah dapat membentuk Dana Cadangan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5.Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah KPUD Kabupaten Ende yang mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ende adalah Kepala DinasPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende yang mempunyai tugas mengelola APBD Kabupaten Ende.
8.Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah guna mendanaikegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. 5

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Besaran Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000 ( lima belas milyard rupiah);
(2)Besaran Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan secara bertahap pada tahun anggaran 2017 yang ditetapkan sebagai berikut :
1. a.APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000
2. b.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan dan Jenis Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 6

(1)Bentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa deposito pada Bank Milik Pemerintah. 6
(2)Pendapatan bunga atau jasa giro dari rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicatat pada akun pendapatan,kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), jenis lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

BAB V

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan diperuntukan bagi kegiatan Operasional yang membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan telah diketahui waktu pelaksanaannya secara pasti dimasa yang akan datang.
(2)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
(3)Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan Jenis Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan.
(4)Penggunaan atas realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD), Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Hibah kepada KPUD Kabupaten Ende.

BAB VI

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

(1)Pada saat Pengisian Dana Cadangan, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 7
(2)Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan;
(3)Pada saat Dana Cadangan digunakan, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja yang kegiatannya dibiayai dari Dana Cadangan dimaksud;
(4)Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
1. a.Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan;
2. b.Uraian Jenis Belanja disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan Dana Cadangan setiap tahun dan sesuai dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

BAB VII

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 9

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Ende akan ditempatkan pada Bank Pemerintah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 10

(1)Pada saat pengisian Dana Cadangan, Pemegang Kas Daerah harus mengirimkan Rekening Koran kepada Bupati Ende sebagai bukti telah dilakukan transfer ke Dana Cadangan;
(2)Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah membuat laporan pengisian dana cadangan setiap tahunnya kepada Bupati Ende dan tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Ende;
(3)Pada saat Dana Cadangan digunakan maka Kepala Satuan Kerja yang kegiatannya menggunakan Dana Cadangan dimaksud harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011