DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.251.378.519.000,00 berkurang sejumlah Rp.8.556.439.456,00 sehingga menjadi Rp.1.242.822.151.544,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016; 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DalamWilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);t Mengingat Qjcccoo(/)§occoOlcQj"O~·5.0 t nt Anggaran ndap tan dan lanja N gara N R publik Ind n ia Tahun 2015 Nomor 278, publik i N mor 57 7) diubah Und 12 Tahun 201 t nt g P rubahan T un An d lanj Norn r 1 7)· un n N T J 1. 2 d m N ublik In T h1n m r m n pu mor 1 )• Nomor 23 Tahun 2014 t ntang P m rintahan Daerah (Lembaran Negara i T un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran N gar R publik Indonesia t 1 diubah b b r p kali t rakhir d ngan Und g-Und g Nomor u At Und g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t ntang publik Indon i T un 2015 Nomor 58, Tambahan 7 · Undang-Undan Nomor 28 Tahun 2009 t ntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran N g a publik Indon i Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran N gara Republik Qjcccoo(/)§occoOlcQj"O~·5.0

12.P raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indone ia omor 4 721);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone ia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Peny lenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);1 ); ~ Lembaran Daerah Kabupaten End Nomor o r Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupat n n T un O 1 lolaan T bahan o o -Po o
22.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 t nt Qjcccoo(/)§occoOlcQj"O~·5.0
17.Peraturan P merintah omor 69 Tahun 2010 t ntang Tatacara P m rian Dan P manfa an Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran gara R publik Indon ia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia omor 516 ·
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntan i P merin ah ( m aran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran egara R pu · Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran egara R p b · Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indone a omo - 72 ·
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman P g lo aan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pera n Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perat ran n am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang P doman P n an Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (B rita ara Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); Qjcccoo(/)§occoOlcQj"O~·5.0 Rp.115.000.000.000,-Rp. 38.310.995.791,21,- Rp.153.310.995.791,21 ,-1 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan1) Semula 2) Bertambah I (Berkurang) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 1.358.378.591.000,-Rp. 35.254.556.335,21,- Rp. l.393.633.147.335,21,- Rp. 150.810.995.791,21,- 2. Belanja Daeraha. Semula b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. 1.251.378.591.000,-Rp. ( 8.556.439.456,-) Rp. l.242.822.151.544,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rpl.251.378.591.000,- Berkurang sejumlah RpB.556.439.456,- sehingga menjadi Rpl.242.822.151.544,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Semula b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANGPERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENENDE TAHUNANGGARAN 2016. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATIENDE Dengan Persetujuan Bersama Rp. 15.085.897.36{'15.085.897 .366,- Rp.Rp.Rp. 203.929.917.000,- Rp. 3.494.012.206,- Rp. 207.423.929.206,- Rp. 984.948.674.000,-Rp. (12.295.885.600,-) Rp. 972.652.788.400,-Rp. 62.500.000.000,-Rp. 245.433.938,- Rp. 62.745.433.938,-150.810.995.791,21,- Rp.Rp. 2.500.000.000 .- Rp. Qjcccoo(/)§occoOlcQj"O~·5.0 8.000 .000.000,- ( 5.500 .000 .000 .-} Rp.Rp. c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sahsetelah perubahan b. Dana perimbangan1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Pua12 b. Pengeluaran1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Peru bahan Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan a. Pajak daerah1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : Rp. 346.253.670.000,- Rp. (10.537.955.600,-) Rp. 335.715.714.400,- ~ Rp. 621.695.004.000,-Rp. • Rp. 621.695.004.000,-Rp. 17.000.000.000,- Rp. ( 1.757.930.000.-l Rp. 15.242.070.000,- c. Dana alokasi khusus1) Semula 2) Bertambah J (Berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan b. Dana alokasi umum1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana alokasi umum setelah peru bahan
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri darijenis pendapatan a. Dana bagi basil Pajak dan Bukan Pajak1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana bagi basil Pajak dan bukan Pajak setelah perubahan Rp. 38.274.932.285,- Rp. 210.000.000.- Rp. 38.484.932.285,- Rp. 4.929.195.000,- Rp. • Rp. 4.929.195.000,- Qjccco Rp. 4.209.975.349,- o(/)§ Rp. 35.433.938- occo Rp. 4.245.409.287,- OlcQj"O~·5.0 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerahyang sah setelah peru bahan b. Retribusi daerah 1) Semula 2) Bertambah / ( Berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan setelah peru bahan Rp. 815.760.394.000,-Rp. ( 15.255.225.323. 79),- Rp. 800.505.168.676.21,- \
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari a. Belanja Tidak Langsung1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan PaA13 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 3.000.000.000,- 2) Bertambah I (Berkurang) Rp. (732.000.000,-} Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari Rp. 2.268.000.000,- pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 184.

