DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah: ketentuan Pasal 1 diubah; ketentuan Pasal 3 diubah; ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (ayat) yakni ayat (4); Ketentuan Pasal 7 diubah; Judul BAB VII diubah; Pasal 11 diubah;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE\ Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE

2.Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan D h aera -daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Ti k t I . ng a Bah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara T ( imur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmo 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1871 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dipindai dengan CamScanner ., Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pt'n\\\~K,\t \ ·\ · -~~\\ ,~·~,~,t\ ~\t~w~~" sebegal berikut: n, Sekretarint Daernh mt'TUf akan ~~krd~ 'h\t \\~,~t'"\h '\'h'"~ A~ l>. Sekretariat DPRD mt rupakan ~fk\~tnrh-\t \ \' '\ 1\'\~~ \~~

c.Inspektorat Daerah merupakan \n~~ k.t). ~\t -,\ ."~\,\' '\\, , ~ cl. Dinas Dnerah. terdiri darl: r
1. 11.Urusan Pemerlntnhuu t.\dnlnh kt.~k.u~~\m\ \· m ~\'\\\t,\h~\n ~'-i\\V m -~\\\ t, kewennngan Presiden yt.\t\~ ~~,~~~"\\\~.\;\\Wt~\ ,~··,\ keruenterlan tWRE\\'t\ dan {)('-l\Yf-',kn,R-~~.\n\ \\'m -.nnt~, ,m-, \iw -~\h \W ~· melindungi, melnyaui, tnembe; \a.y~k'm h\\\ \,\<'\ ~ ~~.,, \ , °'~~\,, mnsyarnknt,
2. 9.Kecnmatnn ndnlnh Ketnrnnh,n cH wH~~·ah 'K~\l \\_\~,t~n \..)\ k\
3. 10.Kelurahan adalah Pct'tm~knt K('<.~~.\m~t~n d\ \\'\ht/~,h K~\t W"-\,,. ~\ ,·,~~' Prninl \ Dnlnm \\·,·t1t,·,,," \ l) \ l I • ' 111 · Ht1l'H \ l\, _\'HI\~ dl\\\nktl\\(\ lh1\\~,H' ,
4. 1.Pt,nm~knt. Dnnrnh n(\f\lnh \\\Hl\\\' l ,~n,l't"'t\' ~\'l'{\\ \ P·, 'nh ,\:m \"'"''"' P, rwnl<llnn Rnk~·ut l m mh dnln\\\ \"~,,yd ·n~~:xrn \\\ \ lrn, ·.,,, Penwdnti-:\hnn ynnA nw,\h\(H k\~\W\\fH\~~\\\ P~wrnh,
5. 2.Dnornh ndr,\nh Kubupnlt'n 11~\\(l\\
6. 3.S~kretnrlnl Du~mh ndnlnh ~~''"' ~tnrmt ()1\~~rnh l\,\t'\~\\\ ~n \1~\\\h 4, St,krntnrlH Drwrnh nclnlnh s~,krdnd~ l )~H~n,h l\~\b\\\~\h~n \~rnw
7. 5.Sekrotnriat Dm\'nn T'~~\'Wt-\klhm Rnksnt \)~\t'mh, ~'\~h\\\>\t\\\\\ hs·'"'nt Sekretariat DPRl) n lnlnh ~('kr\~t.n-int rn ~n ~~\b\\!\;\h~n ~\\-\-\
8. 6.ln~pektornt. Dnerah mln\nh \n~1~~k.h rnt Dn\·rnh K ,t,, l\;\t,~n \-,'\\ k,
9. 7.Dinas Daerah ndnh.\h l inm\ Dt\en\h 1'~b\\\\;,t }\\ l1~.nct -,
10. 8.Bndan Daerab nclr\\nh flnchm nu~\,:\h K~\b\\\\';\t ~n \..'.\\ k, Dipindai dengan CamScanner ). ,I L: .·
11. 14.Dinas ... Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
12. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran;
13. 7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial serta Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. 8.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
15. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
16. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Adrninistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; t 5. 4. 2. Dinas Pendidikan dan P . Kebudayaan Tipe A, rncnyclcnggarnkan Urusan bb emenntahan bidang Pcndidikan clan Urusan Pemerintah bid an 1 ang Kebudayaan · Dinas Kepemud d , aan an Olahraga Tipe C, menyclcnggarakan U rusan Pern · tab · . erin an Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 3· Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan ·, Dinas pk · u e erjaan mum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta 1. . ! Dipindai dengan CamScanner -- ••.• , ...... ····----· -·.--- ... ,- .. ,- .. t'" .. , ... ,....· ....
20. 3.Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut: l
21. 14.Dinas p h er ubungan T' Pemerintah bi rpe A, menyelenggarakan Urusan an idang Perhubungan.
22. 15.Dinas Komunikasi d . ' an Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintah . an b1dang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Peme . t h . rm a an bidang Persandian; 16· Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; l 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
24. 19.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan;
25. 20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
26. 21.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian; dan
27. 22.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan A set;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; .., - Dipindai dengan CamScanner

(2)Sebagai ...

