DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 dihapus dan diantara angka 7 dan 8 ditambah 1 angka yakni angka 7A; Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus dan ditambah 1 huruf yakni huruf h; Ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus; Ketentuan BAB II ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan dan diantara Pasal 46 dan 47 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 46A, Pasal 46B, dan Pasal 46E;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : BUPATJ ENDE dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE Dengan Persetujuan Bersama . . . ., • h .. 2009 tentaog Pajak Daerah

3.-undang-Undang Nmor 28 1 a un · - . . _ _ . - " . . _. N. a Republtk Indonesia dan Relnbus1 Daerah (Lcmbaran egar - _ _. ~ · - - - .,.0 •1• rnba ha n I ""mbaran Negara l ahun 2UU5 Nornor I :i , .1 n · · .,..._, - Republik lndonesin Nomor 5049),
4.Undang·Undnng Nomor 23 Tahun 2014 ten~g Pernurintahun Daerah (Lcmbaran Negara. RcpubJik Indonesia T,thun 2014 N1.uuor 244,, Trunba.hw1 Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali tcrakhir dcngan Undo.ng Undung Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera.f:! (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3). ·i Dipindai dengan CamScanner 3 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Dae~ah yang dimaksud dengan :

1.Da,erah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di smgkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6.Dihapus.
7.Dihapus. 7A.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.J asa adalah kegiatan Pemerintah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas a tau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.-Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau. diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kernanfaatan urnum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi a tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu,
13.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan terten tu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunak:an formulir _atau telah dilakukan dengan cara lain ke rs Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupatir . Dipindai dengan CamScanner A ... I

c.Dihapus;
d.Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
e.Retribusi pelayanan pasar;
f.· Retribus.i pengujian kendaraan bermotor:, (l) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
a.Retribusi Pe1ayanan Kesehatan;
b.Retribusi pelayanan oereemoo ~o" /kebersihan:.. ...I!. ..a..a.a.ya.Il........: ... / ..... ....,....,.'-"'& .Ii:&.& '

Pasal 2

huruf h sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: _ - _ 1 h ng selanjutnya disingkat

15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah ada a ya - ib . -- g menentukan besarnya SKRD adalah Surat Kctetapan Retn ust yan jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang. 1 7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang seianjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besamya sanksi administrasi yang masih harus dibayar.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan/ a tau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20.Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah ad alah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencarl serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Dipindai dengan CamScanner Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ienia, -,·arak t · - - n,uh: d - r anfrekueiisipengawasan dan pengendalian menara telekomunikasl . .

Pasal 460

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk rnanara telekomunikasi,

Pasal 468

Obyek Retribusi adalah pengawasan dan pengendalian menara telekornunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk manara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentungan um.um.

Pasal 46A

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

4.Ketentan dalarn Bab II ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan dan diantara Pasal 46 dan 47 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yaitu Pasal 46A, Pasal 468.> Pasal 46C, Pasal 460 dan Pasal 46E sehingga berbunyi sebagai berikut:

g.Retribusi pelayanan tera/ tera ulang; dan
h.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. . . - - . . ,, - - (1) d·golongkan sebagru .Jasa .

(2). Retribus1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 - Um um. Dipindai dengan CamScanner - ·r. 6 DALRAll KABUPATEN l!.tNDE 'rAHUN 2019 NOMOR 1 NO fOH .f<£01BTEU PE.JMTURAN DAERAH KABUPATEN ENDE_ PROVINS! NUSA TENOGARA TIMUR 01/2019 . pz ...t.bl ras:1.ggal 1.6 .JuU 2019 f s MREf ARIS DARRAH KABUPATEN ENDE.A Ditctapkan di f~nde pada tanggal 15 .Juli 20 L 9 AvA~E/\- /DJAJ',AR H. ACHMAD Pnsal U I c ntu in Uu rnh lni muhd bcrh1:ku pada t nggal diumlungknn. ·" n· . Ii 1p o .mi: m n 1 ·•udminyn, mcmerint.01hkan pcngunLb1n, an Pcn1.turan o.. er: 1h iui den un p«!ncntp tan.ya daJam .Lcrnbarun Daernh K11hupuLen Ende. Parograf l StruktUr Bcsanm TariJ R tribusi Pn al ,J6F s· ruk ur dan :·' rn ra tarif r Lribu. is ·lmgiimnnu tcrcnntmn dnlnm LBmpiran I rn m paknn h l'l.i' n . u g tid ,k l rpi 1hk11n dnri Per uornn Oocrnh lni. per aion I seb,;gaim nu dim rksud pa .a 'Y"t (2l Peroturan Bupati tent ng Slnndnr Har ... dnn . .--1 :'1 I 1- A:J_.', ':;Ji \ re0t.-~1t1 ·r rif '"rh ·,I ~ttlll , ~ "U · 11 ,cl llil'f'O f· 1 t r '-"''t H r--. -· ·r · ~·t·-'f i~i d,t -ti'l')k rn denRRn ~" d e r •• nn l'.11!.'-" t 11 m tflrt, rt . .n t .. - r . I '., li,1rnt j11. , l,«.mmnp J 11 mn. y11nik nt. aspcl< r n, 'I· ·n. f,..Wl ,1inn oh.1H (l"Jlny-ut1 m tcrsdJ :H , · · · - nrru ion al · 1 Uru1 ~.·1 I l nl'n. ,t·fft (I) rn 1if,U 1 nn r· · Im l i •Y 1 mod d. irn rn dhn. ks td p da nyul (.2} tierdiri ntns ·riku : Dipindai dengan CamScanner I. UMUM Bahwa dalam konteks penyelenggaraan otonorni daerah, Pernerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam perspektif ini berarti Pemerin tah Daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kernasyarakatan secara optimal sehingga esensi dan hakekat otonomi daerah dapat diwujudkan.. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka sumber pendapatan daerah harus dikelola secara optimal untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dimaksud. Untuk itu salah satu potensi Pendapatan asli daerah yang perlu dikelola secara maksimal adalah Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang rnerupakan salah satu obyek retribusi yang digolongkan dalam retribusi Jasa Umum. Bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah KabupatenEnde Nomor 3 Tahun 2011 dalam salah satu obyek retribusinya adalah Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekornunikasi dan Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dalarn perkernbangan pelaksanaannya dipandang sudah tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biayasehingga perlu diubah, Berdasarkan hal tersebut diatas.rnaka dipandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah r+: Ende Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa =t . 7 TE rn:1 NO PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM NO MOR l TJ\HUN 20 .19 PERATURAN OAl~~RAH l<ABUPATl'TN ENDE ATAQ r. Dipindai dengan CamScanner 8 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1 Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…