a.bahwa dalam rangka mengakui dan menghonnati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
b.bahwa setiap orang dulam masyarakat hukum adat di Kabupatcn Ende diakui, tanpa perbedaan atas hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum nasional dan memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan serta keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kclornpok masyarakat;
c.bahwa penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, di Kabupaten Ende merupakan kebutuhan masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang melekat dun bersurnber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
cl. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ende. BUPATI ENDE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANDAERAH KABUPATENENDE NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUANDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATENENDE BUPATIENDE PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR Menimbang ., an C mS a,o nd BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Dacrah adalah Pemcrintah Kabupatcn Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende.
4.Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwak ilan Rakyat Daerah Kabupaten Enric.
5.Penyelenggarann adalah kegiatan pengarnatan, pcngelolaan data, pelayanan, penelitia.n dan pcngernbangan masyarakat hukum adat.