DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penetapan KTR; Bab 3. Hak, Kewajiban dan Larangan; Bab 4. Pembinaan, Pengawasan dan Inspeksi; Bab 5. Penghargaan; Bab 6. Peran Serta Masyarakat; Bab 7. Ketentuan Penyidikan; Bab 8. Ketentuan Pidana; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Dengan . . . Paraf Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan \', ..... Kepala Bag Hukum d Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
2.Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
3.Rokok elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
4.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
6.Produksi Rokok yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi Rokok.
7.lklan Rokok yang selanjutnya disebut lklan adalah iklan komersial atau non komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/ atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau . . . Paraf Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan LA V Kepala Bag Hukum 0 1 Tembakau yang ditawarkan.
8.Promosi Rokok yang selanjutnya disebut Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi mengenai Rokok untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
9.Sponsor Rokok yang selanjutnya disebut Sponsor adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
12.Tempat lbadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
13.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
14.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15.Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16.Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/ atau masyarakat.
17.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
18.Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
19.Daerah adalah Kabupaten Ende.
20.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. Paraf Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan / .., Kepala Bag Hukum > 2 1. Bupati . . .
21.Bupati adalah Bupati Ende.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

a.memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan KTR;
b.memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat dari bahaya asap rokok;
c.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
d.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
e.menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 3

(1)Kawasan yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.Tempat Proses Belajar Mengajar;
3. c.Tempat Anak Bermain;
4. d.Tempat lbadah;
5. e.Angkutan Umum;
6. f.fasilitas Olahraga;
7. g.Tempat Kerja;
8. h.Tempat Umum; dan
9. i.tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga pagar atau batas terluar.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap terluar.
(4)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar atau batas lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Rincian kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Perubahan atas rincian kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan . . .Paraf Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan l ""' Kepala Bag Hukum l 1 Keputusan Bupati.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap Orang berhak atas:

a.udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
b.informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok dan merokok bagi kesehatan;
c.informasi mengenai KTR; dan
d.peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Pasal 6

( 1 ) Setiap Orang wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok.

(2)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf f sampai dengan huruf i wajib:
1. a.melakukan pengawasan internal pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melarang setiap orang merokok dalam KTR yang menjadi tanggung j awabnya;
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya:
4. d.memasang tanda, petunjuk atau peringatan dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
5. e.menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
(3)Ketentuan mengenai pembuatan dan pemasangan tanda, petunjuk atau peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar atau ruang yang dilengkapi alat penghisap udara;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang . . . Paraf Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan L ..,.. Kepala Bag Hukum i\. yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari lalu lalang orang; dan
4. d.jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 7

( 1 ) Setiap Orang dilarang:

a.merokok di KTR; atau
b.menjual, memproduksi, mengiklankan, mempromosikan dan/ atau memberikan sponsor di KTR.

(2)Larangan untuk memproduksi, menjual dan/ atau membeli Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang memiliki ijin untuk kegiatan produksi dan penjualan Rokok.
(3)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 8

(1)Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
3. c.pencabutan izin.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif; dan/ atau
4. d.daya paksa polisional.
(3)Setiap . . . Paraf Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan V w Kepala Bag Hukum �
(3)Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR di lingkungan swasta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
3. c.pencabutan izin.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(6)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BABV PEMBINAAN, PENG AWASAN DAN INSPEKSI

Pasal 10

(1)Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan KTR.
(2)Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat didelegasikan kepada:
1. a.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. b.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Anak Bermain;
3. c.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Angkutan Umum;
4. d.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Fasilitas Olahraga;
5. e.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada Tempat Kerja;
6. f.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keteraman dan ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh KTR: dan k alg. ep a . . . Paraf Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan ' ,_ - Kepala Bag Hukum 2 '
7. g.kepala Perangkat Daerah selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f untuk pembinaan dan pengawasan KTR pada kawasan sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah.
(3)Koordinasi pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)Pembinaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.bimbingan dan/ atau penyuluhan;
2. b.pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.menyiapkan petunjuk teknis.
(2)Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan implementasi KTR.
(3)Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahannya bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…