DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; III. Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggu ngjawaban APBD.~

Pasal 18

BAB IV PENUTUP Iktisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam lampiran VIII dan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENUTUP Iktisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam lampiran VIII dan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1)CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:
1. a.inforrnasi secara kuantitatif; dan
2. b.informasi secara kualitatif atas akun laporan keuangan.
(2)CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Paragraf 7 CaLK LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

b.arus kas bcrsih d . . ratus lima puluh e:n akti·fi,tas operasi sebesar Rp254.822.676.924,10 (dua tujuh puluh . pat mthar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam ribu se bil sen); m 1 an ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh
c.arus .kas bersih d . . . [dua r t . an aktifitas mvestasi sebesar minus Rp239.212.131.764,29 pu! h a us tig~ puluh sembilan miliar dua ratus dua belas juta seratus tiga u satu ribi t · h bil 1 UJU ratus enam puluh empat rupiah dan dua puluh sem I an sen);
d.arus kas bersih d · l · · an a ctifitas pendanaan sebesar Rp 0,00 (nihil);
e.ar~.s kas bersih dari aktifitas transitoris sebesar Rpl.714.582.014,00 (satu mihar tujuh ratus empat belas juta Hrna ratus delapan puluh dua ribu empat be las rupiah); dan
f.saldo. kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu s.emb1lan belas] sebesar Rp88.035.039.705,69 (delapan puluh delapan miliar tiga puluh limajuta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah dan enam puluh sembilan sen). Dipindai dengan CamScanner NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 01/2020 LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 1 Diundangkan di Ende, pada tanggal 15 Oktober 2020 isEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,, / PENJELASAN . . . ~ [ BUPATI ~NDE/)/ w,~ Ditetapkan di Ende pada tanggal 15 Oktober 2020 Peraturan daerah i . 1 . · m mu ai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang m tah . D h . . enge uinya, memerintahkan pengundangan Peraturan aera 101 dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Pasal 19

,..:: . - r Dipindai dengan CamScanner Pasal 6 ...

11.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cu ku p Jelas.

Pasal 2

Cukup Jclas. Perna] 3 Cukup .Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas. r f>ENJELAS1\N AT1\S Pf~l{/\'l'UfV\N DJ\ERAH l</\UUPATEN ENDE NOMOR I TMIUN 2020 f lFJ,'l'AN , . T~NTANG _, GC,UNGJAWAUAN PELAKSANA,\N 1\NGGi\RAN PENDAPATAN DAN Ol~L/\NJA D/\bRAH 1(/\BUPATEN ENDE TAHUN ANGG1\Ri\N 2019 I. UMUM Pelnksnnnnn pcmcrintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi dacrnh ndnlnh mcmbcrikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pcluksnnaan Pcmcrintnh Dacrah, dengan maksud akan rnempercepat proses pcmbnngunnn sccara nasional, pelaksanaan pemcrintahan tersebut tentunya aknn bcrhnsil rnunakala didukung dcngan program-program dan kegiatan ynng dnnru diimplcrncntasikan secara tepat, mcndapatkan partisipasi dad mnsynr·nknt, didukung dcngnn anggaran yang mcmadai, dilaksanakan secara bnik, trnnspnrnn, akuntabel dan hcrkualitas. Dari sederet rancangan pclnkannnan pcmbnngunan dacrah tcntunya diikuti olch komitmen bersama an tarn pelnksnnn Pcrncrintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif. Terknit Pelaksannnn APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan realisasi dnri program dnn kcgiatan atau pcrhitungan anggaran yang disusun dan diluksannkan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi dncrnh yang dikaitkan dcngan tolak ukur rencana strategis Pcmerintah Daerah Kabupatcn Ende. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 harus disarnpniknn pcrtnnggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dcngan mcnyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD scbagaimnna telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara clan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcrncrintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubemur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kcpada lernbaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan clan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dipindai dengan CamScanner TAMBAHAN LEMBARAN DAERAI-I KABUPATEN ENDE NOMOR 1 t Pnsnl 6 Cukup dclns. Pnsnl 7 Cukup J .lns. Pasul 8 Cukup Jelns. Pasnl 9 Cukup .lelns. Pnsn\ 10 Cukup .lelas. Pnsal 1 l Cu kup .Jelas.

Pasal 12

Cu kup .Ie las. Pasnl 13 Cukup .Jelas.

Pasal 14

Cu kup Jelns.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…