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus clan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesionalt . •• ·- ... ~1-· ---- -- ... -, ·····- ·:·· ,,. ••• ,.... t,lp_ •• ,,,.~;

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: I i,. ,·. !J :,1 !ii ill !:: H ii: 11': /· !i i,·, ii'j:I 11: ,,. 1· 1. Iii j•I Ii: I ii 1! ,11,,. ii /I' ii'//1. ,t ri· l~ 1:1 i! ·j (l) S 1 . Pusnl 4 e a111 Pcrangkat D .... I . · ncr u 1 scbngorm 1.juga dit et I arm < unulrnud dalam Pasa! 3, e ap <an Kecarn t 1 . ·

(2)T' 1 . . a nn so Jaga1 Pcrnngkat Dacrah. ipe og1 l(ecamat te . . .
(3)an erd1r1 atas Tipc A clan Tipe B. Kecamatan seba .,, . . 'guunana dunaksud pada ayat (1), tcrdiri dari :
1. a.Kccamatan Ende Tipc A;
2. b.Kecamatan Wewaria Tipc A;
3. c.Kecamatan Ende Timur Tipe A;
4. d.Kecamatan Wolojita Tipc A;
5. e.Kecamatan Pulau Ende Tipe A;
6. f.Kecamatan Maurole Tipe A;
7. g.Kecamatan Lio Timur Tipe A;
8. h.Kecamatan Ende Tengah Tipe A;
9. i.Kecamatan Kelimutu Tipe A;
10. j.Kecamatan Ende Selatan Tipe A;
11. k.Kecamatan Maukaro Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Wolowaru Tipe A;
12. m.Kecamatan Ndona Tipe A;
13. n.Kecamatan Nangapanda Tipe A;
14. o.Kecamatan Detukeli Tipe A;
15. p.Kecamatan Lepembusu KelisokeTipe A;
16. q.Kecamatan Ndori Tipe B;
17. r.Kecamatan Ende Utara Tipe A;
18. s.Kecamatan Ndona Timur Tipe A;
19. t.Kecamatan Kota Baru Tipe A; dan
20. u.Kecamatan Detusoko Tipe A.
(4)Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan perangkat Kecamatan. Dipindai dengan CamScanner NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2020 DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 2 PENJELASAN .... Diundangkan di Ende pada tanggal 15 Oktober 2020 / /sEKRF:fARJ.SDAERAH KABUPATEN ENDE,r Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
1. 6.Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 5.Judul BAB vu diubah hi . , se mgga berbunyi sebagai berikut: I i ! i. I 11. 1· I I I Ditetapkan di Ende Pada tanggal 15 Oktober 2020 J BUPATI E~D~ ~~ /oJ/ll. AR H. ACHMAD

(2)Se bagai · unit organisasi L> • I . ayat . ( l) R erst at khusus se~agaimana dirnaksud pada umah Sakit u · mum Daerah merniliki otonomi dalam pengelolaan keuangan d an barang milik daerah serta bidang kepegawaian. , 11 'I 1, II I'' ·I I'I ) ... Dipindai dengan CamScanner ! ii /I i\ I, t r I I,. I j J ii ii i! • f· J /1 iiI, :1 II 1/ /. 1: JI I Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di Tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan . kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang pada gilirannya menuntut dilakukan penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi Pemerintah Daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat menentukan kebutuhan perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya yang efektif guna mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan perangkat daerah responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang beragam, maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diperlukan penyesuaian materi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende. Penyesuaian tersebut, diperlukan untuk memperkuat kapasitas Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, pengaturan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melaluif pemberian ..... '. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERAT .I Ul~AN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 TAHON 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE ¥ ... < .1 l . I \ L r .. I • . I .l rl Dipindai dengan CamScanner - '.'•" ... ···~ ..... --------·---··- .. -·~---- ..-·· TAJJ.IBAHA... NL&\IBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2 Pasal Il Cukup jelas. f li!Igka6

BAB VII

PENDANMN

Pasal 11

Cukup jelas. Cukup jelas. An~ka4 Pa...~7 oukup jelas. Angka.3 Pasa.14 Cukup jelas. Angsa 2 p-c:.5al 3 Hurufa Cukup jelas. Huruib Cukupjelas Hurofc Cukup jelas. Hu,.~d Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. J.rgka l

Pasal 1

Cukup jelas. IL PAS~"iLDE-1IlPrl SAL PasalI ~emberian otouomi ,..-1-· 1 1 k... aaiam · penge o aan reuangan, barang rnilik daerah cars. b:rlang kepegawaian serta penyesuaian lainnya yang dipcrluknn. unnix mencukung efektivitas kinerja perangkat daerah. Peranrran Daerah ini memberikan arah kepada perangv..a.t daerch ya:..,g telaa dibentuk agar Iebih tepat fungsi, flelr..sibel dan efcktif dalam rangsa penye enggaraan urusan pemerintahan yang beroricntaJJi pada ~~a0.ao,, pemberdayaan dan peningY..atan kesejahtc·raan. masyarakat.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…