DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 42 diubah; Ketentuan Pasal 49 dihapus;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-UndVn1 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun rcas; { I Mengingat
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nornor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Aru Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5?1?l,f/ 4. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll2 Tahun 2Al4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun zAfi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 112 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Ind.onesia Tahun 2Ol8 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2Al7 tentang Perubahan atas Peratr.lran Menteri Dalam Negeri Nornor 82 Tahun 20 15 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12221; Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE MEMUTUSKAN: MenCtapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2A16 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2Ot6 Nomor 4, Tamlahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) diubah sebagai benl<tat : { / 6. 7. 8.
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepatra Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bupati membentuk panitia pernilihan di Kabr.rpaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi :
1. a.mereneanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pernilihan;
6. f.memfasilitasi penyefesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupate n;/ l"
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta rnembuat rekornendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(U Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat dengan memperhatikan calon dari unsur keterwakilan perempuan. (2| Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi :

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang tegr:h dan mengamalkan Pancasila, rnelaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka T\rnggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ljaeah dari tingkat dasar sampai dengan tlaza}l terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai rnenjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah {ipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- *u,,g; I I f. ct b' h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadiian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehat jasmani, bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengajukan surat permohonan cuti kepada Bupati; bagi anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; bagr Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengajukan surat permohonan cuti kepada Kepala Desa dan Camat;
p.bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat.

(3)Pengajuan permohonan cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Permohonan cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.

4.Ketentuan Pasal t7 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari keda sebelum mendaftar sebagai bakal calon.
(2)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
(3)Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan^sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi calon Kepala Orr .! r J. k. 1. m. n. o. {4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5)Dihapus.

5.Ketentuan Pasal 2O a5rat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat pernyataan bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa bermeterai cukup;
2. b.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, rnelaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai cukup;
3. c.foto copy ljazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan sehat jasmani, bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
5. e.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermeterai cukup;
6. f.foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. g.foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kena-l lahir;
8. h.surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
9. i.surat pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dengan ancalnan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang ditempatkan pada papan pengumuman Orru;/ I
10. j.surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dibuat oleh yang bersangkutan diatas meterai;
  1. 1.surat izin dari pejabat pembinaan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. m.surat cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa;
13. n.surat pengunduran diri bagi BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa;
14. o.surat cuti dari Kepala Desa danf atau camat bagi perangkat Desa yang menca-lonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa;
15. p.surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
16. q.pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;
17. r.surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
18. s.surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
19. t.naskah tertulis visi dan misi calon Kepala Desa.
(3)Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan.

6.Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungall suara. (21 Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak /ari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. / /

7.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. {2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 49 dihapus dan diantara Pasal 49 dan Pasa1 50 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 498, Pasal 49C, Pasal 49D, dan Pasal 49E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dihapus

Pasal 49A

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyavrarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 49B

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat. (a) Panitia pemilihan kepala Desa amtar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan fieban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.[ I
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…