729.917 .000,- Rp. , Rp. 184.729.917.000.- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 1) Semula Rp. 16.200.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) RQ. 4.226.012.206,- Jumlah dana bagi basil pajak setelah perubahan Rp. 20.426.012.206,- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah peru bahan Rp.RQ. Qj Rp. cccoo(/)§occo Rp. OlcQj"O Rp. ~ Rp. ·5.0 b. Dana darurat1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana darurat setelah perubahan

(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:a. Hibah1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan b. Pencairan dana cadangan1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) __R__ p. __ Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) _R_p_. ------.a... Jumlah basil penjualan kekayaan daerah Rp. :~ ~ yang dipisahkan setelah perubahan l
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1) Semula Rp. 115.000.000.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 38.310.995.791,21,- Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 153.310.995.791,21,- Setelah peru bahan Rp. 8.000.000.000,- Rp. (5.500.000.000,-l Rp. 2.500.000.000,- b. Pengeluaran1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Paul4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari Qjcccoo(/)§occoOlcQj"O~·5.0 Rp.115.000.000.000,-Rp. 38.310.995.791,21,- Rp. 153.310.995.791,21,- a. Penerimaan1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 542.618.197 .000,-RQ. 50.509.781.659,- Rp. 593.127.978.659,- b. Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja langsung setelah perubahan
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja: "'o Belanja Pegawai c: a. "'Ol 1) Semula Rp. 582.

499.7 57. 000 ,- 2) Bertambah / (Berkurang) RQ. {4.488.435.323,79},- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 578.011.321.676,21,- b. Belanja Bunga1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) RQ. Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. c. Belanja Su bsidi 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (berkurang) RQ. Jumlah belanja subsidi Rp. d. Belanja Hibah1) Semula Rp. 10.000. 000 .000 ,- 3) Bertambah / (Berkurang) RQ. 5 .066. 960 .000 ,- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 15.066.960.000,- e. Belanja Bantuan Sosial1) Semula Rp. 2 .000 .000. 000 ,- 2) Bertambah / (Berkurang) RQ. ( 1.200.000.000,-) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 800.000.000,- ~ Rp. 343.094.495.196,- Rp. 24.844.889.033,- Rp. 367.939.384.229,- \ c. Belanja modal1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan b. Belanja barang dan jasa1) Semula Rp. 174.285.306.304,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 22.687.938.070,- Jumlah belanja barang danjasa setelah perubahan Rp. 196.973.244.374,- Rp. 25.238.395.500,- Rp 2.976.954.556,- Rp. 28.215.350.056,-

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja a. Belanja Pegawai1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan 1.350.000.000,- Rp.

1.500 .000 .000,- ( 150.000. 000, -} Rp.Rp. h. Belanja tidak terduga1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kab/KotaPemdes dan Parpol 1) Semula Rp. 219.560.637.000,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. {14.483.750.000,-l Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 205.076.887.000,- Qjcccoo(/)§occoOlcQj"O~·5.0 200.000.000,- f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemdes1) Semula Rp. 2) Bertambah / (Berkurang) ~R~p.!-. .....,- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 200.000.000,- ti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landass sional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pa al 6 Ringkasan APBDRingkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APED menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja di Pembiayaan;Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan KegiatarRekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah d; Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Daftar Piutang Daerah;Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarki kembali dalam tahun anggaran ini;Daftar Dana Cadangan Daerah danDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. QJcc"'oo:~oc"'OlcQJ"O~·5.0

Pasal 5

2.Lampiran XII3. Lampiran XIII Lampiran VILampiran VIILampiran VIIILampiran IX O. Lampiran X
1.Lampiran XI Lampiran N Lampiran VLampiran I Lampiran II Lampiran III raian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dals ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Qjcccoo(/)§occoOlcQj"O~·5.0 LEMBA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 13 NOMO GISTRASI PERATURANDAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13/2016 Diundangkan di Ende pada tanggal 21 Oktober 2016 ~EKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, j- Ditetapkan di Ende pada tanggal 21 Oktober 2016 ~UPATI ENDEN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende. Pua17

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…